Medan,DP News
Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Iswanda Nanda Ramli meminta seluruh masyarakat di Kota Medan agar tetap menjaga suasana saling menghormati pada saat Ramadhan 1440 Hijriyah atau 2019 Masehi.
“Semua harus menjaga suasana dan saling menghormati, baik yang sedang menjalankan ibadah puasa maupun tidak,” ujar Nanda, Selasa (30/4) di Medan.
Menurut dia, Ramadhan merupakan bulan suci dan bisa dimaksimalkan oleh umat muslim untuk bekerja dan beribadah menjalankan kewajiban dan sunnah sesuai anjuran agama Islam.
Selama Ramadhan, lanjutnya, masyarakat harus menjaga sikap dan tingkah laku supaya ibadah yang dikerjakan selama bulan Ramadhan tidak sia-sia.
“Dan bagi umat non muslim diimbau juga untuk menjaga dan menghormati bagi yang beribadah puasa, sehingga terjalin silaturrahmi yang kuat,” katanya.
Disamping itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan ini mengimbau kepada masyarakat untuk tida menghidupkan petasan/mercon baik siang dan malam hari. Sebab, suara petasan/mercon sangat menggangung umat Islam beribadah apalagi disaat sholat tarawih atau tadarusan. “Mari kita jaga suasana kondusif,” pintanya.(Rd



Share Berita



Medan,DP News
Kalangan anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Jangga Siregar, meminta Pemko Medan melalui OPD terkait agar melakukan pengawasan di lapangan guna menghindari adanya “permainan” distributor maupun pedagang.
“Pengawasan harus rutin dilakukan agar tidak terjadi penimbunan barang,” kata Jangga Siregar kepada wartawan di Medan, Selasa (30/4/).
Politisi Partai Hanura ini tidak menampik setiap menjelang hari-hari besar keagamaan, harga kebutuhan pokok naik. “Jangan sampai kenaikan harga ini mengganggu kenyamanan umat muslim melaksanakan ibadah puasa, karena terbebani dengan tingginya harga bahan pokok,” katanya.
Jangga mengapresiasi tinjauan yang dilakukan Walikota bersama unsur Forkopimda ke pasar tradisional dan modren di Kota Medan serta pasar murah yang digelar guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Muslim Kota Medan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H.
“Tinjauan dan monitoring itu jangan hanya dilakukan setiap menjelang datangnya hari-hari besar keagamaan saja, tetapi harus dilakukan secara rutin dan berkala. Bisa dilakukan per triwulan, jadi diketahui apa-apa saja bahan kebutuhan pokok yang melonjak harganya,” pintanya.
Jangga menegaskan, dalam pekan ini sebelum memasuki bulan Ramadhan, Komisi III DPRD akan meninjau ke lapangan. “Mungkin pekan ini kami akan memonitoring ke pasar-pasar,” ujarnya.
Terkait adanya beberapa komoditi bahan pokok yang mulai naik harganya, Jangga, menyarankan agar Pemko Medan melalui OPD terkait menggelar Operasi Pasar (OP).
Sebagaimana diketaui,Walikota Medan Dzulmi Eldin, bersama unsur Forkopimda telah mengunjungi pasar tradisional dan modren. Kunjungan ini dilakukan guna mengecek ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di Kota Medan.
Bahkan, Pemko Medan juga telah menggelar pasar murah di 151 titik guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Dibuka langsung Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi, pasar murah menyediakan sejumlah  bahan kebutuhan pokok dengan harga yang telah disubsidi Pemko Medan melalui Dinas Perdagangan Kota Medan sebesar 20-30 persen.
Saat peninjauan ke pasar tradisional disebutkan stok bahan pangan di Kota Medan jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri  mencukupi namun para distributor diingatkan untuk tidak melakukan penimbunan.(Rd

Share Berita



Medan,DP News

Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Iswanda Nanda Ramli mengingatkan kepada seluruh pedagang untuk tidak bermain-main dengan harga bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan.

“Jangan mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Tidak bagus,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Medan usai pembukaan Pasar Murah Pemko Medan, Selasa (30/4) di Lapangan Bola Kaki Perguruan Teknologi Kimia Industri (PTKI) Jalan Panglima Denai Medan.

Nanda juga meminta kepada Satgas Pemantau Harga yang dibentuk Pemko Medan untuk mengambil tindakan tegas jika menemukan pedagang yang sengaja menaikkan harga bahan pokok.

 “Tindakan tegas nantinya akan membuat efek jera kepada pedagang khususnya yang bandel,” tegas orang nomor dua di DPRD Kota Medan ini.

Pihaknya mau di bulan Suci ini jangan ada dikotori oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan diri sendiri. “Mari kita jaga Bulan Ramadhan yang penuh kasih sayang antar sesama,” ujarnya.

Ditambahkan, pasar murah yang dilakukan Pemko Medan bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu. “Nah, dengan cara inilah masyarakat dapat terbantu. Jadi mari kita saling membantu, bukan saling mencari keuntungan,” katanya.

Sebagaimana diketahui,Pemko Medan sudah melaksanakan pasar murah menjelang bulan suci Ramadhan di 151 titik dengan subsidi harga bagi sejumlah bahan kebutuhan pokok.Anggota dewan berharap agar pasar murah ini bena-benar dimanfaatkan warga kurang mampu namun di pihak lain para pedagang jangan mencari keepatan dalam keempitan untuk meraup keuntungan.(Rd

