Medan,DP News     

                 Pjs Wali Kota Ir Arief Sudarto Trinugroho MT menerima Penghargaan Kualitas dan Produktivitas Tahun 2020 dari Pemerintah Provsu di Hotel Le Polonia, Jalan Jendral Sudirman Medan, Senin (30/11). Penghargaan itu diberikan karena dukungan dan pembinaan yang dilakukan Pjs Wali Kota kepada perusahaan yang telah berhasil mendapatkan Penghargaan Produktivitas Siddhakarya.

              Penghargaan membanggakan tersebut diberikan Gubsu Edy Rahmayadi diwakili Sekda Pemprovsu Sabrina, kepada Pjs Wali Kota Medan diwakili Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Hannalore Simanjuntak dalam acara Penganugerahan Penghargaan Siddhakarya Tahun 2020.

Dukungan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pjs Wali Kota Medan telah berhasil mengantarkan Mawar Bakery and Cake Shop dari Kota Medan berhasil meraih Tropi Siddhakarya Tahun 2020. Tropi tersebut diraih Mawar Bakery and Cake Shop sebagai perusahaan menengah dengan klasifikasi Amazing Leader. 

Selain Mawar Bakery and Cake Shop, ada satu perusahaan menengah lainnya yang meraih penghargaan serupa yakni Ude Harum Manis yang memproduksi kue kacang rajawali dari Tebing Tinggi. Di samping perusahaan menengah, ada 4 perusahaan kecil yang menerima penghargaan dengan klasifikasi good performance.

Ada pun 4 perusahaan tersebut yakni PT Usaha Sukamaju Pengolahan Kopi dari Tapanuli Selatan, Donita Food Bakery (Deli Serdang), LPK Anugrah Tenun Ulos (Pematang Siantar) dan Sam Food pengolahan mie lidi yang juga dari Pematang Siantar. 

Acara pemberian tropi dan penghargaan tersebut turut dihadiri Menteri Tenaga Kerja Indonesia diwakili Raina Usman MM, Kadis Tenaga Kerja Sumut Baharuddin Siagian, perwakilan Wali Kota dan Bupati se-Sumut, pimpinan OPD Provinsi Sumut serta perwakilan Balai Latihan Kerja (BLK).

Sekda Provsu Sabrina usai menyerahkan tropi dan piagam penghargaan, dalam sambutannya mengatakan, atas nama Gubsu sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan Siddhakarya. Penghargaan ini diberikan sebagai bukti atas hasil kerja keras yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. “Semoga dengan penghargaan yang diberikan ini, dapat menjadi motivasi dan memicu pelaku UKM di Sumut untuk terus meningkatkan produktivitas perusahaannya,” kata Sekda. 

Selanjutnya, Sekda mengungkapkan, dalam era globalisasi ini, semua pelaku usaha akan bersaing secara ketat guna mempertahankan eksistensi bisnisnya. Apalagi, saat ini perekonomian sedang melemah. “Jadi, penghargaan ini diberikan pemerintah sebagai upaya pelaku UKM untuk lebih efisien dan produktif dalam menjalankan usahanya,” ungkapnya. 

Apresiasi dan ucapan selamat kepada penerima penghargaan juga disampaikan Raina Usman MM yang hadir mewakili Menteri Tenaga Kerja. Dia berharap, agar penghargaan tersebut semakin meningkatkan kualitas produktivitas para pemenang ke depannya. “Penghargaan ini patut kita banggakan, penghargaan ini akan menjadikan kekuatan ekonomi serta menjadi barometer ekonomi Sumut secara nasional. Diharapkan para pemenang penghargaan ini terus meningkatkan kualitas produktivitas di tahun selanjutnya,” harap Menteri.

Usai menerima penghargaan tersebut, Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Hannalore Simanjuntak mengaku senang atas penghargaan yang diterimanya itu. Ia yakin penghargaan ini semakin mendorong para pelaku UKM di Kota Medan untuk lebih berkreasi dan meningkatkan produktivitasnya. “Untuk meningkatkan produktivitas itu, para pelaku UKM harus mampu mengetahui produk apa yang digemari oleh masyarakat," ucapnya.

Selanjutnya, Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan mengungkapkan bahwa Pemko Medan akan terus mendorong para pelaku UKM tersebut untuk mempertahankan penghargaan Sidhakarya ini hingga ke tingkat nasional. “Kita akan pertahankan pencapaian ini sampai tingkat nasional. Kita akan terus membina pelaku UKM ini agar bisa mempertahankan dan meningkatkan produktivitasnya," tegasnya.(hot/rd)

Share Berita

Medan,DP News                    

Terobosan baru Satlantas Polrestabes Medan dengan meluncurkan aplikasi Si Poltak.


Pemko Medan apresiasi dan dukung penuh Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan yang telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kepolisian Terpadu Laka Lantas (Si Poltak). Diharapkan dengan adanya aplikasi Si Poltak ini dapat mempermudah warga yang mengalami kecelakaan lalu lintas untuk segera mendapatkan langsung perawatan medis di rumah sakit.

Apresiasi dan dukungan ini disampaikan Pjs Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT saat menerima kunjungan Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Sonny W Siregar ke Kantor Wali Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis No 2, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Senin (30/11).

Dikatakan Arief,mengingat angka kecelakaan di Kota Medan cukup tinggi sehingga perlunya penanganan yang cepat bagi korban kecelakaan agar korban dapat cepat ditangani dan selamat. Lewat aplikasi Si Poltak ini warga yang mengalami kecelakaan lalu lintas semakin mudah mendapat bantuan pertolongan dan perawatan medis. 

“Dengan kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah warga yang mengalami kecelakaan laka lantas untuk segera mendapatkan pertolongan medis,” kata Pjs Wali Kota Medan.

Lebih lanjut, Pjs Wali Kota Medan mengungkapkan di era industrialisasi 4.0, keberadaan aplikasi untuk membantu memangkas jalur birokrasi dan administrasi sehingga mempermudah masyarakat dalam mengurus apapun. Apalagi di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang saat ini tengah mewabah Indonesia termasuk Kota Medan, membuat semua urusan harus dilakukan secara online untuk meminimalisir tatap muka guna menghindari penyebaran Covid 19.

 “Di era yang semakin canggih ini, kehadiran berbagai aplikasi diperlukan untuk mempermudahkan kita semua. Apalagi, di masa pandemi Covid 19 ini, dengan kehadiran aplikasi yang membuat kita untuk meminimalisir pertemuan tatap muka guna menghindari penyebaran Covid 19,” tegasnya.

Sebelumnya, Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Sonny W Siregar mengatakan maksud kedatangannya adalah untuk memperkenalkan aplikasi Si Poltak kepada Pemko Medan dan masyarakat Kota Medan. Aplikasi Si Poltak ini dapat memudahkan dan membantu korban laka lantas agar bisa segera ditangani dan mendapatkan perawatan di rumah sakit.

“Selama ini kalau ada korban kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang dibawa ke rumah sakit, pihak rumah sakit meminta siapa yang akan menjamin korban. Bahkan, korban tidak secepatnya mendapat perawatan medis seperti yang diharapkan. Namun, dengan adanya aplikasi Si Poltak ini, korban semakin mudah mendapat bantuan pertolongan dan perawatan medis,” katanya.

Lebih lanjut, Kasat Lantas Polrestabes Medan mengungkapkan, petugas Unit Laka Lantas Polrestabes Medan juga mengunduh aplikasi Si Poltak ini. Jadi, sebelum korban laka lantas sampai di rumah sakit, laporannya sudah diterima dengan baik. 

“Selain itu, saat petugas Satlantas berada di lokasi kejadian, langsung membuat laporan dari aplikasi tersebut. Dalam aplikasi ini sudah ada pihak BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja. Jadi tidak ada lagi korban lakalantas tak ditangani medis,” jelasnya.(hot/Rd)


Share Berita

 

Medan,DP News                  

Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Medan berhasil meraih sejumlah penghargaan dalam Lomba PKK Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumut. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Edy Rahmayadi bersama Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sumut Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah kepada para pemenang lomba dalam acara Pengumuman Pemenang dan Penyerahan Hadiah Lomba PKK Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman No 41, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Senin (30/11).

