Jakarta,DP News
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada ratusan pemerintah daerah (Pemda) untuk menerapkan tatanan normal yang baru atau 'new normal'. Ada 102 pemda yang diberikan kewenangan tersebut.
"Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19," demikian keterangan BNPB yang diinformasikan melalui akun Twitter @BNPB_Indonesia, Minggu (31/5).
Sebanyak 102 daerah itu tersebar di 23 provinsi. BNPB menjelaskan pemberian kewenangan didasari atas kriteria epidemiologi.
"Ke-102 kabupaten/kota tersebut merupakan rekomendasi dari tim pakar melalui berbagai pendekatan. Pendekatan yang dipakai adalah berdasarkan kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO)," begitu tweet lanjutannya.
1. Aceh: Pidie Jaya, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Jaya, Raya, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Kota Sabang, Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Besar
2. Sumatera Utara: Nias Barat, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, Nias, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Nias Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Kota Gunungsitoli, dan Nias Selatan
3. Kepulauan Riau: Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas
4. Riau: Rokan Hilir, dan Kuantan Singgigi
5. Jambi: Kerinci
6. Bengkulu: Rejang Lebong
7. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Empat Lawang
8. Bangka Belitung: Belitung Timur
9. Lampung: Lampung Timur dan Mesuji
10. Jawa Tengah: Tegal
11. Kalimantan Timur: Mahakam Ulu
12. Kalimantan Tengah: Sukamara
13. Sulawesi Utara: Bolaang Mongondow Timur dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
14. Gorontalo: Gorontalo Utara
15. Sulawesi Tengah: Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut
16. Sulawesi Barat: Mamasa
17. Sulawesi Selatan: Toraja Utara
18. Sulawesi Tenggara: Buton Utara, Buton Selatan, Buton Utara, Buton, Konawe Utara, Konawe Kepulauan
19. Nusa Tenggara Timur: Ngada, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Alor, Sumba Barat, Lembata, Malaka, Rote Ndao, Manggarai Timur, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Kupang, Belu, dan Timor Tengah Selatan
20. Maluku Utara: Halmahera Tengah dan Halmahera Timur
21. Maluku: Kota Tual, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya
22. Papua: Yahukimo, Mappi, Dogiyal, Kepulauan Yapen, Paniai, Tolikara, Yalimo, Deiyai, Puncak Jaya, Mamberamo Raya, Nduga, Pegunungan Bintang Asmat, Supiori, Lanny Jaya, Puncak dan Intan Jaya
23. Papua Barat: Kaimana, Tambrauw, Sorong Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak.Demikian dikutip dari detik.com(Rd/Detik.com)

Share Berita

Jakarta,DP News
Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Seperti apa sejarah hari lahir Pancasila?Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Sukarno pada 1 Juni 1945.
Sejarah hari lahir Pancasila, diambil dari rapat Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mengadakan sidang pertama dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara.Rapat pertama diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.
Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad atau Perwakilan Rakyat.Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada 1 Juni 1945, Sukarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yang dinamakan Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI.Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar (UUD) dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut.
Lalu dibentuklah Panitia Sembilan terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato yang diucapkan Soekarno pada 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Sukarno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Kemudian disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI.Mantan Ketua BPUPKI Dr Radjiman Wedyodiningrat menyebut pidato Sukarno tersebut berisi tentang Lahirnya Pancasila.
Sehingga tanggal 1 Juni resmi ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyampaikan keputusan ini melalui pidato pada peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka, Bandung pada 1 Juni 2016.(Rd/detik.com)

Share Berita

Medan,DP News
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah meninjau kesiapan Wisma Atlet Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Jalan Willem Iskandar, Deliserdang yang akan digunakan untuk penginapan tenaga medis yang menangani Corona Virus Disease (Covid-19). Selama ini tenaga medis Rumah Sakit GL Tobing dan Martha Friska menginap di hotel yang berada dekat dengan rumah sakit.
Pemindahan tenaga medis itu dilakukan untuk efisiensi anggaran. “Ada beberapa aset Pemprov yang bisa digunakan untuk tempat tinggal tenaga medis penanganan Covid-19. Selama ini kita menggunakan jasa hotel. Dengan ini kita bisa mengefisiensikan anggaran,” kata Wagub usai peninjauan, Sabtu (30/5).
Di Wisma Atlet sudah ada 102 kamar setara hotel yang siap digunakan. Untuk itu, semua persiapan akan dilakukan dan sesegera mungkin tenaga medis akan dipindahkan ke Wisma Atlet.
Pemprov Sumut juga telah menyiapkan transportasi untuk antar jemput tenaga medis dari rumah sakit ke tempat penginapan. “Mungkin dalam beberapa hari ini, dokter dan perawat yang bertugas itu sudah bisa dipindahkan, satu kamar satu orang,” kata Wagub.
Selain itu, guna mencegah penyebaran Covid-19 di Wisma Atlet, akan diterapkan juga protokol kesehatan di tempat penginapan. Pekerja Wisma Atlet akan diberi arahan agar tetap sehat. “Pastinya akan ada pengarahan bagi pekerja yang ada di Wisma Atlet untuk menjaga Kesehatan mereka, sebelum masuknya juru rawat dan dokter,” ujar Wagub.
Usai meninjau Wisma Atlet, Wagub juga meninjau gedung asrama peserta Diklat BPSDM Pemprov Sumut di Jalan Ngalengko, Medan. Gedung asrama BPSDM memiliki 76 kamar yang bisa digunakan. Dengan rincian gedung lama 36 kamar, gedung baru 40 kamar. Namun untuk tahap awal, diputuskan akan digunakan Wisma Atlet terlebih dahulu.
Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis mengatakan selama ini anggaran yang digunakan untuk menyewa kamar hotel menghabiskan kurang lebih Rp400 juta setiap bulan. Namun dengan digunakannya aset Pemprov Sumut, maka anggaran bisa diefisiensikan.
“Untuk efisiensi anggaran dan ternyata kita punya aset yang sangat layak. Anggaran kita bayar per bulan kurang lebih Rp400 juta. Kita efisiensi, setelah pindah jadi nanti kita hanya bayar untuk konsumsi dan pelayanan seperti cleaning service, laundry. Karena wisma atlet sangat layak Insya Allah mereka dipindahkan minggu depan,” kata Riadil.
Turut hadir Asisten Administrasi Umum dan Aset M Fitriyus, Plt Kepala BPKAD Sumut Ismael P Sinaga, Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit, Kadispora Sumut Baharudin Siagian, Kepala BPSDM Kaiman Turnip dan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Hendra Dermawan Siregar. (Rd/Humas Provsu)

Share Berita

Medan,DP News
Dalam hitungan jam,Pemko Medan langsung merespon aspirasi warga terkait protes beroperasinya Hotel  “O” di Jalan Waru dan Jalan Sengon kawasan Sekip yang ‘diteriakkan’ Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor,Sabtu(30/5). Pihak Dinas Pariwisata dan Satpol PP bersama lurah,Kepling dan Koramil langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi di lapangan. Untuk itu.warga sekitar sangat berterimakasih atas sikap Pemko Medan yang dengan tanggap terhadap keluhan warga yang diperjuangkan anggota dewan Antonius Tumanggor.
Selain itu,warga juga bangga dan salut kepada anggota DPRD Medan dari Dapil 1 Antonius Timanggor yang sudah menyatakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait Hotel "0" tersebut. "Pak Tumanggor,terimakasih atas bantuannya"ujar warga yang menyaksikan turunnya pihak Dinas Parwisata dan sejumlah pasukan Satpol PP. Dalam pertemuan Jumat lalu tanpa dihadiri pimpinan hotel,warga dengan tegas menolak pengoperasian hotel dan minta ditutup selama mediasi.Warga ingin aga
Setelah mendengar kabar keberadaan Hotel ‘O’ dari warga masyarakat dan perwakilan tokoh pemuda beserta anggota DPRD Kota Medan dan Lurah Sekip, akhirnya, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan bersama Satpol PP Kota Medan, perangkat Kelurahan dan Koramil langsung turun kelokasi untuk melihat kondisi di lapangan.Satu truk petugas Satpol PP dan pejabat Dinas Pariwisata langsung ‘kepung’ hotel yang diprotes warga karena dinilai aktivitasnya mengganggu kenyamanan.
” Kita apresiasi kedatangan Pemko melalui Dinas Pariwisata dan Satpol PP hari ini ke Jalan Waru/Sengon tepatnya di belakang gedung putih. Dimana Pak Plt.Walikota Medan, Akhyar sibuk menangani COVID-19 dan memberikan bantuan sosial kepada warga, juga masih mau merespon keluhan warganya dengan memerintahkan bawahannya untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan, setelah kita lakukan mediasi dan kita suarakan melalui media, sehingga diketahui oleh khalayak rame,”terang Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD kota Medan ini, Sabtu (30/5).
Antonius yang juga duduk di komisi 4 ini mengatakan akan menunggu apa tindakan ataupun reaksi dari Dinas Pariwisata kota Medan beserta Satpol PP Kota Medan setelah turun langsung dan melihat kondisi dilapangan terkait keberadaan hotel dan pengakuan warga sekitar yang menolak dan meminta agar hotel tersebut ditutup operasinya.
Didampingi Ketua DPD IPK Sumut, Bastian Panggabean dan Sekjen IPK Sumut, Nyak bersama Koramil dan Lurah Sekip, warga sekitar sangat berterimakasih atas sikap Pemko Medan yang dengan tanggap terhadap keluhan warga yang diperjuangkan anggota dewan Antonius Tumanggor. Selain itu,warga juga bangga dan salut kepada anggota DPRD Medan dari Dapil 1 Antonius Timanggor yang sudah menyatakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait Hotel “0” tersebut.
“Pak Tumanggor, terimakasih atas bantuannya,”ujar warga yang menyaksikan turunnya pihak Dinas Parwisata dan sejumlah pasukan Satpol PP.
Ditambahkan Antonius lagi, kehadiran Dinas Pariwisata, dan Satpol PP melihat hotel ‘O” merupakan hasil dari pertemuan pada hari Jumat, (29/5) lalu, tanpa dihadiri pimpinan hotel. Dimana pada pertemuan itu, warga dengan tegas menolak pengoperasian hotel dan minta ditutup selama mediasi. Warga ingin agar mediasi dihadiri langsung pimpinan hotel,bukan perwakilan.
“Kita tunggu apa tindakan Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Medan selanjutnya, terhadap hotel “O” tersebut,”terangnya.
Tidak lupa Antonius minta agar aparat kepolisian dari Polrestabes MS tetap melakukan pemantauan dan razia di hotel tersebut demi kenyamanan lingkungan dan penegakan ketentuan di masa pandemi Covid 19 ini.
Direncanakan Camat Medan Petisah, Aghya Novrian, S.STP, akan berkoordinasi dengan dinas teknis terkait seperti Dinas Pariwisata,Satpol PP,Dinas PMPTSP,Dinas KP2TR untuk membicarakan penyelesaian masalah warga dengan pihak hotel.Sementara itu dari pihak pariwisata yang turun ke lokasi adalah Baginda Uno, Adriyanta Ginting dan Pardi.
Para warga merasa tersahuti karena pihak Dinas Pariwisata dan Satpol PP menguatkan tuntutan penutupan aktivitas hotel sampai ada keputusan final dengan mengundang semua dinas teknis terkait.Selain itu demi kenyamanan kondisi di sekitar Jalan Waru dan Jalan Sengon warga mengusulkan dibuatkan portal sehingga orang tidak leluasa lalu lalang terutama di malam hari.
“Kami, secara spontan para warga menyambut baik perjuangan anggota dewan dari Dapil 1 Antonius Tumanggor yang dengan cepat mendapat respon dari Pemko Medan,”ujar Dolly Manurung bersama warga lainnya.(rd)

