Medan,DP News          

Malam pergantian tahun yang biasanya dipadati pengunjung,kali ditiadakan.Pemko Medan bersama instansi terkait pergantian tahun akan  menutup dan mengalihkan jalan menuju Lapangan Merdeka Medan. 

Tujuannya, agar masyarakat tidak merayakan malam tahun baru dengan berkerumun di tempat umum guna menghindari penyebaran Covid-19 dengan menempatkan personil gabungan untuk pengamanan.

Penegasan itu disepakati  Asisten Pemerintahan dan Sosial Renward Bakara mewakili Plt Walikota Medan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Lilin Toba 2020 Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021 Wilayah Hukum Polrestabes Medan di Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said Medan,Minggu lalu.

Informasi diperoleh beberapa ruas jalan ditutup menuju Lapangan Merdeka  mulai pukul 19.00 WIB, 31 Desember 2020 PUKUL 19.00 WIB sampai 01 Januari  2021,pukul 06.00 WIB.Ruas jalan itu antara lain  JL. BUKIT BARISAN,JL. STASIUN KERETA API,JL. BALAI KOTA,JL. PULO PINANG SERTA JL. ZAINUL ARIFIN (DEPAN SUN PLAZA)

Selain itu, Renward mengajak dan mengimbau masyarakat untuk tidak berkerumun pada saat malam tahun baru.Tujuannya untuk menghindari adanya cluster baru yang berdampak pada peningkatan angka kasus Covid-19 di Kota Medan. Untuk itulah, Renward berharap semua pihak dapat melakukan koordinasi dan sinergi sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 berjalan aman dan lancar.  Wakapolrestabes Medan AKBP Sinuhaji menekankan agar semua pihak fokus pada pencegahan penyebaran Covid-19 dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi.

Saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2021, masyarakat memanfaatkan momentum hari libur. Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi dari semua pihak sehingga seluruh kegiatan perayaan berjalan aman, lancar dan kondusif. Salah satunya yakni dengan mencegah terjadinya kerumunan massa," kata Wakapolrestabes saat itu.(rd)


Share Berita

Medan,DP News

Meski di akhir tahun Antonius Devolis Tumanggor, Anggota DPRD Medan terus saja mengurusi kepentingan rakyat.Buktinya,cuma dalam tempo satu minggu,keluhan lampu padam, kini sudah kembali terang benderang.Berkat Antonius Tumanggor,Jalan Pengayoman Sei Agul Medan Barat sudah terang benderang yang merupakan hadiah di penghujung Tahun 2020.

Hal itu disampaikan warga Jalan Pengayoman yang selama ini merasa 'dianaktirikan' karena lampu tidak terpasang dan padam.

Tokoh Pemuda Sumut Hisar Tambunan          St. J Sipayung,Reinhard Panggabean,Situmorang,Marianus Sinaga,SPd,MPd dan Ompu Banus Sinaga menyampaikan apresiasi atas kinerja Antonius Tumanggor.

Saat Reses,Senin lalu,J Sipayung dan Reinhard Panggabean mengeluhkan LPJU di tempat tinggal mereka padam dan kabelnya hilang.Tolong pak,lampu penerangan di Jalan Pengayoman sudah lama padam sehingga suasana gelap,ujar Sipayung saat diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya dalam Reses yang juga dihadiri pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 

Namun,keluhan warga tersebut langsung ditampung Antonius Tumanggor yang Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Medan dan berjanji segera diperbaiki pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Bukan sekedar janji dan terbukti,Rabu (30/12),petugas  Dinas Kebersihan dan Pertamanan turun ke Jalan Pengayoman memasang lampu dan malam hari sudah terang benderang.

Antonius yang duduk di Komisi IV DPRD Medan inipun tidak hanya mendengar laporan namun langsung turun ke lokasi dan berbaur bersama warga menyaksikan pemasangan dan perbaikan lampu penerangan jalan umum tersebut.

Akhirnya,lampu jalan pun menyala dan Jalan Pengayoman kini sudah terang benderang.Terimakasih Pak Antonius Tumanggor,lampu kami sudah terang benderang"ujar warga yang berbaur di lokasi.

Kepada warga,Antonius yang merupakan anggota dewan dari Dapil 1 Kota Medan ( Medan Barat,Medan Helvetia,Medan Baru dan Medan Petisah) menghimbau agar sama-sama menjaga dan merawat lampu jalan tersebut agar jangan ada lagi pencurian kabel atau bola lampu.

"Jaga dan rawatlah lampu ini karena merupakan kepentingan bersama"ujarnya kepada warga sekitar.(rd)

Share Berita

Medan,DP News         

Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi berharap kehadiran Perda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat memberi dampak signifikan terutama bagi masyarakat dalam melaporkan semua peristiwa kependudukannya sehingga dapat terwujud tertib administrasi di Medan.

Harapan tersebut disampaikan Akhyar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan dan Persetujuan Bersama Atas Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gedung DPRD Medan, Rabu (30/12). Perubahan Ranperda tentang Administrasi kependudukan menjadi Perda Kota Medan tersebut ditandai dengan penandatangan/pengambilan keputusan bersama antara Akhyar dan Ketua DPRD Medan Hasyim SE.

Administrasi kependudukan merupakan suatu sistem yang menjadi tugas negara untuk dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik. Selain itu, juga memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah," kata Akhyar.

Selanjutnya, didampingi Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, Akhyar mengungkapkan bahwa UUD 1945 pada hakekatnya telah menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas suatu peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk.

"Hal ini termaktub dalam UU No.24/2013 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat pasal 26 ayat 3 UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan," ungkapnya.