Adapun sejumlah lomba yang berhasil dimenangkan TP PKK Kota Medan diantaranya yakni Lomba Tertib Administrasi, PKK Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli berhasil meraih juara terbaik III, Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang berhasil meraih juara terbaik II dan Lomba Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test, PKK Kecamatan Medan Johor meraih juara terbaik I. Dalam kesempatan tersebut, Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal juga berhasil mendapatkan juara terbaik I dalam Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT P2W - KSS).

Usai menerima penghargaan tersebut, Penjabat sementara (Pjs) Ketua TP PKK Kota Medan, Dian Rumondang Arief Sudarto Trinugroho mengucapkan rasa syukur atas capaian prestasi yang telah diraih PKK Kota Medan. "Alhamdulillah atas prestasi yang sudah kita raih, semoga ini menjadi pemacu bagi kader-kader Kecamatan dan Kelurahan untuk lebih baik lagi di tahun selanjutnya," kata Pjs Ketua TP PKK Kota Medan.

Meskipun di tahun ini PKK Kota Medan hanya meraih tiga penghargaan, namun Pjs TP PKK Kota Medan optimis di tahun depan PKK Kota Medan mampu meraih penghargaan yang lebih banyak lagi. "Tahun depan harus lebih baik lagi, empat atau lima penghargaan bisa kita raih," ujarnya optimis.

Terakhir Pjs Ketua TP PKK kota Medan berpesan kepada seluruh kader PKK Kota Medan agar tetap semangat dalam menjalankan setiap program PKK meskipun sedang berada di tengah wabah Covid 19 saat ini. "Tetap semangat dalam melaksanakan program-program PKK, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan," pesan Pjs TP PKK Kota Medan.

Sebelumnya, Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Edy Rahmayadi dalam sambutannya mengatakan pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah lomba PKK ini merupakan puncak dari rangkaian kesatuan gerak PKK sekaligus menjadi kado terindah bagi kab/kota yang berprestasi dan menantikan penghargaan atas kerja keras dan komitmen dalam memajukan gerakan PKK melalui berbagai jenis kegiatan serta perlombaan yang terlaksana pada tahun 2019 sebelum mewabahnya Covid 19.

"Penyelenggaraan kegiatan ini mengalami banyak kendala dan penundaan akibat Covid 19, Padahal saya sangat ingin menghadirkan para kader, menatap ceria dan merasakan pengorbanan besar para kader namun kondisi saat ini tidak memungkinkan, semoga diwaktu terbaik nantinya dapat terwujud," kata Ketua TP PKK Provsu.

Turut hadir dalam acara ini para pengurus TP PKK Sumut, pimpinan OPD Sumut, dan para Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Sumut baik secara langsung maupun melalui zoom.(hot/rd)


Share Berita

Medan,DP News  

Pjs Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Medan Tahun 2020 di Grand Inna Dharma Deli Hotel, Jalan Balai Kota Medan, Senin (30/11).  Tujuannya, dalam rangka pemilihan Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan untuk periode kepemimpinan lima tahun ke depan masa bhakti 2020-2025.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Pjs Wali Kota didampingi Andalan Kwartir Daerah Pramuka Sumut Bidang Organisasi dan Hukum Nina Kurniasih, Ketua Kwarcab Pramuka Kota Medan yang juga merupakan Kadis Kebersihan dan Pertamanan H M Husni serta disaksikan para Wakil Ketua Kwarcab, Dewan Kehormatan Kwarcab, Ketua Kwartir Ranting dan para peserta Muscab.

Sebelumnya, Pjs Wali Kota terlebih dahulu menyematkan tanda peserta kepada tiga anggota Muscab sebagai perwakilan peserta dari Gerakan Pramuka di 21 kecamatan se-Kota Medan. Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut berjalan dengan penerapan protokol kesehatan.

PjsWali Kota mengatakan pramuka Indonesia yang memiliki lambang siluet tunas kelapa yang diciptakan oleh Soenarjo Admodipuro layaknya pohon kelapa memiliki seribu manfaat dari akar hingga daun. Maka, seyogyanya pramuka harus memiliki seribu manfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

“Dalam pramuka, kita diajarkan tentang pendidikan bukan instruksi. Artinya, kegiatan-kegiatan pramuka lebih kepada membangun kapasitas dan karakter para anggotanya, bukan perintah dan instruksi yang menandakan adanya sistem hirarki dalam suatu kelembagaan. Dengan bentukan karakter tersebut, nantinya para anggota mampu dan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi masyarakat,” kata Pjs Wali Kota.

Pendidikan pramuka, lanjut Pjs Wali Kota, juga mengajarkan kemandirian, kerjasama, persahabatan, kepercayaan diri, kesehatan fisik dan mental, moral yang luhur serta kelebihan lainnya. “Melalui proses panjang inilah para anggota pramuka menjadi manusia-manusia unggul yang selalu bisa diandalkan dalam berbagai situasi dan kondisi,” ungkapnya.P

Pjs Wali Kota berharap Muscab yang digelar dapat melakukan evaluasi seluruh program baik yang telah mau pun belum dilaksanakan. Apalagi, Muscab bertujuan untuk memilih para pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka  Kota Medan untuk periode lima tahun mendatang.

"Saya berharap, sinergitas, kebersamaan, koordinasi dan loyalitas antara pengurus baru dan yang lama mampu menghasilkan ide, gagasan serta program kerja yang dibutuhkan sesuai situasi dan kondisi terkini,” bilangnya seraya berharap program pramuka dapat menarik minat anak muda untuk ikut serta di dalamnya, melalui program-program yang visioner, inovatif dan kreatif, diikuti dengan kemajuan teknologi informasi.

Sementara itu, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan H M Husni mengungkapkan bahwa Muscab akan digelar sejak awal tahun. Namun, kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Kota Medan, mengakibatkan Muscab tertunda untuk dilaksanakan. Akan tetapi, Husni optimis Muscab mampu menghasilkan kebijakan yang memberi dan membawa warna baru dalam Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan.

Salah satu keinginan besar kami adalah Medan sebagai kota pramuka. Tentu hal ini dapat diwujudkan dengan dukungan dari semua pihak, komponen dan entitas dengan mengoptimalkan Kwartir Ranting (Kwaran) yang ada. Selain itu, juga kami terus melakukan koordinasi dengan Pemko Medan melalui OPD terkait agar pramuka dapat masuk dalam kurikulum di sekolah. Tujuannya membentuk karakter generasi muda sehingga memiliki sifat dan semangat daya juang sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Kota Medan,” paparnya.

Siapa pun nantinya yang terpilih menjadi Ketua Kwarcab Pramuka Kota Medan, sambung Husni, diharapkan dapat menjalankan program-program yang berorientasi terutama pada pembangunan karakter anak bangsa. “Tugas kita bersama membawa Gerakan Pramuka lebih maju. Untuk itu, buang semua rasa ego yang dapat mengganggu karena jiwa korsa adalah bagian dari pramuka,” pungkasnya.

Ketua Panitia Pelaksana Muscab sekaligus Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan Ridho Nasution menjelaskan Muscab digelar guna merumuskan langkah visi dan misi yang dapat memberikan kemajuan besar terhadap kemajuan pramuka Kota Medan. “Melalui Muscab ini, bersama kita bangun semangat kepramukaan khusunya di Kota Medan,” ujar Ridho.(hot/rd)

 


Share Berita

Medan,DP News

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Medan yang tidak ingin lagi melakukan pinjaman ke pemerintah pusat sebagai upaya mengefesiensi anggaran dan penggunaan anggaran lebih baik serta tepat sasaran.

“Kami mengapresiasi Pemko Medan yang tidak ingin lagi melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat untuk mengefisiensi anggaran dan penggunaan anggaran yang lebih baik serta tepat sasaran,” ucap juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Rudiawan Sitorus S.Fil.I, M.Pem.I saat menyampaikan Pendapat fraksi dalam paripurna yang beragendakan pencabutan peraturan daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah, Senin (30/11).