Share Berita

Medan,DP News               
Proses penyaluran bantuan tahap kedua dari Pemko Medan kepada warga yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan VI dan XII, Kelurahan Pasar Merah, Kecamatan Medan Area berlangsung tertib dan lancar, Sabtu (30/5). Pelaksana tugas (Plt)  Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menyaksikan langsung penyaluran tersebut, diharapkannya bantuan dapat  bermanfaat sekaligus meringankan beban warga.
Sejak pagi warga sudah berkumpul dan menunggu dengan tertib pembagian tahap kedua dilaksanakan, berupa 20 kg beras dan 2 kg gula pasir. Penyaluran dilakukan di dua lokasi yakni Jalan Megawati Gang Damai Lk. VI dan Jalan AR Hakim Gg. Pendidikan Lk. XIII. Selain diwajibkan pake masker, warga juga diminta untuk melaksanakan Social distancing saat antrian berlangsung.
Didampingi Kabag Humas Setdako Medan Arrahman Pane dan Camat Medan Area Hendra Asmilan, Akhyar minta agar penyaluran yang dilakukan jangan sampai mengecewakan masyarakat. Akhyar ingin masyarakat benar-benar dilayani dengan baik. Dipastikan Akhyar, warga yang terdampak Covid-19 mendapatkan bantuan tersebut.
"Saya sangat senang karena masyarakat tetap tenang dan mau antri dengan tertib. Di samping itu saya juga melihat masyarakat memakai masker dan melaksanakan social distancing. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, segera hubungi kepala lingkungan masing-masing," kata Akhyar.
Mantan anggota DPRD Kota Medan itu selanjutnya  mengingatkan kepada masyarakat agar tidak menerima bantuan ganda. Apabila sudah menerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos), tegas Akhyar,  jangan lagi mengambil bantuan dari Pemko Medan. "Jangan sampai ada warga yang mendapatkan bantuan dua kali. Kalau sudah dapat bantuan dari Kemensos, jangan ambil lagi bantuan dari Pemko Medan,"  ujarnya mengingatkan.Kemudian Akhyar mengatakan, bagi warga yang sudah terdaftar Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2017 tetapi belum juga mendapatkan bantuan, Akhyar menginstruksikan kepada Camat dan Lurah untuk melakukan pendataan ulang. "Lakukan kembali pendataan tapi ingat harus dapat dipertanggungjawabkankan dengan benar," tegasnya.
Selain menyaksikan penyaluran bantuan tahap kedua, Akhyar di kesempatan itu juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang telah dikeluarkan pemerintah. Apalagi sebentar lagi akan menghadapi new normal. "Pakai masker di mana pun berada. Kemudian selalu jaga jarak, terutama saat berada di keramaian guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19," pesannya.
Akhyar menambahkan, Pemko Medan saat ini tengah menyiapkan rencana dan persiapan penyelenggaraan pendidikan menyusul akan dilaksanakannya new normal di Kota Medan.
"Kita terus mengkaji dan menganalisis sesuai dengan kondisi menuju new normal, termasuk minta masukan para ahli," terangnya.
Camat Medan Area Hendra Asmilan menjelaskan, ada sekitar 338 KK yang menerima bantuan tahap kedua dengan perincian 213 KK di Lk IV  dan 125 KK di Lk XIII. Dia berharap bantuan yang diberikan itu dapat beanfaat bagi warga yang menerimanya. "Bagi warga yang sudah dapat bantuan dari Kemensos, saya minta agar tidak mengharapkan batuan dari Pemko Medan lagi.Dengan demikian bantuan yang diberikan bisa merata sampai kepada  warga yang terdampak Covid-19," harap Hendra.
Tinggal Diluar Kota Medan Wajib Dapat..
Sementara di Medan Tembung, penyaluran Bansos) tahap kedua Pemko Medan kepada masyarakat berupa 20 kg beras dan 2 kg gula pasir terus dipantau langsung Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi. Sabtu (30/5), Akhyar melakukan peninjauan di Kantor Lurah Tembung, Jalan Bantan, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembun Saat tiba di lokasi, pembagian bansos tengah berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Apalagi, seluruh warga yang datang diwajibkan untuk mengenakan masker dan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu saat akan memasuki area kantor lurah serta tetap menjaga jarak. Hal ini wajib dilakukan terlebih di tengah kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Kota Medan.
Dari hasil peninjauannya, Akhyar menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kecamatan Medan Tembung termasuk di Kelurahan Bantan yang telah melakukan pendistribusian bansos dengan lancar, rapi dan teratur dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Di samping Akhyar juga memberikan arahan kepada pihak kelurahan agar melayani masyarakat dengan baik.
"Jika ada warga Kota Medan namun tinggalnya tidak di Kota Medan, tetap dilayani. Namun dengan syarat warga tersebut membawa surat keterangan dimana dia tinggal dan menyatakan bahwa belum pernah mendapatkan bantuan apapun. Prinsipnya adalah keadilan dan kejujuran, sehingga semua warga dapat terlayani dengan baik," kata Akhyar.
Kemudian, Akhyar juga melihat langsung ruangan di dalam kantor kelurahan tersebut. Akhyar pun menginstruksikan agar seluruh kantor pelayanan pemerintahan yang kerap ramai dikunjungi warga menerapkan secara disiplin protokol kesehatan. Apalagi dalam masa transisi menuju kondisi new normal life (kehidupan normal baru).
"Kantor camat, Kantor lurah, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) menjadi lokasi yang selalu ramai dikunjungi warga dan masuk dalam high risk (resiko tinggi). Jadi kita sarankan agar membuat pembatas di loket-loket pelayanan agar tidak langsung saling berhadapan," bilangnya didampingi Camat Medan Tembung Ahmad Barli Nasution.
Hal ini sambung Akhyar, berlaku di semua kantor layanan pemerintahan di Kota Medan. Di samping itu juga, setiap kantor harus dipastikan bahwa semua ruangan terjadi sirkulasi udara. "Pencegahan harus dilakukan. Layanan harus berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun, kita juga menghimbau warga agar patuh mengikuti aturan yakni wajib gunakan makser, cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak agar terhindar dari kemungkinan tertular dan menularkan Covid-19," pesannya mengingatkan.(hot/Rd)


Share Berita




Medan,DP News               
Sibuk mengurusi penanganan Covid 19 dan penyaluran Bansos,ternyat tidak menyurutkan niat Ir H Akhyar Nasution,Plt Walikota Medan menjenguk warganya yang butuh perhatian.Kali ini,Akhyar Mendengar kabar bahwa salah satu warganya mengalami kekurangan gizi,Akhyar langsung mendatangi warga tersebut dikediamannya yang berada di Jalan Bajak II H Gang Cengkeh Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (30/5). Salah satu warga tersebut bernama Raja Triwardana (7) yang merupakan anak ketiga dari Wagino (48) dengan Hotnida Nasution (35).
Saat tiba di lokasi, Akhyar dengan penuh kesedihan dan rasa haru langsung melihat kondisi Raja yang saat itu akan dibawa ke Puskesmas terdekat. Pasalnya, pagi itu suhu tubuh Raja mencapai 39° C sehingga harus mendapatkan pertolongan secepatnya untuk menghindari terjadinya sesuatu yang lebih berbahaya lagi nantinya. Terlihat kesedihan dari raut wajah mantan anggota DPRD tersebut yang melihat tubuh Raja tengah lemas dan hanya bisa terbaring di brankar (tempat tidur dorong) yang hendak dibawa ke puskesmas Amplas menggunakan ambulance.
Didampingi Kadis Kesehatan Kota Medan dr Edwin Effendi, Camat Medan Amplas Edi Mulia Matondang, lurah dan kepling setempat, serta Kepala Puskesmas Amplas Henny Safitri, Akhyar mengucapkan terima kasih kepada masyarakat setempat sebagai bentuk rasa kepedulian dengan membantu tetangganya yang mengalami kesulitan.
"Kedatangan saya kesini untuk melihat langsung pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan (puskesmas) kepada masyarakat Kota Medan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Terima kasih kepada jajaran terkait yang tanggap terhadap persoalan kesehatan masyarakat dan fasilitas kesehatan kita proaktif melayani kesehatan masyarakat. Kalau ada yang sakit cepat pergi ke puskesmas akan langsung dilayani," ucap Akhyar.
Selain mengunjungi warganya yang mengalami kekurangan gizi, Akhyar juga bercengkrama dengan warga setempat sembari mengingatkan kepada warga akan pentingnya menggunakan masker di masa pandemi Virus Corona (Covid-19). Akhyar mengungkapkan penggunaan masker dapat meminimalisir dan menghalangi jalan masuknya virus kedalam tubuh. Dengan menggunakan masker, warga dapat membantu dan ikut serta bersama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Saya tau pakai masker ini sebenarnya tidak nyaman termasuk saya juga gak nyaman pakai masker tetapi ini yang harus kita lakukan hanya untuk sementara sampai virus ini benar-benar hilang. Seluruh masyarakat Kota Medan wajib menggunakan masker untuk tidak tertular dan menularkan virus Covid-19 ke orang lain," jelas Akhyar.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Medan dr Edwin Effendi menjelaskan Raja yang berumur 7 tahun sudah ada riwayat gangguan pernapasan dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, sehingga akan diketahui kenapa sampai terkena gangguan gizi. "Untuk pemeriksaan lebih lanjut, sesuai arahan Bapak Plt Wali Kota, Raja akan dirawat Khusus di RSUD dr Pirngadi, agar pemulihan Gizi akan lebih cepat. Disamping itu jika ada gangguan kesehatan lainnya akan lebih cepat teratasi," jelas Edwin.(hot/Rd)