Guna memberikan perlindungan bagi masyarakat tersebut, jelas Akhyar, Pemko Medan bersama DPRD Medan melakukan persetujuan bersama sehingga Ranperda administrasi kependudukan menjadi Perda. Dengan persetujuan tersebut, Akhyar menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi.(rd)

Share Berita

Medan,DP News             

DPRD Kota Medan setujui Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan ditetapkan menjadi Perda Kota Medan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Rabu (30/12). Sebelum penandatanganan persetujuan dilakukan, rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan panitia khusus (pansus) serta pendapat seluruh fraksi di DPRD Medan.

Persetujuan ditandai dengan penandatangan/pengambilan keputusan bersama antara Pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah Kota Medan. Penandatanganan dilakukan Ketua DPRD Medan Hasyim SE dan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi serta disaksikan para wakil ketua dan Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM.

Dikatakan Plt Wali Kota, hal tersebut dapat terlaksana atas kerjasama yang baik dan rasa tanggung jawab bersama antara pihak eksekutif dan legislatif selaku mitra kerja. Dengan harapan dan tujuan, membangun jalannya roda pemerintahan sekaligus mewujudkan dan melaksanakan aspirasi masyarakat.

"Sesuai dengan pasal 331 ayat 1,2,3 dan 4 UU No.23/2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD. Lalu, pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Perda. Kemudian, BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah serta pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1," kata Akhyar.

Maka, untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 331 ayat 2 UU No.23/2014, DPRD Medan dan Pemko Medan menyetujui dan mensahkan Ranperda tersebut menjadi Perda. Harapannya, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk dalam perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.

"Kehadiran perusahaan umum daerah Kota Medan diharapkan dapat membantu dan menunjang kebijakan umum pemerintah daerah serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana berbagai bidang usaha. Lalu, meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan daya saing perusahaan umum daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," harapnya.

Guna mencapai hal tersebut, jelas Akhyar, perusahaan umum daerah Kota Medan harus dikelola secara profesional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel dan bertanggung jawab. "Kepada semua pihak yang terlibat, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya hasil persetujuan ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Sumut untuk selanjutnya difasilitasi sekaligus mendapatkan nomor registrasi kemudian ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah Kota Medan," pungkasnya.(rd)

Share Berita

Medan,DP News            

Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan luncurkan Aplikasi E-Damkar, Rabu (30/12). Tujuannya untuk optimalisasi pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kota Medan.  Sehingga, masyarakat bisa memanfaatkan kemudahan akses aplikasi tersebut ketika terjadi musibah kebakaran ataupun penanganan penyelamatan yang membutuhkan bantuan petugas pemadam kebakaran.

Peresmian aplikasi E-Damkar yang digelar di Kantor Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran Kota Medan ditandai dengan penekanan sirine dan pemotongan pita oleh Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi didampingi Asisten Administrasi Umum (Asmum) Setda Kota Medan Renward Parapat dan Kadis  P2K  Medan Albon Sidauruk. 

Akhyar memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas P2K Kota Medan yang telah mengembangkan aplikasi E-Damkar di zaman yang serba digital ini. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat saat terjadi musibah kebakaran ataupun penanganan penyelamatan yang membutuhkan bantuan petugas pemadam kebakaran.

Saat ini target nasional waktu tanggap (respon time) Pemadam Kebakaran 15 menit sudah terpenuhi 60% dan untuk memenuhi itu, pengembangan pos dan UPT untuk lebih mempercepat. Kemudian jika nanti target kita kalau pos dan UPT tercapai serta kesiapan kendaraan, maka respon timenya hanya 5 menit sehingga pencegahannya lebih cepat pagi," kata Akhyar.

Selain itu, Akhyar juga mengungkapkan berdasarkan data dari Dinas P2K 90% kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Korsleting listrik tersebut disebabkan karena arus pendek listrik atau ketahanan kabel tersebut melampaui kapasitas yang ada. "Pada saat rumah di bangun masih 450 watt tetapi setelah perkembangan sekarang dengan kebutuhan yang ada dan semua serba elektrikal, kebutuhan listrik juga menjadi 2200 watt tetapi kabelnya tidak diganti sehingga menyebabkan arus pendek. Jadi mengganti kabel itu penting untuk mencegah kebakaran," jelas Akhyar. 

Sebelumnya, Kepala Dinas P2K Kota Medan Albon Sidauruk mengungkapkan, Sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, maka telah ditetapkan waktu tanggap pelayanan penanggulangan kebakaran adalah 15 menit sejak diterimanya informasi kebakaran.

Berkenaan dengan kebutuhan pencatatan waktu dalam rangka menghitung capaian SPM respon time pelayanan kebakaran tersebut, maka dibutuhkan aplikasi yang sesuai untuk dan akurat mencatatkannya. Kecepatan respon time ini akan sangat berpengaruh terhadap pengurangan tingkat resiko yang ditimbulkan dari setiap kejadian kebakaran," ungkap Albon.

Dengan semakin cepatnya tindakan penanggulangan kebakaran dilakukan, sambung Albon, maka semakin kecillah kerugian yang terjadi. Melalui adanya aplikasi ini juga, masyarakat yang melaporkan kejadian kebakaran akan mendapatkan update informasi tentang proses pemadaman kebakaran, sehingga proses masyarakat dapat mengetahui kapan petugas berangkat, sudah tiba di lokasi dan menyelesaikan tugas pemadam.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Medan untuk dapat mendownload aplikasi ini guna memudahkan masyarakat untuk menghubungi petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) apabila terjadi kebakaran. Semoga dengan hadirnya aplikasi ini, pelayanan kita terhadap masyarakat terkait pelayanan kebakaran akan semakin cepat dan semakin baik, sehingga peranan pemerintah daerah terhadap masyarakat akan semakin dirasakan oleh masyarakat," jelas Albon.(hot/Rd)

Share Berita

Jakarta,DP News

Kabar terbaru bagi para guru swasta di akhir Tahun 2020 dimana pengangkatan tidak lagi seleksi CPNS tetapi rekrutmen lewat PPPK.

