Medan,DP News
Kota Belawan merupakan kawasan pantainya Kota Medan yang ditumuhi huatan mangrove. untuk itu, Hutan mangrove di kawasan Belawan perlu dipertahankan bahkan kawasan itu bisa menjadi ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Medan.
Ketua DPRD Medan Hasyim mengatakan Kota Medan sebagai kota yang bergerak di bidang perdagangan dan perndutrin membutuhkan 30 persen RTH sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kota Medan.
"Khusus di Belawan, hutan mangrove bisa dijadikan RTH. Jadi Pemko harus mempertahankannya," kata Hasyim, Jumat (31/1).
Kata Hasyim, Belawan bisa berkembang kalau Perda RTRW direvisi dan mempersilakan pihak swasta membangun di atas lahan miliknya. Sebab membangun Belawan menjadi kawasan menarik, Pemko Medan tidak bisa sendirian karena keterbatasan anggaran. Terlebih dalam mengatasi banjit rob di kawasan itu.
“Pihak swasta perlu membangun tanggul di atas lahannya. Kalau semua pihak swasta membangun tanggul di atas lahannya, banjir rob di Belawan bisa diatasi," kata Hasyim.
Misalnya, ungkap Hasyim, membangun perumahan (property) dengan konsep wisata dan taman hiburan atau khusus tempat hiburan maupun objek wisata bernuansa bahari.
“Coba lihat pembangunan property di Jakarta Utara (Jakut), semua mengarah ke pantai, konsepnya begitu indah. Karena daerah pinggir laut gampang dibangun apa saja, karena akan menarik minat orang untuk membeli perumahan atau mengunjungi objek wisatanya,” ungkapnya.
Menurut Hasyim,  tidak salah Belawan juga dibangun seperti konsep pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakut. Karena selama ini Belawan begitu-begitu saja. Jadi para investor perlu didorong berduyun-duyun membangun Belawan. (Rd)

Share Berita


Surabaya,DP News
Menko Polhukam Mahfud Md mendoakan Mendagri Tito Karnavian menjadi Presiden RI 2024. Mahfud juga mendoakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjadi wakil Tito nanti.
Doa ini diucapkan Mahfud saat berpidato di sela acara launching Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Grand City Surabaya. Mahfud mengatakan kedua tokoh ini merupakan pekerja keras. Selain itu, Mahfud beberapa kali memuji Tito yang dinilainya cerdas.
"Pada 2010, saya melihat beliau (Tito) di TV, anak ini kok cerdas sekali. Saya tanya dari mana, ternyata dia dari Palembang, saya tanya murid saya, 'Eh, kamu kenal ndak?' (Dijawab) 'Kenal, dia orang hebat.
Pasti suatu saat tahun 2022 beliau akan jadi Kapolri'. Ternyata lebih cepat, 2016 beliau sudah jadi Kapolri. Dan sekarang jadi Mendagri, 2024 mudah-mudahan jadi presiden," kata Mahfud, Jumat (31/1).
Tak hanya itu, Mahfud juga mengaku telah lama mengenal Khofifah. Dia mengatakan Khofifah merupakan sosok yang tak kenal lelah.
"Sama, Bu Khofifah juga pekerja keras. Junior saya di politik, terutama kami sama-sama di Partai PKB. Beliau sudah jadi menteri dua kali, tapi masih mau jadi gubernur," imbuhnya.
Mahfud lalu mendoakan Khofifah bakal menjadi pendamping Tito memimpin Indonesia. Doa ini pun disambut gelak tawa dan tepuk tangan seluruh undangan. Sedangkan Tito dan Khofifah tampak tersenyum dan kaget atas doa Mahfud ini.
"Mudah-mudahan nanti kalau Pak Tito jadi presiden, Bu Khofifah wakilnya," pungkas Mahfud.(Rd/detikcom)

Share Berita


Medan,DP News
Banjir dan longsor di Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), sempat menyebabkan ribuan warga mengungsi. Kini, para pengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing.
"Sudah balik ke rumah namun ada beberapa orang yang masih di pengungsian. Namun, makanan masih kami siapkan untuk seluruhnya karena alat masak masyarakat semua habis. Ada sekitar 2.656 (warga) di Kecamatan barus. 110 (warga) itu kecamatan Andam Dewi, 246 (warga) itu Kecamatan Pasaribu Tobing," kata Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani, Jumat (31/1).
Dia menyebut ada delapan orang korban meninggal dunia yang sudah ditemukan. Sementara itu, satu orang masih dinyatakan hilang.
"Mayat sudah ditemukan delapan orang satu lagi belum, satu lagi kita belum tahu keadaannya," tuturnya.
Bakhtiar juga berharap bantuan perlengkapan bagi anak sekolah. Dia juga sudah berkoordinasi dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi soal bantuan bagi warga.
"Ada 17 sekolah yang menurut kami hampir anak-anak sekolah tidak memiliki perlengkapan sekolah, tas, buku, pakaian, sepatu, ini yang kami sudah sampaikan kepada gubernur supaya mencari solusinya," ujar Bakhtiar.
Sebelumnya, banjir terjadi di Tapteng akibat hujan deras pada Selasa (28/1) malam hingga Rabu (29/1) dini hari. Delapan orang dinyatakan tewas, 114 unit rumah rusak dan 1.499 sempat warga mengungsi. Gubernur Sumatera Utara Edy juga sudah mendatangi lokasi banjir di Tapteng.
(Rd/detikcom)

Share Berita


Jakarta ,DP News
Dato Sri Tahir diduga memiliki hubungan dengan salah satu tersangka kasus Jiwasraya, yaitu Benny Tjokrosaputro (Bentjok). Benny adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk (MYRX). Hal itu berujung pemanggilan terhadap dirinya oleh Panja Jiwasraya Komisi VI DPR RI.
Lantas apa kata Bos Mayapada soal dugaan tersebut?s
Tahir mengatakan bahwa Benny merupakan nasabah bank miliknya, Mayapada Bank. Selain itu ayah Benny merupakan kerabatnya.
"Dia (Benny) nasabah kita, iya. Saya kenal orangtuanya, iya," kata Tahir saat dihubungi detikcom, Jumat (31/1).
Namun dia tidak ada kedekatan dengan Benny. Sementara dengan ayahnya, Tahir mengatakan ada kedekatan.
"Saya dekat sama almarhum ayahnya. Kalau saya sama dia (Benny) beda generasi. Dia anak muda, saya sudah tua," jelasnya.
Lalu apakah ada kaitannya skandal Jiwasraya dengan dirinya? Tahir secara tegas menjawab dirinya tak ikut-ikutan dalam masalah tersebut.
"Saya mohon maaf ya, saya kalau menggunakan kata yang agak sedikit keras ya, saya terkutuk lah saya dalam hidup ini kalau saya ada kasus dengan pemerintah, kasus dengan negara, menipu negara. Saya nggak. 68 tahun saya hidup di sini, saya tidak pinjam bank pemerintah, saya tidak ada proyek pemerintah, ya saya berusaha kerja yang baik ya," jelasnya.
"Sejauh ini bapak bisa investigasi saya. Jiwasraya itu kantornya di mana saya nggak tahu," tambahnya.
Sementara itu,Anggota Panja Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade menjelaskan, Panja Komisi VI ingin mengklarifikasi langsung.
"Kita membaca di berbagai media sosial kan ada yang mencoba menghubung-hubungkan Dato Sri Tahir ini dengan saudara Bentjok kan, Benny Tjokro. Untuk itu kan seluruh hal yang berhubungan dengan Jiwasraya tentu menjadi perhatian kita kan. Nah untuk itu kita ingin mendapatkan informasi yang lebih utuh dan klarifikasi. Makanya kita akan undang Dato Sri Tahir," kata Andre saat dihubungi detikcom, Jumat (31/1).
Pihaknya pun akan segera mengadakan rapat internal terkaitt rencana pemanggilan Tahir. Rencananya rapat dilakukan pada Senin atau Selasa depan. Setelah rapat maka akan disesuaikan jadwal anggota panja dengan Tahir. Yang pasti lebih cepat lebih baik.
"Kalau misalnya sudah sepakat hari ini misalnya, kapan kita rapat misalnya hari Senin atau Selasa, sepakat nih, kita kirim surat (untuk Tahir) segera lah. Kan kita ingin berpacu dengan waktu juga supaya kasus Jiwasraya ini cepat selesai," tambahnya.(Rd/detikcom)






Share Berita


Medan ,DP News
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatera Utara menggelar pertemuan membahas nama-nama yang diusulkan sebagai calon Wali Kota Medan. Hasilnya, ada 13 nama yang bakal didukung untuk maju di Pilkada Medan 2020 baik lewat partai atau jalur perseorangan.
"13 Tokoh nasional yang berasal dari Sumut yang kita harapkan untuk bisa maju," kata Wakil Ketua GNPF Sumut Tumpal Panggabean, Jumat (31/1).
Adapun ke-13 nama itu adalah Tifatul Sembiring, MS Kaban, Romo Muhammad Syafii, Muhammad Hatta, Sakhyan Asmara, Dedi Iskandar Batubara, Ihwan Ritonga, Salman Alfarisi, Irfan Hamidi, Safii Effendi, Muhammad Safii, Affan Lubis, dan Rahmat Shah.
Tumpal yang juga menjadi Ketua Tim Penjaringan untuk Pilkada Medan GNPF Sumut menyebut pola penjaringan dilakukan tertutup. Nantinya, tokoh-tokoh itu akan diajak berdiskusi soal kesiapan maju di Pilkada Medan.
"Kita juga siapkan jika mereka tidak didukung maju untuk mengambil langkah independen," ucapnya.
Sebagaimana dikutip dari detik.com,Tumpal mengatakan GNPF Sumut bakal membangun komunikasi dengan parpol, terutama PKS-Demokrat-PAN, untuk mengusung salah satu dari 13 nama yang mereka jagokan. Dia juga menyindir soal keberadaan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, dalam bursa cawalkot Medan.
"Kita kan sudah melihat tiga partai ini ingin membentuk poros baru. Jadi menyambut itu kita melihat cuma tiga partai ini yang oposisi. Ini disebabkan oleh oligarki penguasa. Kita tahu sendiri Bobby mau maju di Kota Medan. Bagi kita, Bobby itu oligarki kekuasaan. Itu yang membuat kita harus melihat itu. Ini tidak bisa dibiarkan," ujar Tumpal.
Dia juga menyebut GNPF Ulama Sumut sudah menginformasikan nama-nama ini ke GNPF Ulama pusat. Dia berharap GNPF Ulama pusat juga membantu berkomunikasi dengan DPP partai terkait.
"Ke GNPF Pusat sudah kita informasikan, ke Sekjen GNPF pusat Ustaz Edy Mulyadi. Ke Ketua nanti biar Sekjen yang komunikasi. Nanti kalau nama-nama ini sudah mengerucut, nanti kita minta tolong ke GNPF pusat untuk komunikasi dengan DPP partai," jelasnya.
Lalu bagaimana tanggapan tokoh yang masuk bursa cawalkot versi GNPF Ulama Sumut itu?
Ketua DPD PKS Medan Salman Alfarisi menilai kemunculan nama-nama itu merupakan respons menjelang Pilkada Medan. Keberadaan nama-nama itu dinilainya sebagai bentuk kepedulian ormas terhadap Pilkada Medan.
"Respons itu yang kita harapkan sehingga Pilkada Kota Medan menjadi milik bersama. Itu tanda-tanda bahwa ormas memiliki kepedulian," ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra Ihwan Ritonga mengaku senang masuk ke daftar nama tersebut.Terima kasih kepada para ulama-ulama yang memberikan kepercayaan salah satu nama kita bacalon Wali Kota Medan. Kita senang karena berarti kita diberi kepercayaan dan dianggap kita mampu dan mengayomi para ulama," ucap Ihwan.(Rd/detikcom)