Share Berita



Medan,DP News                           
Pemko Medan menggelar pasar murah di 151 titik di Kota Medan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Kehadiran pasar murah diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan aneka bahan kebutuhan pokok berkualitas dan layak konsumsi dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Dengan demikianh mereka  dapat lebih tenang dan khusuk dalam menjalani ibadah puasa.
Pembukaan pasar murah dipusatkan di halaman Kampus  Perguruan Tinggi Kimia Industri (PTKI) Jalan Menteng Medan, Selasa (30/4). Dibuka langsung Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi, pasar murah menyediakan sejumlah  bahan kebutuhan pokok dengan harga yang telah disubsidi Pemko Medan melalui Dinas Perdagangan Kota Medan sebesar 20-30 persen.
“Ingat, tujuan pelaksanaan pasar murah  untuk membantu meringankan beban warga kurang mampu dalam menyambut puasa dan lebaran. Di smaping itu yang lebih penting lagi, pastikan seluruh bahan kebutuhan pokok yang dijual di 151 titik di Kota Medan berkualitas dan layak konsumsi!” tegasnya.
Wali Kota bersama unsur Forkopimda melakukan penurunan harga sehingga seluruh bahan kebutuan pokok yang dijual di 151 titik pasar murah jauh lebih murah, seperti beras IR-64 dijual Rp.8.400/kg, harga pasarannya Rp.11.000/kg. Kemudian gula pasir, dijual Rp,9.300/kg, harga pasarannya Rp.12.000/kg.
Selanjutnya tepung terigu dari harga Rp.8.000/kg diturunkan menjadi Rp. 7.100/kg,  telur dari harga Rp.1.350/butir ditutunkan menjadi Rp.1.005/butir; margarin Simas 200 gram dijual Rp.3.334/sachet, pasarannya Rp.5.500/sachet. Lalu, minyak goreng Sania 1 Ltr dari harga Rp.14.000/ltr dijual menjadi Rp.10.500/ltr,minyak Fortune 1 ltr dari harga Rp.13.500/ltr menjadi Rp.10.000/ltr, minyak Palmanco 1 ltr dari harga Rp.13.000/ltr menjadi Rp.9.500/ltr serta  minyak Madina 1 ltr dari harga Rp.13.000/ltr menjadi Rp.8.984/ltr.
Kemudian sirup Kurnia dari harga Rp.17.800/botol menjadi Rp.16.688/botol,Pohon Pinang Super,dari harga Rp.19.850/botol menjadi Rp. 19.000/botol, Pohon Pinang Fresh Juice dari harga Rp.17.000/botol menjadi Rp.15.000/botol, Pohon Pinang Sirup Lychee dari harga Rp.17.000/botol menjadi Rp.15.000/botol, Pohon Pinang Sirup Melon dari harga Rp. 17.000/botol menjadi Rp.15.000/botol Sb  Pohon Pinang Syukur Rasberry dari harga Rp.16.000/botol menjadi Rp.14.500/botol.
Di samping itu pasar murah juga menjual sirup Sarang Tawon Super Quality dari harga Rp.19.500/botol menjadi Rp. 18.750/botol, Sarang  Tawon Standar Quality dari harga Rp.16.000/botol menjadi Rp.14.500/botol, Sarang Tawon Platinum dari harga Rp. 14.000/botol menjadi Rp.12.834/botol serta Sarang Tawon Raspbery Limknade dari Rp.16.000/botol menjadi Rp.15.000/botol
Sementara itu Kadis Perdagangan Kota Medan Dammikrot menjelaskan, 151 titik pasar murah ini tersebar di  seluruh kelurahan di Kota Medan. Lokasinya jelas Damikrot,  diprioritaskan di wilayah yang dominan masyarakat berekonomi lemah, mayoritas beragama Islam dan jauh dari pasar medan berlangsung mulai 30 April-29 Mei mendatang.(Rd

Share Berita



Medan,DP News               
Dilandasi semangat perjuangan mengangkat harkat dan martabat perempuan yang dilakukan Raden Ajeng Kartini, Ketua TP PKK Kota Medan Hj Rita Maharani mengajak seluruh kaum wanita milenial di Kota Medan untuk terus melanjutkan semangat perjuangan tersebut. Salah satunya dapat diwujudkan dengan  menciptakan generasi emas yang tangguh dan berakhlakul karimah dalam keluarga.
Menurut Hj Rita, perjuangan RA Kartini telah membawa dampak yang sangat luar biasa. Saat ini paparnya, banyak kaum wanita berada di posisi kepemimpinan bukan hal yang tabu lagi, namun adat ketimuran bangsa  masih tetap di junjung tinggi. Oleh karena itu, sebagai kaum wanita hendaknya tetap menjaga kodrat sebagai istri dan seorang ibu, sekalipun wanita karier yang berkarya dan berprofesi di bidang apapun.
“Tugas utama sebagai pendamping suami dan ibu dari anak-anak kita, merupakan tugas yang jauh lebih berat jika dibandingkan dengan profesi apapun. Karena dimulai dari keluarga akan lahir generasi-generasi penerus harapan bangsa’, kata Hj Rita Maharani ketika menghadiri Perayaan Hari Kartini yang digelar Pemko Medan di Gedung Dharmawanita Medan, Jalan Sri Rotan, Selasa (30/4).
Atas dasar itulah melalui momentum peringatan Hari Kartini, Hj Rita mengajak Kartini- Kartini di masa kini untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik  sebagai pendamping suami, sebagai ibu dari anak-anak tercinta maupun sebagai  wanita karier di bidang profesinya masing-masing.
Peringatan Hari Kartini yang dimeriahkan dengan berbagai perlombaan seperti lomba menyanyi Lagu Ahoi, lomba berbalas pantun serta lomba menari Ahoi turut dihadiri Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi diwakili Sekda Kota Medan Ir Wirya Alrahman MM. Dalam sambutannya, Sekda berharap agar perayaan Hari Kartini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan gerakan - gerakan pembaharuan dalam mendukung program -program pembangunan Kota Medan, khususnya dalam upaya mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat.
Peringatan Hari Kartini ditutup dengan pengumuman pemenang sejumlah perlombaan dan penyerahan hadiah oleh Sekda dan Ketua TP PKK. Untuk lomba berbasal pantun, juara pertama diraih Kecamatan Medan  Deli, juara 2 diraih Kecamatan Medan Barat dan  juara 3 diraih Kecamatan Medan Tembung.
Selanjutnya untuk lomba menyanyi Lagu Ahoi, Kecamatan Medan Marelan keluar sebagai juara pertama, Kecamatan Medan Selayang juara kjedua dan Kecamatan Medan Deli sebagai juara ketiga. Kemudian untuk lomba Tarian Ahoi, juara pertama diraihdiraih Kecamatan Medan Barat, juara 2 ditempati Kecamatan Medan Sunggal dan Juara 3 diraih Kecamatan Medan Tembung. (Rd)