Dikutip dari Kompas.com,Kepegawaian Negara ( BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan tidak akan ada lagi penerimaan guru lewat seleksi CPNS.

Bima menyebut pemerintah sepakat mengalihkan pengangkatan guru melalui perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK, jadi bukan CPNS lagi. Ke depan, kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," kata Bima dalam konferensi pers 'Catatan Kinerja Akhir Tahun 2020 Kementerian PAN RB', Selasa (29/12).

Menurut Bima, perekrutan guru sebagai PPPK akan membantu pemerintah menyelesaikan persoalan distribusi guru secara nasional.

Dia mengatakan selama ini pemerintah selalu terbentur dengan sistem PNS untuk melakukan distribusi guru.

Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4 sampai 5 tahun biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional. Dua puluh tahun kami berupaya menyelesaikan itu, tetapi tidak selesai dengan sistem PNS," ungkapnya.

Tak hanya itu, tenaga kepegawaian lain seperti dokter, perawat, dan penyuluh akan direkrut melalui PPPK.

Bima mencontohkan, di berbagai negara maju lebih banyak jumlah PPPK daripada PNS.

Sebenarnya best practice di negara-negara maju juga melakukan hal yang sama. Jumla PPPK di negara maju sekitar 70-80 persen, PNS-nya hanya 20 persen. Untuk hal-hal yang sifatnya pelayanan publik status kepegawaian adalah PPPK," kata Bima.

Di 2021, Bima mengatakan pemerintah berencana menggelar tes pengangkatan PPPK bagi satu juta guru honorer.

Perekrutan PPPK itu bisa diikuti seluruh guru honorer di sekolah negeri dan swasta. Dia pun menegaskan PPPK setara dengan PNS.

Dalam kasus guru dengan adanya formasi satu juta guru PPPK, ke depan rasa-rasanya tidak akan dibuka lagi status guru jadi PNS. Semua akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jadi tidak perlu pusing pindah dari PPPK ke PNS," ujarnya.(kompas.com/rd)

Share Berita

Medan,DP News

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri perayaan Natal Oikoumene Umat Kristiani Sumut Tahun 2020 di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rumah Persembahan Jalan Djamin Ginting Medan, Selasa (29/12). Semua pihak diminta untuk menjaga kedamaian dan persaudaraan antar umat beragama.

Gubernur mengatakan, keberagaman agama di Indonesia adalah kekayaan yang harus terus dijaga. "Saudara-sudara saya, ayo kita pelihara kedamaian dan persaudaraan kita," ujar Gubernur Edy Rahmayadi.

Disampaikan juga, setiap agama mengajarkan kedamaian dan bertujuan membawa kebaikan bagi manusia. Menurut Gubernur, selain beribadah kepada Tuhan, menjaga hubungan dengan manusia juga penting.

“Jadi sudah pasti suatu ajaran agama adalah cinta damai. Itu pasti, makanya hari ini dirayakan dan saya hadir,” ujar Gubernur.

Selain itu, selaku Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani yang merayakan. Meski di masa pandemi Covid-19, Gubernur mengharapkan kebahagiaan perayaan Natal tidak berkurang. “Mari kita sambut kebahagiaan meski di masa pandemi ini,” ujarnya.

Ketua Natal Oikumene Edy Prajitno mengatakan perayaan Natal tahun ini dirayakan secara berbeda. Biasanya Natal Oikumene dihadiri ribuan orang. Namun pandemi Covid-19 mengharuskan perayaan disesuaikan dan dilakukan secara terbatas dan virtual.

"Perayaan ini diadakan secara terbatas, namun tidak menyurutkan suka cita. Ibadah ini bisa diikuti secara daring, dimana seluruh masyarakat yang ada di Sumut dan di luar Sumut, bahkan masyarakat kita yang ada di negara lain bisa mengakses dan mengikuti pertemuan ibadah kita sore ini," kata Prajitno.

Dikatakan Prajitno, Natal ini diharapkan menjadi momentum untuk mendoakan Indonesia hingga dunia pulih dari pandemi Covid-19. “Event ini akan menjadi momen kita untuk berdoa kepada saudara kita, supaya berkat Natal tidak hanya dirasakan oleh satu dua orang, tapi bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh umat,” kata Prajitno.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan bingkisan bantuan secara simbolis kepada anak-anak dari 5 panti asuhan. Yaitu Panti Asuhan Keluarga Bunga Bakung, Rumah Singgah Pemulihan Anak Indonesia, Panti Asuhan Raphia, Panti Asuhan Ecclesia dan Panti Asuhan Claresta.

Turut hadir tokoh masyarakat RE Nainggolan, Pendeta GBI Bambang Jonan, Perwakilan Lembaga Gerejawi Benno Ola Tage dan para jemaat GBI.(rel/rd)




 


 



Share Berita


Foto: Plt Walikota Medan diwakili Kabag Humas Pemko Medan Arrahman Pane didampingi Ketua Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan M Edhison Ginting,SSos saat acara penutupan UKW Angkatan XXXIII-XXXIV.(dok)

Medan,DP News

Kepala  Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar mengatakan ditengah pandemi Covid-19,pihaknya tetap melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan publik dan menerima pengaduan dari masyarakat dengan sistem surat dan daring.Dalam tahun ini,211 kasus pengaduan yang ditangani diantaranya 126 pengaduan di tingkat Sumatera Utara dan 20 kasus pengaduan merupakan limpahan dari Ombudsman Pusat ditambah 65 pengaduan khusus Covid-19.

Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siiregar dalam acara temu pers dengan sejumlah wartawan,Sabtu lalu di Hotel Garuda Plaza Medan.Selain menerima pengaduan secara rutin,Ombudsmn RI Perwakilan Sumatera Utara juga membuka Posko Khusus Covid-19 yang cukup mendapat sambutan dari masyarakat menyangkut ketidakberesan pendistribusian bantuan sosial,keuangan dan kesehatan.

Abyadi Siregar menguraikan secara umum akses pengaduan yang masuk  1.541 orang  melalui surat,tatap muka langsung,email dan medsos.Namun melalui tahap pemeriksaan setelah melewati PVL(Peneriman dan Verifikasi Laporan) dan PL(Pemeriksaan Laporan) hanya 1.135 yang dilanjutkan.Kemudian setelah tahapan verifikasi syarat formal dan material hanya 328 ditindaklanjuti namun yang benar-benar memenuhi ketentun untuk diselesaikan dengan unit pelayanan publik sebanyak 126 pengaduan.

Secara khusus mengenai Posko Covid-19 kata Abyadi menerima pengaduan 65 kasus dari 81 pengaduan yang masuk sehingga secara total Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara tangani 211 pengaduan masyarakat.Dan soal penanganan dilakukan secara virtual dengan mengikutsertakan pihak pengadu,unit pelayanan yang dilaporkan dan Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Dari segi kelembagaan,pengaduan terbanyak menyangkut pelayanan publik di jajaran pemerintah daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sekitar 24,6 persen(36 kasus),kepolisian 21,9 persen(32 kasus) dan BUMN/BUMD 7,5 persen.Namun dari segi substansi pengaduan yang terbanyak di jajaran kepolisian sekitar 21,9 persen,ketenagakerjaan 15,7 persen dan sektor pendidikan 8,2 persen,ujar Abyadi yang sekaligus menjadi narasumber dalam UKW(Uji Kompetensi Wartawan) Angkatan XXXIII- XXXIV di Hotel Garuda Plaza.

Ditambahkan,pelayanan publik yang dilaporkan terkait dengan ketidaktepatan tenggang waktu pelayanan sekitar 8,3 persen,pelanggaran prosedur 35,6 persen dan tidak memberikan pelayanan 9,5 persen.

Saat ditanyai wartawan DP News tentang kepatuhan unit pelayanan yang diadukan dalam penyelesaian secara virtual tersebut,Abyadi mengatakan cukup tinggi dan semuanya patuh mengikuti sidang penyelesaian hal yang dilaporkan.

Mereka patuh mengikuti sidang penyelesaian secara virtual karena sebelumnya sudah kita beritahukan jadwal dan materinyaujar Abyadi.

Dan mengenai  hasil penyelesaian pengaduan kepada masing-masing pelapor dan unit pelayanan yang dilaporkan kata Abyadi Siregar disampaikan secara daring guna mengurangi tatap muka langsung ditengah pandemi Covid-19.

Jadi,kita melayani secara daring sebagai salah satu antisipasi ditengah pandemi Covid-19,ujar  Abyadi Siregar kepada sejumlah wartawan yang menghadiri acara temu pers tersebut.

Ditambahkan,pelaksanaan UKW Angkatan XXXIII-XXXIV pada 26-27 Desember di Hotel Garuda Plaza ini merupakan gagasan Persatuan Wartawan Pemko Medan yang diketuai M Edhison Ginting,SSos (Waspada) dengan Ketua Panitia Lilik Riyadhi yang difasilitasi Pemko Medan bekerjasama dengan PWI Sumut yang diketuai H Hermansyah,SE.UKW yang mendaftar 60 orang namun hanya diikuti 55 peserta dengan tingkat kelulusan 70 persen atau 38 orang merupakan yang tertinggi kelulusannya.

Acara pembukaan langsung dihadiri Plt WaliKota Medan Ir H Akhyar Nasution,MSi dan ditutup Kabag Humasy Setdako Medan Arrahman Pane mewakili Plt Walikota Medan.(rd)

 

   

Share Berita

Jakarta,DP News

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan pihaknya sampai saat ini masih menunggu surat dari Presiden Joko Widodo terkait daftar nama calon pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis.

Sahroni mengaku pihaknya sampai saat ini belum menerima informasi terkait kapan Jokowi bakal menyerahkan surat tersebut, meski masa jabatan Idham akan habis tak lebih dari sebulan ke depan.

Sejumlahah nama jenderal bintang tiga mulai muncul dalam bursa calon Kapolri, seiring masa jabatan Idham yang akan purna pada akhir Januari 2021."Nah, itu juga saya belum tahu, kami menunggu saja," kata Sahroni lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/12).

Mereka di antaranya Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, hingga yang teranyar Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

Menurut Sahroni, empat nama tersebut berpotensi ditunjuk Jokowi menggantikan Idham. Kendati demikian, ia menyarankan Jokowi agar menunjuk calon Kapolri yang memiliki rekam jejak kepangkatan yang baik di Korps Bhayangkara.