Disampaikan Rudiawan, pada Tahun 2013 yang lalu Pemko Medan mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat sebesar  Rp167,4 miliar melalui pusat investasi pemerintah dengan rincian Rp 77,45 milyar untuk pembangunan Pasar Tradisional Marelan, Pasar Tradisional Jawa di Kecamatan Medan Belawan dan Pasar Tradisional Kampung Lalang di Medan Sunggal dan Rp 90 miliar untuk pembangunan private wings rumah sakit umum Pirngadi Medan.

“Pembayaran cicilan pinjaman dilakukan melalui pusat investasi pemerintah beserta bunga yang dibayarkan melalui anggaran yang di buat didalam APBD. Namun, dalam perkembangannya pemerintah pusat membuat kebijakan dengan mengalihkan seluruh piutang pusat investasi pemerintah ke PT. Multi Sarana Investasi,” jelasnya.

Akibat kebijakan tersebut, Rudiawan menjelaskan, kemudian berefek Pemko Medan harus membuat regulasi baru kebijakan peraturan daerah karena adanya pengalihan ini, oleh karena itu maka Pemko Medan melunasi pinjaman dari pemerintah pusat tersebut.

“Selanjutnya pada pasal 13 ayat 2 disebutkan pengelolaan pinjaman daerah harus berkoordinasi dengan DPRD Medan kemudian didalam pasal 16 disebutkan bahwa Pemko Medan harus menyampaikan pertanggung jawaban kepada DPRD Medan akan tetapi pemko Medan belum memberikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD Medan,” jelasnya.(rd).

Share Berita

Medan,DPNews

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan mendukung sepenuhnya pencabutan Perda Kota Medan No 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah. Dukungan diberikan setelah F-PDIP dapat menerima hasil analisa dan masukan pihak Panitia Khusus Ranperda Pencabutan Perda Pinjaman Daerah.

“Setelah mempelajari analisa dan masukan pihak pansus, F-PDIP menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pencabutan Perda Pinjaman Daerah ditetapkan menjadi Petda Kota Medan Tahun 2020,” kata juru bicara F-PDIP, Hendri Duin di Rapat Paripurna Pencabutan Perda No 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah, Senin (30/11).

Disebutkan Hendri Duin, fraksinya mengapresiasi kinerja Pansus yang telah membahas pencabutan perda ini dengan tepat waktu walau dalam kondisi pandemi Covid-19. Atas kerja keras Pansus maka pengambilan keputusan serta persetujuan bersama Pemko dan DPRD Medan atas Ranperda ini dapat dilaksanakan.

“Namun begitu kami berharap pembangunan Privat Wings BLUD RS dr Pirngadi dan pembangunan pasar tradisional Jalan Jawa Belawan tetap dilaksanakan, sehingga peningkatan pelayanan kesehatan dan perekonomian rakyat melalui pembangunan pasar tradisional tetap terwujud,” ucap Hendri.

Selain itu, lanjutnya, Fraksi PDIP juga mengapresiasi kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dengan terbitnya Permenkeu RI Tentang Pelaksanaan Pengalihan Investasi Pemerintah Pusat Menjadi Penyertaan Modal Negara Pada PT Sarana Multi Infrastruktur. 

Diharap kebijakan ini dapat mendorong Pemko Medan meningkatkan investasi pemerintah pusat di Kota Medan melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).(Rd)

Share Berita

Medan,DP News

Pemerintahah Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, mendirikan 56 posko untuk membantu warga daerah itu yang terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Padang.

Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi di Tebing Tinggi, Sabtu (28/11), mengatakan saat ini telah didirikan 56 posko yang tersebar di Kota Tebing Tinggi untuk membantu warga terdampak banjir.

Namun ia menyebutkan jumlah posko itu masih harus ditambah. Selain itu, Umar juga berharap mendapat tambahan perahu karet untuk mempercepat evakuasi warga dan menyalurkan logistik.

"Sekarang ada 56 posko, kami masih meminta bantuan tenda-tenda pleton untuk mendirikan posko. Perahu kita yang kecil juga tidak banyak. Kami minta bantuan kepada gubernur untuk mengevakuasi warga dan menyalurkan logistik," kata Umar.

Sampai saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa, karena sebelum banjir Pemkot Tebing Tinggi telah memprediksi bencana alam ini.

Dia juga mengatakan sudah meminta masyarakat agar menjauhi daerah sekitar sungai sehingga korban jiwa bisa dihindari.

"Kami sudah mengimbau masyarakat agar tidak berdiam di pinggiran sungai karena banjir sudah kita prediksi. Sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa," katanya.

Banjir melanda sebagian besar wilayah Kota Tebing Tinggi sejak Jumat (27/11). Namun, hingga Sabtu volume air semakin tinggi dan merendam beberapa daerah di Kota Tebing Tinggi.

Banjir disebabkan karena meluapnya Sungai Padang yang membelah Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tebing Tinggi ada 5 kecamatan yang terdampak cukup parah banjir, yaitu Kecamatan Rambutan, Bajenis, Padang Hulu, Tebing Tinggi Kota dan Padang Hilir.

Dari lima kecamatan tersebut yang terdampak banjir berdasarkan data BPBD Tebing Tinggi per 28 November sebanyak 25.297 jiwa.(ANTARA/CNNIndonesia/Rd)

Share Berita

Jakarta,DP News

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan 9 November 2020 sebagai hari libur nasional. Diketahui, tanggal tersebut merupakan hari penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada Serentak.

Penetapan itu sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 22 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Jokowi dan ditetapkan pada 27 November 2020.

"Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2O2O sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak," demikian kutipan Keppres yang diakses CNNIndonesia.com dari situs JDIH Sekretariat Negara, Sabtu (28/11).

Salah satu pertimbangan untuk menjadikan 9 Desember sebagai libur nasional disebutkan Jokowi melalui Keppers adalah sebagai bentuk pemberian kesempatan bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Kemudian, merujuk pada Pasal 84 ayat (3) UU nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU nomor 6 Tahun 2020, maka hari pemungutan suara harus dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Sebagai informasi, Pilkada 2020 akan menyerentakkan 270 pemilihan dalam satu hari. Sebanyak 100.359.152 pemilih di 309 kabupaten/kota akan terlibat dalam Pilkada kali ini.

Pemilihan yang digelar 9 Desember nantinya digadang-gadang akan mencetak sebagai pilkada dengan jumlah daerah terbanyak dan Pilkada pertama saat pandemi.

Sejauh ini sudah lebih dari 100 petugas KPU dan Bawaslu yang terinfeksi virus corona selama tahapan Pilkada Serentak 2020.

Jumlah terbesar terdapat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada Agustus lalu, 96 orang petugas pengawas Pemilu di Kabupaten Boyolali dinyatakan positif Covid-19.(CNNIndonesia/rd)

Share Berita

Jakarta,DP News

Selama tertib dan mematuhi aturan lalu lintas, pasti anda tidak akan mendapat hukuman dari polisi lalu lintas yang bertugas. Tapi, di saat anda lalai dan teledor polisi bisa saja memberhentikan anda atas kesalahan yang telah dilakukan.

Ketika ditindak anda akan mendapatkan bukti pelanggaran atau tilang dalam bentuk surat. Ada dua jenis surat tilang yang dibedakan dengan warna merah dan biru, apa artinya? 

Surat Tilang Biru

Pertama surat tilang berwarna biru. Surat tilang biru diberikan kepada pengguna jalan yang terbukti melakukan pelanggaran. Surat ini diberikan apabila pengguna jalan tersebut mengakui kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan tanpa keberatan.