Share Berita



Medan,DP News
Produksi kolang kaling Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan menjelang bulan suci Ramadan 1440 H menurun drastis,  akibat masyarakat kesulitan mendapatkan bahan baku.
"Dibanding 2018 jelang ramadhan pada 2019 ini jauh menurun," kata Faisal Reza Pardede, salah satu pengumpul kolang kaling daerah tersebut yang menghubungi ANTARA di Sipirok, Senin.
Rendahnya budidaya pohon aren menjadi pemicu utama menurunnya jumlah produksi kolang kaling Sipirok yang sudah dikenal dan diminati hingga luar pulau Sumatera seperti pulau Jawa dan lainnya.
Selama ini usahanya masih mampu memproduksi dan mengirim sekitar 400 ton kolang kaling ke Pulau Jawa sepekan menjelang ramadhan, periode yang sama tahun ini baru terbutuhi sekitar 35 persen atau 150 ton.
Pengusaha muda Sipirok mendapatkan bahan baku kolang kaling ini dari daerah Kecamatan Arse, Sipirok, SD.Hole, sebagian dari Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara.
"Hanya saja akibat tidak ada peremajaan tambah pohon aren yang sudah mulai menua menyebabkan tingkat produksi menurun," ujarnya.
Turunnya produktivitas dan tingginya permintan pasar kolang kaling menjadikan harga beli kolang kaling ditingkat petani menjadi naik antara Rp.6500 - Rp 7500/kilo.
Menurut Reza 'pemaksaan' panen tandan buah aren untuk keperluan air nira (bahan membuat gula merah) juga menjadi ancaman tersendiri terhadap tingkat produktif pohon aren tersebut.
"Tandan buah aren yang dipanen disaat masih muda akan dapat mengancam kelangsungan produksi pohon aren itu sendiri," pungkasnya, seraya lebih jauh berharap masyarakat dapat kembali gencar membudidayakan pohon aren di wilayah tersebut.(Rd/AntaraSumutNews

Share Berita



Nias,DP News
Bupati Nias Sokhiatulo Laoli mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang baru lulus seleksi dilarang mengajukan permohonan untuk pindah tugas ke daerah lain sebelum 10 tahun bekerja.
"Ketika lulus seleksi, ASN telah buat surat pernyataan mengabdi dan tidak mengajukan pindah sekurang kurangnya sepuluh tahun sejak ditetapkan sebagai ASN," katanya di Nias, Selasa.
ASN yang mengajukan permohonan untuk pindah tugas ke daerah lain sebelum bertugas minimal sepuluh tahun, ia melanjutkan, akan dianggap mengundurkan diri.
Bupati menjelaskan ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2018.
Kepada calon ASN yang sedang mengikuti orientasi, dia berpesan agar mereka mengikuti orientasi dengan baik supaya nantinya bisa menjalankan tugas sebagai pemerintah secara profesional.
"Mengingat orientasi pengenalan tugas ini dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas, saya berharap calon ASN mengikuti orientasi dengan sebaik baiknya," katanya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Nias Marulam Sianturi mengatakan orientasi bagi calon ASN yang telah lolos seleksi dimaksudkan agar mereka memiliki wawasan dan pengetahuan tentang tugas, fungsi serta hak dan kewajiban sebagai ASN.
"Selain itu, untuk melatih disiplin dan tanggung jawab ASN, sekaligus menumbuhkembangkan rasa dan semangat kebangsaan untuk menjadi modal awal ASN sebelum melaksanakan tugas di unit tugas masing masing," katanya sedbagaimana dikutip dari AntaraSumutNews.(Rd

Share Berita



Medan,DP News
Pemerintah Kabupaten Samosir turut menerima penghargaan dari Pemerintah RI sebagai daerah berkinerja dalam bidang pelaksanaan otonomi daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi kepada Bupati Samosir, Rapidin Simbolon di lapangan upacara Kantor Gubernur Sumatera Utara, di Medan, Senin (29/4).
Penilaian penghargaan yang diberikan sekaitan dengan peringatan Hari Otda tingkat Sumatera Utara itu atas prestasi kinerja berdasarkan hasil validasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
Penilaian itu merupakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam pelaksanaan otonomi daerah, serta dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
(Rd/AntaraSumutNews

Share Berita



Medan,DP News
Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung mengimbau, seluruh masyarakat yang hendak melakukan mudik tahun ini tidak menggunakan sepeda motor. Sebab, mudik menggunakan sepeda motor sangat rentan terjadinya kecelakaan yang merenggut nyawa.
“Jangan sia-siakan nyawa kita melayang begitu saja. Oleh karenanya, untuk lebih aman lebih baik mudik menggunakan bus atau lainnya,” kata Henry Jhon, Senin (29/4) di Medan.
Dia juga mengapresiasi pihak swasta setiap tahunnya melakukan mudik gratis bagi masyarakat yang hendak pulang kampung menemui sanak keluarganya. “Ya kita apresiasi pihak swasta yang melakukan mudik gratis dengan menyediakan bus,” katanya.
Sebagaimana diketahui,tidak berapa lama lagi sudah akan memasuki bulan suci Ramadhan yang disusul Idul Fithri dimana budaya mudik akan berlangsung.Mengingat waktu dan efisien terkadang warga yang hendak mungkin menggunakan kenderaan roda dua yang rentan terhadap bahaya kecelakaan di jalanan.(Rd