"Integritas tinggi dan profesional jenjang karir yang baik dan tentunya integritas untuk organisasi yang dipimpin agar menciptakan Polri yang selalu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat," imbuh dia."Nama-nama ini nama yang sangat baik. Hak Penuh Pak Presiden memilih di antara nama yang ada," kata dia.

Sementara itu, Sahroni menyebut pihaknya memiliki waktu 30 hari untuk melakukan uji kelayakan usai Jokowi menyerahkan daftar nama calon Kapolri baru. DPR sendiri saat ini masih dalam masa reses hingga 11 Januari mendatang.

"Sejak Presiden kirim surat ke DPR, punya waktu paling lama 30 hari untuk proses sampai penetapan," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan bakal menyerahkan daftar nama perwira tinggi Polri kepada Presiden Jokowi yang bakal menjadi calon pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis.

Sejauh ini, Kompolnas bakal segera menyerahkan nama calon pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis yang pensiun tahun depan ke Presiden Joko Widodo.Kompolnas merupakan salah satu pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran terkait pengganti Kapolri kepada Presiden. Nama-nama itu juga nantinya bakal digodok bersama Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Jenderal Pol Idham Azis sendiri akan memasuki masa purnatugas pada Januari tahun depan lantaran sudah berusia 58 tahun.

"Dalam waktu dekat akan kami sampaikan nama-nama calon Kapolri kepada Bapak Presiden, " kata Juru Bicara Kompolnas Poengky Indarti saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (28/12).

Kompolnas, kata dia, tengah menyaring berdasarkan kriteria pasal 11 ayat (6) UU nomor 2 tahun 2002 dan menyandingkan dengan kriteria masukan hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan internal Polri yang diwakili alumni Akpol lintas generasi, tokoh-tokoh masyarakat, dan Purnawirawan Polri yang diwakili oleh Kapolri dan Wakapolri pada masanya.

"Selain itu melihat prestasi, rekam jejak serta integritas calon-calon yang ada," kata dia.

Sampai saat ini,ada empat nama mencuat sebagai Calon Kapolri yakni Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto yang mantan Kapoldasu hingga yang teranyar Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.(CNNIndonesia/rd)



Share Berita

Medan,DP News

Rencana belajar tatap muka di sekolah dibahas Gubsu Edy Ramayafi bersama para bupati/walikota se- Sumut.Namun sampai saat ini, saat ini Gubsu Edy Rahmayadi belum memberikan izin sekolah tatap muka Tahun 2021 mendatang.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Bupati/Walikota se-Sumut secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (29/12). Kata Gubernur, sekolah tatap muka memungkinkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan para Bupati dan Walikota harus memenuhi persyaratan tertentu seperti dikutip dari Laman Biro Humasy Pemprovsu 

Persyaratan itu antara lain,kapasitas siswa yang masuk dan jam belajar dikurangi sebanyak 50% dan diatur dengan sistem jadwal. Kedua, dengan menyiapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, penyediaan sarana cuci tangan dan pengaturan jarak.

Ketiga, guru yang mengajar harus bebas Covid-19, minimal harus melakukan swab antigen. Terakhir, sekolah yang ingin melakukan tatap muka harus berada di wilayah zona hijau.

“Ini masih persyaratan sementara yang kita siapkan. Selanjutnya, Hari Kamis mendatang, Satgas Penanganan Covid-19 masih akan melakukan rapat koordinasi dengan tokoh-tokoh pendidikan, masyarakat, maupun ahli kesehatan dan anak untuk membahas kemungkinan atau alternatif terbaik. Namun yang jelas, sampai saat ini belum saya izinkan Bupati/Walikota untuk melakukan sekolah tatap muka,” kata Edy Rahmayadi, dengan pertimbangan utama menjaga kesehatan anak.

Berikutnya Edy menyinggung perihal antisipasi penyebaran Covid-19 pada malam pergantian tahun. Bupati/Walikota diminta untuk memantau wilayah masing-masing agar tidak ada lonjakan kenaikan kasus Covid-19. Sesuai dengan Surat Edaran yang telah dikeluarkan Gubernur Edy selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Nomor 700/STPCOVID-19/XII/2020 tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 dan Keamanan Masyarakat Selama Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menciptakan kerumunan dalam perayaan Tahun Baru. 

“Kalau harus ke tempat ibadah, atur protokol kesehatan di tempat ibadah. Kemudian, antisipasi adanya pemudik yang berasal dari wilayah zona merah dengan terlebih dulu validasi surat keterangan sehat dan pengecekan suhu tubuh di pelabuhan dan perbatasan. Koordinasi secara ketat di perbatasan dengan melibatkan pejabat vertikal,” pesan Edy.

Lebih lanjut, Edy juga menginformasikan tentang perencanaan anggaran penanganan Covid-19 pada Tahun 2021. Dimana perencanaan anggaran diarahkan langsung kepada OPD yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Dalam hal ini, Bupati dan Walikota diminta benar-benar bertanggung jawab dan mengatur wilayah masing-masing dengan serius. 

Khususnya dalam rangka kesiapan daerah untuk vaksin, baik dari segi sarana, prasarana, SDM dan lainnya, serta keseriusan daerah dalam melaksanakan 3T yakni Tracing, Testing dan Treatment.(humas Provsu/rd)

Share Berita

.Medan,DP News               

Beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga terutama cabe merah makin 'pedas' antara Rp 50 ribu- Rp 66 ribu dari sebelumnya Rp30 ribu-Rp45 ribu.

