Foto: Kejari Medan dan Dirut PUD Pasar Tandangani MoU Pendampingan Hukum/DPN

Medan,DP News

Kajari Medan akan memberikan pendampingan hukum kepada PUD Pasar walau Kejari Medan Teuku Rahmatsyah mengingatkan para direksi PUD Pasar  bahwa pungli bisa merusak sistem dan kinerja.MoU merupakan langkah  berkolaborasi dan bekerja sama untuk saling mendukung kinerja.Ke depan ada pendampingan untuk PUD Pasar Medan.Kita dukung penuh untuk visi misi Walikota terwujud.

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), PUD Pasar Medan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Selasa (19/10). 

MoU ditandatangani Dirut PUD Pasar Medan Suwarno dengan Kepala Kejari Medan Teuku Rahmatsyah di ruang Perpustakaan Datun. Hadir pula mendampingi pada kesempatan itu Dirops PUD Pasar Medan Ismail Pardede, Dirkeu/Adm PUD Pasar Medan Fernando Napitupulu, Dirbang/SDM PUD Pasar Medan Imam Abdul Hadi, Kasi Datun Ricardo B Marpaung, Kasubsi Perdata M Rizqi Darmawan, Kasubsi TUN Elvina Elisabeth Sianipar, dan Kasubsi Pertimbangan Hukum Septian Napitupulu. 

Suwarno menuturkan MoU ini tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya.

"Ini bentuk pengawasan seperti arahan dari Pak Wali, agar tujuan dari roda pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat bisa tercapai," beber Suwarno. 

Lanjut dikatakan dengan adanya MoU ini maka PUD Pasar Medan dapat meminta pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, bantuan hukum, pelayanan hukum dan penegakan hukum, serta mediasi. "Mudah-mudahan kolaborasi dan penandatanganan nota kesepahaman ini bisa membenahi PUD Pasar Medan agar lebih baik kedepannya," tukasnya.

Medan,DP News

Kajari Medan akan memberikan pendampingan hukum kepada PUD Pasar walau Kejari Medan Teuku Rahmatsyah mengingatkan para direksi PUD Pasar  bahwa pungli bisa merusak sistem dan kinerja.MoU merupakan langkah  berkolaborasi dan bekerja sama untuk saling mendukung kinerja.Ke depan ada pendampingan untuk PUD Pasar Medan.Kita dukung penuh untuk visi misi Walikota terwujud.

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), PUD Pasar Medan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Selasa (19/10). 

MoU ditandatangani Dirut PUD Pasar Medan Suwarno dengan Kepala Kejari Medan Teuku Rahmatsyah di ruang Perpustakaan Datun. Hadir pula mendampingi pada kesempatan itu Dirops PUD Pasar Medan Ismail Pardede, Dirkeu/Administrasi PUD Pasar Medan Fernando Napitupulu, Dirbang/SDM PUD Pasar Medan Imam Abdul Hadi, Kasi Datun Ricardo B Marpaung, Kasubsi Perdata M Rizqi Darmawan, Kasubsi TUN Elvina Elisabeth Sianipar, dan Kasubsi Pertimbangan Hukum Septian Napitupulu. 

Suwarno menuturkan MoU ini tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya.

"Ini bentuk pengawasan seperti arahan dari Pak Wali, agar tujuan dari roda pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat bisa tercapai," beber Suwarno. 

Lanjut dikatakan dengan adanya MoU ini maka PUD Pasar Medan dapat meminta pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, bantuan hukum, pelayanan hukum dan penegakan hukum, serta mediasi. "Mudah-mudahan kolaborasi dan penandatanganan nota kesepahaman ini bisa membenahi PUD Pasar Medan agar lebih baik kedepannya," ujarnya.(rd)

Share Berita

Foto: Kadis Kominfo Asahan Rahmat Hidayat Saat Diwawancarai Wartawan/DPN

Asahan,DP News

Kepala Dinas Kominfo Asahan Rahmat Hidayat  mengatakan kasus dua oknum ASN sedang diproses di Badan Kepegawaian Negara (BAKN) Pusat.Dia menegaskan bahwa dalam persolan ini Pemkab Asahan bukan mengangkat,Pemkab Asahan hanya terima pindahan.Kemudian persoalan gaji dan pegawainya itu dari pemerintah pusat, bukan dari Pemkab Asahan yang di masukkan dalam APBD.Gajinya itu adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Hal itu dikatakan Rahmat Hidayat saat ditanyai tentang kasus dua oknum ASN yang diduga pakai SK bodong,Selasa(19/10).

Sebenarnya Wartawan DP News mencoba minta tanggapan Bupati Asahan H Surya namun tidak berhasil sehingga konfirmasi kepada Kadis Kominfo Asahan Rahmat Hidayat.

Selanjutnya ditanya mengenai tindakan yang akan dilakukan Pemkab Asahan terhadap kedua oknum ASN itu katanya Pemkab Asahan menunggu arahan dari BAKN.Menurutnya, karena persoalan ini semuanya itu yang memutuskan adalah BAKN, kata Rahmat.

Saat ditanya apakah Bupati Asahan akan melaporkan kasus ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Rahmat mengatakan bahwa persoalan itu merupakan intern. Jikalau menurut  BAKN ada unsur pidananya, ya dengan arahan BAKN lah kita melaporkan kelaupun kesana arahnya, katanya.

Lebih lanjut dikatakan juru bicara Pemkab  Asahan, bahwa persoalannya bagaimana proses awal pindah dari Kabupaten Langkat ke Kabupaten Asahan. Kita hanya menerima mutasi. Namanya mutasi jelas ditandatangani Bupati Langkat dan itu resmi dan jelas secara administrasi tidak ada permasalahan. Karena pada saat mutasi ke Kabupaten Asahan, berkasnya  lengkap. Ya namanya mutasi pasti berkasnya lengkap, ucapnya.

Persoalan bagaimana dugaan SK nya bisa bodong, itu kan dari Kabupaten Langkat. Kita hanya menerima mutasi secara administrasi berkas kedua oknum ASN tersebut lengkap. Yang jelas kita disini menerima mutasi. Mutasi nya itu kan ditandatangani oleh Kepala Daerah. Masalah SK bodong, kata Rahmat, itukan kejadiannya dari Kabupaten Langkat, bukan berasal dari Pemkab Asahan. Yang jelas Pemerintah Kabupaten Asahan menunggu keputusan dari BAKN Pusat.

Disinggung apakah Pemkab Asahan merasa malu dengan permasalahan ini. Rahmat menjawab bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Hal ini merupakan kekhilafan administrasi atau kesalahan administrasi. Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, pihaknya sangat menyayangkan hal itu terjadi. Rahmat berharap agar ke depannya, kasus ini tidak terulang kembali.

Oleh karena itu, untuk tertib kepegawaian kedepannya, pihaknya akan mengecek keberadaan seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan secara online, kata Rahmat. (ZN)

Share Berita


Foto: Bupati Samosir Vandiko T Gultom saat Menanam Pohon Mahoni di Desa Tamba Dolok/ML

Samosir,DP News

Kepala Desa Tamba Dolok Darman Tamba usulkan pembangunan kantor kepala desa dan pelebaran akses jalan Siriaria.Sementara itu,tokoh masyarakat' Tamba Dolok Mangihut Tamba mengusulkan kepada Pemkab Samosir dan perantau dari Kenegerian Tamba untuk membantu pembukaan jalan sepanjang  2,5 Km menuju lokasi lahan kosong seluas 2,5 Ha agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Usulan tersebut disampaikan saat  penanaman 1.000 pohon mahoni oleh Ikatan Alumni SD Janjimaria Tambadolok/Perantau (IALUSIDO) dan Parsadaan Pomparan Raja Tamba Tua Dohot Boruna (PPRTB) se-Indonesia di Jalan Somargulang Ombun dan Komplek Mual Raja Tamba Tua, Desa Tamba Dolok, Kecamatan Sitiotio,Senin (18/10).

Penanaman pohon mahoni dilakukan Bupati Samosir Vandiko T Gultom didampingi Kadis Lingkungan Hidup Samosir Sudion Tamba bersama Pengurus PPRTB Pusat Mangiring Tamba, PPRTB Sumut, Pengurus PPRTB Samosir, Tokoh Masyarakat Tamba Dolok, Karang Taruna beserta masyarakat Tamba Dolok.

Pengurus IALUSIDO Sopar Tamba mengatakan awalnya rencana IALUSIDO bersama PPRTB untuk melihat debit air Mual Tamba Tua yang sudah semakin menurun, sehingga muncul ide untuk melakukan penanaman pohon di sekitar lokasi tersebut.

Dilaporkan wartawan, Selasa (19/10) penanaman pohon mahoni merupakan tahap pertama sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan debit air di sekitar Mual Tamba Tua tersebut.

Sementara itu, Vandiko apresiasi program IALUSIDO dan PPRTB atas partisipasi dan kepeduliannya telah ikut serta menjaga kelestarian lingkungan seraya berharap ke depan kegiatan serupa tetap berlanjut dan bersinergi dengan Pemkab Samosir.

"Saya berharap kegiatan ini dapat memberi inspirasi bagi punguan marga yang lain, baik yang di perantauan ataupun di Bona Pasogit. Karena kekuatan kita dalam membangun Samosir adalah kebersamaan pemerintah, masyarakat dan perantau," tegasnya.

Menurutnya kegiatan ini sangatlah bermanfaat kerena merupakan upaya pelestarian lingkungan, mencegah banjir, mengurangi polusi dan tentunya meningkatkan perekonomian, acara ini jangan hanya seremonial belaka mari kita jaga bersama kelestarian lingkungan.

Tidak lupa bupati menghimbau  masyarakat agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Kepada yang belum divaksin, diharapkan agar segera mengikuti program vaksinasi.(rd/ml).