Share Berita



Medan,DP News
Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, SH mengatakan Pasar Kampung Lalang merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya ditujukan kepada Komisi C DPRD Medan saja, namun juga komisi D yang membidangi infrastruktur. Sebab, peran komisi C secara tupoksi hanya mengurus operasional para pedagang, sedangkan komisi D membidangi masalah pembangunan pasar Kampunglalang tersebut, sehingga jika ditemukan terjadi ketidakberesan infrastruktur seperti runtuhnya dinding bangunan Pasar Kampunglalang tersebut di saat acara peresmian berlangsung pada Sabtu (27/4) lalu seharusnya sudah menjadi fungsi Komisi C untuk mempertanyakannya kepada dinas Perkim Kota Medan dan pihak pemborong.
” Jangan sedikit-sedikit permasalahan pasar, itu ngadunya ke Komisi C, ya, kalau masalah pedagang kita tampung, jika masalah fisik bangunan yang runtuh akibat pembangunannya kurang bagus, Komisi D yang seharusnya berperan dengan memanggil Dinas Perkim dan pihak kontraktor yang mengerjakannya,” terang Boydo H.K.Panjaitan, SH, Senin (28/4).
Sambung Politisi dari Partai PDI Perjuangan Kota Medan ini lagi, bahwa komisi C sudah berjuang agar para pedagang Kampunglalang dapat berjualan di pasar yang sempat pembangunannya tertunda dan dilanjutkan kembali sampai para pedagang hampir putus asa akibat lamanya proses pembangunan pasar tradisional Kampunglalang tersebut.
”Saat ini semua pedagang sudah dapat berjualan di pasar yang baru itu, namun kita akui masih ada kekurangan di sana-sini, makanya jika ada ditemukan kejadian seperti runtuhnya dinding bangunan, Komisi D yang harus mengambil tindakan dengan memanggil pihak-pihak terkait,” ulang Boydo.
Seperti diketahui, setelah terbakarnya kios lantai 1 Nomor 182 yang diduga akibat hubungan arus pendek,Selasa (16/4)  lalu sekitar pukul 19.00 WIB lalu, pasar Kampunglalang yang dibangun memakai uang khas pemerintah sebesar Rp25 miliar tersebut kembali lagi membuat kawatir para pedagang, sebab, pada Sabtu (27/4/19), dinding bangunan pasar tradisional tersebut runtuh disaat acara peresmian berlangsung.
Sehingga di duga, pembangunan pasar Kampunglalang terkesan asal jadi dan proyek pembangunan nya juga diduga tidak sesuai standart.
Pada saat kejadian, belum ada yang bisa memberikan komentar terkait kejadian yang memalukan PD Pasar Kota Medan tersebut, Rusdi Sinuraya dan dari Pihak Perkim Kota Medan belum ada yang berhasil di hubungi. (Rd)


Share Berita



Medan,DP News
Ketua DPRD Kota Medan meminta aparat kepolisian untuk menertibkan pedagang petasan/mercon pada bulan Suci Ramadhan. Pasalnya, bunyi-bunyian petasan/mercon dapat mengganggu kekhusukan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasanya.
“Kita mau aparat kepolisian melakukan razia kepada produsen petasan/mercon khusunya di Kota Medan,” kata Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Senin (29/4) di Medan.
Disebutkannya, terkait masalah itu DPRD Kota Medan memberikan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk menertibkan produsen hingga pedagang demi kenyamanan dalam beribadah.
“Kami tidak mau dengar ada masyarakat mengadu ke DPRD Medan terkait kasus petasan/mercon. Oleh karenanya, kami meminta aparat untuk turun tangan dalam masalah ini,” ujarnya.
Imbauan ketua dewan ini perlu segera ditanggapi pihak aparat terkait sebab kebiasaannya pasti penjualan petasan dan mercon bakal ramai di pinggiran jalan.Penjualan mercon dan petasan seperti tahun-tahun sebelumnya tidak semnu-sembunyi tetapi secara terbuka di pinggiran jalan padahal sudah dilarang aparat terkait.
Hal inilah yang dimintakan ketua dewan Henry Jhon Hutagalung agar kepolisian dan pihak terkait megambil langkah terpadu menertibkan penjualan petasan dan mercon tersenut.(Rd


Share Berita



Medan,DP News
DPRD Medan imbau kepada seluruh tenaga kerja yang akan memperingati Hari Buruh Internasional akan jatuh pada Rabu, 1 Mei 2019 mendatang, agar tetap menjaga kekondusifan di lapangan selama berlangsung peringatan tersebut.
“Kita mau acara peringatan hari buruh jangan sampai tercoreng oleh tindakan anarkis yang dapat merugikan banyak pihak,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Iswanda Nanda Ramli kepada wartawan, Senin (29/4) di Medan.
Menurutnya, peringatan hari buruh kali ini jangan hanya kenaikan upah. Melainkan, bagaimana kesejahteraan dan keselamatan buruh selama bekerja terjamin dalam lindungan UU Ketenagakerjaan. “Namun, dalam penyampaiannya harus sesuai aturan yang berlaku tidak perlu harus berunjukrasa cukup perwakilan saja,” ujarnya. Boleh berunjuk rasa tapi yang tertib.
Masih menurutnya, seiring era persaingan yang semakin ketat, persoalan buruh hari ini dinilai mulai bergeser dari sebatas persoalan upah menjadi soal peningkatan kualitas dan produktvitias buruh di Indonesia. “Nah ada tiga isu ketenagakerjaan di Indonesia yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, dunia usaha, para pekerja dan masyarakat umum. Ketiga isu tersebut berkaitan erat dengan upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia di Indonesia,” ujarnya.
Dalam rangka meningkatkan daya saing, diperlukan suatu ekosistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel. “Tujuannya supaya tenaga kerja bisa lebih responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, terutama perubahan akibat adanya perkembangan informasi dan digitalisasi,” katanya.
Isu kedua, yakni bagaimana cara untuk mendorong investasi di bidang sumber daya manusia. Dituturkannya, pemerintah, dunia usaha, hingga serikat pekerja perlu memiliki satu visi yang selaras untuk memacu peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja.
Tak hanya sampai disitu, penyebaran dan pemerataan kualitas tenaga kerja antara di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa mesti dipacu agar investasi yang masuk juga tidak terpusat atau Jawa sentris.
Namun, di samping memacu peningkatan kualitas itu, Hanif menekankan bahwa persoalan jaminan sosial harus dikawal oleh pemerintah. Baik bagi mereka para pekerja formal maupun informal. Hal itu menjadi isu ketiga yang wajib diperhatikan pemerintah. “Tentu soal jaminan sosial ini harus kita genjot terus,” ujar Hanif.
Lebih lanjut, ia memaparkan, selama hampir lima tahun memimpin Kementerian Ketenagakerjaan, pihaknya mengklaim telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong perbaikan tenaga kerja di dalam negeri. Tahun ini, Hanif memaparkan akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk menambah jumlah tenaga kerja demi memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri.
“Kita juga dorong super deduction tax agar menjadi insentif untuk dunia usaha agar optimal dalam melakukan investasi pengembangan sumber daya manusia,” ujar dia.
Mengenai persoalan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menetapkan besaran upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Nanda menilai kebijakan tersebut membuat formula kenaikan besaran upah tahunan menjadi jelas dan dapat diprediksi.
“Kunci masa depan ketenagakerjaan menurut saya bukan soal itu (pengupahan) saja, tapi ekosistemnya yang sesuai dengan pasar tenaga kerja,” ujarnya.(Rd