Share Berita

Medan,DP News               
Plt Ketua TP PKK Kota Medan Hj Nurul Khairani Akhyar mengaku siap mendukung Dokter Keluarga Sumatera Utara dalam melaksanakan program kerjanya terkait dengan penanganan virus Corona khususnya ditingkat keluarga. Dukungan ini disampaikan Nurul saat menghadiri Sosialisasi Pemberdayaan Dokter Keluraga di Posko Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19,Jumat (29/5) siang.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih kurang 2,5 jam melalui video conference ini dibahas mengenai mekanisme gerakan dokter keluarga guna memberikan edukasi kepada masyarakat dengan pendekatan keluarga. Nantinya peran dokter keluarga adalah untuk melengkapi layanan yang belum terjamah instansi lain dalam penanganan wabah virus Corona (Covid-19) di Kota Medan.
Nurul, usai menghadiri pertemuan tersebut, mengatakan TP PKK Kota Medan akan bersiap mendukung program Dokter Kelurga tersebut untuk memberikan pelayanan kepada komunitas tertentu dalam hal ini pada warga yang terindikasi komorbid (diabetes, hipertensi dan PJK) tuberkulosis, lansia dan anak guna menguatkan pemahaman keluarga untuk selalu melindungi diri dan anggota keluarganya dari wabah virus Corona ini.
"Saya dan TP PKK Kota Medan siap mendukung dan menjalankan arahan dari Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ibu, Nawal Lubis mengenai keterlibatan PKK Kabupaten/Kota Se Sumut untuk menyukseskan program Dokter Keluarga guna melindungi anggota keluarga khususnya terindikasi komorbid, tuberkulosis, lansia dan anak dari wabah virus Corona. Karena kelompok ini sangat rentan terinfeksi. Dengan adanya program ini saya berharap hingga tingkat keluarga dapat diedukasi," ujar Nurul.
Nurul juga mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas dan dokter keluarga melalui jaringan online dan transfer ilmu pengetahuan khususnya mengenai penanganan Covid pada komunitas tersebut. "Nantinya TP PKK akan melaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan program ini diantaranya memberikan pemahaman dan memonitoring mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), physical distancing terutama pada kelompok komorbid, tuberkulosis, lansia dan anak hingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang diharapkan," kata Nurul.
Selain itu, Nurul juga menjelaskan, TP PKK juga sebagai kolaborator kunci dalam pendataan profil keluarga. "Kita (TP PKK Kota Medan) akan menginisiasi tersedianya profil keluarga (genogram) dan fungsi keluarga terutama pada kelompok komorbid, tuberkulosis, lansia dan anak. Selanjutnya, TP PKK juga menjadi kolaborator kunci dalam memonitoring kepatuhan perilaku PHBS dan physical distancing terhadap keluarga selama isolasi mandiri di keluarga bagi Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang belum terkonfirmasi sampai mereka bebas dari Covid pada kelompok komorbid, pasien yang terkonfirmasi Covid 19 tanpa gejala maupun gejala ringan,pasien yang telah selesai melakukan perawatan di rumah sakit namun masih memerlukan isolasi lebih lanjut dan rehabilitasi berbasis komunitas, serta pasien yang tidak tergolongkan (bukan OTG, ODP dan PDP) namun termasuk dalam komorbid, tuberkolosis, lansia dan anak," papar Nurul lebih detail.
Sebelumnya, Isti Fujiati selaku Ketua Ikatan Dokter Keluarga Provinsi Sumatera Utara menjelaskan, dokter keluarga akan berperan melakukan pelayanan kesehatan, dokter konselor, pembuat keputusan, manajer, pemimpin komunitas dan fasilitator dalam rangka menurunkan resiko covid-19 untuk kelompok diabetes dan hipertensi, tuberkulosis, ibu hamil, ibu menyusui, anak dan lansia. Selain itu juga melakukan edukasi secara online.
"Untuk menjalankan peran tersebut maka para peserta melakukan fungsi sebagai pelengkap pelayanan puskesma dalam hal ini melakukan penilaian resiko individu pada kelompok komorbid (diabetes, hipertensi, PJK), tuberkulosis, lansia dan anak berbasis wilayah," ungkap Isti.
Selanjutnya, Dokter Keluarga nanti juga melakukan penilaian risiko keluarga baik langsung maupun tidak langsung terhadap pasien terkonfirmasi Covid 19. "Hal ini dilakukan juga berbasis wilayah. Selain itu, dokter keluarga juga melakukan penilaian keluarga, penilaian fungsi keluarga, menjadi fasilitator dokter peserta internsip. Dokter keluarga juga memberikan pelayanan kedokteran dan pengawasan terhadap Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang belum terkonfirmasi sampai mereka bebas dari Covid pada kelompok komorbid," jelas Isti lagi.
Selain memberikan pelayanan dan pengawasan kepada OTG, ODP, dan PDP yang belum terkonfirmasi, sambung Isti, Dokter Keluarga juga akan melakukan pelayanan kepada pasien yang terkonfirmasi Covid 19 tanpa gejala maupun gejala ringan. "Juga pasien yang telah selesai melakukan perawatan di rumah sakit namun masih memerlukan isolasi lebih lanjut dan rehabilitasi berbasis komunitas, serta pasien yang tidak tergolongkan (bukan OTG, ODP dan PDP) namun termasuk dalam komorbid, tuberkolosis, lansia dan anak," papar Isti.
Untuk itu, Isti dalam kesempatan ini juga meminta dukungan dari TP PKK seluruh kabupaten/kota seluruh Sumatera Utara sebagai salah satu instansi yang memiliki peran dalam program dokter keluarga ini. "Saya berharap dukungan penuh dari TP PKK selaku salah satu kolaborator kunci pelaksanaan program ini. Kami siap melakukan edukasi kepada kader  baik langsung maupun melalui online," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provsu Nonyay Nawal Lubis Edy Rahmayadi memerintahkan kepada seluruh Ketua TP PKK se Provsu agar mendukung program dokter keluarga guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona. "Saya meminta kepada seluruh Ketua TP PKK kabupaten/kota se Sumut untuk dapat  mengaktifkan kembali dasawisma melalui komunikasi elektronik serta mensinergikan program kerja PKK dengan Puskesmas dan Dokter Keluarga agar seluruh keluarga terutama komunitas komorbid, tuberkulosis, lansia dan anak dapat terhindar dari covid-19," ucapnya.(hot/Rd)

Share Berita

Jakarta,DP News
Pemerintah akan menerapkan tatanan normal baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 5 Juni 2020. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo berharap seluruh ASN dapat beradaptasi dengan perubahan tatanan hidup pada situasi pandemi Covid-19 ini.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. SE tersebut memuat penyesuaian sistem kerja bagi ASN untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menyongsong tatanan normal baru yang produktif dan aman dari covid 19.
Tugas dan fungsi ASN dalam tatanan normal baru dilakukan dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan bagi ASN dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.
Adaptasi terhadap tatanan normal baru di lingkungan kementerian/lembaga/daerah meliputi penyesuaian sistem kerja, dukungan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Penyesuaian sistem kerja
ASN masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berlaku. Namun untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja dengan menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian. Penyesuaian sistem kerja dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja, yakni pelaksanaan tugas kedinasan di kantor ( work from office /WFO) dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah ( work from home /WFH).
2. Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen SDM aparatur antara lain penilaian kinerja oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK); pemantauan dan pengawasan oleh pimpinan unit kerja; dan PPK memastikan kediplinan pegawai;
3. Dukungan infrastruktur
Dalam penyesuaian dengan tatanan normal baru, PPK diminta untuk mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja dan memastikan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan keamanan informasi dan keamanan siber.
Selain itu, PPK agar menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
Dalam SE tersebut juga dijelaskan bahwa pelaksanaan sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru disesuaikan dengan status penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Ketentuan pelaksanaan mengenai penyesuaian sistem kerja ASN diatur lebih lanjut oleh PPK masing-masing.
Selain itu, PPK bertanggungjawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan SE Menteri PANRB No. 58/2020 ini pada setiap unit organisasi di bawahnya. Pimpinan instansi melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan SE tersebut dan melaporkannya kepada Menteri PANRB.(Rd/detik.Com)

Share Berita

Jakarta,DP News
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali membuka layanan pembuatan dan perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB di kantor Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), dan BPKB.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat telegram nomor ST/1537/V/YAN.1.1./2020 tanggal 29 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Istiono. Dengan demikian, kebijakan sebelumnya terkait penutupan Satpas dan Samsat hingga 29 Juni dinyatakan tidak berlaku. "Pelayanan Satpas, Samsat, dan BPKB dibuka kembali dengan tetap mempedomani protokol kesehatan secara ketat menuju tatanan kehidupan normal baru (new normal)," bunyi keterangan dalam surat telegram yang dikonfirmasi oleh Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Kombes Singgamata, Jumat (29/5).
Sebagai informasi, awalnya kepolisian menutup layanan perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB hingga 29 Mei 2020. Penutupan layanan tersebut berlaku untuk layanan pengurusan SIM di gerai, unit Satpas, dan layanan menggunakan mobil keliling.
Kendati demikian, layanan pengurusan SIM di Satpas Polda Metro Jaya di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, tetap berjalan hanya untuk layanan pembuatan SIM baru, hilang, atau rusak. Namun, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta dan kota sekitarnya diperpanjang hingga 4 Juni. Kapolri Jenderal Idham Azis kemudian menerbitkan surat telegram bernomor 1473 tertanggal 18 Mei 2020. Isinya memperpanjang penutupan layanan perpanjangan SIM, STNK, dan layanan BPKB hingga 29 Juni 2020.
Namun, 11 hari kemudian, Kapolri mengubah keputusannya. Kini, masyarakat dapat mengurus seluruh layanan SIM, STNK, dan BPKB seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Dalam telegram tersebut diatur, Polri memberi dispensasi warga yang masa berlaku SIM-nya habis dalam periode 24 Maret sampai 29 Mei 2020. Mereka dapat mengurus perpanjangan SIM tanpa perlu membuat SIM baru. Denda pajak pun dihapuskan. Dirlantas diinstruksikan berkoordinasi dengan Bapenda dan PT Jasa Raharja terkait pembebasan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
"Bagi peserta uji SIM tersebut tetap diproses dengan perpanjangan bukan penerbitan SIM baru," demikian bunyi keterangan dalam surat telegram tersebut. Protokol kesehatan Pembukaan layanan tersebut wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju tatanan new normal.
Berikut instruksi protokol kesehatan bagi petugas:
Sementara itu, instruksi untuk pelayanan di Satpas, Samsat, dan BPKB: 1. Melakukan pembersihan dan disinfektan secara berkala di area keras dan area publik yang sering disentuh setiap hari. 2. Menyediakan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer yang memadai dan mudah diakses. 3. Memasang media informasi yang mewajibkan petugas dan masyarakat mematahui ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer serta menggunakan masker. 4. Memasang stiker atau tanda untuk menjaga jarak minimal satu meter, baik saat duduk maupun berdiri dalam antrean. 5. Mencegah kerumunan masyarakat dengan cara mengontrol jumlah pemohon yang masuk. Menerapkan sistem antrean di pintu masuk dan menerapkan jam pelayanan.(Rd/Kompas.Com)