Dengan kata lain, surat tilang warna biru ini diberikan kepada pelanggar yang mau menerima dakwaan pelanggaran yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, petugas langsung memberikan surat bukti pelanggaran tersebut tanpa ada masalah diantara kedua belah pihak

Dalam kasus ini, biasanya pelanggar bisa menyelesaikan proses pelanggaran yang dilakukan di tempat kejadian. Jadi di sini pelanggar bisa langsung membayar denda yang harus ditanggung atas pelanggaran yang dilakukan tanpa harus menjalani proses sidang.

Pelanggar akan diberikan kode pembayaran BRIVA untuk melakukan pembayaran denda melalui ATM atau BRI. Bukti pembayaran tersebut nantinya akan ditukar di Kantor Satlantas dengan barang bukti yang disita petugas seperti SIM, STNK atau KTP.

Surat Tilang Merah

Surat tilang merah ini merupakan kebalikan dari surat tilang berwarna biru. Surat tilang berwarna merah ini diberikan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang tidak menerima atau keberatan atas tuduhan pelanggaran yang diberikan kepada orang tersebut.

Dalam kasus ini, apabila pelanggar merasa keberatan atas tuduhan pelanggaran yang diberikan, pelanggar diberikan kesempatan untuk membela diri bahwa dia tidak bersalah. Dengan kata lain, pelanggar bisa menyampaikan pembelaannya pada sidang yang harus diikutinya.

Apabila ada pelanggar yang merasa keberatan dan ingin melakukan pembelaan, maka petugas akan memberikan surat bukti pelanggaran atau surat tilang berwarna merah. Dalam surat ini dinyatakan bahwa pelanggar akan mengikuti sidang untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Apabila putusan sidang terbukti tidak bersalah, maka orang tersebut bisa mengambil barang bukti yang sudah disita tanpa membayar denda. Tetapi bila terbukti bersalah, maka pelanggar harus membayar denda yang ditentukan agar bisa membawa pulang barang bukti yang sudah disita.(detikoto/rd)










Share Berita

Medan,DP News

Anggotata Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Propinsi Sumatera Utara (Sumut) Zulfikar Tanjung mengemukakan 3M dan 3T relevan dan sosialisasinya perlu sejalan.

"Sosialisasi praktik 3T yang mengandung unsur deteksi dini sama pentingnya dengan sosialisasi perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak)," ujarnya kepada wartawan di Medan, Sabtu (28/11).

Dikatakan kedua hal tersebut adalah upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Karenanya sosialisasi 3T yaitu tracing, testing dan treatment masih perlu ditingkatkan pemahamannya, mengingat masyarakat lebih mengenal 3M yang kampanyenya dilakukan terlebih dahulu dan gencar. 

"Pemahaman 3M di masyarakat relatif sudah baik dan 3T juga perlu sosialisasi lebih intens," ujar anggota FKDM yang merupakan salah satu forum bentukan Pemerintah Propinsi Sumut ini.

Zulfikar Tanjung yang juga Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut mengemukakan 3M banyak membicarakan tentang peran sebagai individu, sementara 3T tentang bagaimana kita memberikan notifikasi atau pemberitahuan pada orang di sekitar kita untuk waspada. 

"Artinya perlu disosialisasikan suatu proses yang tidak hanya melibatkan individu tapi juga orang yang lebih banyak,” kata Zul yang juga anggota Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) kerjasama Satgas Covid-19 dan Dewan Pers.

Dikemukakan, merujuk berbagai informasi bahwa 3T terdiri dari tiga kata yakni pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment). Pemeriksaan dini penting agar bisa mendapatkan perawatan dengan cepat. Tak hanya itu, dengan mengetahui lebih cepat, kita bisa menghindari potensi penularan ke orang lain.

Lalu, pelacakan dilakukan pada kontak-kontak terdekat pasien positif COVID-19. Setelah diidentifikasi oleh petugas kesehatan, kontak erat pasien harus melakukan isolasi atau mendapatkan perawatan lebih lanjut. Seandainya ketika dilacak si kontak erat menunjukkan gejala, maka perlu dilakukan tes.

Kemudian, perawatan akan dilakukan apabila seseorang positif COVID-19. Jika ditemukan tidak ada gejala, maka orang tersebut harus melakukan isolasi mandiri di fasilitas yang sudah ditunjuk pemerintah. Sebaliknya, jika orang tersebut menunjukkan gejala, maka para petugas kesehatan akan memberikan perawatan di rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah.

"Jadi setiap orang harus mengambil peranan untuk memutus rantai dengan berpartisipasi kooperatif menerapkan 3M dan 3T yang sosialisasinya perlu dilakukan sejalan,” ujarnya.

Mengutip Managing Director IPSOS Indonesia Soeprapto Tan yang terbit di media massa masih ada 29 persen masyarakat yang tidak paham mengenai 3T. Sebaliknya, 99 persen masyarakat mengaku paham terhadap 3M. 

Artinya, masih ada masyarakat yang menganggap perilaku 3M dan 3T adalah dua hal yang terpisah padahal kenyataannya justru kedua hal tersebut merupakan satu paket dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. 

“Kampanye 3M di awal-awal sangat kencang sekali dan terus berjalan sampai sekarang. Sekarang 3M sudah berjalan, saatnya kita mulai membicarakan 3T,” ujarnya kembali mengutip Soeprapto yang mengemukakan salah satu faktor menghambat kampanye 3T adalah ketakutan atas stigma masyarakat. 

Pemerintah perlu menghimbau masyarakat agar tidak mengucilkan pasien positif COVID-19, namun memberikan dukungan dan keprihatinan agar stigma negatif di mata publik bisa menghilang. 

Meskipun vaksin COVID-19 nantinya sudah ditemukan dan bisa didistribusikan, perilaku 3M dan 3T harus tetap dijalankan. Kebiasan terhadap 3M dan 3T harus tetap kita jalankan sampai pemerintah benar- benar memberikan informasi bahwa COVID-19 sudah tidak ada.(rel/rd)

Share Berita

Pemandangan Danau Toba dari Bukit Holbung(kps/dok)

Jakarta,DP News

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah fokus mengembangkan infrastruktur di Danau Toba, Sumatera Utara, sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas atau lima Bali baru.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, salah satu infrastruktur yang akan dibangun untuk menarik minat wisatawan mancanegara adalah pembangunan pelabuhan di 12 lokasi di sekitar Danau Toba.

"Itu karena 7 bupati minta pelabuhan. Jadi ada kewajiban itu," katanya dalam gelaran Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi, Jumat (27/11).

Namun, mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu mengakui, pemerintah tidak ingin menggelontorkan uang untuk membangun pelabuhan atas permintaan pemerintah daerah tersebut.

"Saya bilang, saya enggak mau bayar lagi," ujarnya.

Oleh karenanya, Budi meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang merupakan warga asli wilayah tersebut, mengumpulkan orang asli Batak untuk membangun pelabuhan.

"Saya minta Pak Luhut kumpulin orang Batak yang kaya-kaya, tapi jangan untuk dimiliki dia, kasih lomba buat itu karena satu pelabuhan lebih dari Rp 50 miliar," tuturnya.

Lebih lanjut, Budi menegaskan, pihaknya siap memberikan fasilitas-fasilitas khusus di kawasan 5 Bali baru untuk menarik minat wisatawan.

Harapannya, hal tersebut dapat memulihkan sektor pariwisata yang terpukul oleh pandemi Covid-19, yang kemudian dapat mendongkrak perekonomian nasional.

"Pendek kata, sektor pariwisata akan menjadi satu sasaran atau upaya kami mendukung upaya pemulihan ekonomi,” ucapnya.(kompas.com/rd)

Share Berita

Jakarta,DP News

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan 884.904 atau 0,88 persen dari total 101.613.980 daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020 yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) saat ini.

Menurutnya, jumlah itu telah mengalami penurunan dibandingkan dua pekan lalu.

