Infografis Jumlah Anggaran yang Dikelola NadiemInfografis Jumlah Anggaran yang Dikelola Nadiem. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)
Jakarta,DP News
Pandemi Covid-19 masih berkelanjutan yang membuat belajar tatap muka siswa dan mahasiswa tertunda dan kembali memberlakukan PJJ( Pembelajaran Jarak Jauh).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal melanjutkan subsidi kuota belajar kepada guru, siswa, dosen dan mahasiswa pada tahun 2021.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim menjelaskan, subsidi kuota berlanjut lantaran sebagian sekolah dan perguruan tinggi masih melangsungkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19.
"Tahun 2021 alokasi kuota internet masih akan dilanjutkan. Namun tentu akan berusaha untuk menempuh dengan cara lebih baik," kata Ainun Naim melalui konferensi video, Selasa (5/1).
Dengan begitu, lanjut Ainun, pembelajaran daring masih akan digunakan banyak sekolah pada tahun ajaran ini.
Menurut dia, masyarakat sangat terbantu dengan adanya subsidi kuota. Karena respons tersebut, tambah Ainun, akhirnya Kemendikbud memutuskan melanjutkan distribusi kuota akan tetapi dengan mekanisme yang sedikit berbeda.
Kemendikbud menurutnya kini tengah menggodok kembali mekanisme distribusi dan jumlah besaran kuota yang bakal diberikan tahun ini. Langkah ini ditempuh demi memastikan program subsidi berjalan lebih baik, sesuai evaluasi pelaksanaan selama 4 bulan ke belakang.
"Sedang dirumuskan besaran dan cakupannya seperti apa. Karena ada perkembangan penyelesaian pandemi Covid-19, ini alternatif pelaksanaan pembelajaran dari rumah," lanjut dia.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengupayakan anggaran sebesar Rp7,2 triliun untuk subsidi kuota dengan besaran mulai 35 gigabyte sampai 50 gigabyte pada September-Desember 2020.
Berdasarkan data Kemendikbud, tahun lalu subsidi kuota diterima 35.725.387 warga pendidikan mulai dari siswa hingga dosen. Capaian ini tidak memenuhi target yang seharusnya yakni 59,5 juta penerima.
Dalam pelaksanaan program, subsidi kuota menuai beragam pro dan kontra. Meskipun banyak warga pendidikan yang merasa terbantu, tapi tak jarang pendidik atau peserta didik mengeluh belum menerima kuota.
Sementara, juga ada orang yang mengaku tak butuh namun diberikan bantuan kuota. Seperti yang sempat dialami anggota Ombudsman Alvin Lie yang mendapat bantuan 50 gigabyte kuota karena tengah menempuh pendidikan S3.
Karena insiden tersebut, sejumlah pihak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik mekanisme distribusi kuota yang tidak merata dan tidak disesuaikan berdasarkan kebutuhan penerima.
Sementara itu,di awal Tahun 2021 ini,PJJ di sebagian besar daerah sudah berlangsung walau ada juga yang sudah belajar tatap muka.(CNNIndonesia/rd)