Share Berita

Jakarta,DP News
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Keputusan Mendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman dari Covid-19 bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Dalam Kepmen tersebut, diatur sejumlah protokol untuk aktivitas pemerintahan dan kegiatan masyarakat selama penerapan era kenormalan baru atau new normal.
"Tidak selamanya masyarakat harus hidup dalam masa karantina," ujar Tito, dikutip dari lembaran Kepmen tersebut, Sabtu (30/5).
"Kebijakan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) yang diterapkan mampu menekan penularan Covid-19. Namun di sisi lain juga menyebabkan berbagai aspek kehidupan ikut terdampak," tuturnya.
Berdasarkan lembaran Kepmen, terdapat protokol terkait transportasi publik. Salah satu poinnya, mengatur operasional ojek online dan ojek konvensional agar tetap ditangguhkan. Bunyi aturannya, pengoperasian ojek konvensional/ ojek online harus tetap ditangguhkan untuk mencegah penyebaran virus melalui penggunaan helm bersama dan adanya kontak fisik langsung antara penumpang dan pengemudi.
Menurut Tito, pelonggaran PSBB bisa dilakukan, namun dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum pandemi virus corona. "Inilah yang disebut dengan masyarakat produktif dan aman Covid-19," ungkap Tito.(Rd/Kompass.com)

Share Berita

Foto: Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor saat mendengar keluhan warga Jalan  Waru dan Jalan Sengon kawasan Sekip  bersama Ketua DPD IPK Sumut Bastian Panggabean dan Sekjen IPK Sumut Nyak  beserta Lurah Sekip Medan Petisah Yudha Pratama. 
Medan,DP News
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan dari Dapil 1 Antonius Devolis Tumanggor merasa miris dan mengutuk keras masih adanya usaha pariwisata berupa hotel maupun penginapan yang dengan leluasa beroperasi tanpa mempedulikan dampak ditengah pandemi wabah Covid-19.
Selain itu, anggota dewan yang getol menyuarakan aspirasi masyarakat di Dapil 1 itu sangat menyayangkan lalainya pihak Dinas Pariwisata Medan dan Satpol PP yang tidak proaktif mengawasi usaha pariwisata yang tidak mentaati peraturan daerah apalagi menyangkut ketentuan protokol kesehatan ditengah pandemi Covid 19.
“Kita sangat menyayangkan pihak Dinas Pariwisata Medan yang terkesan tutup mata dengan beroperasinya hotel di sekitar Jalan Waru dan Jalan Sengon. Informasi dari warga sudah hampir 3 bulan hotel tersebut beroperasi,” ujar Antonius usai mendengar keluhan warga di sekitar Jalan Waru dan Jalan Sengon,Sabtu(30/5).
Antonius Tumanggor bersama  tokoh pemuda  ,Ketua DPD IPK Sumut Bastian Panggabean dan Sekjen DPD IPK Sumut Nyak dan Lurah Sekip Yudha Pratama mendengar keluhan warga yang sudah sangat terganggu dengan aktivitas Hotel “O” tersebut.
Para warga merasa gerah dengan lalu lalangnya tamu hotel hingga malam hari. Kawasan ini kan pemukiman penduduk, jadi tidak cocok dijadikan usaha hotel apalagi tempat parkir kenderaan tidak memungkinkan menampung kenderaan para tamu.
Lebih jauh lagi dikeluhkan warga adanya kekhawatiran kegiatan yang bisa merusak para generasi muda. Kondisi inilah membuat warga mengambil sikap Agar Hotel O tersebut ‘hengkang’ dari tempat tinggal mereka. Sebagai bentuk sikap warga masyarakat memajang spanduk besar yang berisikan penolakan hotel tersebut.
Dalam kaitan inilah, Antonius mendesak Polrestabes MS segera turun mengawasi kegiatan di hotel tersebut guna mengantisipasi kemungkinan munculnya aksi protes berkelanjutan dari warga sekitar.
“Dari segi penegakan Perda, kita desak Dinas Pariwisata dan Satpol PP turun ke lokasi mengambil tindakan tegas mengenai perizinan usaha hotelnya dan IMB hotel tersebut. Informasi di lapangan,IMB untuk RTT (rumah tempat tinggal) sehingga Satpol PP harus bertindak tegas.
Antonius berharap dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu segera turun ke lapangan meneliti perizinan usaha dan bangunan. Bila menyalahi peraturan daerah, ambil tindakan tegas,”kata Antonius.
Sebenarnya pihak kelurahan bersama anggota dewan sudah berupaya menjembatani keluhan masyarakat dengan pihak pengusaha namun tidak membuahkan hasil karena pimpinan hotel tidak berkenan hadir dan hanya mengutus perwakilannya. Kita sayangkan pimpinan hotel tidak berkenan datang padahal sudah kita upayakan pertemuan dengan warga sekitar,”tegas Antonius yang sangat respon dengan keluhan warga sekitar Jalan Waru dan Jalan Sengon tersebut.(Rd)

Share Berita

Jakarta,DP News
Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto memastikan operasional mal akan kembali dibuka pada bulan Juni. Dalam pembukaan mal kembali ini, Kemendag telah menyiapkan standar operasional (SOP) yang harus diterapkan di dalam mal.
"Tetap, bulan Juni ini pasti," ungkap Agus di kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (29/5).
Menurut Agus, dalam pembukaan mal ini juga bergantung pada ketentuan masing-masing pemerintah daerah (Pemda). Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemda yang akan membuka kembali mal-mal di wilayah masing-masing.
"Beberapa Pemda ini kita bersinergi. Ini kita komunikasikan terus. Mereka juga minta bagaimana protokol yang tepat, ini dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB. Ini sinergi, dan keluarnya nanti 1 pintu," jelas Agus.
Secara keseluruhan, pihaknya telah menyiapkan 5 fase pembukaan sektor perdagangan dengan menerapkan skema new normal yang dinamakan exit strategy COVID-19 oleh Kemendag, tak hanya di mal, tetapi juga toko swalayan, pasar tradisional, toko alat kesehatan (alkes), serta kawasan hiburan dan pariwisata.
"Aktivitas yang akan dibuka dalam new normal meliputi pasar rakyat, toko swalayan, restoran, toko obat, pusat perbelanjaan atau mal, dan restoran di rest area, dan di tempat hiburan serta pariwisata," terangnya.
Nantinya, untuk pembukaan mal pihaknya akan mengatur ketentuan yang menyesuaikan protokol kesehatan di dalam gedung seperti pembatasan jam operasional, jumlah pengunjung, dan sebagainya.
"Yang kemarin ini kan banyak pusat perbelanjaan yang tutup. Nah ini harus kita buka mulai minggu depan dengan protokol kesehatan," pungkasnya.(Rd/detik.com)

Share Berita

Medan,DP News
Sumatera Utara (Sumut) memasuki masa transisi, setelah status tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 berakhir 29 Mei 2020, sesuai SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/174/KPTS/2020. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pun mempersiapkan kemungkinan pelaksanaan skenario normal baru atau new normal yang bakal diterapkan pemerintah pusat.
New normal adalah tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Skenario ini untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional.
“Setelah ini saya tidak perlu mengeluarkan Surat Edaran lagi. Status tanggap darurat berakhir hari ini, selanjutnya kita masuk masa transisi, untuk menentukan apakah kita akan menerapkan New Normal, Disorder dan Survival. Prosesnya bisa seminggu, bisa juga dua minggu, selama itu kita akan menerima masukan dari berbagai pihak, tapi bukan berarti warga bisa dengan bebas keluyuran keluar rumah,” ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat memimpin rapat Petunjuk Strategis GTPP Covid 19 Pascastatus Tanggap Darurat dengan Forkopimda Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, Jumat (29/5).
Hadir di antaranya Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, Kasdam I/Bukit Barisan Brigjen TNI Didied Pramudito, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Amir Yanto, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb Meka Yudanto, Danlantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Abdul Rasyid, Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan Setyawan Hartono, Wagub Sumut Musa Rajekshah, Sekdaprov Sumut R Sabrina, Plt Walikota Medan Akhyar Nasution, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Bupati Simalungun JR Saragih dan Walikota Pematangsiantar Hefriansyah.
Khusus untuk pendidikan, Gubernur belum akan mengizinkan anak sekolah untuk kembali ke sekolah. Karena harus dipersiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.
“Saya belum izinkan untuk anak-anak kembali ke sekolah. Untuk mempersiapkan New Normal saya akan mempersiapkan beberapa langkah, seperti melakukan rapid test terhadap guru dan pegawai sekolah, melakukan sterilisasi secara periodik terhadap ruang kelas dan ruang guru, pengaturan jam belajar mengajar, pengaturan tempat duduk siswa, pembatasan jumlah siswa dalam satu kelas hingga dilakukan pembatasan kegiatan ekstrakurikuler,” kata Gubernur.
Menurut Edy Rahmayadi, New Normal yang nantinya akan diterapkan di Sumut harus juga disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing yang ada di Sumut. “Ketika pemerintah pusat mengatakan akan menerapkan New Normal, maka kita tidak boleh menolaknya, tapi untuk menerapkannya harus ada hal-hal yang kita perhatikan menyesuaikan dengan karakteristik di daerah masing masing. Jangan karena ingin cepat, disamakan semua langkah-langkah yang akan diterapkan,” ujar Edy.
Menyahuti keinginan Gubernur, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar optimis Sumut akan mampu menjalankan New Normal. “Dari pelaksanaan Takbiran dan Solat Id, saya sangat apresiasi rakyat Sumut yang patuh dan ini bukti bahwa rakyat Sumut masih mendengarkan ucapan kita. Secara pribadi saya ucapkan apresiasi kepada bupati dan walikota yang juga mengindahkan anjuran untuk tidak takbiran di jalanan. Untuk itu saya optimis New Normal bisa kita jalankan di Sumut,” ujarnya.
Menurut Kapolda, saat ini yang terpenting adalah melakukan edukasi ke masyarakat hal apa saja yang harus dilakukan saat menjalani New Normal. “Kita bentuk tim, bagaimana nanti New Normal bisa kita terapkan. Misalkan di sekolah tidak mungkin menambah ruangan, untuk itu kita perlu melakukan pengaturan jam belajarnya, kemudian saat keluar rumah harus wajib menggunakan masker, masyarakat harus lebih diedukasi,” tambahnya.
Mendukung keinginan Gubernur, Bupati Simalungun JR Saragih pun mengaku siap mendukung. “Berbicara perilaku New Normal ini harus kita hadapi, kalau masyarakat patuh, tertib dan disiplin maka tidak akan ada masalah dengan pola New Normal ini. Dengan kondisi seperti saat ini semoga prilaku masyarakat pun berubah,” ujarnya.(Rd)