Share Berita


Foto: Wartawan DP News saat wawancarai Kepala BKD Asahan/DPN

Asahan,DP News

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Asahan Nazarudin Siagian mengatakan  2 orang oknum ASN yang dipindahtugaskan dari Kabupaten Langkat ke Kabupaten Asahan dengan dugaan menggunakan SK bodong, kalau tak salah semasa Mak Uleng dan Zainal. Namun saat ditanya siapa Bupati dan Gubernur di masa itu, Kepala BKD tidak menjawab.

" Kasusnya sedang diproses" katanya saat konfirmasi doorstop DP News di halaman Kantor BKD.Dengan terburu-buru masuk ke dalam mobil dinas berplat merah BK 1247 V.

"Kalau tak salah SK kedua oknum ASN yang pindah dari Kabupaten Langkat ke Kabupaten Asahan di Tahun 2014 itu di masa Mak Uleng dan Zainal Kepala BKD nya"ujarnya. 

Namun wartawan DP News,Selasa(19/10) melaporkan bahwa saat ditanya siapa Bupati dan Gubernur nya pada saat itu, Kepala BKD tak menjawab. Untuk menghindari berbagai pertanyaan dari awak media, Kepala BKD langsung masuk ke dalam mobil dinas meninggalkan awak media.

Sementara 2 orang oknum ASN pindahan dari Kabupaten Langkat.ke Kabupaten Asahan ternyata sejak tahun 2014.Kedua oknum ASN ini merugikan keuangan negara dan kasusnya sedang diproses internal BKD. 

Sebelumnya,Sekretaris BKD Asahan, Sutiono,SH, saat dikonfirmasi DP News, Senin (18/10)di ruang kerjanya mengatakan proses persiapan pemberhentian terhadap kedua oknum ASN tersebut sedang  dieksaminasi ke Bagian Hukum.Surat  pemberhentian dari BKD sudah kita usulkan melalui Asisiten III, Sekda, Wakil Bupati dan Bupati Asahan untuk ditandatangani.Yang jelas dalam waktu dekat pemberhentian terhadap kedua oknum ASN itu, tegas Sutiono.

"Proses persiapan pemberhentian terhadap kedua oknum ASN tersebut sedang kita eksaminasi ke Bagian Hukum.Surat pemberhentian dari BKD sudah kita usulkan melalui Asisiten III, Sekda, Wakil Bupati dan Bupati Asahan untuk ditandatangani. Yang jelas dalam waktu dekat pemberhentian terhadap kedua oknum ASN itu," tegas Sutiono.

Selain internal BKD, kata Sutiono, Inspektorat juga telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Namun hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat itu langsung ke Bupati Asahan.

Dia memastikan, untuk saat ini tidak ada lagi ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggunakan SK bodong, kecuali kedua oknum ASN tersebut, katanya.(ZN)

Share Berita

Foto: Penjelasan Poldasu tentang kasus pembunuhan IRT di Labura/ Humas Poldasu

Medan, DP News 

Dalam tempo 24 jam,Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dan Sat Reskrim Polres Labuhanbatu dalam tempo 24 jam berhasil menangkap terduga pelaku dan mengungkap kasus pembunuhan sadis di Labuhanbatu Utara.

Dalam pengungkapan itu, Tim Jatanras mengamankan seorang tersangka berinisial  AN (30),karyawan swasta di kediamannya.

"Tersangka ditangkap karena melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap ibu rumah tangga (IRT) berinisial S di Perumahan PT HSJ, Desa Sidomulyo, Kabupaten Labuhanbatu," kata Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Senin (18/10)

Dijelaskannya, kasus pembunuhan itu terjadi Kamis (14/10) lalu. Pelaku awalnya masuk ke dalam rumah untuk mencuri barang berharga milik korban.

Setelah puas melampiaskan nafsu bejatnya kata Tatan, pelaku pun meminta sejumlah uang dan meminta perhiasan kepada korban karena permintaan itu tidak dituruti pelaku langsung membunuh korban dengan parang yang telah disiapkan.

"Usai membunuh pelaku pun membawa kabur uang dan perhiasan milik korban. Pelaku membunuh korban agar tidak diketahui warga lainnya karena bertetangga dengan korban," ungkapnya.

Tatan mengungkapkan, Tim Buser Labuhanbatu dibantu Jatanras Polda Sumut bergerak cepat menyelidiki laporan adanya penemuan

mayat di dalam rumah bersimbah darah

"Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan informasi yang dikumpulkan Tim berhasil mengidentifikasi pelaku dan dalam tempo 24 jam dapat menangkap pelaku di Desa Sidomulyo.

Saat ditangkap pelaku sempat melakukan perlawanan dan hendak melarikan diri, sehingga kita berikan tindakan tegas untuk melumpuhkan." ungkapnya.

Sementara itu pelaku mengakui nekat melakukan pembunuhan karena butuh uang untuk membayar utang.

"Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup," ujarnya.( T.S )

Share Berita

Foto: Penerapan E-Parking di Jalan Zainul Arifin

Medan,DP News

E-Parking di 22 titik parkir pada 18 ruas jalan dan 8 kawasan tetap diberlakukan mulai,Senin (18/10) yang dipusatkan di Jalan Zainul.Namun sebelum diresmikan, Walikota Medan M Bobby Nasution mengaku sudah menemui sejumlah jukir yang sempat menolak E-Parking dan menjelaskan kepada mereka bahwa E-Parking yang yang dilaksanakan bukan untuk pengelolaan parkir namun untuk pengutipan biaya parkir saja.

Selain pemukulan gordang sambilan juga ditandai dengan pembayaran secara simbolis E- Parking kepada petugas juru parkir (Jukir).

Dijelaskan Bobby Nasution penggunaan elektronik pada pengutipan biaya parkir ini bisa mendapatkan banyak manfaat, minimal 3 manfaat yang didapatkan yakni pertama memudahkan mengikuti pegerakan masyarakat Kota Medan. Artinya dalam penerapan E-Parking ini tidak hanya membayar biaya saja tetapi dalam aplikasi tersebut bisa menerima saran dan masukan bagaimana pelayanan di sebuah wilayah parkirnya. Apakah petugas parkirnya atau jumlah uang parkirnya yang menjadi masukan untuk Pemko Medan.

"Aplikasi ini lengkap dengan nama jukirnya. Ya, seperti ojek online langsung bisa di komen dan dikasih bintang dalam aplikasi ini.Hal ini tentunya karena banyak keluhan masyarakat terkait jukir ninja di Kota Medan yang datang tak terlihat,pulangnya baru nampak.Masuk gak nampak,kita parkir sendiri,pas ngutip uang parkir lari-lari dari ujung ke ujung ,"jelasnya.

Diakui Bobby Nasution dirinya juga gak tahu bagaimana pendapatan parkir dari satu ruas jalan di Kota Medan. Sehingga nanti seluruh masyarakat Kota Medan wajib tahu berapa pendapatan parkir dalam satu ruas jalan lebih termonitoring.

"Maka dengan peningkatan PAD ini diharapkan bisa membuat PAD lebih baik lagi dan tidak ada kebocoran khususnya di sektor parkir. Namun harus ditingkatkan juga pelayanan kita,"ujarnya sembari meminta Dinas Perhubungan agar pelayanan ini harus memberikan yang terbaik agar tidak ada jukir ninja.

Bobby Nasution menambahkan sebelum meresmikan E-Parking dirinya telah menemui sejumlah jukir yang sempat menolak E-Parking dan menjelaskan kepada mereka bahwa E-Parking yang yang dilaksanakan Kota Medan bukan untuk pengelolaan parkir.Namun untuk pengutipan biaya parkir saja.

"Oleh karena itu kami ungkapkan seluruh jukir yang ada di Kota Medan tetap kita ajak bergabung dalam penerapan E-Parking ini.Karena sistem pembayaran kepada masyarakat yang tetap melibatkan petugas parkir jadi bukan seperti saat masuk tol yang mengunakan alat saja atau juga dengan masuk mall yang tidak menggunakan lagi petugasnya. Kita masih gunakan jukir untuk pengutipan parkir ke masyarakat," ungkap Bobby Nasution.

Bobby Nasution juga menjelaskan dalam E- Parking ini petugas jukir dilindungi dalam jaminan sosial baik BPJS Ketenagakerjaan dan  BPJS Kesehatan. Sebab jukir memiliki risiko pekerjaan yang sangat tinggi baik itu suasana kerja atau iklim kerjanya.

"Kami menanggung kepastian kesehatan dan pekerjaannya. Selain itu juga mereka tetap menerima pendapatan per bulan dan pendapatan per hari itu 20%. Tentunya skema tersebut masih akan terus dilakukan perbaikan," Imbuh Bobby Nasution.

Sementara itu Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis menjelaskan bahwa penerapan E- Parking di 22 titik ini tetap akan memprioritaskan jukir yang ada selama ini. Namun para jukir tersebut harus mengikuti SOP dari digitalisasi yang diterapkan dalam sistem pembayaran parkir non tunai.

"Seluruh jukir akan kita prioritaskan sepanjang mereka mengikuti aturan SOP dari Digitalisasi E- Parking,"jelasnya.(rd)

Share Berita

Foto:Sidang Paripurna DPRD Medan Pengesahan Ranperda Trantibum/DPN

Medan,DP News

Fraksi-fraksi di DPRD Medan akhirnya setujui dan sahkan Ranperda tentang Trantibum menjadi Perda.Kemudian Walikota Medan dan DPRD Medan tandatangani Keputusan dan Persetujuan Bersama atas Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi Perda Medan Tahun 2021.

Keputusan ini diambil setelah dilakukan dengan penyampaian laporan panitia khusus (Pansus) serta pendapat seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna, Senin (18/10) di gedung dewan.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim, S.E. dan diikuti segenap anggota dewan baik secara luring maupun daring.

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan Ranperda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini, lanjutnya, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Dengan demikian, tambahnya, diharapkan akan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan, menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

"Akhirnya atas nama Pemerintah Kota Medan, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada dewan perwakilan rakyat daerah kota medan serta hadirin yang berbahagia yang telah meluangkan waktu serta memberikan perhatian yang sungguh-sungguh pada rapat paripurna hari ini," ungkap Bobby Nasution.

