Medan, DP News

Wakil Wali Kota Medan Ir H. Akhyar Nasution MSi melepas keberangkatan jenazah mantan Wakil Ketua DPRD Kota Medan periode 2004-2009 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ustadz H Surianda Lubis SAg (44)  dari rumah duka di di Jalan Mistar, Medan, Rabu (16/1). Almarhum meninggal dunia sekitar pukul 08.00 WIB akibat sakit yang dideranya.

Wakil Wali Kota menyampaikan turut berduka cita dan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum. Sebab, selama mas hayatnya, almarhum dikenal baik dan bersahaja di kalangan masyarakat maupun sahabat-sahabatnya serta suka membantu orang yang membutuhkan pertolongan.

"Saya pribadi dan mewakili jajaran Pemko Medan mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Ustadz Surianda. Semasa hidup beliau sangat disenangi masyarakat karena memiliki sifat yang rendah hati, sederhana dan bersahaja. Bahkan selama menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Medan, beliau selalu merakyat dan sering membantu orang yang membutuhkan pertolongan,” kata Wakil Wali kota.

Tak hanya itu, di hadapan ratusan warga Kota Medan yang melayat, Wakil Wali Kota selanjutnya menambahkan, almarhum merupakan sosok sahabat yang baik dan mudah bergaul dengan siapa saja. Dengan sesekali mengusap air matanya, Akhyar menyampaikan semoga ibadah dan almarhum  selama ini diterima Allah SWT.

"Saya merasa sangat kehilangan sosok sahabat yang baik dan rendah hati ini. Beliau merupakan orang baik, pasti di tempatkan bersama orang baik. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah SWT dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi cobaan ini,’’  kata Wakil Wali Kota didampingi Sekda Kota Medan Ir Wiriya Al Rahman MM.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebelumnya almarhum sempat dibawa ke RS Bina Kasih, Selasa (15/1) malam. Setelah mengalami koma dalam beberapa jam, almarhum  akhirnya menghembuskan nafas terakhir . Selain aktif di dunia politisi, almarhum juga aktif dalam dunia dakwah. (Rd)
Share Berita



Wakil Wali Kota Ir Akhyar Nasution,MSi  saat memimpin rapat Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kota Medan di Balai Kota Medan, Rabu (16/1).

Medan, DP News

 Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi instruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan untuk terus berkoordinasi dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Medan, terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Medan.
       Instruksi ini disampaikan Wakil Wali Kota saat memimpin rapat Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kota Medan di Balai Kota Medan, Rabu (16/1) . Sebab, Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR dan BBPJN berencana membangun sejumlah proyek guna mengurai kemacetan yang ada di Kota Medan.

Rencana pembangunan Fly Over/Underpass di simpang Jalan Asrama/Jalan Gatot Subroto (Pondok Kelapa), pelebaran jembatan penyeberangan Jalan Tol di Tanjung Mulia, pelebaran Jalan Jamin Ginting depan Komplek Citra Garden serta pelebaran di simpang Jalan Yos Sudarso/ Jalan Titi Papan (Simpang Dobi).

“Dengan sinergitas yang dilakukan, kita harapkan rencana pembangunan nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Kota Medan. Sebab, tingkat kepadatan arus lalu lintas di Kota Medan saat ini semakin tinggi,”kata Wakil Wali Kota.

 Selama ini papar Wali Kota, kawasan yang menjadi lokasi proyek pembangunan fly over/underpass, pelebaran jalan dan simpang  merupakan titik kemacetan sehingga sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, terutama pagi dan sore hari. Salah satunya yang disoroti Wakil Wali Kota, kemacetan yang terjadi di kawasan Jalan Jamin Ginting. Kondisi itu tidak telepas dengan keberadaan sejumlah pool angkutan.

Wakil Wali Kota berharap kepada seluruh pihak yang terkait untuk fokus mendukung pembangunan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. ‘’Kita semua bertanggung jawab untuk memberi ruang dan kemudahan bagi semua pengguna jalan. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh OPD terkait agar serius mendukung pengerjaan yang akan dilakukan nantinya,’’ pesannya.

Mantan anggota DPRD Medan itu selanjutnya menambahkan, saat proses pembangunan infrastruktur dilakukan, semua yang berperan agar tetap mengedepankan mutu dan kualitas pembangunan.Pasalnya, pembangunan yang dilakukan itu menyangkut keselamatan banyak orang nantinya. Kemudian senantiasa memikirkan estetika sehingga hasil pembangunan menambah keindahan ibukota P:rovinsi Sumatera Utara tersebut.