"Dua minggu lalu kami mendapat informasi bahwa dari 100 juta lebih pemilih ada 1.754.751 yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Oleh karena itu, dari Kemendagri sudah berkoordinasi dengan KPU untuk melakukan rekonsiliasi dan sinkoronisasi data SIAK [Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan]," ujar Tito dalam Rapat Kerja di Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/11

Doli meminta Kemendagri melakukan 'jemput bola' hingga jelang hari pemungutan suara pada 9 Desember mendatang.Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta Kemendagri bersama KPU dan Bawaslu terus melacak pemilih dalam DPT Pilkada Serentak 2020 yang belum melakukan perekaman e-KTP.

"Meminta Kemendagri, KPU, dan Bawaslu melakukan pelacakan data penduduk yang belum terekam serta melakukan jemput pemilih untuk perekaman e-KTP hingga H-1 pemungutan suara Pilkada 2020," kata Doli.

"Dari hasil pemadanan data tersebut ditemukan pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP sebesar 1.052.010 pemilih atau 1 persen," kata Komisioner KPU Viryan Aziz, Kamis (19/11).Sebelumnya, KPU mengungkap masih ada pemilih di Pilkada 2020 yang belum merekam e-KTP. Padahal e-KTP jadi salah satu cara petugas TPS mengecek identitas pemilih, terutama mereka yang belum masuk DPT.(CNNIndonesia/Rd)

Share Berita

 

Medan,DP News              

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran di lingkungan Pemko Medan atas ucapan dan doa yang diberikan di hari ulang tahunnya ke-56 tahun. Harapannya, di usia yang telah menginjak lebih dari setengah abad tersebut dapat lebih memberikan manfaat bagi banyak orang.

Hal tersebut disampaikan Pjs Wali Kota dalam acara syukuran ulang tahunnya di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sudirman Medan, Jumat (27/11). Acara yang berlangsung sederhana dalam suasana keakraban tersebut turut dihadiri Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, Ketua MUI Kota Medan Prof Dr Mohd Hatta, Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah dan Hafiz-Hafizah (IPQAH), para anggota keluarga dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan hingga detik ini. Sesungguhnya, angka usia yang bertambah berarti jatah hidup di dunia berkurang. Maka dari itu, tidak ada kata selain rasa syukur yang bisa diucapkan sekaligus terima kasih kepada semua pihak yang telah menyampaikan ucapan dan doanya kepada saya," kata Pjs Wali Kota.PP

Pjs WaliKota mengungkapkan bahwa banyak pengalaman, pembelajaran dan pelajaran yang dilalui dan didapat hingga berada di posisi saat ini. Hal tersebut bilangnya menjadi proses pendewasaan dalam menjalani hidup sehari-hari agar lebih berhati-hati dengan selalu memegang teguh dan mengikuti aturan.

Sebagai manusia biasa, kita termasuk saya pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, saya meyakini Allah SWT maha pengasih lagi maha penyayang jika kita benar-benar memohon ampun dan tidak lagi megulangi kesalahan tersebut. Untuk itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan," ungkapnya didampingi istri Ny Dian Rumondang.

Terakhir Pjs Wali Kota juga berpesan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran agar selalu bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. "Bekerjalah sesuai dengan aturan. Insya Allah, kebahagiaan akan senantiasa mengiringi kita. Tidak lupa, mari doakan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sakit terutama bagi mereka yang sedang terpapar Covid-19," ajaknya.e

Sebelum mulai, acara diawali dengan melantunkan shalawat dan pembacaan Al-Qur'an. Kemudian, tausyiah singkat dan doa yang disampaikan Ketua MUI Medan. Lalu, pemotongan nasi tumpeng oleh Pjs Wali Kota didampingi sang istri dan anak serta dilanjutkan dengan sesi ramah tamah.(hot/rd)

Share Berita


Samosir,DP News

DPRD Samosir laksanakan Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan dan persetujuan bersama atas Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Rapat Paripurna bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD tersebut dihadiri  Pimpinan dan para anggota DPRD Samosir, Pjs. Bupati Samosir Lasro Marbun,Forkopimda, OPD dan insan pers,Kamis(26/11).

Ketua DPRD Samosir Saut Maratua Tamba membuka rapat paripurna dan mempersilahkan juru bicara Badan Anggaran DPRD Samosir untuk membacakan Laporan Badan Anggaran. Renaldi Naibaho sebagai juru bicara mengawali penyampaian laporan badan anggaran dengan mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Samosir khususnya kepada Badan musyawarah dan Badan anggaran yang telah mengerahkan segenap tenaga dan pikiran sehingga rapat paripurna ini berlangsung saat ini. Tidak lupa juga diucapkan terimakasih kepada saudara Pjs.Bupati Samosir dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Samosir. Pembahasan yang kita lakukan belumlah sempurna akan tetapi atas dasar komitmen bersama,kita dapat menyelesaikan agenda pembahasan ini. Adapun dinamika yang terjadi merupakan wujud pengkayaan dan pematangan persepsi kita untuk mencapai tujuan bersama yakni untuk kesejahteraan masyakarat Kabupaten Samosir. 

Setelah mengakhiri pembacaan laporan Badan Anggaran, pimpinan Rapat menskors Rapat Paripurna dengan Agenda Tanggapan Perorangan Anggota DPRD.Untuk itu Rapat diskors untuk penyusunan tanggapan anggota DPRD,kata Saut Martua Tamba, ST.(ML/r).

Share Berita

Medan,DP News

Proses penjaringan calon Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) terus berlanjut. Ada tiga nama yang tersisa setelah melewati proses penyaringan di Senat Akademik USU.

Tiga nama tersebut adalah Dr Muryanto Amin, Prof Farhat, dan Prof Arif Nasution. Sementara itu, Dr Restu Utama Pencawan tersingkir karena tak mendapat suara.

"Sementara satu kandidat lain, Dr Restu Utama Pencawan, tidak memperoleh suara," ujar Rektor USU Prof Runtung Sitepu, Kamis (26/11)

"Suara terbesar ada pada Menteri Nadiem, yakni 35 persen," kata Runtung.Runtung mengatakan ketiga nama yang lolos penyaringan bakal mengikuti proses pemilihan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) USU. Salah satu anggota MWA adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, yang memiliki suara 35 persen.

"Pemilihan rektor ini tidak boleh meninggalkan luka di antara kita," ujarnya.Dia berharap semua pihak mengikuti proses pemilihan sesuai aturan. Runtung mengatakan membangun USU butuh kerja keras dan waktu yang tidak sebentar.

"Benar," kata Kepala Humas dan Protokoler USU Elvi Sumanti saat dimintai konfirmasi, Rabu (25/11).Sebelumnya, dua orang calon Rektor USU mundur dari proses penjaringan calon Rektor USU. Dua calon yang mundur itu adalah Prof M Fidel Ganis Siregar dan Dr Sontang Sihotang.

Dikutip dari detikNews menyebutkan,keduanya mundur karena alasan pribadi. Elvi menyebut Fidel dan Sontang mundur sebelum proses audisi calon Rektor USU. Restu juga sempat mengajukan pengunduran diri dari proses penjaringan, namun ditolak karena dinilai melewati waktu yang ditentukan.

Restu merupakan pengurus Golkar Sumut. Dia menjabat Wakil Sekretaris Pemenangan Pemilu Wilayah II.

Sementara itu,dari penelusuran DP News ,dua kandidat merupakan dosen di Fisipol USU yakni Dr Muryanto Amin merupakan Dekan Fisipol dan Prof Arif Nasution merupakan guru besar di Fisipol USU. Dari segi senioritas,Prof Arif Nasution sudah lebih dahulu dosen di Fisipol ketimbang Dr Muryanto Amin.(detikNews/rd)


Share Berita

Jakarta,DP News 

Gubernur Bank Indonesia (BIPerry Warjiyo melantik 18 kepala satuan kerja bank sentral, baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan,Jumat (27/11).

Dalam kegiatan yang digelar secara virtual tersebut, Perry menyampaikan 3 pesan untuk membangun kepemimpinan yang amanah, kompeten, dan berintegritas.