Selain penyampaian laporan panitia khusus dan pendapat seluruh fraksi, paripurna ini ditandai dengan penantanganan Penandatanganan Keputusan Bersama oleh Wali Kota dan Ketua serta Wakil Ketua DPRD Medan.(rd)

Share Berita

Foto Abdul Rani/DPN

Medan,DP News 

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman sangat diperlukan regulasi yang kuat sebagai jaminan adanya perlindungan bagi seluruh masyarakat.Terjadinya gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat disebabkan banyak aspek, diantaranya tingkat keimanan, kesadaran, ekonomi, sosial dan politik. 

Dengan lahirnya Perda ini, program pembangunan manusia akan menjadi pintu masuk utama untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di tegah-tengah masyarakat.

Demikian pendapat akhir Fraksi PPP,PSI dan Hanura DPRD Kota Medan yang dibacakan Abdul Rani atas Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum,Senin (18/10).

Selain penegakan hukum yang tegas dan konsekuen, hal lain yang penting menjadi perhatian pemerintah kota dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban menurut pendapat kami adalah meningkatkan pendekatan-pendekatan humanis,elegan dan menenangkan. 

Artinya Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Perda ini nantinya, juga harus dididik, dilatih dan diberikan bekal  pengetahuan yang cukup dari segala aspek ilmu pengetahuan yang penunjang kinerja. Sehingga lahirlah Satpol PP yang elegan, professional dan berwibawa,”ujarnya. 

Pada kesempatan itu Abdul Rani menyampaikan beberapa catatan antara lain mengingatkan para elit dan pimpinan di kota ini sebagai panutan dan tauladan masyarakat harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang berorientasi pada penciptaan kondisi aman, tertib dan tenteram.  

Dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, harus  diawali dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang  cukup, sehingga ketiadaan sarana dan prasarana tak dijadikan alasan bagi siapapun untuk tidak menjaga keamanan dan  ketertiban.

Kepala lingkungan sebagai aparat pemerintah yang ada di tengah-tengah masyarakat, harus orang yang memiliki  pemahaman, wawasan dan ilmu pengetahuan yang cukup  terkait dinamika kehidupan di lingkungannya.Dengan disahkannya Perda ini, pada mendatang harus dipastikan, kapasitas dan kualitas kepala lingkungan lebih baik lagi.(rd)

Share Berita

Foto: Sahat Simbolon/DPN

Medan,DP News

Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan menilai bahwa Satpol PP dapat dianggap sebagai  'bodyguard' pemberlakuan dan penegakan suatu peraturan daerah selain unsur penyelenggara pemerintah daerah terkait dan masyarakat itu sendiri.

Hal itu dikaitkan ketentuan pasal 7 PP No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan antara lain,tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda ataupun Perkada.

Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra DPRD  Medan, Sahat Simbolon, ST saat membacakan pendapat akhir atas terhadap Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum,Senin (18/10).

Sahat Simbolon mengatakan jika dikaji secara obyektif, tidak maksimalnya peranan Satpol PP hingga pertentangan yang banyak terjadi di masyarakat pada hulu muaranya bersumber dari kesalahpahaman dalam memahami serangkaian aturan yang diberlakukan.

Fraksi Partai Gerindra, juga menyampaikan catatan-catatan, kritik dan saran sebagai bagian dari pendapat fraksi terkait ketentraman dan ketertiban umum antara lain Pemko Medan harus melakukan uji publik terlebih dahulu terhadap pelaksanaan Perda kemudian disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dengan Satpol PP yang selama ini sering terjadi.

Selain itu,perlu adanya penambahan jumlah personel Satpol PP di Kota Medan agar pada saat melakukan ketertiban bisa lebih maksimal dalam melakukan penertiban.

Perlu dibuat regulasi atau batasan hukum karena faktanya dilapangan petugas satpol PP masih belum bisa melakukan penegakan hukum terhadap elit masyarakat atau yang melanggar peraturan daerah atau dalam hal penegakan disiplin.

Fraksi Gerindra menilai masih minimnya kualitas SDM Satpol PP akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap perda tersebut. Sebagai suatu lembaga independen,Satpol PP idealnya personilnya memiliki kompetensi khusus dan kualitas tertentu terutama dalam berhadapan dengan masyarakat dan permasalahan terkait advokasi penegakan peraturan daerah.(rd)

Share Berita

Foto: Kapolres Taput AKBP Ronald Sipayung Saat Ditanyai Wartawan di Tarutung/TS

Medan,DP News 

Tim Gabungan Polda Sumut dalami penyebab kematian salah seorang tahanan Narkoba Polres Taput.Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ronald Sipayung, SH, SIK, MH mengatakan saat ini Tim Gabungan Polda yang terdiri dari Propam, Bagian Wasidik Narkoba, Laboratorium Forensik dan Rumah sakit Bhayangkara saat ini tengah mendalami penyebab kematian seorang tahanan Narkoba di Polres Tapanuli Utara.

"Kapolda telah menurunkan tim untuk menyelidiki penyebab kematian dan bagaimana proses saat penangkapan tersangka", ucapnya, Senin(18/10).

Sementara itu,Kabid Humas Polda Sumut membenarkan bahwa Tim bekerja Untuk menjawab berbagai keraguan pihak keluarga dan publik.

"Tim Propam Polda dan Bagian Wasidik akan bekerja dengan transparan, memastikan apakah penyidik betul-betul sudah menjalankan SOP nya sebagaimana Perkap 6 tahun 2019, kita tunggu hasilnya ya,"ujar Hadi.

Kapolres Taput segera merespon dengan cepat kasus kematian tahanan Narkoba dengan mendatangi keluarga dan menjumpainya di rumah duka serta mendengarkan keberatan pihak keluarga.

Kapolres mempersilahkan pihak keluarga membuat laporan pengaduan di Propam Polres Taput terkait kecurigaan atas meninggalnya Daniel Silitonga

"Pemeriksaan Tim dari Polda saat ini masih berjalan. Sudah ada 11 yang diminta klarifikasi dan keterangan diantaranya 5 penyidik Polri, 2 petugas jaga tahanan dan 4 orang teman dalam satu blok sel almarhum. Hari ini 4 orang pihak keluarga almarhum juga sedang dimintai keterangan", jelas Kapolres Taput

Lanjutnya, jika terbukti ada keprofesionalan anggota Polres Taput dalam penanganan perkara maka akan dilakukan dan diberikan tindakan tegas terhadap oknum anggotanya.

"Atas nama pimpinan Polda Sumut dan Polres Taput kami menyampaikan turut berduka cita dan berbelasungkawa serta percayakan kepada Polri proses penanganannya dan tentu secara terbuka akan kita sampaikan kepada keluarga", ucap Kapolres Taput.(TS).



Share Berita

Foto:dok/DPN

Medan,DP News

Stadion Teladan yang dibangun 70 tahun lalu butuh perbaikan sarana dan prasarana.Untuk mempercepat pembenahannya, kini pengelolaannya dialihkan ke Dispora yang sebelumnya ditangani Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Selama ini mengalami hambatan karena tidak bisa 'menarik' anggaran dari Kemenpora mengingat pengelolaannya ditangani Dinas KP.

Disusul PSMS ikut menjadi tuan rumah Liga II PSSI maka Stadion Teladan harus dibenahi.PSMS Medan merupakan tim sepakbola kebanggaan warga Kota Medan.Banyak sudah prestasi yang telah ditorehkan tim berjuluk Ayam Kinantan ini, sehingga sempat menjadi salah satu  tim disegani di kancah persepakbolaan Tanah Air, bahkan internasional. Kini, tim yang berdiri sejak 21 April 1950 itu tengah terpuruk dan hanya mampu berlaga di Liga 2. Kondisi ini membuat Wali Kota Medan Bobby Nasution prihatin dan ingin mengembalikan kejayaan tim berlambang daun tembakau tersebut.

Sebagai bentuk perhatiannya, Bobby  Nasution mulai melakukan pembenahan Stadion Teladan melalui OPD terkait. Jika selama ini kewenangan pengelolaan dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan, kini dialihkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Hal ini dilakukan Bobby Nasution agar Pemko Medan bisa mendapatkan bantuan anggaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI guna pembenahan Stadion yang selama ini menjadi home base PSMS .

Pembenahan stadion yang dibangun tahun 1951 tersebut menjadi langkah awal Bobby Nasution untuk memajukan kembali prestasi  PSMS. Artinya, orang nomor satu di Pemko Medan juga menaruh concern yang besar sekaligus memiliki cara yang lebih baik dalam upaya mengembalikan PSMS ke kasta tertinggi persepakbolaan di Tanah Air.

"Pengalihan kewenangan dari DKP ke Dispora adalah langkah pertama kita dalam pengelolaan sarana dan fasilitas olahraga di Kota Medan.  Ini sudah kita limpahkan semuanya. Biar pun anggarannya bisa dari Dispora, tapi untuk mendapat bantuan selama ini gak bisa. Artinya, Kemenpora tidak bisa memberikan bantuan ke DKP,” kata Bobby Nasution.

Sebab, terang Bobby Nasution, jika ingin mengajukan perbaikan Stadion Teladan, jelas Bobby Nasution, dapat diajukan ke Kemenpora. Selanjutnya, Kemenpora memberikan anggarannya ke Dispora Kota Medan. “Jadi dengan begitu (Stadion Teladan) bisa kita perbaiki. Ini cara kita agar pengelolaan dan pembenahan Stadion Teladan dapat dilakukan dengan tidak menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD,” ungkapnya.

Upaya yang dilakukan menantu Presiden RI Joko Widodo tersebut, imbuhnya, sebagai bentuk dukungan dalam memajukan dunia olahraga di Kota Medan, terutama PSMS Medan. “Ini kontribusi kita agar PSMS juga dapat bermain dengan nyaman. Untuk itu kita akan selalu support,salah satunya lewat pembenahan Stadion Teladan,”katanya.

