|

Forum Pesona Tolak 800 Hektar APL di Tele, Kadishut ‘Klaim’ Sesuai Permenhut

Samosir,DP News
Kadis Hehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Samosir Ir Yunus Caesar
Hutauruk menegaskan,bahwa IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) yang dikeluarkan
atas permohonan PT Gorga Duma Sari merupakan sarana pengolahan kayu di
APL untuk rencana investasi holtikultura dan peternakan.

Dan mekanisme ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2011,
artinya tidak ada disebut di sana tentang izin lingkungan semacam
amdal, katanya kepada wartawan.
Menanggapi semakin memanasnya arus penolakan masyarakat terhadap
IPK yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Samosir, Yunus Caesar memberi
penjelasan fokus, termasuk tentang sejarah APL dan bagaimana tahapan
proses IPK mendapat rekomendasi dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera
Utara.

Dia menjelaskan,berdasarkan Peta Kawasan Hutan Register yang
diwarisi dari Pemerintahan Hindia Belanda  adalah lokasi Hariara Pintu
Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir merupakan Areal Penggunaan Lain,
didukung dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982
tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan  bahwa peruntukannya adalah Areal Penggunaan
Lain (Kawasan Non Budidaya Kehutanan).
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan
Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara, menetapkan
bahwa lokasi Areal Penggunaan Lain tersebut merupakan areal non
budidaya kehutanan atau APL murni.
Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Samosir bahwa
lokasi APL dimaksud dialokasikan (diplotkan) untuk lokasi pengembangan
agropolitan, sebutnya.

Yunus menambahkan,pada kawasan hutan Negara

yang berbatasan dengan APL tersebut, merupakan areal konsesi PT. Toba
Pulp Lestari, Tbk dengan tanaman eucalyptus yang sampai saat ini telah
mengalami 3 (tiga) kali rotasi tebangan.

Penghunjukan Areal Penggunaan Lain (APL) tersebut merupakan satu
paket dan merupakan satu kesatuan dengan APL yang ada di Kabupaten
Dairi dan pada saat ini telah berkembang

menjadi lahan pertanian dan pemukiman.Pada lokasi itu, sering terjadi
pencurian kayu untuk pembukaan lahan pemukiman dan perladangan dengan
tidak pernah mengurus perizinan yang sah.
Kondisi saat ini pada APL tersebut telah terjadi penggarapan lahan
dan pemukiman penduduk sepanjang pinggir jalan melebihi ketetapan
sebelumnya (red;500 m dari pinggir
jalan) bahkan sampai pada lokasi yang dimohon oleh PT. Gorga Duma Sari.
Kepala Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir
mengatakan, pengajuan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara,
(sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Permenhut nomor P.14/Menhut-II/2011),
didasari oleh proses perizinan ynga telah dipenuhi PT GDS.
Atas permohonan tersebut,Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera
Utara menerbitkan rekomendasi/pertimbangan teknis (Surat Kepala Dinas
Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/9236 tanggal 10 Desember 2012 perihal Permohonan Izin
Pemanfaatan Kayu (IPK) a.n. PT. Gorga Duma Sari).
Kemudian,atas pertimbangan teknis tersebut, Kepala Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Samosir menerbitkan surat izin IPK Nomor 005
Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 605
Hektar)kepada PT. Gorga Duma Sari setelah memenuhi seluruh ketentuan
yang disyaratkan dalam Permenhut Nomor : P.14/Menhut-II/2011.
Namun Yunus menekankan, dalam melaksanakan kegiatannya PT. Gorga
Duma Sari diwajibkan untuk melaksanakan kaidah konservasi dengan
menetapkan dan menjaga kanan kiri alur sungai, sungai dan anak sungai.
Sementara itu, Dirut PT Gorga Duma Sari Jonni Sihotang kepada
wartawan di Pangururan mengatakan, tahapan permohonan izin
sesuai aturan dan perundang undangan telah dilaksanakan untuk
operasional investasi holtikultura di areal APL Tele seluas 800
hektar.
Namun demikian kepada seluruh stake holder di
Kabupaten Samosir maupun pihak perantau serta pihak manapun yang
membutuhkan informasi terkait rencana investasi
perusahaan kita, akan kita beri informasi jelas dan faktual.
Sebagai putra daerah yang lahir dan besar di Samosir,
saya memiliki tanggung jawab moral atas segala upaya dan multy efeck
yang timbul terkait operasional PT
Gorga Duma Sari dalam rencana investasi holtikultura di APL Tele seluas 800
hektar, ungkapnya.

Jonni yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Samosir
itu menambahkan, rencana investasi ini telah kita persiapkan dengan
serius mulai dari tahap pembibitan
jenis holtikultura. Maka kepada semua elemen yang saat ini memusatkan perhatian
ke lokasi APL, baik di daerah ini maupun dari perantauan, pihak managemen siap
memberikan informasi sejelas jelasnya. (mlm)

Diposting: on 07 Apr 13. Rubrik HEADLINE, SUMUT. Ikuti perkembangan berita ini. RSS 2.0. Berikan komentar.

TERBARU