Share Berita


Jakarta,DP News
Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkoordinasi dengan Departemen Kesehatan dan meminta untuk disiagakan dokter di tiap-tiap kecamatan hingga level provinsi. Mengingat proses rekapitulasi perhitungan suara masih berlangsung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan besaran dana santunan yang akan diberikan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jatuh sakit ataupun meninggal dunia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun akan segera menyalurkan santunan tersebut
Demikian disampaikan Komisioner KPU Ilhamsyah Putra tentang kondisi sekarang ini bahwa penghitungan suara masih berlangsung di tingkat  PPK.(Detik flash/Rd

Share Berita



Jakarta,DP News
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut masalah kemacetan dan banjir menjadi alasan rencana pemindahan dari Ibu Kota Jakarta ke daerah lain.
Bambang menuturkan faktor kemacetan yang terjadi berdampak pada kerugian perekonomian yang sudah mencapai Rp 100 triliun pertahun.
"Kerugian perekonomian dari kemacetan ini data tahun 2013 ini Rp 65 triliun per tahun dan sekarang angkanya mendekati Rp 100 triliun dengan semakin beratnya kemacetan di wilayah DKI Jakarta," ujar Bambang dalam paparannya saat Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Jokowi yang membahas tindak lanjut rencana pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Selain faktor kemacetan, faktor banjir di Jakarta juga menjadi alasan pemindahan Ibu Kota ke daerah lain."Masalah yang harua kita perhatikan di Jakarta adalah masalah Banjir, tidak hanya banjir yang berasal dari Hulu tapi juga penurunan tanah di Pantai Utara dan kenaikan permukaan air laut, di mana 50 persen wilayah Jakarta itu kategorinya rawan banjir atau memiliki tingkat di bawah 10 tahunan, idealnya kota besar keamanan banjirnya minimum 50 tahunan," kata dia.
Kemudian penurunan permukaan air tanah di utara rata-rata sekitar 7,5 persen cm per tahun dan permukaan tanah turun sudah sampai 60 cm pada tahun 1989 sampai 2007. Angka tersebut kata Bambang akan terus meningkat sampai 120 cm karena pengurasan air tanah
"Sedangkan air laut naik rata-rata 4 sampai 6cm karena perubahan iklim. Ditambah lagi kualitas air sungai tidak hanya di Jakarta tapi khusus di Jakarta 96 persen sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya sinifikan akibat sanitasi yang buruk," ucap Bambang.
Bambang menuturkan dalam kajiannya, pihaknya mengusulkan nantinya Ibu Kota baru mempresentasikan identitas bangsa dan mencerminkan identitas Indonesia serta menjadi kota modern, berkelas internasional yakni smart, green dan beautiful city.
"Karenanya dalam kajian ini kami mengusulkan pemikiran mengenai Ibukota baru yang mempresentasikan identitas bangsa. Karena kota Jakarya yang kita tinggali sekarang seperti dalam sejarah berasal dari Batavia yang dibangun oleh VOC sebagai kota pelabuhan untuk perdagangan dan dikembangkan menjadi pusat pemerintahan dari kolonial Belanda. Karenanya kita ingin punya kota baru, selain mencerminkan identitas Indonesia juga menjadi kota modern, berkelas internasional, ataubdengan istilah smart, green, and beautiful city," katanya.
Karenanya kata Bambang, Indonesia yang merupakan anggota G20 perlu Ibu Kota yang berstandar internasional seperti negara-negara lain.
"Beberapa kota yang sudah dibangun dengan konsep itu, seperti Washington DC, Brasilia, Canbera, Putra Jaya, Sejong di Korea Selatan, dan kemudian sebagai negara anggota G20 dan negara punya potensi kelima terbesar di dunia untuk GDP per kapita, Indonesia tentu perlu Ibu Kota yang berstandar internasional," tandasnya.(Rd/Suara.Com

Share Berita



Medan,DP News                                                     
Memasuki  bulan suci Ramadhan 1440 H, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi  meninjau Pasar Tradisionil Sei Sikambing  dan Pasar Modern Berastagi Supermarket di Jalan Gatot Subroto Medan,  Senin (29/4).
Peninjauan dilakukan Wali Kota bersama unsur Forkopimda Kota Medan diantaranya Dandim 0201/BS Kol Inf Yuda Rismansyah, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhawan Lubis, perwakilan dari Polrestabes Medan dan Kejari Medan, Asisten Ekbang Khairul Syahnan, sejumlah  pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta Kabag Humas Ridho Nasution.
Wali Kota beserta rombongan mengawali peninjauan di Pasar Tradisionil Sei Sikambing. Harga bahan kebutuhan masih relatif stabil, kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komiditi seperti gula putih yang kini harga jualnya menjadi Rp.12.500/kg, sebelumnya hanya Rp.11.500/kg. Berdasarkan pengakuan  Udin MS (52), salah seorang pedagang, kenaikan gula terjadi karena kekosongan barang di gudang.
Kemudian cabai merah, harganya mulai pedas dari Rp.36.000/kg kini mulai merangkak naik sehingga dijual kepada masyarakat di kisaran Rp.38.000-Rp.40.000/kg. Diikuti cabai hijau, harga jualnya kini Rp.28.000/kg, sedang sebelumnya hanya Rp.24.000/kg. Kemudian tomat, harga jual di pasaran naik Rp.1.000/kg  dari Rp.12.000/kg kini menjadi Rp.13.000/kg. “Kenaikan terjadi mulai hari ini,” beber Jeni (48), salah seorang pedagang sayur kepada Wali Kota.
Meski harga sejumlah komiditi mulai merangkak naik namun  ada juga yang mengalami penurunan, sebut saja  bawang putih, sebelumnya dijual dengan harga Rp.51.000/kg, kini turun menjadi Rp.48.000/kg.  Begitu juga dengan bawah merah, mengalami penurun sebesar Rp.4.000/kg karena harga sebelumnya sebesar Rp.36.000/kg kini menjadi Rp.32.000/kg.
Sedangkan harga daging masih relatif stabil, belum ada kenaikan. Berdasarkan pengakuan sejumlah pedagang dari los (tempat penjual) daging, harga daging sapi masih stabil di kisaran Rp.110.000/kg.  Begitu juga dengan harga daging kambing, tetap stabil Rp.85.000/kg. Mereka memprediksi kenaikan harga daging baru terjadi tiga hari jelang bulan puasa. “Kemungkinan harga daging sapi bisa naik di kmisaran Rp.120.000-Rp.130.000/kg,” ungkap salah seorang pedagang daging sapi.
Pemko Medan dalam rangka untuk mengendalikan harga bahan pokok tetap aman akan membuka pasar murah di 151 kelurahan di Kota Medan. Ditegaskan Wali Kota, harga bahan kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah itu jauh relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran.
Usai meninjau Pasar Tradisionil, Wali Kota beserta rombongan selanjutnya melakukan pengecekan harga di Pasar Modern Berastagi. Hal itu dilakukan untuk membandingkan harga jual bahan kebutuhan pokok di pasar tradisonil dengan pasar modern. Dari hasil peninjauan terjadi perbedaan harga, seperti harga daging sapi Rp.139.900/kg, ayam boiler 36.900/kg dan ayam kampung Rp.69.900/ekor.
Perbedaan harga ini terjadi karena  daging sapi maupun ayam dijual dalam bentuk telah dikemas dengan baik.  Sedangkan harga bahan kebutuhan pokok lainnya seperti tepung terigu, minyak goreng, gula pasir juga masih relatif stabil dan belum ada menunjukkan tanda-tanda kenaikan. (Rd)