Mengingat semakin dekatnya pelaksanaan Liga II PSSI,Komisi IV dan Komisi II DPRD Medan mendukung pembenahan Stadion Teladan dengan merestui penambahan anggaran Rp1,5 M.Anggaran Rp1 M ditangani Dispora untuk perbaikan fisik sedang Rp 500 juta untuk pembenahan lampu sorot stadion dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Anggota Komisi IV DPRD Medan Hendra DS menyambut baik pembenahan Stadion Teladan tersebut walau di pihak lainnya mengkritisi keberadaan sampah di sekitar Taman Stadion Teladan.

"Kebersihan sekitar Stadion Teladan juga perlu dibenahi agar para tamu nantinya jangan sampai mencium aroma tidakbsedap"ujar Hendra,Senin(18/10).(rd).

Share Berita

Foto: Sekretaris BKD Asahan Sutiono/ ZN

Asahan,DP News

Ternyata sudah hampir 7 tahun kedua oknum ASN yang diduga pakai SK bodong bertugas di Pemkab Asahan.Kasusnya sedang diproses internal BKD. 

Terbongkar, ternyata 2 orang oknum yang mengaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pindahan dari Kabupaten Langkat dipindahtugaskan ke Kabupaten Asahan ternyata sejak tahun 2014. 

Sekretaris BKD Asahan, Sutiono,SH, saat dikonfirmasi DP News, Senin (18/10) mengatakan proses persiapan pemberhentian terhadap kedua oknum ASN tersebut sedang kita eksaminasi ke Bagian Hukum. Surat pemberhentian dari BKD sudah kita usulkan melalui Asisiten III, Sekda, Wakil Bupati dan Bupati Asahan untuk ditandatangani. Yang jelas dalam waktu dekat pemberhentian terhadap kedua oknum ASN itu, tegas Sutiono.

"Proses persiapan pemberhentian teehadap kedua oknum ASN tersebut sedang kita eksaminasi ke Bagian Hukum. Surat pemberhentian dari BKD sudah kita usulkan melalui Asisiten III, Sekda, Wakil Bupati dan Bupati Asahan untuk ditandatangani. Yang jelas dalam waktu dekat pemberhentian terhadap kedua oknum ASN itu," tegas Sutiono.

Selain internal BKD, kata Sutiono, Inspektorat juga telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Namun hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat itu langsung diserahkan kepada Bupati Asahan.

Dia memastikan, untuk saat ini tidak ada lagi ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggunakan SK bodong, kecuali kedua oknum ASN tersebut, katanya.

Sutiono menyebut salah satu oknum tersebut diterima tugas di Kabupaten Asahan sejak bulan April 2104 dan satu lagi pada bulan Juni 2014.

Saat ditanya siapa nama Gubernur, Bupati dan Kepala BKD nya ketika menandatangani surat penerimaan perpindahan Sapta dan Alfun dari Kabupaten Langkat ke Kabupaten Asahan, Sekretaris tidak berkomentar.(ZN)

Share Berita

Foto: Rapat Dewan Pers Bersama Organisasi Konstituen/SMSI

Jakarta,DP News

Dua tokoh pers dan mantan Ketua Dewan Pers Prof Dr Bagir Manan, SH, MCL dan Yosep Adi Prasetyo bersama sejumlah ketua umum konstituen Dewan Pers siap memberikan kesaksian dalam sidang Permohonan Pengujian Judicial Review UU Pers No. 40 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). 

Kesiapan Bagir Manan dan pimpinan konstituen Dewan Pers (DP) itu mengemuka dalam rapat bersama anggota DP dan organisasi pers konstituen DP, serta tokoh pers berlangsung di Hotel Mercure, BSD City, Tangerang Selatan, Sabtu,(16/10) secara hybrid, online dan offline. 

“Kami siap hadir di persidangan MK memberikan kesaksian untuk Dewan Pers,” kata Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S. Depari yang hadir dalam rapat tersebut. 

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus juga menyatakan siap menjadi saksi  dalam persidangan untuk menjelaskan posisi kekuatan hukum dan manfaat DP untuk masyarakat dan pers. 

“Kalau diperlukan, kami siap hadir di MK RI,” kata Firdaus yang dihubungi per telepon oleh Sekretaris Jenderal SMSI M. Nasir dari ruang rapat tersebut. 

Rapat dipimpin anggota Dewan Pers M. Agung Dharmajaya, dengan dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, dan beberapa anggotanya antara lain Asep Setiawan, Hassanein Rais, serta Juni Soehardjo Tenaga (Ahli Komisi Hukum Dewan Pers), Frans Lakaseru dan Dyah Aryani (keduanya Kuasa Hukum Dewan Pers), dan para pimpinan konstituen DP. 

Prof. Bagir Manan dan Yosep Adi Prasetyo, dalam rapat  memberikan banyak masukan dan latar belakang berbagai sisi seputar UU Pers nomor 40/1999. “Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat. Ini harus dijelaskan secara rinci di persidangan,” kata Bagir. 

Bagir sempat merasa terheran-heran ketika menelaah salah satu bagian materi gugatan yang menghendaki uji kompetensi wartawan yang selama ini ditangani Dewan Pers, diminta dilaksanakan oleh pihak luar yang tidak berurusan dengan pers. “Ini aneh sekali,” katanya.

Dalam menanggapi paparan tertulis tim kuasa hukum DP, anggota DP Asep Setiawan menekankan pentingnya penegasan nomenklatur nama Dewan Pers yang disebut dalam undang-undang pers nomor 40 Tahun 1999. “Nomenklaturnya Dewan Pers, bukan nama Dewan Pers Indonesia yang diusung oleh penggugat,” kata Dyah Aryani. 

Harus Ditolak

Sebagaimana diketahuu,sejak 11 Oktober lalu telah dilangsungkan Persidangan Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara dengan Nomor 38/PUU-XIX/2021, perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU PERS 40/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). 

Adapun pasal-pasal dalam UU PERS 40/1999 yang diuji-materikan sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (2) huruf f

Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: DP memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Pasal 15 ayat (3)

“Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

Permohonan Judicial Review UU PERS 40/1999 ini diajukan/dimohonkan oleh Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso selaku Para Pemohon melalui kuasanya pada Kantor Hukum Mustika Raja Law pada 12 Agustus 2021. 

Adapun permohonan para Pemohon dalam Petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU PERS 40/1999 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagaimana press release Dewan Pers yang ditandatangani Ketua DP Mohammad Nuh disampaikan bahwa pada persidangan 11 Oktober 2021 tersebut, telah disampaikan dan dibacakan keterangan dari Pemeritah selaku salah satu termohon  yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadir juga Dewan Pers selaku Pihak Terkait, dan para perwakilan konstituen Dewan Pers.

Terhadap Keterangan Pemerintah selaku salah satu termohon, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi, Usman Kansong, Dewan Pers menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

Pemerintah melalui Keterangan resminya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, dengan komitmen yang kuat dan tegas, mengakui keberadaan Dewan Pers yang lahir melalui mandat dan amanat UU PERS 40/1999 hingga saat ini, yang telah melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana diamanatkan Pasal 15 UU PERS 40/1999. 

Pemerintah dalam Keterangannya tegas menyampaikan bahwa para pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak- tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers.

Para Pemohon Judicial Review tidak memiliki kerugian atas hak konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945. Dalil para pemohon dalam Permohonan Judicial Review tidak jelas (obscuur libel).

Implementasi Pasal 15 ayat (2) huruf f UU PERS 40/1999, berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers diterbitkan dalam bentuk peraturan Dewan Pers. Hal tersebut lebih kepada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan bidang pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers, sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan bahkan justru bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat.

Surat Ketua Dewan Pers yang ditujukan kepada pejabat institusi pemerintahan termasuk Menteri Kominfo dan para pimpinan perusahaan, yaitu Surat Nomor: 339/DP/K/IV/2021 perihal Penyampaian Legitimasi Dewan Pers terkait adanya Kegiatan Plagiarisme dan Penyemu (Imposter) yang dilakukan oleh pihak lain secara tidak sah terhadap Penamaan dan Fungsi Dewan Pers tertanggal 28 April 2021 mengartikan nampak nyata adanya upaya mendelegitimasi Dewan Pers yang hanya 1 (satu) entitas ini oleh pihak-pihak tertentu yang juga menginginkan berperan seperti Dewan Pers.

Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) UU PERS 40/1999 telah jelas memberikan nomenklatur “Dewan Pers” dan tidak ada nomenklatur-nomenklatur lainnya dalam Pasal 15 UU Pers, sehingga apabila Para Pemohon mendalilkan “organisasinya” bernama “Dewan Pers Indonesia” maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers. 

Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia (“organisasi” atau “forum” dimana Para Pemohon menjadi anggotanya) tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden, dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif yang melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 melainkan suatu tindakan yang telah sesuai hukum yang berlaku. 

Dengan demikian Organisasi dan/atau forum yang menamakan dirinya Dewan Pers Indonesia bukanlah Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PERS 40/1999.

Pasal 15 ayat (5) UU PERS 40/1999 yang merujuk Pasal 15 ayat (3) UU PERS 40/1999, perihal pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers oleh insan pers, sesunggguhnya normanya telah mencerminkan suatu tindakan yang demokratis pada masing-masing organisasi sesuai lingkup kewenangannya. 

Dan Presiden bukanlah orang yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi Anggota Dewan Pers karena Anggota Dewan Pers telah dipilih oleh masing-masing organisasi yang menaungi setiap unsur dalam Pasal 15 ayat (3) UU PERS 40/1999. 

Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan judicial review ini ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

Dewan Pers menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh insan pers termasuk konstituen Dewan Pers dan seluruh elemen masyarakat lainnya yang telah bersama-sama mengawal kemerdekaan pers dengan memberikan perhatian terhadap perkara permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi ini.

Dewan Pers menegaskan, tetap dan selalu berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat UU PERS 40/1999 dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta bersama-sama konstituen Dewan Pers dan masyarakat sipil lainnya menjaga dan melawan adanya upaya mendelegitimasi Dewan Pers dan UU PERS 40/1999 dari pihak manapun.