Share Berita

Medan,DP News
Pemko Medan saat ini tengah mempersiapkan segala sesuatu  untuk menuju tatanan kehidupan baru yakni new normal.  Persiapan yang dilakukan itu meliputi infrastruktur, kultur serta kesiapan masyarakat dari berbagai aspek. Sebab, Pemko Medan sudah memiliki konsep dasar untuk melaksanakan new normal  tersebut.Persiapan ini dilakuklan dalam rangka mendukung Provinsi Sumatera Utara menuju new normal pasca berakhirnya kondisi tanggap darurat, Jumat (29/5). “Sebenarnya Pemko Medan sudah memiliki konsep dasar untuk melaksanakan new normal, konsepnya tengah dipersiapkan tim,” kata Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi.
Ungkapan ini disampaikan Akhyar usai menghadiri rapat pembahasan Kebijakan Strategis Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumut Pasca Tanggap Darurat di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan, Jumat (29/5).
Rapat yang dipimpin langsung Gubsu Edy Rahmayadi, turut dihadiri Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, unsur Forkompimda Sumut, Wagubsu Musa Rajekshah  serta sejumlah Wali Kota dan Bupati se-Sumut.
Sebagai langkah awal menuju new normal, Akhyar menerangkan, Pemko Medan akan merevisi Perwal No.11/2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 meski dilihat pasal per pasal  sinkron dengan new normal yang akan dijalani. 
Dikatakannya, revisi dilakukan akan merujuk Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) serta petunjuk dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).Dengan evaluasi yang dilakukan, jelas Akhyar, Perwal No.11/2020 akan sejalan pelaksanaan new normal.
“Dalam melakukan revisi Perwal No.11/2020,  kita akan merujuk kepada Keputusan Menkes dan  Kemendagri. Dengan demikian penegakan Perwal No.11/2020 akan tetap dilakukan sejalan pelaksanaan new normal,” terangnya.
Kemudian Akhyar memaparkan, karantina kesehatan  tetap dilaksanakan seiring dilakukan evaluasi. Diakui Akhyar, dua bulan ini terjadi peningkatan terhadap warga yang positif Covid-19 tetapi tidak sampai terjadi lompatan.
“Peningkatan terjadi 1 sampai 3 orang. Kita harus optimis  dan patuh memakai masker dan patuh mengikuti protokol kesehatan. Insya Allah di bulan Juni nanti akan terjadi penurunan,” paparnya.
Terkait itu, Akhyar pun mengajak seluruh rekan-rekan media agar terus mengajak dan mengedukasi masyarakat  agar selalu mengenakan masker di masa pandemi Covid-19 di mana pun berada. Sebab, Akhyar menilai, penggunaan masker mampu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan.
Diakui Akhyar, tingkat kesadaran masyarakat untuk memakai masker  semakin baik sehingga dia optimis penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat dapat diminimalisir. Di samping itu bagi warga yang positif Covid-19  diwajibkan menjalani karantina di rumah sakit, tidak diperbolehkan lagi menjalani isolasi mandiri di rumah.
“Kita tidak mau orang yang ada di rumah itu akan tertular Covid-19 karena ada anggota yang positi Covid-19 menjalani isolasi mandiri di rumah. Saat ini jumlah warga yang masuk kategori orang tanpa gejala (OTG) terus bertambah.
Hal ini terjadi akibat adanya hubungan kekerabatan dengan anggota keluarga  yang positif Covid-19. Jadi gitu ada anggota keluarga yang positif Covid 19, maka yang bersangkutan harus menjalani karantina di rumah sakit,” tegasnya.
Selain itu tambah Akhyar, Pemko Medan dalam upaya mendukung pelaksanaan new normal juga tengah mempersiapkan kelengkapan tentang pelayanan public yang low risk (beresiko rendah), middle risk (beresiko menengah)  hingga high risk (beresiko tinggi) Lalu, mempersiapkan serta menganalisis tentang kesiapan pelaksanaan pendidikan kepada para peserta didik.
“Kita belum bisa putuskan kapan anak sekolah akan mulai masuk sekolah kembali. Kita masih mengkaji dan menganalisis sesuai dengan kondisi menuju new normal,” ungkapnya.
Sebelumnya Gubsu Edy Rahmayadi dalam rapat, menyampaikan bahwa masa tanggap darurat di Sumut telah berakhir, Jumat (29/5).
Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, ada 16 yang belum terpapar Covid-19. Selanjutnya, Provisi Sumut akan memasuki new normal namun sebelum itu lebih dulu memasuki masa transisi yang akan berlangsung mulai 30 Mei-6 Juni mendatang.
Di masa transisi tersebut, jelas Gubsu, diperlukan intervensi dan upaya kongkrit  dari GTPP melalui sosialisasi, edukasi dan penyiapan masyarakat.Dalam rapat tersebut, Gubsu telah menyampaikan sejumlah pokok pikirin dan keinginan yang akan dilakukan untuk melaksanakan new normal.
Guna menghasilkan kebijakan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan new normal nantinya, Gubsu meminta kepada seluruh kabupaten/kota di Sumut untuk memberikan masukan sehingga menghasilkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan bersama-sama.
“Usai rapat ini, saya minta masing-masing kabupaten/kota harus menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan menyusul dilaksanakannya new normal. Saya berharap dalam tiga hari ini telah mendapatkan konsepnya. Saya tidak mau kebijakan yang akan dilakukan melalui top-down tetapi bottom-up. Jadi mari kita  bekerja dengan dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab terhadap masyarakat Sumut. Saya akan lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, jujur, berani, tulus dan ikhlas,” ujar Gubsu.(Hot/Rd)





Share Berita

Medan,DP News               
Menuju penerapan new normal life (kehidupan normal baru) di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI akan menggelar Lomba Inovasi Daerah Dalam Penyiapan Tatanan  Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 bagi seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas tentang kondisi new normal lewat audio visual.
Hal ini terungkap ketika Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Medan Purnama Dewi mengikuti rapat bersama Kemendagri RI melalui video conference di Command Center, Balai Kota Medan, Jumat (29/5). Adapun rapat dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI M Hudori.
Dikatakan Sekjen Kemendagri RI M Hudori, pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan sosial  dan ekonomi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Maka dari itu bilang Hudori, dibutuhkan kerjasama untuk menghadapi dan menangani permasalahan serius tersebut.
"Masalah Covid-19 belum dapat dipastikan kapan selesaina sehingga pusat dan daerah harus bangkit bersama secara paralel untuk menciptakan iklim kondusif. Selain itu, penanganan Covid-19 menjadi wahana pemerintah daerah (pemda) untuk berinovasi guna menekan angka penularan," kata Hudori.
Disamping itu, lanjut Hudori, latar belakang digelarnya lomba inovasi dalam bentuk video yang berdurasi 1,5 menit ini guna memacu berbagai pikiran dan kreatifitas pemda.
"Adapun ketentuan video yang dibuat yakni simulasi rill new normal life di tempat objek yang dibuat pada 7 sektor yang ditentukan yakni pasar tradisional, pasar modern, restoran, hotel, kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), tempat wisata dan teansportasi umum," jelasnya.
Lomba inovasi ini bilang Hudori diikuti seluruh pemda provinsi/kabupaten dan kota se-Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan lomba yang berlaku. "Kami menyarankan keterlibatan kepala daerah untuk memberikan arahan bahkan ikut langsung dalam video tersebut. Semoga dapat dibuat seinovatif dan sekreatif mungkin. Bagi pemda yang menang akan menerima reward (penghargaan) nantinya, pungkasnya.
Sementara itu,Akhyar diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Purnama Dewi mengaku akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sebelumnya, hasil rapat juga akan disampaikan kepada Plt Wali Kota.
"Insya Allah, kita akan persiapkan sehingga nantinya dapat membuat video yang inovatif. Kita tentu berharap upaya ini dapat memberikan informasi dan edukasi secara jelas kepada masyarakat tentang new normal life yang akan dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar tetap terjaga dari kemungkinan penularan Covid-19," ungkap Purnama.(hot/Rd)