Share Berita



Medan,DP News                      
Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Pemerintahan dan Sosial Setdako Medan  Musaddad Nasution  pimpin rapat persiapan Ramadhan Fair ke XVI  di Balai Wali Kota Medan, Senin (29/4). Direncanakan, perhelatan bernuasa religi itu akan berlangsung 5 Mei - 4 Juni 2019.
Meskipun  sudah dimulai sejak 5 Mei namun pembukaan Ramadhan Fair secara resmi dilakukan, Rabu (8/5) malam. Direncanakan, pembukaan event tahunan yang telah menjadi ikon Kota Medan itu akan dimeriahkan dengan penampilan salah satu band papan atas asal ibukota Jakarta yakni Wali Band.
Demi suksesnya perhelatan Ramadhan Fair, Musaddad berpesan agar seluruh OPD terkait dapat menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. “Bapak Wali Kota menginginkan agar pelaksanaan Ramadhan Fair tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi kita semua harus saling bekerjasama mensukseskannya,” kata Aspem.
Dalam rapat yang turut dihadiri Kadis Kebudayaan  OK Zulfi, Kasatpol H M Sofyan, perwakilan Kapolrestabes Medan, perwakilan Dandim 0201, perwakilan Kejari Medan serta para camat, Musaddad juga menjelaskan, Ramadhan Fair tahun ini juga akan diisi dengan taushiah ramadhan, kuliner ramadhan, hiburan Islami, bazaar serta berbagai perlombaan seperti lomba sholawat, marhaban dan pildacil.
Untuk itulah, Aspem berharap agar seluruh OPD dapat menjalankan tupoksinya masing-masing demi suksesnya acara tersebut. Terlebih, melalui rapat ini, Aspem mengungkapkan bahwa perlunya penguatan koordinasi yang dilakukan antar OPD agar tidak terjadi kesalahpaham yang berakibat pada berkurangnya esensi dari Ramadhan Fair.
‘’Ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menghadirkan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk itu saya berharap agar semua pihak terkait, dapat memahami dan menyadari apa yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian pelaksanaan Ramdhan Fair dapat berjalan sesuai yang diinginkan,’’ harap Aspem.
Ramadhan Fair telah menjadi agenda rutin sekaligus event besar yang digelar Pemko Medan setiap kali bulan Ramadhan tiba. Oleh karenanya, Aspem kembali mengingatkan kepada seluruh OPD dan pihak terkait agar benar-benar memikirkan, memperhatikan dan mempersiapkan segala keperluan dengan benar dan terperinci. ‘’Ini menyangkut nama baik Pemko Medan. Maka, sudah selayaknya kita memberikan dan melakukan yang terbaik,’’ pungkasnya.  (Rd)



Share Berita



Medan,DP News              
Korban pelaksanaan Pemilu 2019 kini bertambah dan kali ini di Kota Medan.Erwinsyah,Linmas TPS 33 Kelurahan Dwikora Medan Helvetia meninggal dunia akibat kelelahan saat menjalankan tugas suksesnya pesta demokrasi 17 April lalu.
Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi menyampaikan rasa duka cita yang mendalam  atas meninggalnya Erwinsyah (33). Almarhum merupakan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) yang bertugas di TPS 33 wilayah tempat tinggalnya guna mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019, Rabu (17/4) lalu. Menurut pengakuan keluarga, almarhum meninggal akibat kelelahan saat menjalani tugas untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
Ungkapan duka dan belasungkawa ini disampaikan Wakil Wali Kota ketika bertakziah ke rumah duka di  Jalan Setia Luhur Medan, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Senin (29/4). Kepergian almarhum, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, kerabat dan juga para tetangga. Sebab, semasa hidupnya almarhum dikenal sangat baik kepada siapapun. Terlebih, meninggalnya beliau menjadi bentuk dedikasi dan tanggung jawabnya  sebagai petugas pengamanan Pemilu 2019.
Pemko Medan beserta seluruh jajaran menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas berpulangnya almarhum ke sisi Allah SWT. ‘’Almarhum telah kembali kepada Sang Khalik. Tugas kita adalah mendoakan almarhum agar beliau khusnul khotimah,’’ kata Wakil Wali Kota.
Kepada keluarga yang ditinggalkan, Wakil Wali Kota selanjutnya berpesan agar dapat tabah dan sabar dalam menghadapi musibah yang cukup berat tersebut. Terlebih, bagi para keluarga yang ditinggalkan agar menerima cobaan tersebut dengan lapang dada dengan senantiasa ber-husnudzon (berbaik sangka) atas apa yang menjadi ketentuan dari Allah SWT tersebut.
‘’Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu hal pasti yang tidak dapat kita hindari. Oleh karenanya, kiranya kita semua mampu mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang datang,’’ ungkapnya.
Bagi Pemko Medan, jelas Wakil Wali Kota, almarhum bukan hanya sebatas petugas pengamanan, melainkan juga sudah menjadi pahlawan bagi suksesnya pesta demokrasi. Sebab, almarhum meninggal dalam kondisi mulia karena meninggal saat mengemban tugas mulia tersebut
‘’Almarhum meninggal dalam kondisi yang mulia. Semoga Allah SWT mengganjar segala kebaikan dan dedikasi beliau dalam bertugas dengan pahala yang berlimpah, hingga menjadi bekal almarhum kembali kepada sang Khalik. Kita berdoa semoga beliau diberikan tempat terbaik di sisi-Nya,’’ harapnya. (Rd)