Dewan Pers menegaskan bahwa berbagai peraturan-peraturan pers dibuat dan disusun oleh para konstituen yang difasilitasi oleh Dewan Pers, secara keseluruhan memberikan pedoman dan standar yang diikuti oleh organisasi pers baik organisasi wartawan maupun organisasi perusahaan pers.

Dewan Pers mengimbau masyarakat insan pers dan elemen masyarakat lainnya agar tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan adanya upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mediskreditkan Dewan Pers melalui segala cara dan segala saluran informasi apapun.  Karena itu diharapkan selalu menguji dan memverifikasi informasi tersebut kepada Dewan Pers dan perwakilan Konstituen Dewan Pers. (Rel/rd)

Share Berita

Foto: Suasana parkir kendaraan di Jalan A Yani/DPN

Medan,DP News

Meski mendapat protes dari para juri parkir,Pemko Medan tetap terapkan e-parking di 22 titik Kota Medan.Ternyata,e-parking ini merupakan kerjasama dengan PT. Logika Garis Elektronik untuk menyiapkan sarana dan prasaran baik itu teknologi dan alat pendukung lainya mempeudah pembayaran parkir secara non tunai.

Kadishub Medan, Iswar menjelaskan penerapan e-parking di 22 titik ini akan ditempatkan pada 18 ruas jalan di 8 kawasan. Rencananya, Senin (18/10) e-parking ini akan mulai diberlakukan sehingga masyarakat hanya dapat melakukan pembayaran parkir secara non-tunai.

Adapun ke-22 ruas jalan yang akan menerapkan e-parking ini diantaranya Jalan Zainul Arifin (mulai dari simpang Jalan Diponegoro sampai simpang Jalan S.Parman), Jalan Setia Budi (mulai dari simpang Jalan Sunggal sampai simpang Jalan Dr. Mansyur), Jalan Irian Barat (mulai dari simpang Jalan HM. Yamin sampai simpang Jalan Veteran), Jalan Pemuda (mulai dari simpang Jalan Pandu sampai jalan Palang Merah), Jalan Cirebon (mulai dari simpang Jalan MT. Haryono sampai simpang jalan Pandu).

Kemudian Jalan Pemuda Baru I, Jalan Pemuda Baru II dan Jalan Pemuda Baru III, serta Kawasan Pasar Baru yakni Jalan Palangkaraya, Jalan Palangkaraya Baru, Jalan Bandung, Jalan Jember, jalan Bogor, Jalan Kotanopan I, Jalan Kotanopan II, Jalan Pekantan dan Jalan Barus.

E-Parking ini katanya untuk menutup kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.WalikotaMedan M Bobby Nasution  mengatakan E-parking ini juga mencegah uang parkir masuk ke kantong pribadi oknum.Dengan demikian Bobby Nasution memastikan PAD dari sektor parkir ini dapat terserap secara optimal.

Agar penerapan e-parking ini berjalan dengan optimal, Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan telah menyiapkan langkah-langkah termasuk menyiapkan sarana dan prasaran, SDM, serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kota Medan.Senin,18 Oktober  sudah mulai diberlakukan,kata Iswar.

Iswar juga menyebutkan, Dinas Perhubungan Kota Medan juga telah bekerjasama dengan pihak ketiga yakni PT. Logika Garis Elektronik dalam hal menyiapkan sarana dan prasaran baik itu teknologi dan alat pendukung lainya sehingga nantinya dapat memudahkan masyarakat melakukan pembayaran parkir secara non tunai.

"Kita ingin agar teknologi yang dibayarkan dapat menampung metode pembayaran secara digital apakah itu dengan QRIS e-money ataupun dengan aplikasi seperti OVO."sebut Iswar.

Selain itu Iswar juga meminta agar PT. Logika Garis Elektronik dapat memberdayakan juru parkir (jukir) yang ada serta memberikan jaminan perlindungan asuransi bagi mereka yang bertugas seperti mengikutsertakan dalam BPJS.

Sebelumnya,puluhan juru parkir unjuk rasa protes penerapan e-parking ke Kantor Dishub,Kantor Walikota Medan dan DPRD Medan.(rd).

Share Berita

 


Foto: Suasana hujan turun di Kota Medan/DPN
Medan,DP News

Setelah hampir satu minggu belakangan ini diterpa cuaca panas yang menyengat,Kota Medan,Minggu(17/10) diguyur hujan.Suasana gerah kini berubah agak segar dengan turunnya hujan sekitar pukul 14.00 WIB di kawasan Padang Bulan.

Di beberapa lokasi ada yang sudah mulai turun hujan sekitar pukul 13.00 WIB.Sesekali suara petir terdengar ditengah turunnya hujan yang mengguyur Kota Medan.Jalananpun sudah disirami air hujan dan debupun hilang serta air parit pun mengalir.

Sejauh ini,parit masih mampu menampung air dan belum terlihat ada yang sudah dah meluap ke jalan aspal.Suasana jalanan pun sepi dan pengendara yang terjebak hujan memilih berteduh.

Sebelumnya,siang hingga sore hari bahkan malam hari pun terasa gerah.Bukan hanya cuaca panas,hembusan angin pun tidak terasa di malam hari.(rd)

Share Berita

Foto: Polsek Medan Baru Berhasil Menangkap Pencuri Mobil Taft GT/Polsek MB

Medan, DP News 

Petugas Reskrim Polsek Medan Baru amankan salah seorang pelaku pencurian mobil di Jalan Jamin Ginting, Medan Baru 05 Oktober lalu.Sementara para pelaku lainnya sampai,Minggu(17/10) masih dalam pencarian petugas Reskrim Polsek Medan Baru.

Pelaku yang diamankan berinisial R.B.S alias Bayu (23) warga Jalan  Kecamatan Stabat, Langkat / Lingkungan 24, Medan Marelan.

Plt Kapolsek Medan Baru AKP Ully Lubis SH melalui Kanit Reskrim Iptu Irwansah Sitorus SH MH menyebutkan peristiwa pencurian mobil terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Oktober lalu sekira pukul 06.30 WIB ketika korban sedang berada di ladang di Kabanjahe.

"Saat itu pelapor dihubungi istri dan anak yang mengatakan bahwa mobil yang diparkir di halaman depan rumah telah hilang, sehingga membuat pelapor langsung pulang ke Medan,"kata Iptu Irwansah Sitorus SH MH.

Sesampainya di Medan, pelapor pun tidak menemukan  mobil miliknya dengan Jenis Daihatsu Taft  GT F 70, warna Antrachite grey, Tahun 1994, No. Pol. : DK 1709 QT dari halaman depan rumah.

"Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 70.000.000,-, dan kemudian pelapor membuat pengaduan ke Polsek Medan Baru,"jelasnya.

Petugas yang menerima laporan korban, selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan pelaku berhasil diamankan pada tanggal 7 Oktober lalu pukul 10.00 WIB, di Binjai.

"Hasil interogasi, pelaku mengakui mengambil mobil korban dari depan rumah korban bersama ketiga temannya yang berinisial B.W.P alias Lilik, W.A.P alias Agus,   dan H.S alias Putra dengan cara  pelaku dengan mengenderai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla untuk mencari sasaran Mobil yang akan dicuri,"sebutnya.

Kepada petugas, pelaku juga mengakui dirinya bersama ketiga rekannya memiliki peranan yang berbeda-beda.

"Untuk pelaku R dan pelaku B perannya turun dari mobil kemudian merusak kunci mobil milik korban menggunakan Kunci T  dan menghidupkan mobil tersebut.Sedangkan pelaku inisial W sebagai supir membawa mobil tersebut dan   pelaku inisial H berperan  mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian,"ungkap Iptu Irwansah.

Setelah berhasil melakukan aksinya, pelaku membawa mobil tersebut ke rumah pelaku H di Langkat dan pelaku R diberikan uang sebesar Rp 250 ribu serta menjanjikan akan memberikan uang Rp. 1,5 juta apabila mobil tersebut telah berhasil dijual.

"Para pelaku kemudian kembali pulang dengan mengenderai mobil  Daihatsu Ayla. Namun saat diperjalanan, para pelaku mengalami kecelakaan. Dimana pada saat itu pelaku B sebagai supir berhasil melarikan diri. Sedangkan pelaku R yang duduk di samping supir dan pelaku W duduk di belakang tak sadarkan diri saat berada di Klinik Sumatera Binjai,"beber Kanit Reskrim.

Dari Mobil Ayla yang digunakan pelaku, petugas mengamankan 1 Kunci Letter T dan 2 buah plat mobil  Kijang Krista BK 1350 RE (plat mobil yang dicuri pelaku, korban buat pengaduan di Polres Binjai).Terhadap pelaku dikenakan Pasal  363  KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 Tahun Penjara.(TS).

Share Berita

Foto: Ketua PWI Atal S Depari/PWI

Jakarta,DP News

Sebagai konsituen Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berpendapat bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 tidak memiliki kerugian konstitusional akibat keberlakukan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers berdasarkan UUD 1945. 

Ketua Umum PWI Atal S. Depari menekankan, huruf f UU Pers dengan mendasarkan pada hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, tidak ada hubungannya dengan ketentuan a quo UU Pers yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon.

"Karena ketentuan a quo yang dipermasalahkan memiliki makna bahwa fungsi Dewan Pers adalah sebagai fasilitator organisasi-organisasi pers dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers sedangkan Para Pemohon bukan organisasi pers," jelas Atal S. Depari lewat tanggapan tertulis PWI Pusat tertanggal 14 Oktober 2021 yang juga ditanda tangani oleh Sekertaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi. 

PWI juga menilai Para Pemohon tidak mengalami kerugian akibat keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU Pers mengenai penetapan anggota Dewan Pers oleh Presiden. 

Dengan mendasarkannya pada hak konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, tidak ada hubungannya dengan ketentuan a quo yang dipermasalahkan. Sebab, Para Pemohon hingga saat ini bukan Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan maupun unsur pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers sehingga tidak perlu ditetapkan oleh Presiden.