Share Berita

Jokowi rapat bersama Menlu soal evakuasi WNI dari Wuhan China (Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta,DP News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar WNI di Provinsi Hubei, China, dievakuasi terkait menyebarnya virus Corona. Arahan ini disampaikan ke jajarannya.
Keputusan ini diambil oleh Presiden setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Kepala BNPB Doni Monardo di ruang tunggu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis sore, 30 Januari 2020.
"Tadi Bapak Presiden sudah memerintahkan agar evakuasi WNI Provinsi Hubei dilakukan segera," ucap Retno usai pertemuan seperti dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (30/1).
Sebelumnya diberitakan, pemerintah telah menyiapkan skema evakuasi WNI dari Hubei. Kemlu mencatat ada 243 WNI di sana."Dari data yang kita dapatkan, ada kurang-lebih 243 masyarakat kita yang ada di provinsi Hubei, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang tidak sempat terdata atau tidak laporkan diri," kata Plt Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah, di diskusi FMB 9, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).(Rd/detikcom)

Share Berita

Foto:AntaraSumutNews
Tapteng,DP News
Pencarian korban banjir di Tapteng terus dilakukaan dan pada Kamis (30/1) pagi dua jenazah berhasil dievakuasi dari dua tempat yang berbeda. Jenazah pertama atas nama Brisma (27), warga Desa Sijukkang, Kecamatan Andam Dewi yang ditemukan sekitar pukul 08.00 WIB, sedangkan jenazah kedua atas nama Ramalan (40) warga Parik Sinomba, Kecamatan Barus Utara.
Demikian disampaikan Kepala BPBD Tapteng Safaruddin Ananda Nasution ketika dikonfirmasi ANTARA.
“Kedua jenazah sudah diserahkan kepada keluarga untuk disemayamkan. Dengan demikian total korban yang meninggal dunia sampai saat ini sudah 9 orang,” katanya.
Berikut ini nama-nama korban yang meninggal dunia akibat banjir Tapteng: Adwirzah Tanjung, (60), Idwarnisa, (58), keduanya pasangan suami istri warga Kelurahan Padang Masiang Barus.
Kemudian, Marpaung, (50), jenis kelamin laki-laki, warga Sijukkang, Juster Sitorus, (55), laki-laki, warga Sijukkang, Abdul Rahmah, (72), laki-laki, warga Sijukkang, Pardamean Manalu, (85), perempuan, warga Sijukkang, Esrin Pane, (48), laki-laki, warga Sijukkang, Brisma, (27), laki-laki, warga Sijukang, dan Ramalan, (40), laki-laki, warga Parik Sinomba, Kecamatan Barus Utara.
Banjir di Tapteng juga merusak berbagai fasilitas dan juga jalan umum. Sedikitnya ada 22 korban luka-luka ditambah rumah dan mobil yang rusak.
“Untuk jumlah korban yang luka-luka sampai kemarin ada sekitar 22 orang sesuai laporan dari Posko. Jumlah itu pasti bertambah lagi, nanti akan kami informasikan lagi,” kata Safaruddin menambahkan.
Sementara itu Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani langsung turun tangan bersama dengan aparatnya ke lokasi banjir. Dapur umum dan bantuan langsung dikerahkan.(Rd/AntaraSumutNews)

Share Berita


Gubsu  Edy Rahmayadi meninjau beberapa lokasi banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Barus, Tapteng, Kamis (30/1). (Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut)
Tapteng,DP News
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meninjau lokasi banjir bandang di Barus, Tapanuli Tengah (Tapteng), Kamis (30/1) pagi. Tiba dari Jakarta, Gubernur dan rombongan langsung menuju Barus dari Bandar Udara FL Tobing di Pinangsori.
Sampai di Posko Pengungsian Barus, Gubernur disambut Bupati Tapteng Bahtiar Sibarani. Selanjutnya rombongan meninjau desa-desa yang terdampak banjir bandang di Barus. Antara lain, Desa Kinali, Desa Ujung Batu dan jembatan Aek Muara Suhat.
Usai melakukan peninjauan, Gubernur menyampaikan perbaikan rumah dan infrastruktur menjadi prioritas dalam penanganan masalah banjir jangka pendek. “Untuk jangka pendek permasalahan yang harus diselesaikan lebih dulu adalah perbaikan rumah dan infrastruktur yang terdampak. Sementara untuk jangka panjang yang harus diselesaikan yakni sebab banjir bandang ini,” kata Edy Rahmayadi.
Banjir bandang terjadi Selasa (28/1) malam, mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Meskipun sudah surut, masih banyak tampak rumah yang diselimuti lumpur.

Sebagian warga desa yang dikunjungi tampak membenahi rumahnya. Ada juga rumah yang rusak parah diterjang banjir. “Nanti akan kita perbaiki ya,” kata Edy Rahmayadi kepada warga yang ditemuinya saat membersihkan rumahnya dari kotoran lumpur.
Gubernur juga meninjau jalan putus di Aek Muara Suhat. Dikatakan Gubernur jembatan akan segera diperbaiki. “Ini akan segera diperbaiki. Kita akan memperbaiki jembatan dan jalan yang putus secepat mungkin. Sehingga masyarakat bisa menggunakannya kembali,” ujar Gubernur yang didampingi sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut.

Share Berita


Medan,DP News                     
Pemko Medan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan kembali menggelar kegiatan Car Free Day (CFD) untuk masyarakat Kota Medan. Rencananya, kegiatan Car Free Day di Tahun 2020 ini akan dimulai pada tanggal 9 Februari mendatang di Jalan Pulau Pinang atau seputaran Lapangan Merdeka Medan dari pukul 06.00 wib - 10.00 wib.
Hal ini diungkap Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan Khairul Syahnan saat memimpin Rapat Koordinasi CFD di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota, Kamis (30/1). Rapat ini juga bertujuan untuk lebih memaksimalkan koordinasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CFD yang digelar Pemko Medan setiap Minggunya ini.
Dikatakan Asisten Ekbang, sesuai arahan dari Plt Wali Kota, pelaksanaan CFD tahun ini harus terus dilaksanakan setiap minggunya. Artinya kegiatan yang menggalakkan olahraga tanpa polusi kendaraan ini agar dapat dimanfaatkan masyarakat Kota Medan untuk hidup sehat.
"CFD ini telah menjadi kebutuhan seluruh masyarakat Kota Medan. Mereka merindukan akan adanya CFD ini, dalam artian adanya arena untuk mereka berolahraga setiap minggunya dengan aman dan nyaman," ungkap Syahnan.
Dalam kesempatan itu, Syahnan membacakan satu persatu uraian OPD yang yang terlibat dalam kegiatan CFD nantinya. Ia juga meminta kepada OPD terkait untuk mempersiapkan sarana dan prasarana lokasi kegiatan agar mendukung jalannya CFD tersebut.
"Rapat ini dilakukan untuk lebih memastikan OPD terkait agar benar-benar mempersiapkan segala sesuatu dengan baik agar CFD nantinya dapat berjalan dengan lancar," jelas Syahnan.
Maka dari itu Syahnan berharap seluruh OPD yang terlibat dalam pelaksanaan CFD agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Artinya Dinas Perhubungan terus melakukan koordinasi dengan Satlantas Polrestabes terkait dengan penutupan sejumlah ruas jalan khususnya di seputaran Lapangan Merdeka Medan dan pengalihan jalan.
"Untuk Dispora sebagai OPD yang bertanggung jawab pelaksanaan CFD, diminta agar dapat mengkemas kegiatan ini dengan baik. Artinya dapat mengajak stakeholder untuk memeriahkan CFD," harapnya.(Rd)

Share Berita

(Foto/Ihot RP)
Medan,DP News
Seratusan massa DPC FSP-LEM (Federasi Serikat Pekerja Logam,Elektronik dan Mesin ) SPSI Kota Medan unjuk rasa ke Gedung DPRD Medan dengan tuntutan penolakan RUU OmnibUS Law Cipta Lapangan Kerja,Kamis(30/1)
Dalam tuntutan aksi,para buruh meenolak adanya pasal-pasal kluster ketenagakerjaan yang dipastikan akan merugikan dan menyengsarakan pekerja dan keluarganya.Adapun  pokok –pokok pikiran yang merugikan pekerja itu antara lain semua peerjaan dapat dilakukan PKWT dengan maksimal 5 tahun,perhitungan upah lembur tidak diatur secara progresif,upah minum ditetapkan pemerintah pusat,upah minimum ektoral tidak diatur lagi dan mengakomodasi  upah per jam,maksimal kompensasi PHK 12 kali  upah dengan masa kerja 12 tahun dan uang pesangon dihilangkan dan diganti dengan uang jaminan pensiun BPJS.
Bagi pekerja sangat merugikan dan menyengsarakan sehingga mereka menolak RUU Ombinus Lawa Cipta Lapangan Kerja tersebut dan minta DPRD Medan menjembatani suara tuntutan mereka ini disampaikan ke pemerintah pusat.
Tuntutan buruh ini dierima Staf Bagian Humas DPRD Medan Ika dan akan diteruskan ke Komisi II DPRD Medan yang membidangi ketengakerjaaan.Nanti akan diisampaikan ke Komsi II untuk busa di-RDP-kan,ujar Ika kepada perwakilan pengunjuk rasa Gimin dan Suparnoto.(Rd/hot)

