Ketua Komisi III, DPRD Samosir,Jonner Simbolon sesalkan lambannya penyaluran bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kepada masyarakat Samosir yang terdampak Covid-19 .Bila dibiarkan berlama-lama dikhawatirkan menimbulkan banyak pertanyaan ditengah masyarakat sehingga Pemkab Samosir harus segera mendistribusikan bantuan JPS Propsu tersebut.
Bantuan JPS Pemprov Sumut per kabupaten/kota berupa bahan pokok senilai Rp 225 ribu per kepala keluarga (KK).Sementara itu,bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk 1.321.426 Kepala Keluarga (KK) terdampak COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara, sudah disalurkan Pemprov Sumut ke kabupaten/kota.
Setiap KK penerima, mendapatkan bantuan bahan pokok berupa beras, gula, minyak makan dan mi instan senilai Rp 225 ribu.Perlu kita ketahui bersama, bahwa anggaran itu bersumber dari refocusing anggaran penanganan covid-19 Sumut tahap I sebesar Rp 502,1 miliar,tegas Jonner .
Dijelaskan, ada sejumlah 1.321.426 KK di Sumatera Utara penerima itu ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sudah disepakati kepala daerah masing - masing kabupaten/kota.
Dari total 1.321.426 masyarakat terdampak covid-19 penerima bantuan JPS bahan pokok itu di Sumut, dan Kabupaten Samosir Mendapat sejumlah 19.172 KK atau sekitar Rp 4.313.700.000.
Jonner Simbolon mengungkapkan kekesalannya menyusul belum tersalurkannya bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat terdampak covid-19.Dari 19.172 ribu paket sembako yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,sampai saat ini belum tersalurkan ke masyarakat,ujarnya,Sabtu(20/6).
Jonner Simbolon yang sudah berpengalaman di lembaga legislatif dimana pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Samosir mengkritisi langkah Pemerintah Kabupaten Samosir yang dinilainya lamban dan terkesan tidak siap dalam hal penyaluran bantuan tersebut, Hal itu dapat dilihat dari belum maksimalnya rencana pendistribusian sembako dan sosialisasi ke masyarakat hingga sampai hari ini bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu belum kunjung tersalurkan,ujar Jonner Simbolon.
"Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan. Oleh sebab itu keterbukaan itu sangat diperlukan sekali, mari kita transparan" tegas Jonner.
Menurut politisi Partai Nasdem ini, pandemi Covid-19 bukan masalah yang ringan makanya jangan lambat dalam melakukan tindakan nyata.
Jonner junga mengatakan, saat kunjungan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan IX di Gedung DPRD Kabupaten Samosir, Selasa (9/6) lalu itu menjelaskan, Bantuan JPS Pemprov Sumut Anggaran bersumber dari refocusing anggaran penanganan Covid-19 Sumut tahap I. Tahap II akan segera direalisasikan, dan jika kabupaten/kota tidak mampu mengakomodir dengan baik, ini akan mempengaruhi pencairan tahap kedua.
Binner Leo Simbolon,(52),warga Dusun I Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan, juga menyesalkan lambatnya penyaluran bantuan yang sumber dananya dari provinsi tersebut. Dia menyayangkan sikap Pemkab Samosir yang tidak cepat membagikan segala Bantuan yang datang ke Samosir, apalagi di saat pandemi seperti sekarang, banyak warga yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.
Jangan tunggu pandemi ini berakhir, tolonglah bantuan itu disalurkan agar tepat waktu dan tepat guna ,pintanya.
Sementara itu,di tempat terpisah,Minggu(21/6) masyarakat Kecamatan Nainggolan Hisar Wahab Sinaga, salah seorang warga di Lingkungan I Kelurahan Sirumahombar,mengatakan belum ada tersalurkan JPS bantuan dari provinsi itu,apalagi peruntukannya kepada warga yang berdampak covid -19.Memang saya sudah ada mendengar issue itu tiga minggu, namun sampai sekarang belum ada realisasinya dari pemerintah kabupaten.Sinaga berharap agar Pemkab Samosir mendata yang akurat dan agar tidak ada kesenjangan nantinya ditengah masyarakat..(ML/r)