"Anggapan Para Pemohon mengenai Pasal 15 Ayat (2) huruf f UU Pers menimbulkan ketidakpastian hukum dan lahirnya peraturan-peraturan Dewan Pers akibat kesalahan tafsir, kami berpendapat justru dengan adanya keputusan-keputusan Dewan Pers dalam bentuk surat edaran, pedoman, maupun peraturan merupakan wujud pelaksanaan fungsi Dewan Pers sesuai ketentuan a quo yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon sendiri," tegas Atal. 

Atal menerangkan, enam anggota Dewan Pers atau sama dengan 2/3 anggota Dewan Pers adalah unsur wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan maupun unsur pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers yang merupakan organisasi pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Pers. 

Atal juga menanggapi anggapan Para Pemohon mengenai Dewan Pers melakukan praktek ultra vires (tindakan di luar batas kewenangan). Salah satu tindakan yang di luar batas menurut Para Pemohon adalah kewenangan Dewan Pers melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan dianggap melanggar UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan karena yang berwenang menguji kompetensi wartawan adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

"Kami berpendapat maksud UU Ketenagakerjaan adalah Tenaga Kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi kerja dari BNSP, sedangkan Wartawan adalah sebuah profesi khusus yang diatur khusus dalam UU Pers," kata Atal. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Pers, yang dimaksud dengan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Maka UU Pers adalah lex specialis untuk profesi wartawan dan tidak bisa disamakan dengan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan. 

Atal menegaskan, wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik tidak tunduk pada UU Ketenagakerjaan. Menurut Atal, kesesatan pemahaman Para Pemohon yang menyamakan profesi wartawan dengan tenaga kerja. 

"Yang benar adalah Uji Kompetensi Wartawan dilakukan oleh Dewan Pers sesuai tugas dan fungsinya guna meningkatkan kualitas kewartawanan berdasarkan UU Pers," ujar Atal.

"Apakah profesi Dokter dan Advokat dapat disamakan dengan tenaga kerja yang harus ikut sertifikasi BNSP? Tidak,  karena profesi Dokter dan Advokat adalah profesi khusus yang diatur masing-masing secara khusus (lex specialis) dalam UU Praktik Kedokteran dan UU Advokat," tambah Atal. 

Justru, masih kata Atal, Para Pemohon menundukkan diri secara sukarela sebagai tenaga kerja dengan mendirikan LSP untuk melaksanakan Sertifikasi Profesi Wartawan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional. 

Para Pemohon tidak layak lagi mengaku berprofesi sebagai wartawan karena menginginkan campur tangan BNSP untuk melakukan Sertifikasi Profesi Wartawan, karena profesi Wartawan diatur khusus dalam UU Pers.

Menurut Atal, seharusnya para pemohon mengikuti keputusan Dewan Pers sebagai lembaga independen dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan melindungi kebebasan pers dari campur tangan pihak lain, termasuk campur tangan dari pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers. 

Berkenaan dalil Para Pemohon telah membuat peraturan pers yang lebih lengkap, menurut Atal, para pemohon tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menerbitkan peraturan-peraturan yang mengikat secara eksternal atau umum bagi profesi wartawan di Indonesia. Sebab, Para Pemohon bukan Dewan Pers yang diangkat dan ditetapkan melalui prosedur UU Pers. 

"Apa yang dilakukan Dewan Pers selama ini tidak lain dan tidak bukan adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan UU Pers dengan memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers guna meningkatkan kualitas kewartawanan," papar Atal. 

Perlu diketahui bahwa keputusan-keputusan Dewan Pers dalam bentuk surat edaran, pedoman, maupun peraturan tidak begitu saja dikeluarkan, tetapi telah melalui proses yang panjang dan disepakati oleh seluruh organisasi pers profesional dan diakui keberadaannya.

Lebih lanjut menanggapi alasan Para Pemohon bahwa Pasal 15 Ayat (5) UU Pers menghambat perwujudan kemerdekaan pers dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan diskriminatif karena pengajuan mereka tidak dijawab oleh Presiden. 

"Kami berpendapat para pemohon semakin sesat karena lupa akan keberadaan Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis," kata Atal.

Atal menegaskan, penetapan Anggota Dewan Pers oleh Presiden dalam ketentuan a quo yang dipermasalahkan para pemohon bukan merupakan bentuk diskriminatif, namun sebagai pembatasan yang diperlukan guna memberikan perlindungan hukum, keamanan dan ketertiban umum kepada masyarakat. 

Dewan Pers yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden adalah Dewan Pers yang sah, di mana masyarakat dapat membuat pengaduan mengenai dugaan-dugaan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh wartawan, organisasi pers dan perusahaan pers yang merugikan masyarakat dan tidak sesuai kode etik jurnalistik, sejalan dengan tugas dan fungsi Dewan Pers. 

"Bayangkan jika setiap ormas/LSM/persekutuan berbadan hukum menyisipkan nama 'Dewan Pers' kemudian harus diberikan Keputusan Presiden, maka masyarakat tidak akan memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat," pungkasnya.(rel/rd)

Share Berita


Foto: Ketua Dewan Pers M Nuh
Jakarta,DP News

Dewan Pers berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judical review atau uji materi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Permohonan judicial review UU PERS 40/1999 ini diajukan/dimohonkan oleh Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso selaku Para Pemohon melalui kuasanya pada Kantor Hukum Mustika Raja Law pada 12 Agustus 2021. Mereka mengatasnamakan anggota Dewan Pers Indonesia. 

Adapun pasal-pasal dalam UU PERS 40/1999 yang diuji-materikan yakni pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (3).Pasal 15 ayat (2) huruf f berbunyi “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: Dalam huruf f menyebut Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.”

Sementara Pasal 15 ayat (3) menyebut Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Permohonan Judicial Review UU PERS 40/1999 ini diajukan/dimohonkan oleh Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso selaku Para Pemohon melalui kuasanya pada Kantor Hukum Mustika Raja Law pada 12 Agustus 2021. 

Adapun permohonan Para Pemohon dalam Petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers 40/1999 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tiga orang pemohon dalam petitumnya beralasan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mengatakan, pemerintah selaku salah satu Termohon melalui keterangan resminya pada persidangan 11 Oktober 2021 di MK, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, dengan komitmen yang kuat dan tegas, mengakui keberadaan Dewan Pers yang lahir melalui mandat dan amanat UU Pers 40/1999 hingga saat ini. 

Persidangan itu turut dihadiri Dewan Pers selaku Pihak Terkait, dan para perwakilan konstituen Dewan Pers.

"Pemerintah menyebut Para Pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers," kata M. Nuh. 

Selain itu, masih kata M. Nuh, pemerintah juga menyebut Para Pemohon tidak memiliki kerugian atas hak konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945. Dalil Para Pemohon dalam permohonan judicial review tidak jelas (obscuur libel).

Berkenaan implementasi Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999, M. Nuh mengatakan, hal tersebut lebih kepada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan bidang pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers.

"Sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan bahkan justru bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat," terang M. Nuh.

Pemerintah juga menyebut dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers 40/1999 telah jelas memberikan nomenklatur “Dewan Pers” dan tidak ada nomenklatur-nomenklatur lainnya dalam Pasal 15 UU Pers. Sehingga apabila Para Pemohon mendalilkan “organisasinya” bernama “Dewan Pers Indonesia” maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers. 

"Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden, dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan Anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif yang melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 melainkan suatu tindakan yang telah sesuai hukum yang berlaku," papar M. Nuh. 

Dengan demikian organisasi dan/atau forum yang menamakan dirinya Dewan Pers Indonesia bukanlah Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Pers 40/1999.

Pasal 15 ayat (5) UU Pers 40/1999 yang merujuk Pasal 15 ayat (3) UU Pers 40/1999 perihal pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers oleh insan pers, sesunggguhnya normanya telah mencerminkan suatu tindakan yang demokratis pada masing-masing organisasi sesuai lingkup kewenangannya. 

"Dan Presiden bukanlah orang yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi Anggota Dewan Pers karena Anggota Dewan Pers telah dipilih oleh masing-masing organisasi yang menaungi setiap unsur dalam Pasal 15 ayat (3) UU PERS 40/1999," lanjutnya. 

Dalam keterangan resminya, pemerintah juga berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011, maupun berdasarkan putusan-putusan MK terdahulu (vide Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

"Dewan Pers menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh insan pers termasuk konstituen Dewan Pers dan seluruh elemen masyarakat lainnya yang telah bersama-sama mengawal kemerdekaan pers dengan memberikan perhatian terhadap perkara permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi ini," kata M. Nuh.

M. Nuh menegaskan bahwa Dewan Pers tetap dan selalu berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat UU Pers 40/1999 dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Tentunya bersama-sama konstituen Dewan Pers dan masyarakat sipil lainnya menjaga dan melawan adanya upaya mendelegitimasi Dewan Pers dan UU Pers 40/1999 dari pihak manapun.

M. Nuh juga menegaskan bahwa berbagai peraturan-peraturan pers dibuat dan disusun oleh para konstituen yang difasilitasi oleh Dewan Pers, secara keseluruhan memberikan pedoman dan standar yang diikuti oleh organisasi pers baik organisasi wartawan maupun organisasi perusahaan pers.

Lebih lanjut ia mengimbau masyarakat insan pers dan elemen masyarakat lainnya agar tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan adanya upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mediskreditkan Dewan Pers melalui segala cara dan segala saluran informasi apapun. 

"Karena itu diharapkan selalu menguji dan memverifikasi informasi tersebut kepada Dewan Pers dan perwakilan Konstituen Dewan Pers," imbuhnya. 

M. Nuh pun mengajak semua insan pers tetap menjaga pers Indonesia sebagai salah satu pilar demokrasi, menjaga dan melawan terhadap upaya-upaya pelemahan kemerdekaan pers yang profesional dan bertanggung jawab yang terus menerus disempurnakan.(rel/rd)



Share Berita

 

Foto: Wamen PDTT Budi Arie Setiadi Saat Berkunjung ke Samosir/ML

Pangururan,DP News

Kemendes diharapkan dapat membantu  pembangunan seluruh desa dan menjadikan Samosir menjadi Bali Kedua dengan mengembangkan potensi pariwisata alam yang dimiliki.