Share Berita

Medan,DP News
Pemprov Sumut siapkan kemungkinan penerapan 'New Normal' di daerah ini. Hal tersebut dilakukan terkait skenario normal baru atau new normal untuk kembali menggerakkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang bakal diterapkan pemerintah pusat.
Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Jalan Jenderal Sudirman 41 Medan, Kamis (28/5).
Pola hidup baru atau new normal harus disiapkan di setiap aspek, mulai dari dunia usaha hingga tempat ibadah. “Covid-19 ini akan menjadi pandemi yang terus melekat di dunia ini. Maka kita harus membuat pola kehidupan baru, seperti apa kita berinteraksi serta semua pola kegiatan kita berubah sebelum ditemukannya vaksin ini,” kata Wagub.
Selain itu, sosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat masih perlu digalakkan, sehingga jika saatnya nanti new normal harus dijalankan, Sumut sudah siap. Untuk itu, Wagub mengajak pemegang kebijakan agar dapat bersama-sama mengawal dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal itu.
“Pastinya kita mohon bersama-sama ikut mengawal memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa virus ini belum selesai. Bagaimana pelaksanaannya nanti disosialisasikan, penerapan ini harus ada ketegasan dari kita,” kata Wagub.
Senada dengan Wagub, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumut Mardiaz Kusin Dwihananto mengatakan new normal harus dipersiapkan jauh hari. Meski begitu, menurutnya Sumut belum bisa melaksanakan new normal. Pasalnya, angka reproduksi dasar wabah (R0) di Sumut belum memenuhi syarat untuk diberlakukannya new normal.
Untuk pemberlakukan new normal, syaratnya R0 harus di bawah 1. Sementara Sumut masih berada di angka 1,4. “Walaupun ini belum dijalankan, kita harus persiapkan,” kata Wakapolda.
Senada dengan Wakapolda, Kabinda Sumut Ruruh Setyawibawa mengatakan berdasarkan hasil pengamatannya Sumut belumlah dapat menjalankan new normal. Lantaran tren penyebaran Covid-19 yang belum menurun hingga sekarang. Ruruh mengingatkan bahwa yang terpenting saat ini adalah menjalanlan protokol kesehatan.
“Kalau kita mengacu WHO, kita sama sekali belum, penerapan keadaan new normal belum dapat dilaksanakan,” kata Ruruh.
Kasdam I Bukit Barisan Didied Pramudito menyampaikan saat ini ada 4 provinsi di Indonesia yang siap melaksanakan new normal. Keempat daerah tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo, serta ada beberapa kabupaten/kota di Indonesia.
Kata Didied, seperti di daerah lain, TNI-POLRI akan berada di depan jika hal tersebut dijalankan. Pemerintah daerah menurutnya membantu bertugas mengimbau masyarakat tentang pendisiplinan protokol ksehatan.
“Protokol seperti jaga jarak, pakai masker, mengecek suhu tubuh, cuci tangan, membatasi jumlah kapasitas di sarana umum dan lain sebagainya yang harus menjadi perhatian,” kata Didied.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution menganjurkan agar Gugus Tugas menambah PCR untuk test swab di Sumut. Selain itu berdasarkan pemantauannya, ada beberapa rumah sakit di Sumut yang memiiki PCR namun mesti ditingkatkan, sehingga ke depan test swab bisa dilakukan lebih banyak lagi.
Harun juga mengharapkan sosialisasi protokol kesehatan lebih ditingkatkan. Menurutnya masih ada masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan.
“Pihak terkait agar lebih menyebarkan informasi, karena di lapangan masih terlihat masyarakat yang tidak mengenakan masker di luar rumah,” kata Harun.
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumut Mangasi Situmeang mengatakan bahwa new normal yang disampaikan presiden adalah untuk menyelamatkan ekonomi negara yang sedang menurun lantaran pandemi Covid-19.
“Sebetulnya yang disampaikan presiden dengan new normal adalah bahwa dalam menghadapi pandemi ini masih butuh waktu mendapatkan vaksin, sementara kehidupan masyarakat khususnya yang menyangkut ekonomi harus tetap berlangsung,” kata Mangasi.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina dan para pimpinan OPD Pemprov Sumut.(Rd/Humas Provsu)

Share Berita

Jakarta ,DP News
PT PLN (Persero) membuka layanan lapor stand meter secara mandiri dalam masa pandemi wabah Corona (COVID-19). Pelanggan bisa melakukan pelaporan mandiri pada tanggal 24-27 setiap bulannya.
Pelanggan diminta melakukan ini jika ingin meyakinkan bahwa tagihan listrik benar sesuai pemakaian. Jikapun tidak mengirimkan foto meteran, pihak PLN akan mulai melakukan pencatatan meter secara langsung lagi ke rumah pelanggan untuk tagihan rekening bulan Juni 2020.
Untuk melakukannya cukup mudah dan tak akan memakan banyak waktu. Pelanggan tinggal menghubungi nomor WhatsApp (WA) PLN yakni 08122123123. Mulailah obrolan dengan ketik 'Halo' dan '2' untuk melakukan baca meter mandiri.
"Setelah itu nanti akan ada informasi yang diberikan. Baca dulu informasi yang muncul," kata Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, I Made Suprateka kepada detikcom, Rabu (27/5).
Lalu pelanggan diminta masukkan ID pelanggan yang terdapat di mesin kWh untuk bisa melanjutkan proses baca meter mandiri. Setelah itu ketik angka stand kWh meter.
Jangan lupa kirimkan beserta foto kWh meternya. Di sini angka stand kWh harus jelas agar bisa dibaca dan dinyatakan valid oleh pihak PLN.
"Selesai deh. PLN nanti akan melakukan verifikasi data setelah itu semua dikirim," jelasnya.
Laporan stand kWh meter yang dinyatakan valid yakni angka stand kWh meter yang diketik dan dalam foto yang dikirim harus sama. Artinya, pastikan benar dalam pengetikan stand kWh meter tidak salah sebelum dikirim.
Setelah itu, pastikan tepat dalam pengambilan foto meter. Angka stand kWh di foto harus terlihat jelas agar pihak PLN dapat membaca dan baru bisa dinyatakan valid.(Rd/detik.com)

Share Berita

Jakarta,DP News
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan meskipun jadwal Tahun Ajaran Baru telah ditetapkan tanggal 13 Juli 2020, bukan berarti siswa diharuskan datang ke sekolah di tengah kekhawatiran pandemi Covid-19. 
Hal ini kembali ditegaskan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen) Hamid Muhammad melalui rilis resmi (29/5).
Hamid menyampaikan mengingat saat ini tengah terjadi pandemi COVID-19, tahun ajaran baru tidak sama dengan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah. "Secara garis besar tanggal 13 Juli itu semuanya (tahun ajaran baru). Tanggal dimulainya ajaran baru, itu berbeda dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Ini kadang-kadang rancu. Tahun ajaran baru jadi (dianggap) membuka sekolah. Tanggal 13 Juli, itu dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021," jelas Hamid.
Metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh yang dibagi kedalam dua pendekatan yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). "PJJ ada yang daring, ada yang semi daring, dan ada yang luring," kata Hamid.
Alasan tidak dimundurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) menegaskan tahun ajaran baru 2020/2021 akan tetap dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Hal itu disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad menepis adanya permintaan pengunduran tahun ajaran baru 2020/2021 ke bulan Januari 2021. "Kenapa Juli?
Memang kalender pendidikan kita dimulai minggu ketiga bulan Juli dan berakhir Juni. Itu setiap tahun begitu," kata Hamid dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (28/5). Hamid mengatakan keputusan tak memundurkan tahun ajaran baru 2020/2021 ditandai dengan adanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) 2020. Menurutnya, ada beberapa hal yang mesti disinkronisasi bila memundurkan tahun ajaran baru 2020/2021.
“Kelulusan SMA SMP sudah diumumkan. Artinya sudah lulus, kalau diperpanjang, ini mau dikemanakan (lulusannya). di perguruan tinggi sudah melakukan seleksi seperti SNMPTN, ada juga SBMPTN, ini harus sinkron," kata Hamid.
Hamid menambahkan, fleksibilitas jadwal tahun ajaran baru diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadwal dimulainya bisa lebih cepat atau lambat dari tanggal 13 Juli 2020 tergantung setiap provinsi. Belajar daring dan luring   Untuk media pembelajaran jarak jauh daring, Kemendikbud merekomendasikan 23 laman yang bisa digunakan peserta didik sebagai sumber belajar. 
Kemudian, untuk metode pembelajaran jarak jauh secara luring, warga satuan pendidikan khususnya peserta didik dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan Kemendikbud antara lain melalui TVRI, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak serta alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.
"Ketika tahun ajaran baru sebagian besar sekolah menggunakan PJJ maka ini yang akan diperkuat. Kami akan support melalui Rumah Belajar, TV Edukasi, kerja sama dengan TVRI akan diperpanjang, kemudian penyediaan kuota murah oleh para penyedia telekomunikasi," pungkas Hamid Muhammad. Baca juga: FSGI: Perpanjang Pembelajaran Jarak Jauh, tetapi Jangan Geser Tahun Ajaran Baru Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi, Chatarina Mulia Girsang menambahkan pelaksanaan belajar dari rumah (BDR), termasuk di tahun ajaran baru nanti adalah untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik. BDR jelas Chatarina juga memastikan siswa mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orangtua.
“Pilihannya saat ini yang utama adalah memutus mata rantai Covid-19 dengan kondisi yang ada semaksimal mungkin, dengan tetap berupaya memenuhi layanan pendidikan," ujarnya. Chatarina menambahkan, "prinsipnya keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala sekolah, dan seluruh warga satuan pendidikan adalah menjadi pertimbangan yang utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah.”(Rd/Kompas.com)

Share Berita

Medan,DP News               
Mendekatkan diri dengan warga dilakukan dengan berbagi cara.Bagi Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi jenguk langsung penderita penyakit khusus merupakan langkah yang manusiawi.Terbukti dalam seminggu ini,Akhyar sudah mengunjungi dua orang warga yakni Yuda Ramadani (5) di rumahnya di Jalan Marelan, Pasar 4, Gang Buntu,Medan Marelan, Sabtu lalu  dan kemudian,Kamis(28/5) bersilaturahmi di Hari Raya Idul Fitri ke rumah Nursima(63) di kediamannya yang berada di Jalan Bromo Gang Satya lingkungan 12 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai,
Yuda mengalami kelainan fisik sejak lahir sehingga mengakibatkan kondisi tubuhnya menjadi tidak normal bahkan tidak bisa berjalan layaknya anak seusianya. 
Kemudian mengunjungi salah satu warga yang bernama Nursima (63) di kediamannya yang berada di Jalan Bromo Gang Satya lingkungan 12 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.Kunjungan ini dilakukan sebab Akhyar mendengar kabar bahwasannya Nursima terpeleset di kamar mandi yang berada di salah satu rumah sakit sekitar 2 tahun lalu.
Kehadiran Akhyar bersama Camat Medan Denai Ali Sipahutar untuk melihat kondisi Nursima. Akibat terjatuh di kamar mandi, Nursima yang awalnya bisa berjalan normal jadi kesulitan untuk berjalan dengan normal. Apalagi dengan usia yang sudah cukup rentan tersebut membuat Nursima hanya bisa berbaring saja. Awalnya, kedatangan Nursima ke rumah sakit tersebut untuk melakukan pengecekan tensi untuk mengetahui penyebab kepala Nursima yang tengah pusing saat itu.
Dengan penuh rasa prihatin Akhyar melihat kondisi Nursima yang saat ini sulit bergerak dan hanya bisa berbaring. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, akibat terhalang biaya, Nursima juga tidak pernah di bawa ke rumah sakit lagi hingga saat ini.
Kedatangan Akhyar ke rumah Nursima untuk memberikan dukungan dan semangat baik kepada Nursima maupun keluarga agar kuat menjalankan cobaan tersebut, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan cobaan diluar dari kemampuan manusia itu sendiri.
"Alhamdulillah, kehadiran kami disambut bahagia Nursima dan keluarga. Kehadiran kita juga untuk memberi semangat sekaligus menjadi wujud kasih sayang dan kepedulian kepada sesama apalagi masih dalam suasana Idul Fitri saat ini yang merupakan bulan yang baik untuk membantu sesama," kata Akhyar.
Sementara itu, Camat Medan Denai Ali Sipahutar mengatakan bahwa kedatangan Pak Plt Wali Kota Medan untuk memberikan dukungan dan motivasi sekaligus mendoakan ibu Nursima agar segera pulih dan dapat seperti sedia kala.
"Ini sebagai bentuk perhatian pak Plt Wali Kota Medan dan Pemko Medan kepada warganya yang tengah mengalami kesulitan. Selain bentuk perhatian, Pemko Medan melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan juga telah memberikan bantuan pangan untuk lansia selama 40 hari kepada ibu Nursima," katanya.
Selain itu, Ali juga mengungkapkan bahwa ibu Nursima selama ini sudah mempunyai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan sudah mendapat penanganan dari Puskesmas Kelurahan Binjai.
"PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah," jelasnya.(hot/Rd)