Share Berita



Medan,DP News
Keluarga Besar PEDAS (Pedagang Sejahtera) Kota Medan tetap komit dan setia mendukung Direktur Utama (Dirut) PD Pasar menjadi Calon Wakil Walikota Medan dalam Pilkada 2020 mendatang.Dukungan itu sudah sejak awal disampaikan dan sampai saat inipun dukungan itu tetap solid membawa nama Rusdi Sinuraya sebagai Calon Wakil Walikota Medan Periode 2021-2026 mendatang.
Penegasan sikap itu disampaikan Ketua PEDAS Kota Medan Guntur Limbong dan Sekjen Mandichan dengan didampingi unsur pengurus lainnya,Kamis(30/1) menanggapi kondisi akhir-akhir ini yang dialami Dirut PD Pasar Medan Rusdi Sinuraya.
Kondisi yang menimpa Rusdi Sinuraya menurut Pengurus PEDAS merupakan suatu upaya pendzoliman dan pembunuhan karakter namun semangat para pedagang yang tergabung dalam PEDAS Kota Medan tidak akan pernah surut.
Bahkan katanya,PEDAS semakin simpatik dengan ketegaran Rusdi Sinuraya.”Kami lihat Pak Rusdi dizolimi pada sekarang ini maka kami semakin simpatik dengan beliau”ujar Limbong yang didampingi Pengurus PEDAS lainnya.
Dengan kondisi sekarang ini katanya,PEDAS tidak akan surut sedikitpun untuk mendukung Pak Rusdi Sinuraya sebab selama ini beliau sangat memperhatikan kami pedagang yang berjualan di pasar-pasar tradisional yang dikelola PD Pasar.
“Kami tidak akan surut sedikitpun untuk mendukung beliau sebab selama ini kami sangat diperhatikan” ujar mereka.
Namun di sisi lain,meskipun ada riak-riak dari  oknum-oknum pedagang yang tidak senang dengan beliau,kami dari wadah 28 gabungan PEDAS tetap solid mendukung Rusdi Sinuraya.”Maju terus Pak Rusdi,kami (PEDAS) selalu ada buatmu.....”ujar mereka penuh semangat.(Rd/hot)





Share Berita



Medan,DP News
Buntut dari keluarnya surat pemecatan Dirut PD Pasar Kota Medan, Drs Rusdi Sinuraya dan pengangkatan Plt Dirut PD Pasar,Nasib oleh Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution tampaknya berimbas juga kepada para pegawai. Akibatnya, hingga saat ini para pegawai PD Pasar belum juga menerima gaji bulanan di awal Tahun 2020 .
Setelah diselidiki, ternyata tertundanya gaji pegawai dikarenakan Direktur Keuangan PD Pasar Kota Medan dan Kabag Keuangan belum juga melaporkan berkas pembayaran gaji karyawan seperti cek dan lainnya.
Hal ini disampaikan Dirut PD Pasar Kota Medan, Drs Rusdi Sinuraya,Rabu(29/1) saat dikonfirmasi wartawan. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran dikarenakan kelalaian anggotanya.
“Hingga saat ini, sesuai putusan PTUN saya yang sah masih Direktur Utama PD Pasar Kota Medan.  Karena saya yang sah, makanya rekening untuk pembayaran gaji di Bank masih atas spesimen saya. Jadi hanya saya yang berhak mengeluarkan uang. Kemarin sudah saya disposisi ke Direktur Keuangan, Kabag Keuangan untuk gaji karyawan ternyata mereka tidak menaikkan berkas gajian yang harus saya tanda tangani,” ujarnya.
Rusdi menegaskan, ia tidak ada menahan gaji karyawan. Ia meminta kepada Direktur Keuangan dan Kabag Keuangan untuk segera menyerahkan berkas pembayaran gaji karyawan.
“Jika sudah diserahkan, langsung akan saya tanda tangani dan secara online gaji akan masuk kedalam rekening masing-masing pegawai. Tidak ada hak saya menahan gaji karyawan, jika diserahkan akan langsung saya tandatangani. Biar langsung gajian,” jelasnya.
Rusdi menghimbau kepada karyawan agar bersabar menunggu Direktur Keuangan dan Kabag Keuangan menyerahkan menyerahkan berkas gaji karyawan.
“Bagi saya, tidak ada niat menahan gaji, tapi prosedur harus dilalui untuk mengambil uang. Spesimen masih atas nama saya. Saya harap karyawan tahu dimana kesalahannya,” terangnya. (Rd/hot))



Share Berita


Medan,DP News
Maraknya aksi begal yang meresahan wargaa Kota Medan mendapat taanggapan serius dari kalangan anggota DPRD Medan.Aksi begal kembali marak dan menghantui warga Kota Medan dan sekitarnya. Soalnya, aksi mereka (begal) itu pada umumnya mencederai, bahkan memakan korban. Pantas, jika polisi memberlakukan tembak di tempat bagi para begal tersebut.
Anggota DPRD Kota Medan ini sangat setuju pemberlakuan tembak di tempat sebagai efek jera. Kedua wakil rakyat itu tak lain adalah Sekretaris Fraksi Nasdem Tengku Edriansyah Rendy dan Wakil Ketua Fraksi NasDem Antonius Devolis Tumanggor SSos, Rabu (29/1) ketika dimintai komentarnya terkait maraknya aksi begal di Kota Medan secara terpisah di DPRD Kota Medan.
Menurut kedua politisi partai Nasdem ini, tindakan begal dalam memangsa korbannya selalu menggunakan senjata tajam dan brutal alias sadis. “Mereka itu tidak pandang usia. Pokoknya barang yang diincarnya harus dapat walaupun harus melukai atau membunuh korbanya. Nah, inilah yang tidak bisa dibiarkan harus ditembak tempat siapa pun orangnya,” tegas Antonius dan rendy.
Dikatakan anggota dewan ini, aparat kepolisian diminta lebih meningkatkan pengamanan di setiap titik-titik rawan khususnya pada jam-jam para begal beraksi. Di samping itu, lanjutnya, patroli jalanan harus lebih ditingkatkan juga. Dengan demikian, gerak para pembegal dapat dibatasi dalam melakukan aksinya. “Jika pengamanan renggang maka leluasa lah para pembegal melakukan aksinya,” kata wakil rakyat ini.
Selain itu, Babinsa di setiap kelurahan agar lebih diaktifkan. Soalnya, cara ini juga pembegal-pembegal tersebut harus berpikir dua kali untuk melakukan tindak kejahatannya. “Pokonya, setiap sudut harus ada patroli sehingga dapat diketahui setiap gerak-gerik seseorang apakah mau melakukan tindak kejahatan atau tidak,” ujarnya.
Ditambahkan, diminta Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan agar menghidupkan kembali lampu-lampu yang mati di setiap sudut kota sehingga terang. “Sebab, jika jalan gelap tanpa penerangan ada potensi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. untuk itu, lampu penerangan jalan harus hidup demi keselamatan masyarakat,” katanya.
Untuk masyarakat Kota Medan, kata kedua Aggota DPRD ini diimbau untuk tidak keluar malam jika tidak ada keperluan. “Lebih baik istirahat di rumah, karena kalau keluar malam akan membahayakan diri kita,” imbunya.(Rd)

Share Berita


Medan,DP News             
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Asisten Pemerintahan (Aspem) Setdako Medan Musadad Nasution menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)agar mempersiapkan segala keperluan tekhnis kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) secara rinci sehingga nantinya dapat berjalan lancar dan sukses.
Instruksi ini disampaikan Aspem dalam Rapat Koordinasi MTQ di Balai Kota Medan, Rabu (29/1). Hal tersebut menyusul akan digelarnya MTQ ke 53 Kota Medan Tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti, Lingkungan II, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang. Direncanakan, event pemuliaan kitab suci Al-Quran ini akan berlangsung sejak 15-22 Februari mendatang.
Selain OPD di lingkungan Pemko Medan yang hadir diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kebersihan & Pertamanan (DKP), Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan,unsur PKK, serta pihak Kecamatan se-Kota Medan khususnya Medan Selayang, rapat yang digelar melalui Bagian Agama Setdako Medan juga diikuti perwakilan dari Kodim 02/01 BS, Polrestabes Medan, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Medan dan pihak Event Organizer (EO).
Memulai arahannya, Aspem meminta pihak EO menjabarkan gambaran susunan tempat di lokasi acara.  Selain itu juga diminta mengungkapkan kendala yang dijumpai agar solusinya dapat dicari bersama-sama. "Meskipun sudah berulang kali kita laksanakan, namun persiapan matang harus dilakukan dan dipastikan. Sebab, Bapak Plt Wali Kota berharap pelaksanaan MTQ tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," kata Aspem.
Usai pemaparan oleh EO, Aspem kemudian meminta Dinas PU Kota Medan untuk memperhatikan kondisi jalan baik dari dan menuju lokasi acara. Selain itu juga, kondisi lokasi harus benar-benar diperhatikan. "Perubahan cuaca yang berubah menuntut kita untuk lebih ekstra memperhatikan lokasi acara. Pastikan jangan sampai ada jalan yang becek dan berlumpur jika hujan turun. Segera lakukan penimbunan sebagai antisipasinya," bilangnya.
Lalu kepada DKP, Aspem meminta agar melihat dan memastikan kondisi lampu penerangan jalan umum (LPJU). Apalagi nantinya MTQ akan berlangsung hingga malam hari. Dengan demikian, para qori dan qoriah serta masyarakat yang hadir dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan aman dan nyaman. Di samping itu lanjutnya, petugas kebersihan juga harus dipersiapkan agar lokasi acara tetap dalam keadaan bersih.
Selanjutnya, Aspem menuturkan bahwa pagi harinya akan dilakukan pawai ta'aruf yang diikuti peserta dari seluruh kecamatan se-Kota Medan. Terkait hal tersebut, Aspem meminta Dishub Kota Medan berkoordinasi dengan pihak Kodim 02/01 BS, Polrestbes Medan dan Satpol PP untuk menyiapkan personil di ruas jalan lokasi pawai.
"Jangan sampai kegiatan yang digelar mengganggu kenyamanan masyarakat. Segera mungkin selesaikan gambaran rekayasa lalu lintas agar dapat kita sosialisasikan ke masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat menghindari jalan lokasi acara dan mencari jalan alternatif lain sehingga tidak terjadi kemacetan," pesannya.
Satu-persatu OPD tidak luput dari perhatian Aspem. Tujuannya agar seluruh pihak terkait dapat saling berkoordinasi sehingga meminimalisir kekurangan dan kesalahan pada pelaksanaan. "Kami berharap, kita semua dapat menjalankan tupoksinya dengan penuh tanggung jawab. Semoga yang kita lakukan menjadi nilai kebaikan dan berbuah keberkahan bagi kita semua," harapnya. (Rd)