Sementara beras premium Rp 11.000/kg masih stabil tidak mengalami kenaikan, telur Rp 1.600/butir juga tidak mengalami kenaikan, sedangkan cabe merah memang mengalami kenaikan yakni  Rp 50.000/kg - Rp 66.000/kg dari harga sebelumnya sekitar Rp 30.000/kg - Rp 45.000/kg saat menjelang Hari Natal lalu. Kemudian, harga bawang merah dan bawang putih masih di seputaran Rp 30.000/kg

Harga bahan kebutuhan pokok pasca Hari Natal dan menjelang Tahun Baru 2021 masih tergolong stabil karena kenaikan harganya tidak lebih dari 25%. 

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Medan Emilia Lubis saat memimpin inspeksi mendadak (sidak) bersama Tim Satgas Ketahanan Pangan Kota Medan di Pasar Tradisional Sei Sikambing dan Pasar Modern Lotte Mart Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (28/12).

Tidak semua bahan pokok yang mengalami kenaikan, Tin Satgas Ketahanan Pangan juga menjumpai beberapa produk yang mengalami penurunan harga pasca Hari Natal diantaranya Ayam potong Rp 33.000/kg yang sebelumnya mencapai Rp 40.000/kg. Kemudian daging sapi segar yang sebelumnya mencapai harga Rp 145.000/kg kini Rp 125.000 - Rp 135.000 per kilogram.

Selain mengecek kestabilan harga, Tim juga mengecek ketersediaan bahan pokok hingga menjelang Tahun Baru 2021. Dari hasil pemantauan tim, ketersediaan bahan pokok masih mencukupi bahkan ada yang melebihi permintaan pasar, salah satunya beras. Menurut laporan pedagang beras kepada Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan, permintaan beras menurun karena banyak masyarakat yang menerima bantuan sosial bagi yang terdampak Covid 19, sehingga permintaan beras ini menurun dan harga relatif lebih stabil dibanding bahan pokok lainnya.

Selain melakukan sidak di Pasar Sei Sikambing, Tim Satgas Ketahanan Pangan juga melakukan sidak di pasar modern, kali ini yang dikunjungi adalah Lotte Mart yang terletak di Jalan Gatot Subroto. Dalam sidak tersebut di samping mengecek harga dan ketersediaan stok  bahan pokok, Tim juga mengecek keamanan produk-produk yang dijual, salah satunya pengecekan tanggal kadaluarsa produk, pengecekan kemasan yang tidak layak dan mengecek izin Edar dan Izin Produksi Rumah Tangga (PIRT).

Didampingi Petugas dari Unit Ekonomi Reskrim Polrestabes Medan Dzikri Sinurat serta Tim Satgas Ketahanan Pangan Kota Medan yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan PD Pasar ini, juga memastikan stok yang ada di Lotte Mart cukup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan lonjakan harga yang signifikan.(rd)


Share Berita

Teks Foto : Foto Bersama Rombongan : Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi foto bersama dengan Ephorus HKBP periode 2020-2024, Pdt Dr Robinson Butarbutar dan rombongannya di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (28/12).

Medan,DP News

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi sambut kedatangan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) periode 2020-2024, Pdt Dr Robinson Butarbutar di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (28/12).

Ephorus Pdt Dr Robinson Butarbutar datang saat itu bersama dengan Sekretaris Jenderal Pdt Dr Victor Tinambunan MST, Kepala Departemen Koinonia Pdt Dr Deonal Sinaga dan Kepala Departemen Marturia Pdt Kardi Simanjuntak MMin.

Sementara Gubernur Edy didampingi Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Binsar Situmorang, Kepala Balitbang Sumut, Harianto Butarbutar, Kadis Budpar Sumut, Ria Novida Telambanua dan Kepala Biro Bina Perekonomian Sumut, Ernita Bangun. Turut hadir Pdt Dr Eben Siagian STh dan tokoh masyarakat Sumut, Kisharyanto Pasaribu.

Gubernur Edy dan Ephorus Pdt  Robinson tampak akrab dalam pertemuan silaturahmi tersebut. Bahkan canda tawa juga menyelingi pembicaraan mereka bersama rombongan lainnya. Namun kadang mereka juga terlibat pembicaraan serius.

Pertemuan Gubernur Edy Rahmayadi dengan Ephorus Pdt Robinson itu adalah yang pertama kali sejak Pdt Robinson terpilih sebagai Ephorus HKBP pada 11 Desember 2020 di Sinode Godang, di Seminarium Sipoholon, Taput.

Kedua-duanya sama-sama mengungkapkan kerinduan untuk bertemu. Ephorus Pdt Robinson misalnya, sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak, termasuk Pemprov Sumut dengan telah terlaksananya Sinode Godang. 

Dia berharap Gubernur Edy bisa segera berkunjung ke Kantor Pusat HKBP di Pearaja, Tarutung.

"Tadi sudah banyak sekali pembicaraan kita. Kami mengapresiasi dukungan yang diberikan semua pejabat tinggi di Sumatera Utara untuk terlaksananya Sinode Godang dengan sangat ketat protokol kesehatan dan kami semua tunduk pada harapan pemerintah. Sehingga kami dapat melaksanakan Sinode Godang itu dengan sangat baik," ujar Ephorus kepada wartawan.

Pdt Robinson juga mengungkapkan harapan Gubernur Edy kepada Ephorus sebagai pemimpin agama, agar turut bekerjasama  membangun moralitas etis dari Sumut. "Agar dengan moralitas etis itu, kita bisa membangun Sumut secara bersama-sama dengan baik," ujar Ephorus.

Akan tetapi, Pdt Robinson menampik jika kunjungan Pucuk Pimpinan HKBP itu dikaitkan dengan politik. Sebab sebagai gereja, HKBP tidak bisa berbicara politik. Juga dalam kapasitas dirinya sebagai Ephorus HKBP, tegas Pdt Robinson, juga tidak bisa berpolitik.

