Suatu daerah dapat melakukan aktivitas sosial ekonomi di era kenormalan baru ( new normal), jika kasus positif Covid-19 turun 50 persen selama dua pekan berturut-turut. Hal tersebut merupakan salah satu poin dari gambaran epidemiologi dari indikator kesehatan masyarakat untuk menentukan kondisi daerah dari Covid-19.
"Indikator epidemiologi, kita harus lihat penurunan jumlah kasus positif selama dua minggu sejak puncak terakhir," ujar Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers BNPB, Selasa (26/).
"Setiap daerah pasti gambarannya beda, (kondisi) bagus apabila selama dua minggu sejak puncak terakhir penurunannya 50 persen," lanjut dia.
Jika penurunannya tidak mencapai 50 persen selama dua pekan, maka keadaan daerah itu belum bisa dianggap baik. Untuk itu masyarakat harus melakukan protokol kesehatan secara kolektif. Jika hal tersebut dilakukan, kata dia, maka sudah dipastikan jumlah kasus Covid-19 akan turun dengan sendirinya.
"Jumlah positif yang dirawat di rumah sakit juga harus turun. Kalau itu turun, kenaikan jumlah kasus turun, maka otomatis bisa dikatakan bahwa daerah itu indikator epidemiologinya bagus," kata dia.
Selain penurunan kasus positif, jumlah pasien dalam pemantauan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) juga harus turun selama dua pekan sejak puncak terakhir. Oleh karena itu, prestasi penurunan kasus baik positif, PDP, ataupun ODP harus dimiliki setiap daerah, bukan justru prestasi naik-turunnya kasus.
Dikutip dari Kompas.Com, Wiku mengatakan, ketika kasus dilihat per hari, maka jumlahnya fluktuatif. Namun, jika dilihat per pekan, maka dapat terlihat penurunan, kenaikan, atau datarnya kasus Covid-19. Selain itu, jumlah pasien yang sembuh dan jumlah selesai pemantauan untuk ODP dan PDP juga harus meningkat. Sementara jumlah pasien meninggal dari kasus positif juga harus menurun walaupun tidak ada target angka penurunannya. Adapun perhitungan indikator kesehatan masyarakat, kata Wiku merupakan rekomendasi WHO kepada setiap negara untuk menentukan keadaan suatu daerah di negaranya.
Terutama untuk menentukan apakah daerah tersebut siap melakukan kegiatan sosial ekonomi berikutnya pasca social distancing atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan di Indonesia. "Indikator kesehatan masyarakat ini berlaku untuk semua daerah, tapi gambaran setiap daerah beda-beda," kata dia.(Rd/Kompas.com)