Share Berita

(Foto Dok Polres)
Medan,DP News
Hujan yang mengguyur sejumlah daerah di Sumatera Utara mengakibatkan luapan banjir yang membuat warga harus dievakuasi dengan menggunakan pearhu karet  ke tempat yang lebih aman.Sebagaimana dikutip dari Detikcom,personel kepolisian menggunakan perahu mengevakuasi warga yang terkena banjir di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Sebanyak 20 rumah terdampak banjir akibat hujan yang terus mengguyur wilayah itu.
"Kurang lebih 20 rumah warga terendam air akibat saluran drainase tidak sesuai dengan daya tampung air. Petugas gabungan sedang mengevakuasi warga yang rumahnya terkena banjir," ujar Kasat Shabhara Polresta Deli Serdang Kompol Sudirman saat dihubungi, Rabu (29/1).
"Kita ingin membantu masyarakat yang terkena banjir, untuk itu kita sudah siapkan beberapa perahu untuk melakukan evakuasi," imbuhnya.
Selain mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir, para petugas gabungan juga membantu mengangkat barang-barang milik warga untuk diamankan ke tempat lain. Hingga saat ini petugas gabungan masih berjaga untuk mengantisipasi banjir susulan.
"Sampai saat ini tidak ada korban jiwa dan hujan mulai mereda. Namun demikian para petugas gabungan masih siaga di TKP untuk antisipasi hujan kembali turun dan air sungai meluap lagi," jelas Sudirman.(Rd/detikcom)

Share Berita


Beijing,DP News
Seorang nenek yang bermukim di Wuhan, China telah dinyatakan sembuh dari virus corona yang tengah mewabah. Usia nenek tersebut 87 tahun.
Media pemerintah China, People's Daily melaporkan bahwa lima pasien di rumah sakit Wuhan Lung Branch Hospital telah dinyatakan sembuh dan dibolehkan pulang usai menjalani perawatan atas infeksi coronavirus. Salah satu dari kelima orang itu adalah nenek berumur 87 tahun.
Dilaporkan People's Daily, Rabu (29/1), nenek yang tidak disebut namanya itu dibolehkan pulang dari RS pada Selasa (28/1). Nenek itu dilaporkan dalam kondisi lemah dan mengalami demam saat dia dibawa ke rumah sakit pada 20 Januari lalu.
Dia sempat mengalami pneumonia, bahkan pada Desember 2019 lalu dia pernah mengalami serangan jantung dan kondisi medis lainnya.
Setelah dibawa ke rumah sakit, nenek tersebut mengalami demam selama tiga hari berturut-turut saat menjalani perawatan di RS.
Namun setelah berhari-hari dirawat, hasil tes dan scan computerized tomography (CT) menunjukkan bahwa nenek tersebut telah sembuh dari virus mematikan, corona. Dia pun dibolehkan meninggalkan RS, namun akan dikarantina di rumahnya selama setidaknya seminggu hingga dua minggu sebagai pencegahan.
Otoritas kesehatan China mengumumkan bahwa sejauh ini, jumlah korban jiwa akibat wabah ini mencapai 132 orang. Otoritas kesehatan China juga mengumumkan ada 5.974 kasus virus corona yang terkonfirmasi di 31 wilayah setingkat provinsi hingga Selasa (28/1) malam waktu setempat dan lebih dari 9 ribu kasus suspect (diduga) virus mematikan ini.
Virus corona ini diyakini berasal dari sebuah pasar hewan di kota Wuhan, di mana hewan-hewan eksotik dan daging hewan liar diperdagangkan secara ilegal. Pasar hewan itu telah ditutup dan penyelidikan telah dilakukan otoritas setempat.(Rd/detikcom)

Share Berita


Jakarta,DP News
Wabah virus corona yang semakin merebak membuat ribuan toko yang terletak di sekitar Wuhan, Provinsi Hubei, China tumbang. Salah satunya Starbucks, perusahaan ini dikatakan telah menutup setengah dari total 4.300 gerai di China.
Presiden Internasional Starbucks John Culver mengatakan selama akhir pekan perusahaan telah menutup toko dan menunda layanan pengiriman di Kota Wuhan dan Provinsi Hubei.
"Sehubungan dengan penyebaran wabah tersebut, kami memangkas jam operasional toko kami di pasar. Ini diharapkan bersifat sementara," ujar John dilansir di CNN Business, Rabu (29/1).
Sementara itu, CEO Starbucks Kevin Johnson mengatakan kepada para investor, Starbucks akan memprioritaskan kesehatan pelanggan dan karyawan dalam bekerja terutama dalam mengendalikan virus tersebut.
"Kami tetap optimis dan berkomitmen untuk peluang (pertumbuhan ekonomi) jangka panjang di China," terangnya.
Diketahui, China adalah salah satu pasar pertumbuhan utama Starbucks bersama dengan Amerika Serikat. Pada kuartal pertama, penjualan Starbucks tumbuh 3%.
China juga menyumbang 10% dari pendapatan global pada kuartal tersebut. Meski demikian, Starbuck berharap terus ada peningkatan pada kuartal kedua dan tahun fiskal 2020.
Sebagai informasi, wabah virus corona ini telah menewaskan 106 orang dan menginfeksi hampir 4.700 orang di berbagai negara. Tidak hanya Starbuck restoran McDonald's memutuskan menutup restoran mereka di lima kota di China.(Rd/detikcom)








Share Berita


Medan,DP News                     
Pelaksana tugas (Plt) Ketua TP PKK Kota Medan, Hj. Nurul Khairani Akhyar, menghadiri pengajian rutin boru lubis yang diadakan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (28/1) siang. Mengenakan baju gamis berwarna putih dan hijab dengan warna senada Nurul yang saat itu juga hadir bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Medan, Ismiralda Wiriya Alrahman .
Pengajian yang juga dihadiri oleh ini rutin digelar setiap bulannya oleh perhimpunan boru Lubis ini bertujuan untuk  lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT sekaligus juga meningkatkan Ukhuwah Islamiyah  diantara sesama boru Lubis.
Pengajian ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Seluruh kaum ibu yang hadir mengikuti pengajian mendengarkan setiap lantunan ayat suci Al-Quran dengan penuh khidmat dan khusyuk. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan taushiah yang disampaikan oleh Al-Ustad, Adlianshah.
Nurul dalam sambutannya mengatakan pengajian dan taushiah yang dilakukan hari ini diharapkan dapat menambah ilmu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
"Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberi manfaat bagi kita semua dan menambah ilmu bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari khususnya dalam menghadapi era globalisasi seperti saat ini," kata Nurul.
Selain pengajian, pada kesempatan itu, puluhan peserta juga diberikan botol air minum isi ulang (tumbler). Pembagian tumbler ini dikatakan Nurul Khairani Akhyar sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemko Medan dalam upaya menekan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.
"Dengan menggunakan tumbler ini untuk mewadahi air minum kita, diharapkan kita para ibu turut membantu program Pemko Medan yang saat ini tengah gencar-gencarnya mengurangi sampah plastik yang selama ini penyumbang paling banyak di tempat pembuangan akhir sampah,” harapnya.(Rd)


Share Berita


Medan,DP News                     
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Kepala Badan Penanggulangan Bemacana Daerah (BPBD) Kota Medan Arjuna Sembiring meninjau lokasi banjir di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Rabu (29/1). Selain melihat kondisi wilayah dan rumah warga yang terendam banjir, Arjuna juga memberikan bantuan dari Pemko Medan  kepada warga yang menjadi korban banjir.
Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi mulai Selasa (28/1) hingga Rabu (29/1) pagi sekitar pukul 06.00 WIB. Akibatnya air menggenangi Kelurahan Besar, termasuk ratusan rumah warga dengan ketinggian air berkisar 50 - 80 cm. Tak pelak kondisi tersebut melumpuhkan aktifitas warga sekitar. Hingga Rabu petang sekitar pukul 16.30 WIB,  genangan air mulai mengalami penurunan 40-60 cm.
Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD Kota Medan, kawasan Kelurahan Besar yang digenangi air meliputi Jalan Rawe I Lingkungan 2, rumah warga yang terendam sebanyak 100 unit rumah dengan 200 KK (600 jiwa) dengan ketinggian air 80 cm. Di Lingk.3, rumah warga yang terkena banjir sebanyak 200 unit dengan 200 (450 jiwa) serta ketinggian air sekitar 70 cm.
Selanjutnya di Lingk.5, rumah warga yang diterpa banjir sebanyak 200 unit dengan 200 KK (400 jiwa) dan ketinggian air  mencapai 80 cm. Di Lingk. 10, rumah yang terendam sebanyak 169 unit dengan 169 KK (350 jiwa) dan ketinggian air  70 cm. Lingk.11, sebanyak 100 unit rumah  yang terendam dengan 120 KK (250 jiwa) dengan ketinggian air 80 cm. Lingk. 12 sebanyak 200 unit rumah dengan 200 KK (400 jiwa) dan ketinggian air 70 cm. Serta Lingk. 20 Blok 8,9,10 da  11, rumah terendam 500 unit dengan 500 KK (1500 jiwa) dan ketinggian air 60 cm.
"Jadi jumlah total yang terdampak banjir  sebanyak 1.469 rumah  dengan 1789 KK  atau 3500 jiwa. Untuk itu atas nama Plt Wali Kota, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam  atas musibah banjir ini. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan berupaya  dan bekerja keras untuk mengatasi masalah banjir ini," kata Arjuna.
Sebagai bentuk empati dan membantu meringankan warga yang menjadi korban banjir, jelas Arjuna, Pemko Medan memberikan bantuan berupa sembako dan makanan, termasuk mie instan dan air mineral. "Semoga bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi warga yang menjadi korban kebanjiran," harapnya didampingi Camat Medan Labuhan Rudi Asriandi dan lurah.
Arjuna selanjutnya mengungkapkan,  saat sebagian warga masih bertahan di rumah masing-masing karena yakin air akan segera surut. Meski demikian banyak juga warga yang mengungsi di Masjid Al Muchlisin dan Masjid Al Faisal membawa anggota keluarganya. "Kita Menempatkan personil TRC-PB di lokasi untuk melaksanakan pemantauan dan pendataan terhadap warga yang menjadi korban banjir," ungkapnya.
Selain itu tambah Arjuna, BPBD Kota Medan juga terus  berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, kelurahan dan lingkungan, terutama dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada warga. Kemudian terus memantau kondisi  dan situasi  untuk wilayah  yang rentan  banjir mengingat cuaca hampir sepanjang hari berawan. "Di samping itu juga kita telah mempersiapkan peralatan bila diperlukan dan pemasangan tenda pengungsi," terangnya. (Rd/hot)