Sementara Gubernur Edy juga rindu bertemu. Bahkan dia mengatakan seharusnya dirinyalah yang lebih dulu menjumpai Ephorus HKBP sebagai salah satu pemimpin umat Kristiani, termasuk dengan para tokoh agama lainnya di Sumut. "Awal beliau menjabat 11 Desember 2020 (tersebutkan 13 Desember), inilah direncanakan beliau (ephorus) datang ke Gubernur Sumut. Apresiasi, harusnya saya yang datang kepada tokoh-tokoh agama, kalau Islam, ulama, kalau Nasrani, ephorus," ujar Edy.

Kunjungan Pucuk Pimpinan HKBP itu, sebut Edy, menunjukkan ciri khas baik Sumut yang telah berlangsung turum-temurun, yakni beragam tapi satu. Gubernur Edy juga berpesan kepada Pucuk Pimpinan HKBP agar sama-sama membangun Provinsi Sumut.

Di bagian akhir audiensi itu, Ephorus HKBP memberikan cinderamata berupa ulos, yang langsung diuloskannya bersama Sekjen dan kepala departemen kepada Gubernur Edy Rahmayadi. Demikian juga Gubernur Edy, turut memberikan cindermata berupa plakat Pemprov Sumut, yang diakhir dengan foto bersama.(rel/rd)











Share Berita

Medan,DP News                      

          Razia masker kembali digelar guna mengantisipasi pandemi Covid-19 dan  55 orang di Jalan Ring Road Gagak Hitam, persisnya depan City Walk (RCW), Senin (28/12). 

       Sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan warga karena kedapatan tidak mengenakan masker,tim yang terdiri dari unsur Satpol PP Kota Medan, Dinas Pariwisata serta Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD)  menahan  sebanyak  8 kartu identitas diri (KTP).

            Sedangkan bagi warga yang terjaring dan tidak membawa KTP, tim memberikan sanksi pembinaan berupa menyanyikan salah satu lagu nasional yang diketahui serta melafalkan Pancasila. 

        Razia masker dimulai sekitar pukul 09.30 WIB. Tim gabungan selanjutnya meletakkan dua plank di seperempat ruas jalan yang berisikan permohonan maaf  atas terganggunya kelancaran jalan menyusul dilakukannya razia masker. Setelah itu tim melakukan setiap warga yang melintas, baik berjalan kaki maupun mengendarai  kenderaan bermotor baik roda dua, roda empat maupun truk diperiksa untuk memastikan telah mengenakan masker atau tidak.

            Bagi warga yang tidak menggunakan masker, tim yang dipimpin Kasatpol PP Kota Medan HM Sofyan diwakili Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan M Irvan Pane langsung menghentikannya. Sebelum melakukan pendataan, warga yang tidak pakai masker diminta membersihkan tangan terlebih dulu menggunakan hand sanitizer dan kemudian diberi masker. Bagi yang membawa KTP, tim pun menahannya sebagai sanksi sekaligus memberikan efek jera.

            “Selama pandemi Covid-19  kami minta untuk selalu mengenakan masker, terutama saat melakukan aktifitas di luar rumah. Sebab, memakai masker merupakan salah satu upaya yang paling efektif untuk mencegah penularan virus Corona,” kata Irvan kepada warga yang terjaring.

            

           Selain warga yang melintasi Jalan Ringroad, tim juga mendatangi RCW. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah pengunjung maupun karyawan yang bekerja di plaza tersebut  telah memakai masker atau tidak. Di samping itu juga untuk  memastikan pengelola plaza telah menerapkan protokol kesehatan, seperti pengadaan wastafel cuci tangan maupun penerapan social distancing. Salah satu yang menjadi objek utama pengawasan adalah Smarco Superstore Supermarket yang berada di lantai dasar.

           Dari hasil pengawasan yang dilakukan, RCW telah menerapkan protokol kesehatan. Selain tersedia sejumlah wastafef, pengunjung yang hendak memasuki plaza lebih dulu dicek suhu tubuhnya menggunakan thermo gun oleh salah seorang pertugas di pintu masuk. Di samping itu juga, pengunjung yang tidak memakai masker tidak diperkenankan memasuki plaza berlantai empat tersebut. Dari hasil pengawasan, tim melihat seluruh pengunjung yang datang seluruhnya mengenakan masker.

            Saat memasuki Smarco Superstore, tim mendapati karyawan supermarket itu sebagian besar tidak mengenakan sarung tangan plastik seperti yang telah diisyaratkan untuk mencegah terjadinya penularan virus Corona. Melihat itu, Irvan pun langsung  menegur salah seorang penangungjawab Smarco Superstore. Pria mengenakan kemeja merah dipadu celana panjang hitam itu minta maaf dan langsung memerintahkan seluruh karyawan yang ada di supermarket tersebut untuk mengenakan sarung tangan.

            “Kita apresiasi kepada pengelola RCW, sebab mereka telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Hanya saja kita menemukan banyak karyawan di Smarco Superstore yang tidak mengenakan sarung tangan. Alhamdulillah, setelah kita ingatkan, mereka pun langsung memakainya. Kita harapkan semua patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti yang tertang dalam Perwal No.27/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19,” ungkap Irvan. (Hot/rd)

Share Berita

'Kelompok Prof Rajab Ritonga' terdiri dari Erwan Elyas Tanjung,Susilo,Pangihutan Sirumapea dan Rudi Limbong,foto bersama usai UKW di Hotel Garuda Plaza.(dok)

Medan,DP News 

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar minta jajaran pemerintah provinsi dan daerah di Sumut benar-benar mempertimbangkan segala aspek menyangkut  rencana belajar tatap muka siswa Januari 2021 mendatang.

