Medan,DP News
Kondisi wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang berkepanjangan patut disikapi serius Pemko Medan. Masih banyak warga yang pantas menerima bantuan sosial akibat terkena dampak Covid 19. Begitu juga untuk biaya kuota internet terhadap siswa dan tenaga guru honor mendukung proses belajar mengajar sistem dalam jaringan (daring) online.
“Kita dorong Pemko Medan memberikan bantuan biaya sosial dan internet kepada warga terkena dampak Covid 19. Sama halnya bantuan sosial supaya berlanjut, ” pinta Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE kepada wartawan, Minggu (30/8).
Disampaikan Ihwan Ritonga yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu, sangat memaklumi jika banyak orang tua siswa mengeluhkan biaya paket internet keperluan belajar daring. Begitu juga bagi tenaga guru honor yang sangat memerlukan kuota internet untuk belajar dan komunikasi dengan muridnya.
“Dinas Pendidikan Medan kiranya respon dengan keluhan itu. Biaya itu tidak mengada ada. Jangan kita terapkan proses belajar mengajar daring online namun tidak memperhatikan sarana pendukung dan kebutuhan siswa serta guru,” saran Ihwan Ritonga.
Untuk itu sebut Ihwan, pihaknya selaku DPRD (legislatif) mendorong Pemko Medan (eksekuti) supaya menyalurkan bantuan sosial tahap berikutnya dan biaya paket demi kelancaran proses belajar mengajar di Kota Medan.
Memang kata Ihwan, masyarakat juga harus tahu dengan kondisi ekonomi dan keuangan Pemko Medan saat ini. Untuk belanja penanggulangan Covid 19 sangat besar sementara pendapatan dari sektor pajak dan retribusi lainnya sangat minim karena banyak usaha tidak berjalan normal.
“Banyak pembangunan yang tertunda bahkan batal karena anggaran dialihkan (recofusing) penanggulangan Covid 19. Kita harapkan pembangunan itu dapat dilanjutkan setelah Perubahan APBD maupun Rencana APBD Pemko Medan. Minggu depan DPRD Medan akan mulai membahas Perubahan APBD,” terang Ihwan.(Rd)
Anggota DPRD Medan Abdul Rani SH minta Pemko Medan melalui Dinas PU fokus mengatasi persoalan banjir maupun sampah di Kota Medan. Masih banyak parit yang tumpat tidak terkoneksi sehingga saluran air tidak mengalir dengan normal.
“Kita berharap Dinas PU Medan proaktif menyikapi kondisi genangan air (banjir) akibat parit tidak berfungsi. Dinas PU kiranya dapat melakukan perbaikan dan normalisasi parit skala prioritas,” ujar Abdul Rani SH asal politisi PPP kepada wartawan,Jumat(28/8).
Dikatakan Abdul Rani, kondisi banjir karena infrastruktur yang rusak kiranya Dinas PU segera melakukan perbaikan. Sama halnya dengan keluhan warga akibat banjir di lingkungan 5 Kelurahan Mabar supaya dilakukan upaya perbaikan.
“Pemerintah kiranya tanggap dengan kebutuhan warga. Kami kesulitan menyekolahkan anak kami jauh dari tempat tinggal dengan membutuhkan biaya ongkos setiap hari,” katanya.(Rd)
Medan,DP News
Pemerintah Kota Medan didorong untuk menggiatkan program ketahanan pangan (Ketapang) melalui tanaman holtikultura dan hidroponik. Program ini dinilai dapat membantu ekonomi kerakyatan di tengah kesulitan akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
Untuk itu, Pemko Medan melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Medan diminta supaya memfasilitasi masyarakat Medan guna pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk bercocok tanam dan usaha ternak lele.
“Pemko Medan harus mengantisipasi krisis ekonomi kerakyatan sejak dini. Solusinya pemanfaatan lahan kosong pekarangan rumah tanaman sayur dan usaha ternak ikan membantu ekonomi keluarga,” sebut anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor kepada wartawan, Kamis (27/8).
Untuk mendukung program tersebut kata Antonius Tumanggor politisi NasDem itu, Pemko Medan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan diminta supaya menyediakan bibit tanaman dan ikan. Selain itu, Pemko Medan melalui aparat Kelurahan dan Kepling supaya melakukan sosialisasi.
Menurut Antonius Tumanggor, melalui tanaman Holtikultura akan dapat membantu dan mendukung perekonomian keluarga. Pekarangan rumah yang kosong dapat ditamani sayuran, cabai dan bawang serta kolam ikan lele dan nila.
“Jika ini terlaksana, maka, dapat meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat, juga mendukung program ketahanan pangan Nasional,” ujar Antonius Tumanggor yang duduk di Komisi 4 DPRD Medan bidang pembangunan itu.(Rd)