Share Berita



Cimahi,DP News                  
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menghadiri kegiatan Pencanangan Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030, di Cimahi Techno Park, Kota Cimahi, Rabu ( 29/1). Pencanangan dilakukan langsung Presiden Joko Widodo. Pencanangan dilakukan dalam rangka menyikapi masih tingginya angka TBC (tuberkulosis) di Indonesia. Oleh karenanya penanganan TBC tidak hanya sekedar pengobatan, tapi juga pencegahan.
Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) tahun 2018, Indonesia berada di peringkat ketiga pengidap TBC (tuberkulosis) terbanyak di seluruh dunia dengan estimasi 845 ribu kasus. Terkait itu, Presiden Jokowi minta agar penanggulangan TBC di Indonesia dilakukan secara masif dan konsisten, salah satunya melalui komitmen Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030.
"Penanganan TBC harus dilakukan secara konsisten dan masif. Saya setuju, fokusnya bukan hanya pengobatan tapi pencegahan penyakit lebih diperluas sehingga pengembangan perkotaan, perdesaan, membangun rumah-rumah yang sehat itu menjadi kunci,” kata Presiden.
Pembangunan infrastruktur fisik, jelas Presiden,  juga harus mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, seperti drainase yang bersih, pengelolaan sampah yang baik, penyediaan air bersih, serta memastikan rumah-rumah memiliki pencahayaan yang cukup. Untuk itu Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) diminta segera mengerjakan rumah-rumah yang sehat. Artinya, kesehatan masyarakat itu bukan hanya urusan dokter atau Menteri Kesehatan dan Kadis Kesehatan saja tetapi juga Menteri PUPR dan Dinas PUPR.
Plt Wali Kota Ir Akhyar Nasution MSi yang hadir didampingi Kadis Kesehatan Kota Medan Dr Edwin Effendi dan Kepala Bappeda Kota Medan Irwan Ritonga bertekad untuk meminimalisir  angka TBC di Kota Medan. Selain meningkatkan pelayanan dan pengobatan terhadap pasien penderita TBC, juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Medan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana hidup sehat sehingga terhindar dari penyakit TBC.
"Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, penanganan TBC tidak hanya dilakukan dengan pengobatan saja, tapi juga melalui pencegahan yakni dengan terus melakukan sosiisasi kepada masyarakat untuk senantiasa hidup sehat. Sebab, lebih baik mencegah daripada mengobati," ungkap Akhyar.Rd/hot) ) 

Share Berita

 Foto: Dok Humas Provsu
Medan,DP News
Gubsu Eddy Ramayadi instruksikan BPBD Sumut bergerak cepaat memberi baantun daan pendampingn atas musibah banjir di Tapanuli Tengah. Mendengar kabar banjir merendam tujuh desa/kelurahan di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Rabu (29/1) dini hari, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi  bergerak cepat dengan memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Riadil Akhir Lubis untuk memberikan bantuan dan melakukan pendampingan atas kejadian bencana ini.
“Tadi malam Bapak Gubernur langsung memerintahkan saya untuk segera memberikan bantuan dan melakukan pendampingan atas kejadian bencana banjir yang telah merenggut 6 korban meninggal dunia hingga hari ini. Bapak Gubernur juga akan langsung meninjau lokasi,” ujar Riadil, saat dihubungi melalui telepon.
Riadil juga menjelaskan bahwa banjir ini sedikitnya telah menggenangi tujuh desa, yakni Desa Kampung Mudik terendam banjir setinggi 2 meter, Desa Pasar Tarendam terkena luapan air Sungai Aek Sirahar mengakibatkan banjir dan terendamnya permukiman setinggi 2,5 meter, Desa Bungo Tanjung terendam banjir setinggi 2 meter, Desa Kinali terendam Banjir setinggi 2 meter, Desa Ujung Batu terendam banjir setinggi 2 meter, Kelurahan Batu Gerigis terendam banjir setinggi 2 meter dan Kelurahan Padang Masiang terendam banjir setinggi 2 meter. Hingga saat ini tercatat sekitar 700 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya terendam banjir.
“Banjir kali ini terjadi diakibatkan oleh derasnya hujan yang turun sejak sore hari dan meluapnya Sungai Sirahar Barus sesuai informasi masyarakat setempat dan hasil patroli di lapangan. Personel BPBD langsung menuju ke Tempat Kejadian Bencana (TKB) dan hingga saat ini terus dilakukan evakuasi dengan mendata kerugian dan dampak yang terjadi,” ujarnya.
Tidak hanya sendiri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Unit Reaksi Cepat (URC) yang terdiri BPBD – UPT Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial telah melakukan pendampingan di lokasi dengan kegiatan pendirian Posko pengungsian, pos kesehatan, penanganan jalan atau tebing yang hancur, pendirian dapur umum dan melakukan evakuasi korban bersama TNI dan Polri, serta masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur Edy Rahmayadi telah mengeluarkan Surat Edaran Gubsu Nomor 360/12639/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2019-2020 kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumut berdasarkan info Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Pemprov Sumut pun menyatakan turut prihatin atas kejadian bencana banjir di beberapa kabupaten/kota di Sumut, seperti di Kabupaten Labura, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Sehubungan dengan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan memasuki awal musim hujan yakni pada Bulan Oktober, November dan Desember. Adapun puncak musim hujan umumnya terjadi pada Bulan Januari dan Februari. Maka dengan itu diminta kerja sama Saudara untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bahaya angin puting beliung, banjir, dan gerakan tanah longsor,” instruksi Gubernur Edy.(Rd/Humas Pemprovsu)



Share Berita


Medan,DP News
Untuk mempersiapkan pembahasan teknis terpadu Ranperda RTRW Kota Medan,Anggota DPRD Kota Medan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DPRD Kota Medan sepakat memilih Dedy Aksyari Nasution dan Hendra DS sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pansus RTRW. Kesepakatan itu dihasilkan anggota Pansus dalam rapat internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, Rabu (29/1).
Usai rapat, Dedy Aksyari kepada wartawan mengatakan, langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah akan mengundang pihak-pihak terkait untuk mencari masukan terhadap perubahan atau revisi Perda RTRW.
“Rencananya, Senin (3/2) kita akan undang Dinas PKPPR, Dinas Lingkungan Hidup, Kabag Hukum, Walhi. Dari mereka nanti akan dapat masukan atas perubahan yang akan dilakukan,” kata Dedy.
Selain itu, sebut Dedy, pihaknya juga akan mengundang penggiat mangrove.
“Intinya, kita akan undang semua pihak yang terkait dengan Perda ini, termasuk juga masyarakat,” katanya.
Sementara, Hendra DS, menambahkan pihaknya akan berupaya secara cermat dan detail dalam melakukan pembahasan, sehingga nantinya tidak ada yang tertinggal setelah Perda dirubah.
“Kita tidak mau nanti ada yang tertinggal setelah Perda dirubah,” ujarnya.
Perubahan Perda ini, sebut Hendra, bertujuan untuk pemerataan pembangunan di Kota Medan. Sebab, katanya, kebutuhan Perda ini untuk jangka panjang.
“Kebutuhan Perda ini sampai tahun 2031. Makanya, pembahasan dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak ada yang tertinggal. Jadi, ketika sudah clear dan siap untuk disahkan, Perda ini benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari seluruh pihak yang terlibat,” pungkasnya. (Rd/hot)

Share Berita


Medan,DP News
Penolakan terhadap SK Plt Walikota Medan tentang pencopotan 3 Direksi PD Pasar terus mengalir yang diawali unjuk rasa massa PMS (Pemuda Marga Silima) minggu lalu.Selanjutnya,aksi penolakan datang dari massa dua organisasi mahasiswa di Medankni  HMi dan GMNI, berunjuk rasa di kantor DPRD Medan, Selasa (28/).
Dengan tegas dan lantang para mahasiswa meminta lembaga legislatif menggunakan hak interpelasinya kepada Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution atas sikap arogansinya kepada masyarakat yang sangat tidak mencerminkan sebagai pemimpin Kota Medan.
"Kami minta lembaga legislatif menggunakan hak interpelasinya kepada Plt Wali Kota atas sikap arogansinya," kata Ketua HMI Kota Medan Rizky Akbar Maulana Siregar dalam orasinya.
Rizky mengambil contoh sikap arogansi Plt Wali Kota Medan yang memberhentikan secara tidak hormat atas tiga direksi PD Pasar Kota Medan tanpa alasan jelas. Yang teranyar Plt Wali Kota tidak mengindahkan penetapan PTUN Medan yang menunda SK pemberhentian tiga direksi PD Pasar tersebut dan berupaya mengeluarkan paksa Dirut PD Pasar Medan Rusdi Sinuraya dari ruang kerjanya melalui petugas Satpol PP.
"Penetapan PTUN Medan itu produk hukum yang dikeluarkan negara yang harus ditaati siapapun. Jadi bukan mempertontonkan sikap arogansi kekuasaan tanpa mengindahkan ketetapan hukum sebelum ada keputusan hukum yang tetap," kata Rizky diamini Ketua GMNI Medan Yesra Hasibuan.
"Artinya sikap arogansi Plt Wali Kota sering buat kegaduhan-kegaduhan. Kasus itu seyogyanya tidak boleh dilakukan, terlebih yang melakukannya Plt Wali Kota Medan," katanya.
Pantauan di lapangan, sebelum ke gedung dewan, massa HMI dan GMNI juga berunjuk rasa ke kantor Wali Kota Medan dengan tuntutan serupa.Seratusan dari dua organisasi mahasiswa di Medan, HMi dan GMNI, berunjuk rasa di Kantor Walikota dan Gedung DPRD Kota Medan, Selasa
Mereka menuntut Legislatif menggunakan hak interpelasinya kepada Walikota Medan Akhyar Nasution. Yang membantah telah melakukan semena-mena melakukan pemecatan terhadap tiga Direktur PD Pasar Kota Medan.
Mahasiswa meminta lembaga legislatif menggunakan hak interpelasinya untuk Walikota Medan Akhyar Nasution atas sikap arogansinya kepada masyarakat yang sangat tidak mencerminkan pemimpin Kota Medan.
"Kami meminta lembaga legislatif menggunakan hak interpelasinya untuk Wali Kota atas sikap arogansinya," kata Ketua HMI Kota Medan Rizky Akbar Maulana Siregar dalam orasinya.
Rizky mengambil contoh sikap arogansi Plt Walikota Medan yang memberhentikan secara tidak hormat atas tiga direksi PD Pasar Kota Medan tanpa alasan yang jelas. Yang teranyar Plt Wali Kota tidak mengindahkan penetapan PTUN Medan yang dipindahkan SK pemberhentian tiga direksi PD Pasar tersebut dan meminta dipindahkan Dirut PD Pasar Medan Rusdi Sinuraya dari ruang yang dilewati via Satpol PP.
Sebelum ke gedung dewan, massa HMI dan GMNI juga berunjuk rasa ke Kantor Walikota Medan dengan persetujuan tersebut.
“Penetapan PTUN Medan adalah produk hukum yang dikeluarkan negara yang harus ditaati dibebaskan. Jadi tidak mempertontonkan sikap arogansi tanpa mengindahkan ketetapan hukum sebelum ada keputusan hukum yang tetap, ”kata Rizky diamini Ketua GMNI Medan Yesra Hasibuan.
(Rd)