Harapan itu disampaikan kepada Wakil Menteri (Wamen) Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi kunjungan kerja ke Samosir,Sabtu (16/10) di Mapolres Samosir.

Turut mendampingi Wamen, Kapoldasu Irjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, M.Si., Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon, Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang, Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon, S.H., M.H., Kasdim 0210/TU Mayor Arm. Ojak Simarmata, Kadis PPAMD Amon Sormin, Plt. Kadis Kesehatan Subarta Sagala. 

Martua Sitanggang menyampaikan selamat datang kepada Wamen dan Kapoldasu beserta rombongan.Selain itu,Wabup Samosir mengharapkan Wamen Kemendes PDTT membantu Kabupaten Samosir terutama pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), embung, dan pembangunan pasar di seluruh desa di Samosir.

Segera setelah kata sambutan, Wabup menyampaikan proposal pengembangan dan pembangunan untuk kemajuan di Samosir kepada Wamen. Merespon proposal yang disampaikan, Wamen berjanji akan mengeksekusi beberapa dari usulan proposal itu dalam waktu dekat. 

Kunjungan Wamen ke Samosir merupakan instruksi Presiden Republik Indonesia dalam rangka percepatan dan perluasan vaksinasi. “Vaksinasi dipercepat dan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah pelosok dan terjangkau,” kata Budi. 

Selain itu, Wamen juga menyampaikan Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba mendapat prioritas utama dalam hal vaksinasi.Indonesia lanjut Budi, dipuji dan diakui negara-negara lain di seluruh dunia sebagai negara yang berhasil dalam pemulihan (recovery) pandemi Covid-19. 

“Ini semua berkat peran serta seluruh masyarakat terutama dalam menjalankan protokol kesehatan,” kata Budi.

Pada kesempatan itu, Kapoldasu juga menjelaskan jajaran Poldasu telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Relawan Pro Jokowi (Projo), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok mahasiswa, akademisi, dan tokoh agama menyelenggarakan percepatan vaksinasi di Sumatera Utara.

Harapan Pemerintah, kata Kapoldasu, adalah pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) dengan vaksinasi minimal 70 persen. Dengan capaian jumlah vaksinasi ini, kawasan DPSP akan dibuka dan wisatawan dapat berkunjung.Selain itu, Kapoldasu juga berharap agar semua pihak berperan aktif untuk melakukan vaksinasi termasuk di Samosir sebagai salah satu DPSP.

Pada acara meninjau vaksinasi itu, Wamen juga menyerahkan bantuan Sembako kepada peserta vaksinasi di Mapolres Samosir. Pada waktu yang bersamaan peninjauan vaksinasi juga dilaksanakan di beberapa tempat lain seperti Desa Rianiate, HKBP Sigaol Marbun oleh personil Polres Samosir.(rd/pemkabsamosir).

Share Berita

Foto: Kantor KPU/Dok

Jakarta,DP News

Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Timsel KPU-Bawaslu) umumkan sejumlah syarat pendaftaran bakal calon anggota KPU dan Bawaslu.Pendaftaran akan dibuka mulai,Senin,18 Oktober-15 November mendatang.

Syarat pertama calon anggota KPU dan Bawaslu adalah warga negara Indonesia dan minimal berusia 40 tahun. Calon penyelenggara Pemilu harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Calon anggota KPU dan Bawaslu wajib mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Mereka pun harus punya pengetahuan pengetahuan dan keahlian penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian. Khusus untuk calon anggota Bawaslu, harus menguasai pengawasan pemilu.

Calon penyelenggara Pemilu minimal lulusan strata 1 (S1). Mereka harus berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tim juga memberi syarat kandidat harus mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

"Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon," dikutip dari keterangan tertulis Timsel KPU-Bawaslu.

Calon anggota KPU dan Bawaslu harus mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, BUMN, dan BUMD. Mereka juga wajib mengundurkan diri dari Ormas.

"Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih," dikutip dari keterangan tertulis Timsel KPU-Bawaslu.

Artinya, eks narapidana yang diancam dengan pidana di bawah lima tahun masih diperbolehkan.Penyelenggara Pemilu harus bersedia bekerja penuh waktu. Mereka pun tak boleh punya ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Mereka juga harus bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, BUMN, dan BUMD usai terpilih menjadi anggota KPU dan Bawaslu.

Juri menyampaikan formulir kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota KPU dan Bawaslu bisa diunduh situs https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id. Pengiriman berkas pendaftaran juga bisa dilakukan lewat situs tersebut.

Selain itu, Timsel KPU-Bawaslu juga memperbolehkan pendaftaran secara langsung di Gedung B Lantai 2 Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat. Pendaftaran juga bisa dilakukan via pos ke PO. BOX 555 Jakarta Pusat 10000.

Ketua Timsel KPU-Bawaslu Juri Ardiantoro mengatakan pihaknya mencari 14 calon anggota KPU dan 10 orang calon anggota Bawaslu. Ia berharap putra-putri terbaik bangsa berpartisipasi dengan mendaftarkan diri.

"Tim Seleksi mengundang para kandidat yang memenuhi persyaratan dan memiliki kepedulian segera mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu untuk mewujudkan Pemilihan Umum berintegritas demi masa depan Indonesia yang demokratis," kata Juri dalam jumpa pers daring, Jumat (15/10).(CNNIndonesia/rd)


Share Berita

Foto: Penelusuran Sungai Babura Membersihkan Sampah/Dok

Medan,DP News

Program penanganan sampah di Lingkungan 1 dan 3 Kelurahan Petisah Tengah bukan hanya difokuskan pada sampah-sampah yang ada di gang saja tetapi juga sampah yang ada di alur sungai yang melintasi 'Kampung Sejahtera'.Artinya pihak Kecamatan Medan Petisah tidak hanya memikirkan sampah yang ada di darat saja tetapi juga sampah yang ada di sungai.

"Kita mendorong warga supaya lebih peduli terhadap sungai dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, dan alhamdulillah sekarang mereka sudah sadar dan tidak lagi membuang sampah ke sungai.

Camat Medan Petisah  Agha Novrian menuturkan masyarakat setempat sekarang sudah mulai mengumpulkan sampahnya masing-masing.Tujuanya ialah untuk membuat bank sampah khusus di lingkungan 1 dan 3.

"Kita bersama Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah menyiapkan tempat bank sampah tersebut, hanya tinggal implementasinya saja dan menyiapkan wadah pemilahan sampah untuk bank sampah."jelas Agha lagi.

Di samping itu Agha Novrian juga sangat mengapresiasi kepedulian masyarakat lingkungan 1 dan 3 Kelurahan Petisah Tengah yang menjaga kebersihan lingkungannya.

Agha mengakui kecamatan tidak akan mampu secara optimal membersihkan lingkungan tersebut apabila tidak ada dukungan dari masyarakat setempat.

"Ini juga yang sebenarnya menjadi harapan kami, karena kalau hanya dari unsur kecamatan saja yang melakukan pembersihan sampah maka hasilnya tidak akan optimal, namun karena ini di dukung oleh masyarakat maka kebersihan di lingkungan ini dapat terwujud 100%."sebutnya.

Untuk itu,Agha Novrian secara khusus menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Medan Petisah agar menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, termasuk mengeluarkan sampah-sampah dari dalam rumah di jam-jam yang telah ditentukan yaitu pukul 06.00-08.00 WIB sehingga dapat diangkut seluruhnya oleh armada kebersihan

"Selain menghimbau masyarakat agar mengeluarkan sampah di jam-jam tersebut, kami juga telah menyiapkan tim penyisir sampah yang bertugas dari pagi hingga malam hari, jadi tidak ada alasan bagi kami membiarkan sampah itu tidak terangkut."ujarnya. 

Mendukung

Sementara itu,Anggota DPRD dari Dapil 1 Antonius Devolis Tumanggor sangat mendukung kebijakan Camat Medan Petisah yang cukup serius menangani sampah di pemukiman penduduk pinggiran sungai.

Menjadikan lingkungan 1 dan 3 'Kampung Sejahtera' sebagai daerah percontohan pengelolaan sampah sangat tepat demi menjaga kebersihan lingkungan dan air sungai.

Untuk itu anggota dewan yang duduk di Komisi IV mengatakan semua pihak harus mendukung program Camat Medan Petisah apalagi saat ini,Walikota Medan M Bobby Nasution sedang gencar gencarnya menangani sampah dengan menetapkan lingkungan percontohan pengelolaan sampah.

Bank Sampah sudah dibuatkan di lokasi tersebut maka Antonius membuat slogan imbauan ' Tabunglah Sampah di Bank Sampah,Jangan Tabur Sampah ke Air Sungai'.(rd)

Share Berita

Foto: Para Pengunjung Sedang Menikmati Nasi Kucing Ala Tanjungbalai/ZN

Asahan,DP News

Mau makan enak,cukup Rp3.000.Itulah nasi kucing ala Tanjungbalai,yang dibungkus daun pisang dan tidak pakai bahan penyedap dicampur ikan laut,udang dan teri sambal.

Kota Tanjungbalai tidak hanya terkenal dengan kota kerang.Ternyata ada kulinernya yang unik dan khas.Wajar jika berkunjung ke kota kerang ini rasanya belum lengkap kalau belum menikmati nasi kucing Rp3.000.

Uniknya, nasi kucing yang dibungkus dengan daun pisang ini merupakan kuliner Tanjungbalai -Asahan sangat digemari dari kalangan pejabat, masyarakat bahkan luar daerah.Nasi kucing ini terjual per harinya rata-rata 300 -600 bungkus, kata Yuni, cucu generasi ketiga dari Almarhummah Syaiah, saat ditemui di warung nasi nya di Jalan Julius Usman, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Wartawan DP News Zulham Nainggolan melaporkan,Sabtu(16/10) bahwa usaha nasi kucing ini katanya digeluti secara turun menurun sejak 1974. Harga nasi kucing ini per bungkusnya Rp 3000.Biasanya orang-orang menyebutnya nasi kucing.Sebenarnya nasi itu adalah nasi lemak dengan ukuran porsi yang sangat kecil dan dibungkus dengan daun pisang sehingga terasa aroma daun pisangnya.