’Saya berharap agar OPD terkait agar segera menindaklanjuti rencana pembangunan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Selain itu terus jalin koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pihak Dirjen Bina Marga maupun BBPJN. Meski demikian tetapkan jalankan semua sesuai prosedur yang berlaku. Besar harapan kami (Pemko Medan), rencana pembangunan ini nantinya bisa merubah wajah lalu lintas Kota Medan menjadi lebih baik dan masyarakat pengguna jalan dapat merasakan manfaatnya,” harapnya. (Rd)
Share Berita


Sekda Medan Ir. Wiriya Alrahman MM saat menghadiri rapat Rencana Pembangunan LRT Kota Medan di Ruang Rapat Kaharuddin Lantai VIII Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (16/1).


Medan, DP News

Pemko Medan segera membangun Light Rapid Transit (LRT) di Kota Medan pada tahun 2020 mendatang. Mengingat arus lalu  lintas yang kian padat dimana tidak ada lagi "jam sibuk” di jalanan Kota Medan melainkan setiap saat merupakan "jam sibuk" seperti yang terjadi saat ini. Jika keadaan ini terus dibiarkan maka pada tahun 2024 diprediksi Kota Medan akan mengalami gridlock.

Demikian disampaikan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Sekda      Medan Ir. Wiriya Alrahman MM saat menghadiri rapat Rencana Pembangunan LRT Kota Medan di Ruang Rapat Kaharuddin Lantai VIII Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (16/1).

"Jika sampai tahun 2024 transportasi yang ada di Kota Medan tidak segera ditangani maka Kota Medan akan mengalami gridlock. Artinya, jalur lalu lintas akan berhenti, tidak ada yang bisa jalan. Sebab, jumlah luas jalan sama dengan luas kendaraan,” ucapnya.

Tujuan dibangunnya LRT ini, sambung Sekda, juga untuk menambah minat masyarakat Kota Medan yang tadinya mengendarai kendaraan pribadi saat bepergian, diharapkan nantinya mau beralih ke transportasi umum yang sudah disediakan oleh pemerintah.

"Dengan dibangunnya LRT ini nantinya dapat membangun minat masyarakat Kota Medan untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ujar Sekda.

Nantinya LRT tersebut akan dibangun dengan panjang 17,3 kilometer (km) dari bagian Selatan kota Medan, Lau Chi hingga ke bagian utara Medan, Aksara. Dengan Jalur yang akan melintasi Stasiun Besar Kereta Api Medan, Jalan Williem Iskandar, Jalan M Yamin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda, Jalan Universitas Sumatera Utara (USU), Jalan Setia Budi, Jalan Djamin Ginting, dan terakhir di Pasar Induk Laucih, Tuntungan.

"Panjang LRT ini sendiri sekitar 17,3 km dari Lau Chi ke Aksara atau Pancing yang akan melintasi Stasiun Besar Kereta Api Medan dan nantinya akan melintasi stasiun kecil lainnya," sebut Wiriya.

Selanjutnya Wiriya menambahkan selain pembangunan LRT, Pemko Medan juga akan membangun  Bus Rapid Transit (BRT) yang akan terpadu dengan LRT  mulai dari terminal Amplas hingga terminal Pinang Baris. “LRT ini nantinya akan terpadu dengan BRT dari terminal Amplas hingga terminal Pinang Baris," tuturnya.

Kemudian dalam kesempatan ini Asisten Pemerintah Provinsi Sumut Drs Jumsadi Damanik, SH, M. Hum berharap dengan adanya rapat ini diharapkan dapat mempermudah serta mempelancar pembangunan LRT ini nantinya sehingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Saya berharap ke depannya proyek LRT ini dapat berjalan sebagimana mestinya serta dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan yang mengganggu,” kata Jumsadi. (Rd)

Share Berita


Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH dan Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi  kembali meninjau jalan alternatif (tembus)  yang menghubung Simpang Selayang dengan Pasar Induk Lau Cih, Kamis (17/1).  




Medan, DP News

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH dan Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi  kembali meninjau jalan alternatif (tembus)  yang menghubung Simpang Selayang dengan Pasar Induk Lau Cih, Kamis (17/1).

