Medan,DP News
Komisi IV DPRD Medan soroti anggaran di Dinas Kebersihan dan Pertamanan karena dinilai sarat dengan pemborosan sehingga sebaiknya dialihkan untuk program lebih bermanfaat seperti pembelian tong sampah.
“Kota Medan masih kotor, butuh anggaran pengadaan sarana dan prasarana kebersihan. Anggaran beli baju batik Rp 600 juta dan tunjangan lainya untuk kesejahteraan pegawai supaya dipangkas,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak saat menggelar rapat pembahasan R APBD Pemko Medan TA 2021 di ruang Komisi IV, Sabtu pagi (14/11).
Paul Mei Simanjuntak memberikan alasan agar anggaran di sejumlah program perlu dialihkan untuk pembelian becak sampah, pengadaan bak sampah dan keranjang sampah. Pasalnya, Kota Medan saat ini masih jorok dan perlu prioritas pembenahan fasilitas kebersihan.
“Ketika kami melakukan sosialisasi Perda dan reses banyak menerima keluhan warga soal kebersihan. Sampah tidak terangkut dan sarana bak sampah sangat minim. Guna memaksimalkan pelayanan kebersihan, anggaran untuk itu perlu ditambah. Anggaran di program lain harus dipangkas untuk perbaikan Kota Medan agar lebih bersih lagi,” tegas Paul.
Ditambahkan Paul, anggaran belanja beli baju batik dinilai pemborosan apalagi saat Covid 19. Apalagi kebutuhan soal kebersihan sangat mendesak. “Pembelian baju batik ditunda dulu. Anggarannya dialihkan untuk pembelian keranjang sampah dan kebutuhan lainnya menuju kebersihan Kota. Untuk apa pegawai baju cantik, gemuk tetapi Kota Medan tetap jorok ,” tambah Paul MA Simanjuntak.
Sorotan yang sama juga dilontarkan anggota Komisi lainnya Antonius Devolis Tumanggor menyampaikan, anggaran di sejumlah program DKP Kota Medan harus diperbaiki sehingga tepat sasaran.
Dalam hal ini,Tumanggor usulkan sejumlah program pantas dialihkan untuk biaya anggaran upaya kebersihan. ” Pengadaan lampu ornamen terkesan mubajir yang setiap tahunnya dianggarkan bermiliaran Ini perlu dirombak,” tegas Tumanggor.
Begitu juga sorotan yang disampaikan anggota Komisi lainnya Edwin Sugesti Nasution mengatakan, DKP perlu melakukan sistem pola baru untuk mengatasi masalah kebersihan yang tidak kunjung terselesaikan hingga saat ini.
“Kenyataannya kebersihan di Kota Medan belum ada peningkatan. Anggaran di DKP selalu besar tetapi masalah kebersihan tetap buruk. Harapan kami ada perubahan lebih baik yang signifikan dengan pola baru. Kita harapkan DKP dapat memberikan percotohan kebersihan di beberapa Kecamatan,” harap Edwin.
Dalam pengamatan wartawan, anggota dewan menyoroti puluhan miliar rupiah di sejumlah program dinilai mubajir. Anggaran disejumlah program diminta dialihkan kebutuhan upaya kebersihan. Rapat pembahasan terlihat alot dan terjadi berbagai argumen.
Menyahuti sorotan anggota dewan di Komisi IV, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Husni mengatakan, pihaknya akan melakukan perbaikan secara konsrruksi SOP. “Ada yang perlu kami bangun dengan kebutuhan standarisasi,” ujar Husni.
Diakui Husni, pihaknya sudah membuat kajian seperti kebutuhan armada sampah yang butuh 300 unit sementara sekarang ini masih 250 unit.
Rapat pembahasan, R-APBD TA 2021 ini dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota Komisi Antonius Tumanggor, Syaiful Ramadhan, Dedy Aksyari Nasution, Renville Napitupulu, Edwin Sugesti Nasution. Juga hadir Kepala Bapedda Irwan Ritonga, Kepala DKP Husni bersama sejumlah stafnya. (Rd)