Share Berita


Medan,DP News
Secara hukum Pemko Medan harus melaksanakan dan mematuhi putusan PTUN atas SK yang dikeluarkan Plt Walikota Medan, terhadap pemberhentian Rusdi Sinuraya selaku Dirut PD Pasar Medan.Dalam hal ini Pemko Medan harus taat hukum, sebab proses menundaan putusan ada undang-undangnya.
Demikian dikatakan Humas Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN] A Tirta Irawan terkait dalam pekara putusan PTUN Medan soal pemberhentian Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya.
“Untuk itu kita berharap harus ada kerjasama kedua belah pihak agar persidangan di PTUN ini berjalan lancar,” kata Tirta Irawan di PTUN Selasa (28/1).
Menanggapi ucapan Sekda Kota Medan Wirya Alrahman yang menyebutkan Pemko Medan menilai ‘Surat PTUN cacat hukum’, “Itu belum bisa dikatakan cacat hukum karena masih penundaan penetapan, belum bicara objek sengketa. Secara hukum menundaan itu harus dilaksankan oleh Pemko Medan,” tutur Tirta Irawan.
Kemudian jelas Humas PTUN itu lagi, menyangkut penyitaan Pemko Medan harus menaati putusan majelis atas penundaan SK pemberhentian ‘tidak hormat’ tersebut. Dalam hal ini baik pengugat mau tergugat harus mengikuti hukum yg berlaku, kalau melawan hukum ada aturannya.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menetapkan penundaan SK pemberhentian tiga direksi PD Pasar Kota Medan yang dikeluarkan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution.
"Ini sifatnya penundaan SK pemberhentian tiga direksi PD Pasar Medan. Jika pihak tergugat (Plt Wali Kota Medan-red) kurang puas atas penetapan PTUN Medan, sebaiknya tunggu saja hasil keputusan tetap pengadilan atas sengketa ini," kata Humas PTUN Medan Tirta Irawan kepada pers di sela-sela sidang perdana gugatan tiga direksi PD Pasar Medan terhadap Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution di PTUN Medan, Selasa (28/1).
Menurut Tirta Irawan, secara hukum Pemko Medan harus melaksanakan penetapan PTUN Medan yang menunda SK pemberhentian tiga direksi PD Pasar Medan (Direktur Utama Rusdi Sinuraya, Direktur Operasional Yhonny Anwar dan Direktur SDM dan Pengembangan Arifin Rambe) sebelum ada keputusan hukum tetap dari pengadilan.
"Kita berharap adanya kerja sama kedua belah pihak agar persidangan ini berjalan lancar sehingga menghasilkan keputusan hukum tetap," katanya.
Menurut dia, penetapan penundaan pemberhentian tiga direksi PD Pasar yang dikeluarkan PTUN Medan adalah produk hukum. "Penetapan penundaan ini adalah bagian dari produk hukum. Jadi harus ditaati," katanya.
Pada sidang perdana ini, kata Tirta Irawan, sifatnya masih dalam penelitian data administrasi formil pihak penggugat dan tergugat sebelum masuk ke objek yang dipersengketakan.(Rd)

Share Berita


Medan,DP News
Buntut keluarnya SK Plt Walikota Medan 16 Januari 2020 tentang pencopotan 3 Direksi PD Pasar telah mengundang  reaksi  dari berbagai kalangan baik dari anggota DPRD Medan,organisasi pedagang,organisasi kemasyarakatan,pengamat dan organisasi kemahasiswaan seperti Wakil Bendahara Umum Badko HMI Sumut Ahmad Fadli Hasibuan.
“Dalam polemik ini, ingin kita memahami akar permasalahannya sehingga tidak multi tafsir tentang Pemko dan Dirut PD Pasarnya.Saya cuma ingin kita melihat kasus ini tidak hanya menggunakan kaca mata kuda yang pada akhirnya kita suudzon terhadap salah satu pihak,” kata Wakil Bendahara Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara (Wabendum Badko HMI Sumut) periode 2018-2020, Ahmad Fadli Hasibuan di Medan, Selasa (28/1)..
Ahmad Fadli menjelaskan bahwa ada beberapa poin yang sebenarnya harus dipahami, baik itu Dirut PD Pasar maupun Pemko Medan sendiri. Jadi yang utama itu adalah kita harus pahami sejauh mana kewenangan Plt Walikota Medan dalam melakukan tindakan terhadap Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya.
Dia menerangkan, ada atau tidaknya kewenangan Plt Walikota Medan, menurut UU Nomor 30 tahun 2014 di bawahnya PP Nomor 49 Tahun 2008, dalam membuat keputusan atau kebijakan seperti itu, ditambah lagi kan sudah ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menunda pemberhentian Rusdi Sinuraya dengan Nomor 5G tahun 2020.
“Harusnya ini, sama-sama ditaati membuktikan kita pemerintah dan masyarakat taat akan hukum yang ada (equality before the law). Bukan serta merta membuat kebijakan/keputusan yang dikhawatirkan akan menimbulkan polemik-polemik diantara masyarakat,” tegasnya.
Disamping itu, berdasarkan petikan SK  Plt Walikota Medan dengan Nomor 821.2 /43.k/2020 tidak ada unsur yang jelas sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan atas kebijakannya.
Terkait masalah Dirut PD Pasar kata Fadli , inikan bukan PNS yang yang notabanenya tidak bisa serta merta diberhentikan begitu saja, ada alur atau mekanisme dalam proses untuk memberhentikannya,” imbuhnya.
Ahmad Fadli mencontohkan, Dirut PD Pasar kasusnya harus melalui mekanisme rapat internal atau rapat umum pemegang saham (RUPS) oleh badan pengawas dan direksi bukan sewenang-wenang Plt, karena Plt dengan Walikota defenitif Tupoksinya beda.
“Kemudian wajar saja kita menganalisa kasus ini mal administrasi. Putusan pengadilan sebelumnya tidak bisa disandingkan dengan kebijakan Plt tetap putusan itu yang jadi pedoman,” ujarnya.
Menurutnya, ini obscuur libel, disini jelas kita lihat bahwa Plt tidak paham akan aturan main atau legal standing sehingga memandang ini ada dugaan muatan politik karena kebijakan yang sudah dilanggar dan melampaui kewenangan.
Untuk itu,permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada asumsi-asumsi yang lain di kalangan masyarakat.
Seharusnya setiap pejabat negara itu harus jadi contoh dan tauladan bagi warganya apalagi inikan ‘Medan Rumah Kita’, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin,kata Fadli. (Rd)

Share Berita


Medan,DP News             
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menyerahkan hadiah kepada sejumlah pemenang turnamen futsal pada malam penutupan Medan Futsal Championship 2020 di Gedung Olah Raga (GOR) Bulutangkis, Jalan Veteran Medan, Kecamatan Medan Perjuangan, Senin (27/1) malam.
Tercatat sebanyak 340 tim berbagai kategori dari tingkat SD, SMP, umum dan U-20 baik putra dan putri ikut andil dalam pertandingan si kulit bundar yang telah berlangsung sejak Minggu (19/1) lalu  tersebut. Seluruh tim tampak berupaya menunjukkan kemampuan terbaiknya guna menjadi juara MFC yang digelar dalam rangka memperebutkan piala Plt Wali Kota.
Mengusung tema "Berkompetisi Meraih Prestasi", olahraga yang dimainkan 5 pemain dalam satu tim ini juga sekaligus bertujuan untuk membangun dan menumbuhkan karakter generasi muda lewat olahraga. Dengan  harapan dapat melahirkan bibit-bibit atlet futsal yang tangguh dan mumpuni sehingga mampu membanggakan Kota Medan nantinya.
Sebelum menyerahkan hadiah berupa medali, piala serta uang pembinaan, Plt Wali Kota menyaksikan dari kategori umum putra hingga penetuan pemenang yang mendebarkan lewat adu pinalti. Tampak seluruh penonton dengan antusias mengikuti jalannya pertandingan hingga usai.
Plt Wali Kota mengucapkan selamat kepada para pemenang. Dikatakan Plt Wali Kota, menang kalah adalah hal biasa dalam sebuah pertandingan. Hal terpenting yakni kekompakan dan kebersamaan serta keyakinan untuk menggapai satu tujuan bersama yakni menjadi juara.
"Selamat kepada pemenang. Teruslah asah kemampuan sehingga nantinya dapat menjadi juara ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk anak-anak ku yang lainnya, jangan berkecil hati. Sebab, masih banyak kesempatan dan pertandingan lain yang bisa diikuti. Tetap semangat," kata Plt Wali Kota.
Selain itu, Plt Wali Kota mengatakan hendaknya turnament futsal tersebut semakin menumbuhkan semangat juang, gotong royong yang harus dimiliki kaum muda sebagai modal bersama-sama membangun kebersamaan. "Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sehingga acara ini dapat terselenggara. Semoga lewat ini semakin banyak lahir bibit pemain futsal handal yang terkenal," harapnya. (Rd)

Share Berita


Medan,DP News             
Dalam rangka menyambut festival Thaipusam 2020, Pemko Medan melalui Dinas Kebudayaan Kota Medan menggelar rapat koordinasi dan persiapan antar organisasi perangkat daerah (OPD) di Balai Kota Medan, Selasa (28/1). Tujuannya, agar perayaan hari spesial masyarakat Hindu Tamil ini dapat berjalan aman dan lancar.
Selain antar OPD, rapat yang dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Kadis Kebudayaan Kota Medan OK Zulfi ini juga melibatkan panitia kegiatan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Medan. Diharapkan, seluruh OPD dan unsur terkait dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara maksimal.
Dalam arahannya,OK Zulfi menjabarkan satu-persatu uraian tugas masing-masing OPD di lingkungan Pemko Medan.  Adapun OPD yang terkait yakni Dinas Kebudayaan, Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K), Dinas Pariwisata, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Selain itu, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Bagian Humas, Bagian Umum Setda Kota Medan serta pihak Kecamatan Medan Petisah.
"Rapat ini kita gelar guna menyamakan persepsi dan tindakan menyambut festival Thaipusam yang akan digelar, Sabtu (8/2) mendatang. Kami berharap semua pihak dapat fokus menjalankan tupoksinya masing-masing sehingga seluruh rangkaian acara dapat berjalan lancar," kata OK Zulfi.
Kepada Dinas DKP, OK Zulfi meminta agar menyiapkan petugas kebersihan di dua titik lokasi acara yakni di Kuil Shri Subramanian Nagaratar di Jalan Kejaksaan dan Kuil Shri Bathara Kali di Jalan Sei Belutu Medan. Selain itu, untuk Dinas Perhubungan agar berkoordinasi dengan pihak Kodim 02/01 BS dan Polrestabes Medan untuk mengamankan lokasi acara hingga selesai.
"Dari informasi yang kita terima, festival Thaipusam akan digelar sejak pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB. Selanjutnya kemudian dilanjutkan dengan acara festival berupa pawai kereta kencana mulai pukul 19.30 WIB. Maka dari itu, kami berharap personil dapat stand by baik di titik lokasi maupun di jalan yang menjadi rute perjalanan," harapnya.
Selanjutnya, OK Zulfi menanyakan kesiapan seluruh peserta rapat yang hadir. Terakhir, OK Zulfi  berpesan agar PHDI dapat menyurati kuil untuk mengajak masyarakat Hindu Tamil meramaikan festival Thaipusam. "Ini merupakan tahun ke tiga acara ini kita gelar. Semoga semakin banyak masyarakat yang hadir melihat dan meramaikan festival ini," bilangnya.
Sementara itu, Ketua PHDI Kota Medan Surya mengucapkan terima kasih kepada Pemko Medan yang telah memfasilitasi rapat koordinasi Thaipusam. Pihaknya pun mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan kegiatan yang akan digelar Sabtu (8/1) mendatang. "Kami berharap kita semua dapat bersinergi agar festival Thaipusam berjalan lancar. Ayo kita ramaikan dan meriahkan,"  ajak Surya. (Rd)