Pertama, menjalankan amanah menjadi pemimpin sebagai ladang amal perbuatan. Kedua, membina keluarga besar BI dan memiliki motivasi untuk terus maju. Ketiga, meningkatkan spiritual ibadah

Melalui keterangan resminya, Kepala Departemen Komunikasi Onny Widjanarko mengatakan Pelantikan pejabat baru di BI merupakan bagian dari transformasi organisasi, termasuk sumber daya manusia di BI untuk memperkuat efektivitas organisasi dan pelaksanaan tugas BI.

Berikut nama-nama kepala satuan kerja yang dilantik:

1) Wiwiek Sisto W., sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia.

2) Soekowardojo, sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara.

3) Bambang Kusmiarso, sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen.

4) Budi Hanoto, sebelumnya menjabat Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan.

5) Onny Widjanarko, sebelumnya menjabat Kepala Departemen Komunikasi, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta.

6) Erwin Haryono, sebelumnya menjabat Kepala Grup di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, sebagai Kepala Departemen Komunikasi.

7) Pribadi Santoso, sebelumnya menjabat Kepala Grup di Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah.

8) Erna Wijayanti, sebelumnya menjabat Kepala Grup di Departemen Pengelolaan Uang, sebagai Kepala Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi.

9) Muh. Anwar Bashori, sebelumnya Direktur atau menjabat Penjabat Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, sebagai Direktur Eksekutif atau Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.

10) Trisno Nugroho, sebelumnya Direktur atau menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, sebagai Direktur Eksekutif atau Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali.

11) Arrow Prasa Siagian, sebelumnya Direktur atau menjabat Kepala Unit Khusus Pembangunan SPU, DC, dan BRS, sebagai Direktur Eksekutif atau Kepala Unit Khusus Pembangunan SPU, DC.

12) Amanlison Sembiring, sebelumnya Direktur atau menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Direktur Eksekutif atau Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan.

13) Anastuty K., sebelumnya menjabat Kepala Grup di Departemen Pengelolaan Devisa, sebagai Kepala Perwakilan BI Singapore.

14) Achris Sarwani, sebelumnya Deputi Direktur atau menjabat Penjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, sebagai Direktur atau Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh.

15) Nugroho Joko P., sebelumnya menjabat Ekonom Ahli di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, sebagai Kepala Perwakilan BI Solo.

16) Bimo Epyanto, sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BI Balikpapan, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Tenggara.

17) Jeffri D. Putra, sebelumnya menjabat Kepala Divisi di Departemen Komunikasi, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara.

18) Darmadi Sudibyo, sebelumnya menjabat Kepala Divisi di Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri, sebagai Kepala Perwakilan BI Balikpapan.(CNNIndonesia)

Share Berita

Medan,DP News 

Pjs Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinughroho MT menerima Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 dari Gubsu Edy Rahmayadi di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman Medan, Jum'at (27/11). Dana tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama dalam pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

"Usai menerima TKDD ini, kita harus segera mungkin melakukan persiapan untuk menggunakannya. Sebab, di awal Januari 2021, kegiatan TKDD harus sudah berjalan sehingga dapat membantu masyarakat, juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Kita berharap betul di 2021, pemulihan ekonomi mulai berjalan," kata Pjs Wali Kota usai menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan TKDD tahun 2021 Provinsi Sumut.

Guna mewujudkan hal tersebut, kata Pjs Wali Kota, di bulan Desember 2020 akan dilakukan lelang. Dengan demikian, imbuhnya, di Januari 2021 pelaksanaan kegiatan sudah dapat dilakukan. "Dengan percepatan pelaksanaan kegiatan TKDD ini, kita berharap selain membantu masyarakat, juga mempercepat proses pemulihan perekonomian," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubsu dalam acara penyerahan DIPA dan TKDD Tahun 2021 yang mengusung tema, "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi" telah menyerahkan langsung secara simbolis DIPA kepada 15 satuan kerja di Provinsi Sumut dan 21 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut. Gubsu berharap, agar DIPA dan TKDD dapat dipergunakan dalam percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Sumut.

Selanjutnya, Gubsu lebih jauh memaparkan, adapun alokasi DIPA dan TKDD tahun 2021 di Provinsi Sumut meliputi, DIPA sebesar Rp 22,99 triliun, sedangkan TKDD sebesar Rp 41,02 triliun.

Lakukan reformasi anggaran dengan memegang prisnip cermat, efektif dan efisien dengan cara setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Tugas utama pemerintah adalah membantu masyarakat bukan hanya menjalankan rencana. Bantulah stimulus rakyat, jangan sampai kita semakin mempersulit rakyat,” tegas Gubsu.

Kemudian, Gubsu menambahkan, kondisi ekonomi bangsa saat ini mengalami penurunan akibat Covid-19. Oleh karenanya, melalui penyerahan DIPA dan TKDD, Gubsu berharap dapat menjadi momentum dalam percepatan pemulihan ekonomi bangsa, khususnya di Provinsi Sumut.

Terkait itu, Gubsu berpesan kepada seluruh kepala daerah, agar mempercepat belanja daerah sehingga terjadi perputaran ekonomi di tengah masyarakat yang dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi. Untuk itu, tegasnya, Bupati dan Wali Kota harus segera melakukan penyerapan anggaran melalui percepatan belanja daerah.

“Jadikan DIPA dan TKDD sebagai penggerak utama saat ekonomi lesu. Karena itu, segera manfaatkan dan belanjakan, salah satunya dengan melakukan lelang sejak dini (maksimal Desember 2020) untuk gerakan ekonomi quartal tahun 2021. Kemudian, distribusikan Bansos di awal Januari, agar masyarakat bisa belanja dan menggerakkan ekonomi lapisan bawah,” pesannya. (Hot/rd)

Share Berita

 

Medan,DP News       

Pemko Medan bersama PT Bank Sumut membagikan sebanyak 5000 Sumut Card sebagai e – money. Sebanyak 2 ribu kartu diserahkan kepada 4 Camat yakni Camat Medan Tembung, Camat Medan Amplas, Camat Medan Tuntungan dan Camat Medan Barat. Sedangkan 3 ribu kartu lainnya diberikan diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan. Kartu e- money ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat Kota Medan dengan harapan mempermudah masyarakat yang ingin menggunakan Bus Trans Metro Deli, Jumat (27/11).

Penyerahan Sumut Card secara simbolis oleh Direktur Utama PT Bank Sumut Muhammad Budi Utomo kepada Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT di Lapangan Merdeka Medan Jalan Balai Kota Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat. Turut hadir menyaksikan penyerahan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Ir Wiriya Alrahman, Deputi Direktur Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional V Sumbagut Anton Purba serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Kota Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Pjs Wali Kota Medan juga membagikan secara langsung kepada masyarakat pengguna Bus Trans Metro Deli di salah satu halte yang berada di Jalan Balai Kota tepatnya di depan kantor Bank Indonesia (BI).

Dikatakan Pjs Wali Kota Medan, sejak 16 November lalu, Bus Trans Metro Deli secara resmi mulai beroperasi di Kota Medan. Total tercatat ada 39 unit bus yang tersedia dengan rincian 35 bus yang dioperasikan dan 4 unit bus sebagai cadangan. Di tahun 2021 mendatang, akan ada sebanyak 72 unit Bus Trans Metro Deli yang beroperasi di 5 koridor yang sudah disediakan.

“Saat ini, terdapat 3 koridor yang dijalankan yaitu koridor 2 lapangan Merdeka – Amplas, koridor 4 Lapangan Merdeka – Tuntungan dan koridor 5 Lapangan Merdeka – Tembung. seluruh bus ini menggunakan sistem pembayaran non-tunai, sehingga ini bisa juga berguna untuk mengurangi kontak langsung dengan penumpang guna mencegah penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19),” kata Pjs Wali Kota Medan.

Lebih lanjut Pjs Wali Kota Medan menjelaskan, untuk mendukung penggunaan bus tersebut, diluncurkannya Sumut Card sebagai alat pembayaran non tunai berupa e – money. Sebab, Bus Trans Metro Deli tidak menerima pembayaran secara tunai melainkan menggunakan e - money. Ada total 15 ribu kartu yang akan dibagikan kepada masyarakat tetapi, saat ini terlebih dahulu sebanyak 5000 kartu yang akan dibagikan kepada masyarakat dari PT Bank Sumut.