Share Berita



Medan,DP News        
Sebanyak 60 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti Sosialisasi Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Adapun tujuan diadakannya sosialisasi ini guna mewujudkan pegawai yang kompeten dan profesional serta sadar akan kedudukan, hak dan kewajibannya sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam mengembangkan kecepatan serta krmampuan pegawai untuk mendapatkan prestasi kerja yang sebaik-baiknya.
Acara yang dibuka Wali Kota Medan H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Umum (Asmum) Renward Parapat ini diselenggarakan di Saka Premiere Hotel Jalan Gagak Hitam, Senin (29/4).
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat diperlukan, oleh karena itu harus diakui bahwa boleh jadi masih ada diantara PNS yang belum pernah membaca PP 53 ini, apalagi memahami dan mengimplementasikannya.
"Padahal kita ketahui bersama bahwa kunci suksesnya pekerjaan, harus diawali dari kedisiplinan. Kalau kedisiplinannya melemah, maka sudah tentubpekerjaannya pasti tidak bagus," ucap Asmum.
Selanjutnya Renward menjelaskan bahwa para PNS harus memahami isi PP 53 tersebut, dan yang tak kalah pentingnya adalah penerapannya di Lingkungan kerja masing-masing.
"Mungkin ada pegawai yang sudah seharuanya diberi hukuman disiplin, namun karena kita tidak memahami isi PP 53, sehingga kita lakukan pembiaran. Sementara pembiaran itu sendiri sudah termasuk pelanggaran disiplin, bahkan kalau terjadi pembiaran, seharusnya yang ditegur adalah pemimpinnya," jelas Renward.
Lebih lanjut Renward mengatakan bahwa ada beberapa aspek yang sering memicu terjadinya penurunan kedisiplinan PNS, diantaranya adalah terjadinya disharmoni baik antara pimpinan dengan bawahan maupun antara pegawai dengan pegawai lain.
"Seringnya terjadi pembagian tugas yang tidak jelas bahkan tidak merata, kadang-kadang ada yang dibebani pekerjaan terlalu banyak, sementara yang lain sedikit. Dalam konteks inilah sehingga peranan pimpinan harus mampu menempatkan diri secara adil dan proporsional," katanya.
Disamping itu, Asmum juga mengungkapkan disiplin PNS itu sendiri adalah kesanggupan masing-masing untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan kedinasan.
"Sanksi disiplin diberikan bila seorang PNS terbukti tidak melaksanakan kewajibannya, ataupun melanggar larangan. Berat tidaknya sanksi disiplin yang akan diberikan tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan," ungkapnya.
Kemudian Renward juga menyatakan pemberian sanksi disiplin juga mempertimbangkan dampak dari kesalahan itu. Apakah berdampak pada unit kerja, Instansi/Lembaga, dan Pemerintah/Negara. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pegawai yang baik dan akan selalu memantau kegiatan pegawai sehingga bila ditemukan adanya pelanggaran akan diberi teguran lisan maupun tertulis.
"Bila tidak bisa merubah perilaku pegawai maka dilakukan langkah-langkah lebih berat. Selain itu, didalam PP Nomor 53 Tahun 2010 juga terdapat pengaturan tentang kinerja. Seorang PNS juga harus mampu memenuhi target kinerja yang terdapat dalam kontrak kinerja. Bila tidak bisa memenuhinya, maka PNS yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin," ujarnya.
Maka dari itu, Asmum mengajak seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Medan agar jujur dan memiliki integritas tinggi, memiliki etika, memberi suri tauladan, menghormati orang lain, mencintai pekerjaan dan mau bekerja keras, serta disiplin tinggi.(Rd

Share Berita




Medan,DP News

Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Iswanda Nanda Ramli mengapresisi tindakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan pengecekan harga sembako di Pasar Tradisionil Sei Sikambing dan Pasar Modern Brastagi Supermarket Jalan Gatot Subroto Medan, menjelang sepekan memasuki bulan suci
Ramadhan 1440 H.

“Saya atasnama DPRD Kota Medan mengapresiasi Pemko Medan melakukan pengecekan harga sembako di Pasar Tradisionil Sei Sikambing dan Pasar Modern Brastagi Supermarket Jalan Gatot Subroto Medan,” kata Iswanda Nanda Ramli, Senin (29/4) di Medan.

Dia mengharapkan, pasca peninjauan tersebut harga sembako di sejumlah pasar stabil. “Kita mau kondisi harga stabil menjelang Ramadhan,” katanya.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Medan ini juga mengingatkan kepada para pengusaha/pedagang jangan memainkan harga hanya untuk kepentingan pribadi. Sebab, tindakan itu sangat tidak terpuji. Dan merugikan banyak orang. “Mari kita memberikan kenyamanan menjelang bulan Suci ini,” ujarnya.

Disamping itu, Nanda Ramli meminta kepada Pemko Medan untuk membentuk tim pemantau harga selama bulan Suci hinggga Idul Fitri. “Tim pemantau ini harus dibentuk dan jika ada menemukan pedagang yang bermain untuk segera ditindak sesuai peraturan berlaku,” katanya. Rd



Share Berita



Medan,DP News

Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Iswanda Nanda Ramli mengapresisi tindakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan pengecekan harga sembako di Pasar Tradisionil Sei Sikambing dan Pasar Modern Brastagi Supermarket Jalan Gatot Subroto Medan, menjelang sepekan memasuki bulan suci
Ramadhan 1440 H.

“Saya atasnama DPRD Kota Medan mengapresiasi Pemko Medan melakukan pengecekan harga sembako di Pasar Tradisionil Sei Sikambing dan Pasar Modern Brastagi Supermarket Jalan Gatot Subroto Medan,” kata Iswanda Nanda Ramli, Senin (29/4) di Medan.