Share Berita

Ilustrasi Bali
Bali,DP News
Putri Arab, Princess Lolowah binti Mohammed bin Abdullah Al-Saud melaporkan dugaan penipuan dan/atau pencucian uang dan/atau penggelapan dengan kerugian sekitar Rp 512 miliar. "Kerugian ditaksir Rp 512 miliar atau setengah triliun lebih," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Ferdy Sambo melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (28/1).
Dikutip dari Kompas.com ,Ferdy mengatakan bahwa dugaan penipuan tersebut dilaporkan oleh pihak kuasa hukum Princess Lolowah pada Mei 2019.
Pihak yang dilaporkan adalah dua warga negara Indonesia (WNI) berinisial EMC alias Evie dan EAH alias Eka. Ferdy menuturkan bahwa Princess Lolowah mengirim uang sekitar Rp 505,5 miliar sejak 27 April 2011 hingga 16 September 2018. Uang tersebut ditujukan untuk membeli tanah dan membangun villa Kama dan Amrita Tedja di Jalan Pura Dalem, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali. Namun, pembangunan tersebut tidak kunjung selesai hingga 2018.
Didapati pula bahwa berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ni Made Tjandra Kasih, nilai bangunan villa tersebut tidak seperti yang dijanjikan. "Dan didapatkan nilai bangunan yang telah dibangun tidak sesuai dengan yang dijanjikan,” tutur Ferdy.
Kepemilikan tanah dan villa tersebut juga masih atas nama kedua terlapor yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, tanah dan villa berencana untuk dibalik nama menjadi milik PT Eastern Kayan.
Tak hanya itu, para tersangka juga menawarkan tanah seluas 1.600 meter persegi di Jalan Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali. Setelah Princess Lolowah mengirim uang, tanah tersebut ternyata tidak dijual oleh pemiliknya. "Kemudian, korban mengirimkan sejumlah uang sebesar USD 500.000 (sekitar Rp 6,8 miliar) kepada tersangka. Akan tetapi, setelah dikonfirmasi bahwa tanah tersebut oleh pemilik tidak pernah mau dijual," ungkap dia. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Rd/Kompas.com)



Share Berita


Banda Aceh,DP News
Orangtua mahasiswa Aceh yang masih terisolasi di Wuhan, China, meminta Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memulangkan seluruh mahasiswa ke tanah air. Mereka khawatir akan kondisi kesehatan anaknya seiring merebaknya virus corona di Wuhan, China.
Rosnawati, ibu dari Hayatul Hikmah, mahasiswi Aceh yang kuliah di Huazhong University of Sience and Technology (HUS), kepada Kompas.com, Senin (27/1) menyebutkan komunikasi via aplikasi WhatsApp dengan putrinya berlangsung lancar.
“Anak saya kuliah di HUS jurusan psikologi semester satu. Dia di Provinsi Hubei, China," kata Rosnawati warga Desa Cot Seutuy, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara itu. "Saya harap Presiden dan Gubernur Aceh memulangkan anak kami dari sana untuk sementara waktu. Ini sungguh menakutkan,” katanya.
Dia menyatakan, sampai saat ini, Pemerintah Aceh belum berkomunikasi dengan orang tua mahasiswa yang kuliah di Provinsi Hubei, China. Rosnawati mengaku kebingungan untuk jalur komunikasi dengan pemerintah. “Anak saya di asrama. Tidak keluar rumah. Mereka krisis makanan. Karena minimarket tutup. Tidak bisa belanja,” sebutnya.
Selain itu, otoritas China mengkarantina mereka di asrama masing-masing. Tidak ada pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan untuk mahasiswa asal Indonesia di Wuhan. “Semoga pemerintah segera memulangkan anak kami. Agar kami tidak khawatir dan tenang," kata Rosnawati.
"Sampai saat ini, mereka dalam keadaan sehat,"  lanjut Rosnawati.  "Namun melihat Wuhan atau Provinsi Hubei, China, kami harap itu dipulangkan saja." "Pemerintah cari cara agar memulangkan anak kami," pinta Rosnawati.(Rd/Komps.com)





Share Berita


Medan,DP News
Sejumlah ormas Islam menjagokan enam nama untuk didukung dalam Pilkada Medan 2020. PAN mengatakan nama-nama itu nantinya bakal menjadi pertimbangan, meski saat ini PAN masih sibuk mempersiapkan keperluan kongres.
"Kita memang lagi fokus persiapan kongres. Jadi belum ada satupun kita concern untuk urus khususnya Pilkada di Medan. Tapi ada beberapa calon yang memang masuk dalam radar kita. Bisa saja salah satunya usulan dari ormas-ormas Islam itu jadi bahan-bahan pertimbangan kita untuk memutuskan nanti ke mana PAN harus diarahkan," kata Sekretaris DPW PAN Sumut Hendra Cipta, Selasa (27/1).
Dia mengatakan PAN memiliki mekanisme sendiri dalam menjaring dan menentukan calon kepala daerah yang bakal diusung. Hendra memastikan PAN di daerah bakal melaksanakan mekanisme yang sesuai aturan partai.
"Kalau DPD dan DPW akan mengikuti mekanisne," ucapnya seperti dikutip dari Detikccom.
Adapun keenam nama yang diajukan oleh koalisi Ormas Islam itu adalah Irfan Hamidy, Dedi Iskandar Batubara, Azwir Ibnu Azizi, Latif Khan, Qosim Nurseha, dan Abdul Hakim Siagian. Hendra menyebut munculnya nama-nama itu menjadi masukan.
"Kalau ada ormas-ormas memberikan sinyal untuk enam tokoh yang kita lihat memang capable, kapasitasnya memenuhi dan semuanya tokoh-tokoh yang luar biasa di Medan. Tapi bagi kita itu ya untuk masukan akhirnya. Karena pada akhirnya semua harus dihitung persiapan dan segala macam," ucapnya.
PAN sendiri memiliki enam kursi di DPRD Kota Medan dan butuh setidaknya empat kursi lagi untuk bisa mengajukan pasangan calon di Pilkada Medan. PAN juga sudah menjalin komunikasi soal poros baru dengan PKS-Demokrat terkait Pilkada Medan.
Sementara itu, PKS mengapresiasi langkah ormas-ormas Islam itu, namun tetap memperjuangkan kader sendiri untuk Pilkada Medan.
"Hasil keputusan ormas-ormas tersebut mudah-mudahan menjadi khazanah bagi bursa bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Kedua, kita belum sampai kepada tahapan apakah nama-nama itu masuk radar PKS atau tidak, sampai hari ini kita masih memperjuangkan mengusung kader partai," kata Ketua PKS Medan Salman Alfarisi Selasa (28/1).
Dia menilai parpol-lah yang merupakan 'pabrik' bagi calon pemimpin. Salman juga mengatakan PKS bakal melihat respons masyarakat soal nama-nama bakal cawalkot Medan yang ada.
"Respons masyarakat ini kita harapkan hadir dalam rangka supaya warna Pilkada Medan ini betul-betul dirasakan menjadi milik semua warga Kota Medan. Jadi bukan milik bakal calon, partai politik, bukan pula milik ormas," ujarnya.
Lalu, siapa kader yang sedang diperjuangkan PKS untuk menjadi cawalkot Medan?
"Seluruh kader PKS berpotensi menjadi cakada (calon kepala daerah). Itu sangat bergantung kepada dinamika komunikasi politik baik kepada parpol, bakal calon, ormas, maupun masyarakat," jelas Salman.
PKS sendiri memiliki 7 kursi di DPRD Kota Medan. Artinya, PKS membutuhkan koalisi dengan partai yang memiliki minimal 3 kursi di DPRD Kota Medan untuk bisa mengusung bakal pasangan calon di Pilkada Medan.
Sebelumnya, sejumlah ormas Islam di Kota Medan menjagokan enam nama untuk maju di Pilkada Medan 2020. Keenam nama itu disebut merupakan representasi dari ulama dan tokoh pergerakan di Kota Medan.
"Iya, kemarin beberapa elemen pergerakan Islam untuk membahas persoalan Medan. Ada 6 nama ulama yang kita ajukan yang bisa jadi representasi ulama dan tokoh pergerakan," kata salah satu anggota tim perumus calon untuk pilkada Medan aliansi ormas Islam, Rafdinal, Selasa (28/1).(Rd/detikcom)

Share Berita


Jakarta,DP News
Pemeriksaan saksi atau tersangka di KPK akan diubah. Pimpinan KPK menilai proses pemeriksaan yang berlangsung berjam-jam tidak efektif.
"Kita akan lebih selektif agar lebih berkualitas," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).
Nawawi menepis melakukan intervensi dalam proses pemeriksaan tersebut. Perihal pemeriksaan saksi atau tersangka disebut Nawawi juga termasuk dalam cakupan wewenang Pimpinan KPK.
"Menurut Pasal 6 UU pimpinan bertugas menjalankan tugas KPK termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Itu tugas pokok dan kami pimpinan di situ. Kemarin kami baru tanda tangan penahanan. Jadi sebagai penyidik kan," ucap Nawawi.
Saat rapat dengar pendapat di Komisi III DPR pada Senin, 27 Januari, Nawawi sempat menyampaikan hal tersebut. Pimpinan KPK disebut Nawawi akan ikut campur dalam urusan pemeriksaan saksi atau tersangka.
"Kita tidak mau pemanggilan saksi hanya didasarkan dari pertimbangan penyidik. Pimpinan harus mengetahui dalam kapasitas apa seorang saksi dipanggil," kata Nawawi.
Nawawi juga sempat menyoroti pemeriksaan terhadap RJ Lino. Saat itu RJ Lino menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II selama hampir 12 jam.
"Berita Acara Pemeriksaan seseorang itu paling banter 4 sampai 5 halaman, kenapa pemeriksaannya sampai memakan waktu yang sangat lama, yang bisa membuat terperiksa stres dan lain-lain?" kata Nawawi pada Jumat lalu.
"Saya ingin kami profesional, tidak lagi terkesan bekerja sesukanya. Dalam pandangan saya, bukankah ketika kita memanggil orang-orang entah menjadi tersangka atau saksi atau ahli, kita telah menyiapkan daftar materi yang ingin kita tanyakan? Kalau dengan model seperti itu, kenapa harus membutuhkan waktu berpuluh-puluh jam?" imbuhnya.(Rd/detikcom)