“Ini adalah angkutan massal siapa saja boleh menggunakannya, dengan suasana nyaman dan handal yang jadwalnya ontime. Setiap 10 menit sekali bus jalan. Tentunya kita melaunching yang baru tentunya harus lebih baik daripada sebelumnya. Hingga sampai terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) atau sampai bulan Desember ini, bus ini masih gratis,” jelasnya.

Senada dengan Pjs Wali Kota Medan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Iswar Lubis mengungkapkan, saat ini terdapat 3 koridor yang dijalankan dan rencananya 2 koridor lagi akan beroperasi. Selain itu, nantinya angkutan massal dengan sistem By The Service (BTS) ini kan dikenakan tarif tetap saat ini hingga Desember mendatang masih gratis. Meskipun gratis, ujar Kepala Dishub Kota Medan, masyarakat yang hendak menggunakan bus ini harus menggunakan Sumut Card tersebut. Disamping itu, masyarakat juga dapat mendownload aplikasi Teman Bus untuk mengetahui informasi mengenai letak halte dan informasi mengenai bus lainnya.

“Kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa kedepan itu semuanya harus menggunakan non tunai. Untuk itu, biar masyarakat tidak terbebani dengan pengadaan untuk pembelian kartunya, makanya kita rencanakan akan membagi 15 ribu kartu gratis kepada masyarakat dan hari ini kita bagi 5000 yang di support Bank Sumut sebagai bank daerah. Selain itu, Bank Sumut nantinya juga akan membantu sarana dan prasarana lainnya. Hanya saja tinggal merubah pola perilaku masyarakatnya untuk mau beralih menggunakan bus. Kita harapkan support dari masyarakat kalau ingin Kota Medan ini maju,” ungkap Iswar.

Sementara itu Dirut PT Bank Sumut Muhammad Budi Utomo menjelaskan dalam mendukung Program Pemerintah  yakni transaksi non tunai, Bank Sumut ikut berperan dengan menghadirkan Kartu e- Money Sumut Card. Kartu transaksi non tunai kerjasama dengan Pemko Medan ini diharapkan dapat menunjang operasional Bus Trans Metro Deli sebagai alat pembayaran non tunai. "Hadirnya Sumut Card ini diharapkan akan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi Massal dengan pembayaran non tunai", katanya.(hot/rd)



Share Berita

Jakarta,DP News

Harapan pelaku bisnis di Indonesia untuk mendapatkan pemimpin daerah yang bisa membangkitkan ekonomi, akibat pandemi Covid-19 menjadi pembahasan dalam diskusi Seri ketiga Mappilu PWI bertajuk "Pilkada 2020: Mencari Pemimpin Perubahan Penggerak Perekonomian" di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Kamis (26/11).

Diskusi Mappilu PWI inid dibukalangsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, didampingi Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo dan menghadirkan pembicara seperti Wakil Ketua Umum REI, Raymond Arfandi, CEO Sritex, Iwan Setiawan, Ketua Umum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia (GMRI), Eko Sriyanto Galgendu dan Direktur Utama PT Harta Mulia, Wima Brahmantya.

Dalam sambutannya Atal menyampaikan dalam kondisi sekarang ada dua hal yang menjadi perhatian pemerintah pertama bagaimana mengatasi Covid karena itu Mappilu juga menghimbau kedua masalah ekonomi ini memang tidak bisa ditawar tawar karena semua tiarap.

“Kami berharap pemimpin pemimpin baru nanti punya visi untuk membangkitkan ekonomi dari daerah, kami berharap ada pencerahan dari diskusi ketiga Mappilu PWI ini, terima kasih kepada para pembicara yang bersedia hadir,” ujar Atal.

CEO Sritex, Iwan Setiawan yang bergerak di bidang industri tekstil menyampaikan, terjadi perubahan yang luar biasa di dunia usaha sejak Maret 2020 setelah karantina wilayah diberlakukan. Ekonomi menjadi stagnan karena pengusaha tidak bisa mengekspor dan terkendala jualan di dalam negeri.

“Hal yang saya alami kita melihat kondisi pada saat itu pertama bagaimana kesehatan kita harus kuat kedua, Sritex harus hidup dan tidak ada PHK, ternyata ada jalan kami membuat masker, APD yang mengakibatkan ada pemasukan untuk Sritex. Kita sebulan mengubah industry kita menjadi pembuat masker dengan produksi 50 juta pcs. Ini salah satu sikap dinamis pengusaha untuk menyesuaikan kondisi,” ujarnya.

Terkait kepemimpinan, Iwan menyoroti tiga hal penyebab kemunduran bangsa, pertama kurangnya jiwa nasionalisme dari pemimpin, kedua minimnya kualitas pendidikan dan ketiga pembentukan kultur-kultur yang dianggap benar. 

“Pemimpin perubahan itu dituntut berintegritas tinggi multi skill dan memahami banyak bidang dengan berani merubah kultur dan bertindak cepat. Itu menjadi landasan kita untuk menghadapi masa depan,” ujarnya.  

Sementara itu Ketua Umum GMRI, Eko Sriyanto Galgendu dalam paparannya mengatakan, para pemimpin harus mempekuat kembali sistem ekonomi bangsa untuk menuju negara maju. 

Dirinya melihat di tengah pandemic Covid-19 terjadi perang siber antar negara dengan memakai beberapa media propaganda untuk melakukan serangan psikologi. "Rekonsilisasi ekonomi negara yang dimaksud adalah memperkuat kembali negara atau wadah yang memiliki suatu sisem ekonomi yang kuat guna menuju ingin dicapai," ujarnya.

“Di sisi lain bangsa ini masih saja ribut dengan kondisi politik di dalam negeri," tambah Eko. 

Selanjutrnya, Direktur Utama PT Harta Mulia, Wima Brahmantya turut menjelaskan, kondisi politik Indonesia selalu panas padahal politik harusnya menjadi penyejuk di tengah demokrasi.

Harusnya politik dan politikus negeri membuat kekayaan sumber daya alam untuk menyejahterakan bangsa Indonesia.

“Mengutip Bung Hatta, demokrasi ekonomi tidak akan tercapai tanpa adanya persaudaraan. Saat ini kondisi warga di daerah pecah gara-gara Pilkada,”

Padahal, hal terpenting yang diinginkan pengusaha, kata Wima yaitu keamanan. Tapi hal ini bisa terwujud jika pemimpin itu kuat tidak ada beban dan mandiri. 

“Kita sering lupa, filosofi kepemimpinan kita yang paling dikubur dalam-dalam oleh parlemen yakni sila keempat Pancasila, yaitu keberpihakan kepada rakyat itu bisa diwujudkan apabila negeri ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan harusnya lahir melalui mekanisme musyawarah mufakat,” ujarnya.(rel/rd)



Share Berita

Medan,DP News                     

Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT mengajak para guru untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam dunia teknologi karena kian hari teknologi terus menerus berkembang sehingga para guru tidak boleh ketinggalan teknologi. Kehadiran teknologi untuk menguatkan peran guru adalah sebuah keniscayaan, terlebih di era industri 4.0 dimana guru dituntut untuk lebih kreatif dalam proses belajar mengajar.

Ajakan ini disampaikan Pjs Wali Kota Medan saat menghadiri Peringatan HUT ke 75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) Kota Medan Tahun 2020 di Madani Hotel Medan Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kamis (26/11).

“Kita tidak boleh berpuas diri, ke depan para guru saya minta terus meningkatkan kemampuannya dalam hal teknologi. Guru masa kini di era industri 4.0 harus melek teknologi, dimana teknologi dapat mempengaruhi kemampuan kita. Apalagi, para generasi milenial sangat akrab dengan teknologi informasi, dan mereka dengan mudah mendapatkan berbagai informasi didunia maya. Maka dari itu, para guru jangan ketinggalan malah harus kedepan dalam menggunakan teknologi informasi. Teknologi punya 2 sisi negatif dan positif, jangan ketinggalan gunakan sisi positifnya untuk ajang mendidik siswa,” jelas Pjs Wali Kota Medan.