Share Berita

Jakarta ,DP News
Maskapai pelat merah Garuda Indonesia mengimbau agar para penumpang pesawat perjalanan khusus bukan mudik untuk menyiapkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) ke DKI Jakarta bagi para penumpang yang mau terbang ke Bandara Soekarno Hatta.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan sesuai dengan Pergub DKI Jakarta no 47 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran virus Corona (COVID-19).
"Sejalan dengan pemberlakuan ketentuan izin keluar dan masuk wilayah DKI Jakarta yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, kami mengimbau kepada calon penumpang yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta untuk dapat memastikan berkas dan dokumen penunjang sudah terpenuhi," ujar Irfan dalam keterangannya, dikutip detikcom Kamis (28/5).
Irfan mengatakan pihaknya pun sudah melakukan kerja sama dengan semua stakeholder pelayanan kebandarudaraan dan penerbangan dalam mengawasi pemenuhan SIKM bagi para penumpang.
"Atas pemberlakuan kebijakan tersebut kami juga telah melakukan koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder pelayanan kebandarudaraan dan penerbangan untuk memastikan kesiapan operasional di lapangan", jelas Irfan.
Sebagai informasi, untuk ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi guna memperoleh Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Provinsi DKI Jakarta dapat diakses dan dibuat pada laman resmi corona.jakarta.go.id.Irfan juga mengingatkan pihaknya hanya menerima penumpang sesuai dengan ketentuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
"Sebagai salah satu persyaratan utama, calon penumpang diwajibkan untuk dapat menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 baik melalui hasil rapid test atau hasil polymerase chain reaction (PCR) test," ujar Irfan.(Rd/detik.com)

Share Berita

Jakarta,DP News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mengidentifikasi destinasi wisata yang wilayahnya memiliki angka potensi penularan virus Corona (COVID-19) di bawah 1. Nantinya dengan berbagai persiapan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, destinasi wisata bisa dibuka secara bertahap.
"Saya kira perlu fokus terlebih dahulu untuk mendorong pariwisata domestik, wisatawan domestik dan untuk itu saya minta diidentifikasi daerah-daerah yang wisata, daerah-daerah tujuan destinasi wisata yang memiliki R0 di bawah 1, Rt-nya di bawah 1 sehingga betul-betul secara bertahap kita bisa membuka sektor pariwisata," ujar Jokowi dalam rapat terbatas 'Tatanan Normal Baru di Sektor Pariwisata yang Produktif dan Aman COVID-19' yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/5).
Jokowi juga meminta adanya strategi khusus promosi pariwisata di masa new normal. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama juga diminta menyiapkan program promosi pariwisata dalam negeri yang aman dari ancaman virus Corona.
"Tapi sekali lagi, dengan pengendalian protokol yang ketat. Saya minta Menteri Pariwisata menyiapkan program promosi pariwisata dalam negeri yang aman COVID-19, termasuk menggencarkan produk-produk lokal dengan atraksi pariwisata," kata Jokowi.
Namun Jokowi menekankan, perlunya pengecekan kondisi di lapangan sebelum membuka kembali destinasi wisata. Jangan sampai destinasi wisata dibuka tergesa-gesa.
"Mengenai waktunya kapan, ini betul-betul tolong tidak usah tergesa-gesa, tetapi tahapan-tahapannya yang tadi saya sampaikan dilalui dan dikontrol dengan baik," ucap Jokowi.(Rd/detik.com)

Share Berita

Jakarta,DP News
Polemik soal gaji 13 PNS 2020 kapan cair menjadi pembicaraan masyarakat umum. Gaji 13, sama seperti pemasukan rutin lainnya, menjadi harapan untuk menyambung hidup.
Pencairan gaji 13 PNS biasanya berlangsung rutin seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun pandemi virus corona bisa jadi menyebabkan perubahan terkait gaji 13 PNS 2020 kapan cair.
Berikut beberapa info seputar gaji 13 PNS 2020:
1. Gaji 13 PNS 2020 kapan cair
Dikutip dari detikcom, staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, gaji ke-13 akan diputuskan pada Oktober mendatang. Setelah itu baru akan dilakukan pencairan dan dibagikan pada PNS.
"Oktober akan diputuskan, lalu pencairan setelah itu. Realisasi 2020, kemungkinan di November atau Desember, mohon nanti ditunggu," kata Yustinus.
2. Besaran gaji 13 PNS
Gaji 13 PNS diberikan dengan dasar Peraturan Pemerintah nomor 19, 20, 21, dan 22 tahun 2016. Besaran gaji 13 PNS sama dengan yang biasa diterima per bulan selama satu tahun. Jumlah tersebut sudah termasuk gaji pokok dan aneka tunjangan yang diterima PNS.
3. Waktu pemberian gaji 13 PNS
Pemberian gaji 13 bertujuan membantu PNS menghadapi tahun ajaran baru di sekolah. Dengan uang tersebut, PNS bisa membeli berbagai jenis kebutuhan sekolah untuk anak atau keluarganya. Berdasarkan tujuan tersebut, waktu pemberian gaji 13 PNS biasanya berlangsung pada bulan Juli (Rd/detik.com)

Share Berita

Medan,DP News
Bersilaturhami di Hari Raya Idul Fitri 1441 H tetap terjalin ditengah pandemi Covid-19 walau dengan penuh keterbatasan.Kesempatan di Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah /2020 M,Wakil Ketua Fraksi NasDem  DPRD Medan  Antonius Devolis Tumanggor,S.Sos bersama anggota keluarga Nurmaya Marbun,MM.,MPd, Catrin Tumanggor,H Sinurat,S.Pd dan H Boru Simbolon,S.Pd datang bersilahturahmi (Halal bi Halal) ke kediaman  Syekh KtasanH Ali Akbar Marbun, Pendiri sekaligus Pengasuh Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar.Rabu (27/5).
Suasana di hari Raya Idul Fitri ini pun semakin terlihat akrab meski ditengah pandemi COVID-19, pihak keluarga dari Syekh Ali Akbar Marbun  begitu senang dan bahagia didatangi oleh keluarga dan keponakannya yang saat ini telah duduk menjadi wakil rakyat di Kota Medan.
Antonius menceritakan, hubungan dirinya dengan Syekh Ali Akbar Marbun adalah berasal dari Nurmaya Marbun,MM.,M.Pd. “Suami dari Nurmaya Marbun sendiri adalah adik kandung dari Ayah saya, dan Nurmaya Marbun tersebut adalah juga adik kandung dari Tulang (Paman) Ali Akbar Marbun, Pendiri Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar Medan-Sumatera Utara,” ujar politisi dari Partai NasDem Kota Medan ini.
Menurut Antonius, hubungan keluarga ini sudah lama dia ketahui, namun akibat kesibukan dan aktifitas selama ini, membuat mereka jarang dapat untuk berkunjung ke kediaman Syekh Ali Akbar Marbun. meskipun tetap melakukan komunikasi melalui media telephon dan melalui aplikasi WhatsApp, dari android.
“Kalau dikatakan senang, ya, saya sangat senang bisa bertemu dan bersilahturahmi kepada Tulang saya yang diketahui banyak orang adalah sosok ulama yang sangat nasionalis dan suka memberi masukan dan pendapat bagi banyak orang,”tutur wakil rakyat dari Dapil Satu Kota Medan ini.
Dalam pertemuan tersebut, sambung Antonius, mereka hanya berbicara mengenai kabar keluarga masing-masing, dan juga mengenai wabah virus COVID-19 yang telah membuat banyak usaha perekonomian di kota Medan merosot, termasuk juga diliburkannya banyak kantor dan sekolah.
”Banyaklah yang kami ceritakan di tempat Tulang Marbun tadi. Sempat saya dengar tadi, Tulang Marbun berharap pandemi virus COVID-19 di Kota Medan secepatnya hilang dari negeri Indonesia dan Dunia. Ia juga berpesan agar warga Kota Medan tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan anjuran protokoler kesehatan,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan ini.
Dalam hal penyaluran bantuan sembako Tahap 2 yang akan diberikan oleh pemko Medan, agar warga menyerahkan data keluarga masing-masing ke kantor kelurahan setempat atau melalui Kepala lingkungan.
” Bantuan Sembako dari Pemko Medan untuk tahap 2 memang sudah turun namun masing bertahap di 4 kecamatan dulu, nanti selanjutnya akan ke kecamatan lainnya. Bagi warga yang belum ada merasa di data oleh kepling untuk bantuan sembako dari Pemko, agar segera menyerahkan foto kopi KK ke pihak kelurahan setempat. Namun nanti jika bantuan sudah terealisasi, namun ada warga yang belum mendapat, maka silahkan datang dan mengadu ke kantor DPRD Kota Medan,” pungkas Anggota komisi 4 DPRD kota Medan ini.(Rd)

Share Berita

Medan,DP News
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengkaji kemungkinan perpanjangan masa Tanggap Darurat Covid-19 yang akan berakhir 29 Mei 2020. Begitu juga dengan masa belajar mandiri dari rumah untuk siswa setingkat SMA/SMK yang berakhir di tanggal yang sama akan dikaji perpanjangannya.
Hal itu diungkapkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi usai Salat Zuhur di Masjid Gubsu, Rumah Dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (27/5). “Saat ini sedang dilakukan pengkajian, sehingga kita mengetahui apa yang akan kita lakukan, apakah melanjutkan atau tidak. Tapi salah satu alternatifnya, kita akan lanjutkan hingga 7 Juni 2020. Selama vaksin ini belum ditemukan, kita akan menghadapi persoalan terus dengan corona,” ujar Gubernur menjawab wartawan.
Perihal anjuran pemerintah pusat tentang program New Normal, Gubernur mengatakan akan mengikutinya. “Kita akan ikuti, tapi sebelumnya kita akan pelajari terlebih dahulu apakah itu akan cocok bila diterapkan di Sumut,” tambahnya.
Ditanya tentang mal, plaza dan pusat perbelanjaan sudah ada yang buka di Kota Medan, menurut Gubernur, seharusnya belum boleh buka. “Nanti saya telepon (pemerintah) Kota Medan. Itukan wewenangnya Kota Medan,” sebut Edy Rahmayadi.
Sebelumnya, pada rapat yang dipimpin Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, yang dihadiri Wagub Musa Rajekshah, Sekdaprov R Sabrina dan para pimpinan OPD Pemprov Sumut, Plt Kepala Dinas Pendidikkan Sumut Arsyad Lubis mengatakan penerimaan siswa baru untuk tahun ini akan dilakukan dengan sistem online.
“Untuk jalur siswa prestasi sudah dibuka pendaftaran siswa untuk tahun ajaran baru semalam (Selasa, 26/05). Hingga pagi ini sudah mendaftar 2.055 siswa di 13 kabupaten/kota se-Sumut. Jadi tidak perlu datang ke sekolah. Cukup daftar dari rumah secara online lewat aplikasi PPDB pada android,” ujarnya.
Arsyad juga menjelaskan bahwa pendaftaran siswa baru dilakukan melalui empat jalur. Jalur pertama berdasarkan zonasi dengan kuota 50% dari daya tampung sekolah. Kedua, jalur afirmasi (latar belakang kurang mampu) kuota paling sedikit 15%. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau anak guru setempat dengan kuota 5%. Dan yang keempat adalah jalur prestasi,” tambahnya. .(Rd/Humas Provsu)