Abyadi Siregar yang dicegat wartawan usai temu pers saat pelaksanaan UKW( Uji Kompetensi Wartawan) Angkatan XXXIII- XXXIV di 'Kelompok Prof Rajab Ritonga', akhir pekan lalu di Hotel Garuda Plasa Medan.

Kelompok 'Prof Rajab Ritonga' yang Direktur UKW PWI Pusat terdiri dari Erwan Elyas Tanjung,Rudi Limbong,Susilo dan Pangihutan Sirumapea.

Dikatakan Abyadi,memang sudah ada izin dari Menteri Pendidikan untuk belajar tatap muka namun kebijakannya tergantung pemerintah daerah.Pemerintah daerah harus bijak memutuskan apakah sudah layak atau tidak membuka kembali sekolah tatap muka,ujar Abyadi yang berlatar belakang jurnalis itu.

Pandemi Covid-19 masih berlangsung,ada zona merah dan kuning.Kalau zona merah,harus benar-benar mempertimbangkan secara matang,demikian pula zona kuning,tetap harus melihat kondisi terkini di daerah tersebut. 

Abyadi menekankan bahwa kesehatan anak didik harus diutamakan ditengah pandemi Covid-19 sehingga jangan menimbulkan masalah baru.Perlu ditanya kesiapan para orang tua sebab merekalah yang tahu kondisi anak anaknya,tambah Abyadi menjawab pertanyaan wartawan DP News Pangihutan Sirumapea,yang juga peserta UKW tersebut.

Sementara itu,pihak Dinas Pendidikan Medan melalui surat tertanggal 23 Desember lalu sudah meminta pihak sekolah SD,SMP Negeri dan Swasta di Medan untuk mempersiapkan berkaitan belajar tatap muka Januari 2021 dan menekankan harus melalui rapat komite sekolah.

Dan pihak sekolah swasta,saat pengambilan rapor semester sudah menyodorkan surat pernyataan dari orang tua walau belum ada surat tertulis dari pihak Dinas Pendidikan.(rd)

Share Berita

Jakarta,DP News

Sejumlah daerah memutuskan menunda pembukaan sekolah lantaran situasi pandemi covid-19 yang tak kunjung melandai. Izin pembukaan sekolah ini sebelumnya telah diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mulai Januari 2021.

Daerah yang sudah memutuskan untuk membuka pada Januari mendatang pun menunda rencana itu.
"Ya, kita tunda dulu karena semuanya belum pasti," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 18 Desember lalu.
Penundaan pembukaan sekolah ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor 445/0017480 Tentang Peningkatan Covid-19 dan disampaikan kepada seluruh wali kota dan bupati.
"Kecuali nanti tiba-tiba terjadi penurunan drastis gitu ya. Di awal-awal bulan, masyarakat taat, vaksin mulai masuk, terjadi penurunan, ya bukan tidak mungkin kita buka. Tapi rasa-rasanya kalau Januari kok belum," tambahnya.
Ganjar menegaskan penundaan tersebut berlaku di seluruh wilayah Jateng dan harus dipatuhi, khususnya bagi wlayah dengan peningkatan kasus covid-19 yang tinggi.
Keputusan serupa juga diambil Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Rencananya sekolah tatap muka akan dilaksanakan mulai Januari 2021. Namun pemerintah setempat memutuskan menunda karena wilayah tersebut masih berada di zona merah.Penundaan dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian komprehensif terhadap rencana itu dan menerima rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Palembang.Atas kebijakan tersebut, siswa SD sampai SMP di bawah kewenangan pemkot Palembang akan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh tahun depan.
"Tadinya kita pengen buka per Januari. Setelah ada rembukan dari satuan tugas, dalam hal satgas Pemkot Palembang, sembari kita menekan angka sebaran yang ada, maka mengalami penundaan," ujar Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, dilansir CNN TV pada Rabu (23/12).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan tanggapan tentang rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Rapat kerja tersebut  membahas tentang laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019, proses hibah hak paten merdeka belajar serta kebijakan sekolah yang berada dalam zona hijau COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nzMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan sekolah tatap muka pada Januari 2021 dengan sejumlah syarat. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz)
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, penundaan pembukaan sekolah juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat; Kota Manado, Sulawesi Utara; dan Tangerang, Banten.

Pemerintah setempat khawatir pembelajaran tatap muka di tengah laju kasus tak terkendali mengakibatkan klaster baru di lingkungan sekolah.

Sebelumnya, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mengkaji ulang readyviewed kebijakan pembukaan sekolah tatap muka. Hal ini diungkap berdasarkan masukan dari orang tua murid.

"Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak sekali masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran covid-19 yang kian tak terkendali," kata Ketua Komisi X Syaiful Huda, Kamis (24/12).

Izin pembukaan sekolah diketahui diserahkan kepada pemda sepenuhnya melalui surat keputusan bersama Mendikbud, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sesuai edaran, sekolah di semua zona dapat dibuka mulai tahun depan, asal memenuhi daftar periksa, siap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, dan menerima izin dari pemda dan komite sekolah.

Jumlah positif covid-19 di Indonesia diketahui menembus 700 ribu kasus. Dari data 27 Desember 2020, readyviewed jumlahnya mencapai 713.365 kasus positif dengan 583.676 sembuh dan 21.237 meninggal dunia. (Cnnindonesia/rd)


Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.