Share Berita


Medan,DP News
Komisi II DPRD Medan melakukan kunjungan kerja ke rumah sakit yag merupakan kerjasama dengan pihak BPJS di Jalan Yos Sudarso Pulo Brayan.Dalam kunjungan kerja tersebut,Komisi II menemukan berbagai permasalahan terutma mengenai pengupahan karyawan dan pengolahan limbah umah sakit tersebut.
Pada kunjungan kerja rmaah sakit di Jalan KL Yos Sudarso Medan, mereka prihatin setelah mengetahui upah pekerja medis di rumah sakit itu di bawah standarisasi UMK."Ini memprihatinkan. Padahal pekerja bekerja untuk melayani kesehatan masyarakat," kata Ketua Komisi II Aulia Rachman di sela kunjungan itu, Senin (27/1).
Bahkan Komisi II juga mendapati buruknya sistem Intalasi Pengolahan Limbah (IPAL) rumah sakit tersebut.
Dalam kunjungan kerja itu Aulia Rachman didampingi jajaran Komisi II lainnya antara lain Modesta Marpaung, Sudari, Janses Simbolon, Dodi R Simangunsong dan Afif Abdillah. Komisi itu juga menyertakan pihak BPJS Kesehatan Medan diwakili Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan Faisal Bukit, Kabid Perselisihan Syarat Kerja Pengupahan (PSP) Harun Ismail Sitompul, Kasi PSP Maimunah Sitanggang, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan.
Sementara Sudari mengatakan berdasarkan pengamatannya, pasien yang datang berobat ke RS Mitra Medika cukup ramai. Dengan begitu tidak alasan bagi manajemen rumah sakit untuk tidak memberikan upah pekerja medis sesuai UMK.
"Rumah sakit ini kan ramai. Sampai-sampai banyak pasien yang tidak mendapat kamar saat berobat ke mari. Jika pihak pengelola dengan sengaja tidak membayar upah pekerja sesuai UMK, akan terkena hukum pidana yang tertuang dalam UU No 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja," ucap Wakil Ketua Komisi II ini.
Sementara itu Afif Abdillah mempertanyakan kinerja direktur dalam menjalankan operasional rumah sakit, khususnya di bidang pengupahan pekerja medis agar sesuai dengan UMK.
Direktur RS Mitra Medika Khairul Saputra menerima langsung kedatangan rombongan Komisi II DPRD Medan di ruang kerjanya.
Setelah mendapat banyak pertanyaan mengenai rumah sakit dari para anggota Komisi II, Khairul menyadari kalau pihak manajemen belum bisa memenuhi sistem penggajian pekerja medis sesuai UMK.
"Begitu pun kami terus berupaya utuk memenuhi standar UMK dalam sistem penggajian pekerja," katanya.
Khairul mengatakan upah pekerja sesuai standar UMK Kota Medan sangat tinggi. Sementara pasien yang datang berobat kebanyakan peserta BPJS Kesehatan sementara biaya operasional rumah sakit belum diklaim dari BPJS Kesehatan. Ini menjadi beban kita mendahuluinya," ujarnya.
Selain itu,kunjungan krja dewan juga ke rumah makan di Jalan T Amir Hamzah menurut Kasi PSP Maimunah Disnaker mengatakan kepada dewan yang hadir, bahwa saat ini data pekerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja hanya 7 orang, sementara jumlah  pekerja keseluruhan lebih kurang 150 orang.
Mendendengar penjelasan ini, Ketua Komisi II meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan pihak BPJS Kesehatan agar mencari dan memberikan data yang lengkap. " Kita akan memanggil pemilik Restaurant ini untuk hadir dalam RDP nanti, dan dengan data yang lengkap kita dapat mengambil keputusan atas kesalahan pembayaran upah dibawah standart ini," jelasnya.
Sudari juga menambahkan, bahwasanya pemberian upah dibawah UMK yang dilakukan pemilik Lembur Kuring ini sudah menyalahi dan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"Pelanggaran tersebut tertuang di UU No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dan sanksi pidana bagi yang melanggarnya," tegas Sudari.(Rd)

Share Berita


Medan,DP News                   
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Kadis Perdagangan Kota Medan Damikrot menghadiri Rapat Pembahasan Ornamen Underpass Titi Kuning di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Medan Jalan Sakti Lubis No 1, Selasa (28/1).
Rapat ini dipimpin Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Medan Selamet Rasidi. Ia mengatakan bahwa masyarakat Etnis Melayu mengkritik terkait penggunaan motif ornamen Melayu yang dinilai kurang dan tidak menonjolkan nilai Melayu karena Kota Medan merupakan Tanah Melayu.
"Adanya keinginan bahwa ini adalah tanah melayu seharusnya berbau melayu. Tentunya kamu harus bersikap adil dan menampung keinginan dari masyarakat etnis Melayu yang ada di Kota Medan tetapi untuk menonjolkan Budaya Melayu yang ada di underpass tersebut sebab Kota Medan merupakan Tanah Melayu," ungkap Selamet.
Lebih lanjut Selamet menjelaskan akan menambah ornamen tepak sirih yang akan diletakkan di pintu masuk dan pintu keluar underpass tersebut nantinya sesuai usulan yang diajukan salah satu sejarawan Kota Medan.
"Ornamen yang telah ada tidak akan diubah tetapi akan ditambah dengan lebih menonjolkan budaya Melayu dengan menambah ornamen di bagian pintu masuk dan pintu keluar. Sehingga budaya Melayu lebih ditonjolkan," jelasnya.
Motif ornamen yang berada pada Underpass Titi Kuning saat ini diantaranya motif Semut Beriring dan motif Lebah Bergayut dari Etnis Melayu; motif Tapak Sulaiman, motif Pangeret-eret dan motif Embun Sikawetan dari Etnis Karo, dan motif Sopo Panision dari Etnis Mandailing.
Selanjutnya ada motif Pahu-pahu Natundal, motif Gorga Ganjo Mardompak dan motif  Gorga Hail Putor dari Etnis Simalungun; motif Boras Pati, motif Adop Adop dan motif Simeol Eol dari Etnis Toba; motif Songket Batu Bara dari Etnis Melayu Batu Bara dan yang terakhir motif Gorga Parsalimbat dari Etnis Phak Phak.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Perdagangan Kota Medan Damikrot mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Medan menyambut baik ditambahkannya ornamen Melayu di Underpass Titi Kuning, tentunya penambahan ornamen Melayu akan semakin memperindah dan mempercantik kawasan Underpass Titi Kuning tersebut.
"Saat ini ornamen di Underpass Titi Kuning selain ornamen Melayu terdapat juga Ornamen dari Kebudayaan lokal Kota Medan. Sebagai  Kota Multikultural dengan beragam kebudayaan tentunya penambahan ornamen Melayu akan semakin memperlihatkan jati diri dan mencitrakan Kota Medan yang merupakan Tanah Melayu," katanya.
Selain dari Pemko Medan, rapat ini juga dihadiri sejarawan, pengamat jalan secara teknis, mewakiki Gubernur Sumut, perwakilan dari Etnis Melayu Kota Medan, beberapa staf BBPJN II Medan, serta beberapa OPD terkait di lingkungan Pemko Medan.(Rd)

Share Berita


Medan,DP News                             
Plt Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Medan Hj Nurul Khairani Akhyar menghadiri Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 53 tingkat Kecamatan di halaman Gedung Serbaguna Mesjid Al Ma'ruf  Jalan Sidorukun Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur, Selasa (28/1).
Pembukaan MTQ ini diawali dengan pawai ta'aruf yang diikuti ratusan orang peserta yang merupakan perwakilan dari setiap kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Timur. Qari atau qariah yang berhasil keluar menjadi pemenang nantinya akan mewakili Kecamatan Medan Timur untuk mengikuti MTQ tingkat Kota Medan yang akan digelar bulan depan di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang.
Usai menghadiri acara tersebut Plt Ketua TP PKK Kota Medan Hj Nurul Khairani Akhyar mengatakan kegiatan MTQ ini untuk meningkatkan minat membaca kitab suci, termasuk untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta merupakan suatu bentuk syiar Islam sekaligus untuk mempersiapkan qori dan qoriah guna berlaga pada tingkat yang lebih tinggi lagi.
Nurul mengaku sangat mengapresiasi atas diselenggarakannya MTQ ini, sebab melalui MTQ ini akan terjaring para qori dan qoriah yang berprestasi dan akan mewakili Kecamatan Medan Timur untuk mengikuti MTQ ditingkat yang lebih tinggi lagi yaitu tingkat Kota Medan, Provinsi ataupun Nasional.
Selain itu, Nurul juga menginginkan agar yang bertanding dalam MTQ ini adalah qori dan qoriah asli Kecamatan Medan Timur bukan yang diambil dari luar Kecamatan.
Diakhir sambutanya Nurul berharap MTQ ini dapat menjadi output dari kegiatan atau program maghrib mengaji yang selama ini sudah diterapkan oleh Pemko Medan sehingga menjadi momentum ibadah dalam mencari berkah Allah SWT.
Sebelumnya, Dalam laporannya Camat Medan Timur Ody Batubara, MTQ ini digelar untuk meningkatkan kecintaan kepada Alquran dan menjadikan insan yang berpedoman dengan Alquran. Disamping itu, jelas Ody, pelaksanaan MTQ ini sekaligus untuk mencari bibit-bibit qari dan qariah sebagai motivator bagi yg lainnya agar tetap  mencintai dan mempelajari Alquran.
"Kita harapkan nantinya qari dan qoriah kita ini dapat menjadi juara di event MTQ yang berikutnya baik ditingkat Kota, Provinsi bahkan Nasional. Serta melalui MTQ ini dapat melahirkan generasi penerus yang cinta Alquran," sebut Ody.(Rd)

Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.