Saat ini jalan tembus yang baru selesai dibangun baru satu ruas jalan  dengan ukuran panjang 630 meter dan lebar 6,5 meter. Direncanakan, tiga ruas jalan lagi pembangunannya menyusul untuk mendukung kelancaran arus kenderaan yang keluar masuk dari pasar induk modern terbesar di Sumatera Utara tersebut.

Peninjauan ini dilakukan Wali Kota untuk melihat sejauh sama progres pembangunan jalan alternatif yang telah dilakukan. Begitu melihat baru satu ruas jalan yang selesai, Wali Kota sempat marah. Sebab, ia menilai pengerjaan yang dilakukan terlalu lambat sehingga keberadaan jalan alternatif yang bertujuan untuk mempersingkat akses menuju Pasar Induk Laucih belum dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

“Saya minta pembangunan jalan altenatif ini  secepatnya diselesaikan. Setelah itu selesai akan dilanjutkan dengan pembangunan  jalur LRT yang akan menghubungkan bagian selatan Kota Medan (Pasar Indul Laucih)  hingga bagian utara Kota Medan (Jalan William Iskandar/Pancing). Keberadaan LRT ini sebagai salah satu solusi mengatasi mkemacetan di Kota Medan,” kata Wali Kota.

Dijelaskan Wali Kota, jalur LRT yang akan dibangun nanti sepanjang 17,3 kilometer. Direncanakan, jalur LRT itu akan melintasi Stasiun  Besar Kereta Api Medan, Jalan Williem Iskandar, Jalan M Yamin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda, Jalan Universitas Sumatera Utara (USU), Jalan Setia Budi, Jalan Jamin Ginting dan terakhir di Pasar Induk Laucih.

 Khairul Syahnan pun langsung mengamini instruksi Wali kota tersebut. Dia beserta jajarannya akan bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan jalan alternatif tersebut. “Kita segera mempercepat penyesaian pembangunannya (jalan alternatif), insya Allah  ketiga ruas jalan akan selesai pada April 2019 karena kita menggunakan sistem e-katalog,” janji Syahnan.

Sementara itu menurut Kadis Perhubungan Kota Medan Renward Parapat yang ikut dalam peninjauan, pembangunan LRT dan BRT seharusnya sudah dimulai tahun 2010 namun masih terkendala dengan anggaran. Di mapinmg itu ungkap Renward, Pemko Medan juga kemarin telajh diskusi dengan pihak Provinsi Sumatera Utara terkait pembangunan LRT dan BRT tersebut.

Kemudian Renward menjelaskan, pembangunan LRT dan BRT menggunakan anggaran APBN dan pihak ketiga karena dilakukan dengan sistem KPBU(Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Kita (Pemko Medan) selaku PPJK-nya (penanggung jawab) kegiatan. “Yang pasti pembangunan LRT dan BRT ini merupakan ide dan usulan Bapak Wali Kota,” paparnya.

Selanjutnya Renward memaparkan, angkutan umum yang melintasi kawasan selatan ini nantinya akan memasuki kawasan Pasar Induk Laucih, begitu juga dengan bus yang masuk AKAP (Angkutan Kota Antar Provinsi) dan AKDP(Angkutan Kota Dalam Provinsi) berpangkalan di Pasar Induk Lau Cih. Oleh karenanya Renward akan mengkordinasikan itu dengan pihak Dishub Provinsi Sumut. (Rd)
Share Berita


 
Tim Gabungan Pemko Medan terus melaksanakan tugasnya membongkar papan reklame bermasalah di Kota Medan. Kamis (16/1) dinihari.



Medan, DP News

Tanpa kenal lelah sedikit pun, Tim Gabungan Pemko Medan terus melaksanakan tugasnya membongkar papan reklame bermasalah di Kota Medan. Kamis (16/1) dinihari, tim gabungan membongkar 4 unit papan reklame bermasalah. Pembongkaran dilakukan karena keempat papan reklame tidak memiliki izin.

Keempat papan reklame bermasalah yang dibongkar itu berlokasi di Jalan Krakatau Medan. Pembongkaran dipimpin langsung Kasatpol PP Kota Medan H M Sofyan dengan melibatkan unsur Satpol PP, Polsek Medan Timur dan Koramil 02/MT serta jajaran Kecamatan Medan Timur.

“Keempat papan reklame bermasalah ini dilakukan karena tidak memiliki izin. Lantaran pemilik keempat papan reklame bermasalah tak kunjung membopngkar sendiri meski telah disurati, makanya kita bongkar rmalam ini. Seperti komitmen semula, kita tak mentolerir lagi keberadaan papan reklame bermasalah,” kata Sofyan.