Dia mengharapkan, pasca peninjauan tersebut harga sembako di sejumlah pasar stabil. “Kita mau kondisi harga stabil menjelang Ramadhan,” katanya.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Medan ini juga mengingatkan kepada para pengusaha/pedagang jangan memainkan harga hanya untuk kepentingan pribadi. Sebab, tindakan itu sangat tidak terpuji. Dan merugikan banyak orang. “Mari kita memberikan kenyamanan menjelang bulan Suci ini,” ujarnya.

Disamping itu, Nanda Ramli meminta kepada Pemko Medan untuk membentuk tim pemantau harga selama bulan Suci hinggga Idul Fitri. “Tim pemantau ini harus dibentuk dan jika ada menemukan pedagang yang bermain untuk segera ditindak sesuai peraturan berlaku,” katanya. Rd



Share Berita



Medan,DP News         
Keuntungan dan Aset Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemko Medan meningkat untuk tahun anggaran 2018. Keuntungan sebesar Rp 3,4 Miliiar dan aset sebesar Rp 56 Miliar Ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2017.Melihat keuntungan tersebut menunjukkan bahwa KPN Pemko Medan sudah tergolong sehat dan diharapkan dapat terus menyejahterakan anggotanya.
Hal ini diungkapkan  Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Dra Edliaty MAP Kota Medan saat membuka acara rapat anggota tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemko Medan Tahun Buku 2018, di Gedung Serbaguna PRSU,Senin (29/3.
Selanjutnya Edliaty menjelaskan, mengingat tantangan kedepan semakin berat dan beragam. Salah satu tantangan berat yang harus dihadapi adalah dalam hal peningkatan kesejahteraan anggota, terkait dengan hal ini ada banyak hal yang dapat dilakukan antara lain, melalui peningkatan kerja sama dengan dunia usaha guna memperluas bidang usaha koperasi, yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan kesejahteran anggota koperasi itu sendiri.
Edliaty juga mengingatkan bahwa pengurus koperasi merupakan pengemban amanah anggota dan sekaligus merupakan tugas pengabdian. Jabatan pengurus bukan untuk mengangkat popularitas  seseorang dan bukan pula tempatnya seseorang untuk mengejar materi, tetapi kepengurusan adalah tempatnya seseorang mencurahkan pemikiran dan kemampuannya.
Senada dengan Wali Kota,  Badan Pengawas KPN Pemko Medan Ir Qamarul Fattah menyebutkan tujuan dari pengawasan terhadap KPN Pemko Medan oleh Badan Pengawas yakni, yang pertama untuk mengetahui permasalahan yang terjadi didalam KPN Pemko Medan yang meliputi bidang organisasi, manajemen, administrasi, akuntansi, bidang usaha serta bidang keuangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
Selanjutnya, untuk mengetahui apakah kebijakan dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pengurus tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga maupun keputusan Rapat Anggota. Kemudian, untuk meneliti kebenaran, kecermatan dan keakuratan data keuangan KPN Pemko Medan.
Qamarul mengatakan mengacu pada perkembangan KPN Pemko Medan yang pesat ini, sesungguhnya telah mampu memberikan pinjaman kepada para anggotanya di atas Rp 100 juta  namun mengingat kita juga harus menjaga agar KPN tetap sehat neracanya, maka saya selaku badan pengawas, menyarankan agar limit atau batas pinjaman tertinggi bekisar Rp  50 juta ,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPN Pemko Medan Drs Ahmad Basaruddin MSi mengungkapkan Rat mempunyai arti yang cukup strategis dalam pengembangan koperasi ke arah yang lebih baik lagi, dan dalam rapat anggota tahun ini akan membahas laporan pertanggung jawaban pengurus dan rencana kerja serta rencana anggaran pedapatan dan belanja koperasi.
"Pertanggung jawaban penting dilakukan untuk mengukur kinerja pengurus serta mengevaluasi sebuah program dan kegiatan agar pada masa-masa mendatang kinerja koperasi dapat disempurnakan lagi," ungkapnya.(Rd

Share Berita



Medan,DP News                
Gubsu Edy Rahmayadi serahkan penghargaan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  kepada 8 kabupaten/kota di sela-sela upacara peringatan Hari Otonomi Darah ke-23 di Halaman Kantor Gubsu,Senin(29/4.Selain Pemko Medan, penghargaan serupa juga diserahkan kepada Pemko Binjai, Pemko Tebing Tinggi, Pemko Pematangsiantar, Pemkad Deliserdang, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Asahan serta Pemkab Samosir.
Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH kembali mendapatkan penghargaan. Kali ini penghargaan yang diterima yakni Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Terbaik Tingkat Sumut Tahun Anggaran 2017. Dengan penmghargaan nyang diterima ini, diharapkan semakin memotivasi kinerja seluruh jajaran Pemko Medan untuk lebih meningkatkan kinerja, terutama terkait pelaporan hasil kinerja.
Menurut Gubsu, penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemprov Sumut kepada sejumlah pemerintah kabupaten/kota yang dianggap telah berhasil menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan capaian kerja yang telah direncanakan di berbagai bidang.
Di samping itu, penghargaan yang diberikan itu juga menjadi sebuah refleksi sekaligus menunjukkan eksistensi daerah dalam peningkatan mutu dan pelayanan guna kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Untuk itu, penghargaan ini diharapkan semakin memotivasi para kepala daerah agar terus meningkatkan kinerjanya.
‘’Penghargaan ini hendaknya kita harapkan dapat menjadi energi dan motivasi bagi kita semua, khususnya para kepala daerah dalam meningkatkan mutu dan pelayanan bagi masyarakat. Sebab, muara dari adanya otonomi daerah adalah kesejahteraan bagi masyarakat yang dapat dirasakan secara adil dan merata,’’ kata gubernur.
 Khusus bagi daerah yang menerima penghargaan kategori LPPD, Gubsu mengucapkan selamat atas perolehan yang didapat tersebut. Kemudian Gubsu berharap agar pencapaian itu dapat menjadi pedoman untuk tetap mengelola keuangan daerah dengan lebih baik, tertib, efisien dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
‘’Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Oleh karenanya, wewenang ini semakin memberikan kesempatan yang luas bagi kita untuk lebih berbuat baik, meningkatkan kinerja demi kepentingan masyarakat. Selain pelayanan publik, tugas lainnya adalah meningkatkan daya saing daerah melalui sumber daya manusia dan alam yang dimiliki masing-masing daerah,’’ pesannya.(Rd

Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.