Selama ini, tambah Pjs Wali Kota Medan, guru identik dengan gelar pahlawan tanpa tanda jasa, padahal kenyataannya guru lah salah satu yang paling banyak memberi jasa dalam kehidupan manusia. Gelar pahlawan tanpa tanda jasa ini seolah kemudian menjadi pembenaran bahwa seorang guru tidak perlu dan tidak layak diberikan tanda jasa maupun apresiasi lainnya. Padahal pada kenyataannya, seorang guru selalu memberikan santapan jiwa dengan ilmu, membina akhlak mulia, serta meluruskan perilaku yang kurang terpuji sehingga sangat pantas dan layak untuk diberikan apresiasi, anugerah atau apapun bentuk penghargaan lainnya.

“Saya ucapkan selamat HUT ke 75 PGRI dan HGN dan juga selamat karena Sumatera Utara meraih juara umum Gurulympics se Indonesia meraih 72 emas dan 68 disumbangkan dari Kota Medan ini tentunya sangat membanggakan. Di pundak seorang guru, tersandang tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang telah dipersiapkan secara seksama dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Maka dari itu, kita wajib memuliakan posisi seorang guru dengan berbagai cara yang kita mampu,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua PGRI Kota Medan Drs Sriyanta MPd mengatakan, sebelum menjelang perayaan HUT PGRI dan HGN Kota Medan Tahun 2020, PGRI Kota Medan telah melaksanakan berbagai perlombaan yaitu lomba video kreatifitas dan pembelajaran secara daring, lomba video vocal solo dan memberikan penghargaan kepada guru yang telah memiliki masa kerja lebih dari 25 tahun. Selain itu, PGRI Kota Medan juga memberikan penghargaan kepada guru yang mewakili Sumatera Utara untuk mengikuti lomba Gurulympics PGRI 2020 se Indonesia dan berhasil meraih peringkat pertama.

“Kami PGRI Kota Medan siap untuk mendampingi atau ikut bekerja sama bersama Pemko Medan dalam meningkatkan pendidikan di Kota Medan terkhusus pada Dinas Pendidikan Kota Medan,” kata Ketua PGRI Kota Medan didampingi Sekretaris PGRI Kota Medan Andy Yudistira.

Dalam kesempatan tersebut, Pjs Wali Kota Medan bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Adlan, Ketua PGRI Provinsi Sumut Drs Abdul Rahman Siregar, Ketua PGRI Kota Medan Drs Sriyanta MPd dan Sekretaris PGRI Kota Medan Andy Yudistira menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba serta penghargaan kepada guru yang telah bekerja selama lebih dari 25 tahun.(hot/rd)

Share Berita

Medan,DP News                        

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT menjadi inspektur upacara (Irup) dalam upacara pembukaan bakti sosial dalam rangka memperingati 75 Tahun Korps Marinir, yang mengusung tema, “Bersinergi Mengawal NKRI Menuju Indonesia Maju” di halaman Markas Yonmarhanlan I Belawan, Kamis (26/11). Diharapkan, Korps Marinir semakin jaya di masa mendatang. 

Bakti sosial yang digelar melaksanakan sejumlah kegiatan, seperti sunat massal yang melibatkan 115 orang anak, donor darah, pemeriksaan bibir sumbing, pemberian kacamata baca, alat bantu dengar, pengukuran kaki palsu serta pemberian bingkisan kepada masyarakat yang mengikuti bakti sosial tersebut.

Sebelum menjadi irup, Pjs Wali Kota setibanya di Markas Yonmarhanlan I Belawan, langsung disambut Danyon Marhanlan I Belawan Letkol Mar Farick dengan memberikan jaket serta topi Korps Marinir yang diiringi yel-yel khas Korps Marinir. 

Dalam arahan singkatnya, Pjs Wali Kota mengatakan tanpa terasa tahun 2020 ini, Korps Marinir merayakan hari ulang tahunnya yang ke-75. Itu berarti, sudah 75 tahun Korps Marinir berbakti dan mengabdi demi menjaga kedaulatan setiap jengkal tanah NKRI tercinta. 

Dikatakan Pjs Wali Kota, Korps Marinir menjadi salah satu yang paling menonjol kiprahnya di tengah masyarakat. Itu sebebnya, banyak generasi muda yang bermimpi dan bercita-cita untuk bisa menjadi bagian dari Korps Marinir. “Hal ini wajar karena Korps Marinir tidak hanya handal dalam kemampuan tempur, tetapi juga dekat dengan masyarakat dimanapun mereka berada,” kata Pjs Wali Kota.

Selanjutnya, Pjs Wali Kota sangat mengapresiasi Korps Marinir yang melaksanakan kegiatan bakti sosial, sebagai wujud rasa syukur atas bertambahnya usia Korps Marinir. Di samping itu juga, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kondisi dan fenomena yang terjdi di tengah masyarakat, terutama di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Akibat pandemi Covid-19, jelas Pjs Wali Kota, semakin banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan menyusul semakin sulitnya kehidupan saat ini. “Bakti sosial ini merupakan salah satu perwujudan nyata dari semangat menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Di penghujung arahannya, Pjs Wali Kota berharap agar Korps Marinir semakin jaya di masa mendatang. Guna mewujudkan hal tersebut, dia mengajak untuk mampu terus berjuang demi membangun jiwa dan raga bangsa ini. 

“Segala upaya yang telah kita lakukan akan sangat berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang,” katanya seraya berharap agar kemanunggalan antara TNI dengan rakyat semakin solid, sehingga NKRI akan senantiasa terjaga dari segala bentuk ancaman yang datang dari dalam mau pun luar negeri. 

Sementaraitu, menurut Danyon Marhanlan I Belawan Letkol Mar Farick, kehadiran Pjs Wali Kota sekaligus menjadi Irup dalam upacara pembukaan bakti sosial merupakan kebanggaan, sebab di tengah kesibukan kerja masih meluangkan waktu untuk hadir di sarang petarung Yonmarhanlan I Belawan. “Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran sekaligus membuka kegiatan bakti sosial,” ujar Danyon Marhanlan.

Kepada Pjs Wali Kota, Danyon Marhanlan menjelaskan, bakti sosial terselenggara berkat kerja sama Yonmarhanlan I Belawan dengan Forum Silaturahmi Lintas Angkatan Smansa Medan, YSKI, Sahabat Marinir serta selalu berkoordinasi dengan Pemko Medan melalui Kecamatan Medan Belawan. “Bulan kemarin kami juga mengadakan Bersih Sampah di setiap kelurahan dan memberikan hadiah,” jelasnya.

Usai Danyon Marhanlan menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Pjs Wali Kota, bersamaan dengan itu mengumandang lagu Selamat Ulang Tahun  yang dinyanyikan oleh salah seorang marinir diiringi musik. Kemudian, Danyon Marhanlan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 kepada Pjs Wali Kota. “Kami tahu, besok Bapak Pjs Wali Kota ulang tahun, tapi kami mengucapkan hari ini,” ujarnya.

Pjs Wali Kota pun tampak terharu, sebab tidak menyangka jika Danyon Marhanlan I Belawan beserta jajarannya ingat hari lahirnya sekaligus memperingatinya dengan sederhana. Belum lagi hilang rasa harunya, sejumlah prajurit selanjutnya mengangkat Pjs Wali Kota dan mengarak-araknya di sekitar lokasi upacara. 

Kemudian Pjs Wali Kota bersama Danyon Marhanlan meninjau lokasi bakti sosial. Terakhir, Pjs Wali Kota menuliskan kesan dan pesan kepada Yonmarhanlan I Belawan. Dalam kesan dan pesannya yang ditulis langsung, Yonmarhanlan I Belawan diharapkan terus berkarya dan menjaga NKRI. (Hot/rd)

Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.