Prosesi pembongkaran berjalan dengan lancar, sebelum pembongkaran dilakukan, kawasan berdirinya papan reklame dijaga petugas Dinas Perhubungan sehingga kenderaan yang melintas tidak mengganggu jalannya pembongkaran. Setelah itu tim gabungan memutuskan aliran listrik yang mengaliri papan reklame untuk penerangan.

Kemudian dilanjutkan dengan menurukan materi iklan guna memudahkan pembongkaran. Selanjutnya beberapa tim gabungan memanjat papan reklame dan memulai memotong papan reklame dengan menggunakan mesin las. Pembongkaran juga didukung mobil crane sehingga papan reklame yang dibongkar tidak langsung tumbang.

Tanpa kesulitan, tim gabungan pun berhasil menumbangkan satu peratu papan reklame hingga jelang Subuh. Selanjutnya keempat konstruksi papan reklame ‘dicincang’  menjadi beberapa bagian untuk mempermudah membawanya. Setelah itu seluruh material papan reklame dibawa menuju Lapangan Cadika Pramuka di Jalan Karya Wisata.

Usai pembongkaran, Sofyan menegaskan, penertiban papan reklame bermasalah akan terus dilakukan. Selain bentuk penegakan Perda, penertiban ini juga dilakukan guna memberi efek jera kepada para pengusaha advertising sehingga mereka tidak berani lagi mendirikan papan reklame tanpa izin.

“Alhamdulilah, berkat kerja keras yang dilakukan, jumlah papan reklame bermasalah terus berkurang. Sisanya yang masih berdiri pasti akan kita bongkar seluruhnya tanpa pandang bulu, tinggal menunggu waktu saja berhubung kita keterbatasan personel dan peralatan,” ungkapnya.

Selanjutnya kepada seluruh pengusaha advertising, mantan Camat Medan Area itu berpesan agar pengusaha advertising mengurus izin terlebih dahulu sebelum mendirikan papan reklame. Di samping itu juga harus mematuhi lokasi mana saja yang boleh didirikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.  “Kita harapkan ini dapat dilaksanakan oleh seluruh pengusaha advertising,” harapnya. (Rd)
Share Berita



Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S,MSi bersalaman dengan Kadis Kebersihan dan Pertamanan M Husni  usai Upacara Hari KesadaranNasional di halaman depan Balai Kota Medan, Kamis (17/1).

Medan, DP News

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mengajak seluruh apratur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan untuk terus membangun semangat dan integritas kerja, sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertugas melayani masyarakat melalui pembangunan kota yang dilakukan.

Di era kerterbukaan saat ini, Wali Kota mengatakan, pelayanan publik menjadi isu yang sangat sensistif di tingkat apapun, mulai lingkungan, kelurahan, kecamatan sampai organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, esensi dari pelayanan publik sesungguhnya sama saja. Karenanya sebagai abdi negara, ASN harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa pengecualian.

“Saya tekankan, tingkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai jenjang administrasi pemerintahan. Jangan kecewakan dan persulit apapun urusan masyarakat. Ingat, sekarang bukan zamannya dilayani dan dihormati. Kita semua harus jadi pelayan masyarakat,” kata Wali Kota  dalam arahannya ketika memimpin Upacara bendera Peringatan Hari Kesadaran Nasional di halaman depan Balai Kota Medan, Kamis (17/1).

Wali Kota selanjutnya mengingatkan, saat ini sudah menuju petahapan akhir menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  Untuk itu kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas infrastruktur kota dan pelayanan publik, Wali Kota minta agar tidak menunda-nunda pekerjaan yang sudah ditetapkan sebagai arah pembangunan kota.

“Laksanakan segera pekerjaan tersebut. Apa yang menjadi target-target dalam dokumen perencanaan harus segera dilaksanakan, sehingga dapat tercapai sasaran maupun output pembangunan yang ditetapkan!” tegasnya.

Terakhir Wali Kota berpesan, berbagai pola kriminalitas yang terkait dengan penyakit masyarakat seperti narkoba, judi, prostitusi ,aupun yang lainnya  harus disikapi dengan serius dan menempatkannya sebagai musuh bersama. Sebagai bagian dari keluarga besar Pemko Medan, Wali kota minta semua untuk saling mengingatkan agar penyakit masyarakat itu tidak berkembang semakin luas dan dapat diatasi.