Share Berita




Medan,DP News
Tuan Rondahaim Saragih diusulkan menjadi Pahlawan Nasional. Raja ke-14 dari Kerajaan Raya (Simalungun) ini dinilai telah berperan dalam memimpin dan melakukan perjuangan mempertahankan wilayah Indonesia dari penjajahan Belanda.
Usulan tersebut disepakati dalam Rapat Pembahasan Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Tuan Rondahaim Saragih di Ruang Rapat Kaharuddin Nasution lt 8, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (27/5).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) yang juga Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Sumut R Sabrina dihadiri oleh antara lain Kepala Dinas Sosial Sumut Rajali, Sejarawan USU Suprayitno, Sejarawan UNIMED Ichwan Azhari, perwakilan dari Dewan Harian Daerah (DHD) 45, LVRI, Polda, Kodam 1/BB dan tim pengusul dari FIB USU Medan.
“Pada prinsipnya tentu kita semua setuju Tuan Rondahaim Saragih diusulkan menjadi salah satu pahlawan nasional dari Sumut. Bahkan bila perlu lebih banyak lagi tokoh yang kita usulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, karena hal ini akan menjadi kebanggaan bagi kita semua,” ujar Sabrina.
Namun menurut Sabrina, usulan tersebut harus dibuat dengan sebaik mungkin, sehingga benar-benar dapat memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Apalagi mengingat ini merupakan usulan yang ketiga kalinya, harus dipersiapkan secara matang.
“Ini merupakan kesempatan terakhir, karena itu saya minta tim pengusul untuk menyempurnakan lagi usulan ini. Berbagai saran dan masukan dalam rapat ini harus diakomodir dalam usulan nantinya, terutama tentang syarat dan kriteria, harus dipastikan sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan,” ujar Sabrina.
Hal senada juga disampaikan Sejarawan USU Suprayitno. Menurutnya masih banyak yang harus disempurnakan dalam usulan yang akan disampaikan ke Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), antara lain tentang bukti-bukti sejarah berupa arsip-arsip yang mendukung.
“Saya bangga dengan sosok Tuan Rondahaim Saragih. Namun tim pengusul harus bekerja lebih ekstra lagi untuk mengumpulkan bukti-bukti sejarah dan arsip yang mendukung, agar usulan kali ini dapat disetujui oleh TP2GP dan Tuan Rondahaim Saragih dapat ditetapkan menjadi salah satu Pahlawan Nasional asal Sumut,” ujar Suprayitno yang juga Anggota TP2GD Sumut.
Sejarawan UNIMED Ichwan Azhari sebagai Anggota TP2GD Sumut juga mengharapkan hal yang sama. Selain segera memperbaiki usulan, tim pengusul juga diharapkan mempersiapkan diri menerima kedatangan TP2GP ke Sumut.
“Tim harus dapat menjelaskan dan menjawab berbagai hal yang menjadi pertanyaan tim dari Jakarta serta menyiapkan berbagai bukti pendukung, sehingga mereka yakin dan Tuan Rondahaim Saragih dapat segera ditetapkan menjadi pahlawan nasional,” harap Ichwan.
Sementara itu, Anggota Tim Pengusul FIB USU Medan Hisarma Saragih menyampaikan akan segera memperbaiki usulan yang akan disampaikan ke TP2GP. “Secepatnya akan kami lengkapi lagi usulan ini, sesuai dengan saran dan masukan yang disampaikan dalam rapat ini,” katanya.
Sebelumnya dalam paparannya, Hisarma menyampaikan, Tuan Rondahaim Saragih Garingging atau Tuan Rondahaim merupakan sosok pejuang asal Kerajaan Raya, Simalungun, Sumatera Utara (dahulu Pantai Timur Sumatera). Masa perjuangannya terentang dari 1880 hingga 1891. Awal keterlibatannya dalam perang melawan kolonialisme Belanda, adalah ketika mengetahui pemerintah Belanda membuka perkebunan secara sepihak di wilayah yang dihuni orang Simalungun. Berbagai tindak kejahatan seperti pemerkosaan, perampokan dan penyiksaan diperoleh orang Simalungun.
Sepanjang tahun 1874 hingga 1878, Tuan Rondahaim sudah mulai mendengar kabar ini. Tuan Rondahaim telah mengetahui bahwa pasukan Belanda terdiri dari pasukan yang kuat dengan dukungan persenjataan modern. Untuk itu, terlebih dahulu, ia siapkan pasukannya untuk digembleng dalam pelatihan-pelatihan militer guna mempersiapkan diri menyongsong pertempuran.
“Ia mendatangkan guru-guru perang dari Tanah Gayo, Alasa dan Aceh ke Raya untuk mendidik pasukannya. Beberapa tokoh pejuang rakyat lain, seperti Tengku Muhammad dari Aceh dan Si Singamangaraja ke-XII dari Bakkara didatangkan ke Dalig Raya untuk membahas strategi perang semesta menghadapi Belanda. Ia juga membangun komunikasi dengan Kesultanan Lima Laras (Batubara) untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan,” papar Hisarma.
Tuan Rondahaim pun memimpin pasukan Panei, Siantar, Silou dan Padang melawan Belanda yang hendak menguasai wilayahnya. Membangun jejaring dengan Kerajaan Padang, Asahan, Batubara, Bajalinggei untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda yang telah menguasai pesisir Sumatera Timur.
“Ketatnya pertahanan yang digalang Tuan Rondahaim serta tangguhnya pasukan Raya, membuat Belanda memutuskan untuk mengundurkan diri dari usaha menundukkan raja-raja Simalungun. Tuan Rondahaim pun berhasil mengamankan wilayahnya sampai dengan akhir hayatnya. Pada tahun 1891, ia tutup usia dan dimakamkan di Raya,” jelasnya.
Melihat perjuangan Tuan Rondahaim yang mempunyai skala yang luas serta kesungguhan membela bangsanya, sepertinya patut dikenang dan diberi suatu apresiasi yang tinggi oleh pemerintah dan masyarakat negeri ini. “Gelar pahlawan nasional dari Pemerintah Republik Indonesia adalah sepantasnya bagi sosok yang memiliki jasa besar bagi masyarakatnya,” ucap Hisarma.(Rd/Humas Provsu)

Share Berita

Medan,DP News           
Kota Medan siap melaksanakan kondisi new normal. Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri, guna  Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menyampaikan hal itu ketika menerima kunjungan kerja Tim Pansus Covid-19 DPRD Sumut di Posko Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan, Gedung Serbaguna Dharma Wanita, Jalan Rotan, Medan Petisah, Rabu (27/5). Didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemko Medan, Akhyar menerima kunjungan rombongan Tim Pansus yang diketuai Akbar Himawan Buchari.
"Kita tengah siapkan aturan yang menjadi rujukan dari KMK termasuk di kantor pelayanan publik pemerintahan, dunia pendidikan dan dunia usaha dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang selama ini sudah kita lakukan. Apalagi, kondisi new normal, dinilai sejalan dengan isi Perwal No.11/2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang telah diterapkan di Kota Medan. Intinya, wajib masker, guna mencegah diri dan orang lain dari penularan Covid-19," kata Akhyar.
Selain new normal, Akhyar dalam pertemuan dengan anggota DPRD Sumut itu juga memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemko Medan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Oleh sebab itu, Akhyar juga minta dukungan dari semua pihak terutama masyarakat agar virus yang pertama kali menjangkit kota Wuhan,China tersebut dapat segera berakhir.
"Salah satu upaya yang kita lakukan adalah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) No.11/2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Medan. Hal utama yang tertuang yakni mewajibkan semua warga yang berada di wilayah Kota Medan wajib menggunakan masker. Jika tidak, ada sanksi administratif yang akan dikenakan berupa penahanan kartu tanda penduduk (KTP)," bilangnya.
Disamping itu, ungkap Akhyar, Pemko Medan juga telah merefocusing anggaran yang akan digunakan untuk menanggulangi dampak Covid-19 salah satunya pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. "Di tahap pertama kita membagikan Bansos berupa 5 kg beras. Untuk tahap kedua masyarakat menerima beras 20kg dan gula pasir 2 kg sesuai data yang dilakukan kepling setempat. Selain itu, nama-nama masyarakat penerima bansos juga ditempel di kantor kelurahan guna transparasi data," ungkapnya.
Kembali, Akhyar mengingatkan warga untuk tetap patuh dan senantiasa mengikuti protokol kesehatan dimanapun berada. "Memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah tugas dan tanggungjawab kita semua. Ingat, gunakan makser dimanapun kita berada. Mari saling menjaga dan menyelamatkan agar virus ini dapat segera berakhir," pesannya.
Sementara itu, Ketua Tim Pansus yang juga anggota DPRD Sumut Akbar Himawan Buchari menyampaikan apresiasi atas langkah dan upaya Pemko Medan dalam menangani Covid-19. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa tujuannya hadir bersama sejumlah anggota Pansus untuk mendiskusikan dan memberikan masukan kepada Pemko Medan agar percepatan penanganan Covid-19 berjalan lebih efektif.
"Sejauh ini kita melihat upaya dan kerja keras yang dilakukan Pemko Medan. Kami juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah yang dilakukan. Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa kebijakan dan aturan yang diberlakukan terkoordinasi dan berjalan dengan baik. Artinya, semua harus berjalan sejalan dan tersinkronisasi agar Covid-19 dapat segera teratasi," ungkap Akbar.(hot/Rd)

Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.