“Kita harus mulai dari diri kita, keluarga dan lingkungan masing-masing. Apapun pola dan motifnya, jangan kita biarkan kriminalitas terjadi serta jangan biarkan penyakit masyarakat merusak tananan kehidupan sosial kemasyarakatan di kota yang kita cintai bersama ini,” pungkas Wali Kota. (Rd)
Share Berita



Jakarta, DP News                           
Kementrian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan (KLK) Republik Indonesia  sebenarnya  tidak ada memberikan penilaian 10 kota terkotor, salah satunya Kota Medan   secara khusus dan resmi dalam penyerahan  Piala Adipura 2018 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (14/1) kemarin.   Yang ada hanya penilaian berdasarkan bobot yang ditentukan, salah satunya  yang paling utama adalah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam penilaian TPA tersebut, Kota Medan mendapat penilaian rendah karena masih menggunakan open dumping bukan sanitary landfill.

Demikian hasil konsultasi yang dilakukan langsung Kadis Kebersihan ddan Pertamanan Kota Medan H M Husni kepada Kementrian LHK di Jakarta, Selasa (15/1). Kedatangan Husni diterima Kasubdin Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Kementrian LHK RI  Agus Saifudin didampingi Kepala Seksi TPA Arif Sugari S.

“Berdasarkan hasil konsulatasi yang kita lakukan dengan pihak Kementrian LHK, penilaian Adipura yang dilakukan berdasarkan bobot yang ditentukan, pengelolaan TPA  ternyata merupakan salah satu penilaian yang paling utama. Ternyata dalam pengelolaan TPA ini, kita (Kota Medan) mendapat nilai rendah karena masih menggunakan sistem open dumping, seharusnya menggunakan sistem sanitary landfill. Jadi bukan kota terkotor seperti yang dilansir sejumlah media,” kata Husni.

Mantan Kadispenda Kota Medan ini menjelaskan, pengelolaan sistem sanitary landfil  yakni melakukan pemusnahan dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya dan kemudian menimbunya dengan tanah sehingga memberikan dampak positif bagi sekitar TPA. Selain tidak menimbulkan bau dan penyakir, sanitary landfill juga dapat meninggikan lokasi rendah yang ada di TPA.

“Sedangkan pengelolaan sampah yang kita lakukan di TPA Terjun selama ini menggunakan sistem open dumping yakni sitem yang paling sederhana dimana sampah dibuang begitu saja di TPA tanpa dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Nilai kita rendah karena open dumping sudah tidak layak dipergunakan lagi karena dapat menimbulkan banyak persoalan mulai dari kotaminasi atau pencemaran air tanah, menimbulkan bau, terjadinya ceceran sampah sehingga dapat menjadi tempat perkembangbiakan organisme penyebar penyakit,” jelasnya.

Oleh karenanya berdasarkan rendahnya penilaian terhadap pengelolaan TPA yang dilakukan dengan menggunakan sistem open dumping, Husni mengatakan Pemko Medan akan melakukan perubahan sehingga nantinya pengelolaan TPA akan dilakukan dengan sistem sanitary landfill. ”Alhamdulillah, pihak Kementrian LHK RI siap melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan sampah di Kota Medan,” ungkapnya.

Di samping itu tambah Husni lagi, Pemko Medan ke depan juga akan mengaktifkan kembali TPA Namo Bintang  yang memiliki lahan seluas sekitar 16 hektar setelah tutup sejak 19 Februari 2013 guna mendukung TPA Terjun. Dikatakan Husni, pengelolaan kedua TPA itu nantinya berbasis sanitary landfill. Kemudian ditambah lagi dengan penguatan dan penambahan infrastruktur sampah sehingga persoalan sampah di Kota Medan dapat teratasi dengan baik.

“Jadi hidup ini harus terus belajar menuju perbaikan. Tentunya penilaian rendah yang kita peroleh dari Kementrian LHK RI tentunya menjadi pembelajaran untuk terus melakukan perbaikan menjadi lebih baik lagi. Kita beserta segenap seluruh jajaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan terus bekerja keras dalam mengatasi masalah sampah di kota yang kita cintai bersama. Di samping itu kami juga sangat mengharapkan dukungan penuh dari seluruh warga, tanpa dukungan tentunya kami akan sulit mewujudkannya,” harapnya. (Rd)
              
Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.