Berawal nasi berukuran mungil ini adalah ide almarhumah Saiyah. Ketika itu, almarhumah Syaiah menjualnya dengan harga Rp 150 Saat ini usaha nasi lemak yang disebut nasi kucing itu tetap di geluti Yuni. Nasi kucing yang ia jual tidak menggunakan penyedap. Resep yang digunakan Yuni untuk memasak nasi kucing itu adalah garam, santan kelapa dan daun pandan.

Harga nasi kucing dijual Rp3.000. Di dalam nasi kucing tersebut ada tiga jenis lauknya.Ada ikan laut sambal ukuran kecil, udang sambal dan ikan teri sambal.Omset penjualan nasi kucing ini luar biasa,  dari 300 hingga 600 per harinya.Warung ini buka dari jam 12  siang hingga pukul 22.00 WIB.

”60 persen pelanggan kami dari luar kota Tanjungbalai. Kebanyakan warga pribumi. Sering juga pejabat datang dan makan disini. Terkadang pejabat luar kota, seperti Bupati Labura, Bupati Asahan juga pernah. Bahkan orang dari Medan dan Jakarta pun datang kesini makan nasi kucing,” katanya.

Dikatakan Yuni, biasanya penjualan nasi kucing di hari biasa dengan hari libur berbeda hingga 2 kali lipat. “Omset kami dihari biasa terjual sebanyak 300 porsi, kalau hari Minggu atau hari libur bisa mencapai 600 porsi kadang masih kurang. Sering juga pelanggan kami kecewa kalau datang hari libur," terangnya.

Bukan hanya itu, banyak juga pelanggan nasi kucing dari luar kota memesan hingga 600 porsi dengan sistem paket. 

“Terkadang ada juga yang pesan sampai 600 porsi dikirim ke Medan. Apalagi kalau hari raya Imlek dan Cenbeng, omsetnya luar biasa,” kata Yuni.

“Sebenarnya nama nasi aslinya adalah nasi lemak Kamal.Tapi karena porsinya kecil, pelanggan kami menamakannya nasi kucing, ada juga yang mengatakan kalau nasi kami ini adalah nasi perang,” ucapnya.

Selain nasi kucing, Yuni juga menyediakan kerang rebus sambal kacang nenas dengan harga jual Rp 12 ribu per porsinya.

Sementara itu, diungkapkan salah satu pengunjung asal Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera, nasi kucing yang mempunyai cir khas tanda sering dikunjunginya.

Sudah menjadi kebiasaan kalau berkunjung ke Kota Tanjungbalai saya makan nasi kucing, ucap Bayu.

Dia menyebut, pertama kalinya dia bersama keluarga menikmati nasi kucing saat berkunjung ke warung Yuni.

”Aku tau kemari dibawa abang dan saat itu menjadi kebiasaan. Asal berkunjung ke Tanjungbalai pasti singgah ke warung Yuni makan nasi kucing,” kata Bayu.(ZN)

Share Berita

Foto: Gubsu Saat Menerima Bendera PON XXI di Arena PON XX Papua/ Dinas Kominfo Sumut

Jayapura,DP News

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh resmi menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 nanti ditandai dengan penyerahan bendera PON oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, pada acara penutupan PON XX Papua.Informasinya,hari ini,Sabtu(16/10) dijadwalkan bendera PON XXI dibawa Gubsu bersama rombongan ke Medan.

Sebelumnya,prosesi estafet pelaksanaan PON tersebut disaksikan langsung Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin, yang menutup secara resmi PON XX/2021 Papua, Jumat (15/10) malam, di Stadion Utama Lukas Jayapura.

Edy Rahmayadi mengenakan ulos saat menerima bendera PON, disambut dengan gemuruh tepuk tangan oleh para penonton yang hadir di stadion, lalu ia mengibarkan bendera hingga beberapa kali. Kemudian tarian dari Sumut dan Aceh menghibur para penonton.Edy Rahmayadi mengatakan, sangat senang menerima bendera PON, serta akan memberikan yang terbaik untuk PON selanjutnya, yang akan digelar di Sumut. 

Selain itu, Edy Rahmayadi juga meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan venue-venue yang ada di Sumut dan Aceh, agar sesuai standar operasional, sehingga para atlet dengan baik bisa bersaing.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  Sumut Ardan Noor Hasibuan, menjelaskan mereka akan membenahi sarana dan prasarana yang akan mendukung jalannya PON XXI 2024 di Sumut. 

"Tentu yang kurang-kurang akan kita benahi sarana dan prasarana, agar Sumut bagus dipandang orang, kita sebagai tuan rumah harus memberikan yang terbaik untuk para tamu yang akan datang ke PON XXI. Mengistimewakan tamu itu hukumnya wajib, kita harus menjadi tuan rumah yang baik dan sportif yang paling penting juga," ungkapnya.

Kemudian, katanya untuk ke depan, ia akan meningkatkan intensitas latihan para atlet yang ada di pusat pelatihan pelajar, agar semua atlet mendapatkan hasil yang terbaik dalam kompetisi olahraga dimanapun terutama di PON XXI Tahun 2024.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut John Ismadi Lubis mengatakan, saat ini mereka telah melakukan persiapan jangka panjang, agar Sumut bisa menjadi jawara di PON XXI tahun 2024.

"Kita sudah melakukan pelatihan daerah jangka panjang, yang ada di Medan 320 atlet yang mengikutinya, difasilitasi KONI, nanti kita sampaikan ke pemerintah apakah perlu evaluasi atau tidak," ujarnya John Ismadi.

Ia menjelaskan, untuk mendapatkan hasil yang bagus, tentu persiapan yang matang adalah kuncinya, itu sebabnya jauh hari telah dipersiapkannya para atlit agar hasilnya tidak mengecewakan masyarakat Sumut.

"PON yang kemarin jadi pelajaran bagi kita semua baik pengurus, pelatih dan para atlet, apalagi kita menjadi tuan rumah, tentu kita tidak mau malu dengan hasilnya nanti," tuturnya.

Untuk PON XXI, lanjutnya, 32 cabang olahraga akan digelar di Sumut dan 32 cabang lainnya akan digelar di Aceh. Untuk pembukaan akan diselenggarakan di Aceh sedangkan penutupan di Sumut.

Berikutnya, menanggapi hasil akhir para kontigen Sumut, yang berlaga di PON XX 2021 di Papua, John Ismadi mengaku bertanggung jawab dan meminta maaf, karena hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan.

Ia mengaku sudah menyampaikan hasil tersebut kepada Gubernur Sumut, dan akan melakukan laporan ke pemerintah, apakah program pembinaan dari KONI akan dievaluasi atau tidak. "Hasilnya juga mengecewakan saya, saya juga meminta maaf karena tidak bisa membawa Sumut ke 10 besar, belum bisa menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Sumut. Saya tidak mau menyalahkan siapapun, tetapi kita juga sudah berusaha secara maksimal, baik atlit, official dan lain-lain," kata Ketua Kontigen Sumut ini.(infosumut/rd)

Share Berita

Foto: Para Direksi PUD Pasar dan Perwakilan Bank Sumut Saat Bersih Bersih di Pasar Petisah/DPN

Medan,DP News

Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Medan aksi bersih-bersih Pasar Petisah bekerja sama dengan Bank Sumut.Dirut PUD Pasar Kota Medan Suwarno mengatakan, aksi bersih-bersih pasar yang mereka bersama Bank Sumut akan terus berlanjut. Pihaknya juga akan mendaur ulang dan memilah semua sampah sebelum dibawa ke Tempat Penampung Akhir (TPA) sampah yang ada di Kelurahan Terjun,Medan Marelan.

"Kegiatan ini bukan hanya yang pertama dan terakhir, tapi berkesinambungan ke pasar-pasar lainnya. Tidak hanya membersihkan sampah, dalam kegiatan ini kita juga melakukan pengecatan bangunan gedung pasar, merawat pasar yang ada dan itu yang harus kita tanamkan kepada para pedagang. Ini semua kita lakukan sesuai dengan instruksi Pak Walikota Medan untuk menciptakan Medan Bersih," ujarnya. 

Sementara itu Perwakilan Bank Sumut, Budi Anshari Nasution menjelaskan, pihaknya berkepentingan untuk berkolaborasi dengan PUD Pasar Kota Medan, karena para pedagang merupakan nasabah captive Bank Sumut baik . Terlebih saat ini Kota Medan sudah memasuki Level 2 penyebaran Covid-19.

"Melalui kegiatan ini kita akan berupaya untuk berbuat yang terbaik di pasar untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang, karena peningkatan kesejahteraan pedagang secara tidak langsung akan memberikan dampak positif kepada Bank Sumut," ujarnya. 

Di sinilah, ujar Budi, Bank Sumut coba berkolaborasi tidak hanya sisi bisnisnya, tapi juga dari sisi sosial dan ekonominya. "Kita berkolaborasi dengan bagaimana bisa meningkatkan citra PUD Pasar terlebih dahulu dengan program bersih-bersih yang gagas pak Wali Kota Medan, sehingga tagline Medan Bersih yang digaungkan pak Wali Kota Medan bisa kita wujudkan bersama-sama,” pungkasnya.

Kadis Kebersihan dan Pertamanan Medan, Syarifuddin Irsan Dongoran mengatakan, pengelolaan sampah di pasar nantinya akan dilakukan di dalam lingkungan pasar sendiri.

Terkait progam ini, Dinas Kebersihan akan menyediakan mesin pencacah sampah di setiap pasar. Sehingga sampah-sampah yang sudah dipilah akan dicacah untuk kemudian didaur ulang.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemko Medan Khairul Sahnan mengapresiasi kolaborasi PUD Pasar Kota Medan dengan Bank Sumut melalui aksi bersih-bersih sampah ini. Namun, ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekadar bersih-bersih, tapi yang lebih penting adalah kesadaran pedagang untuk menjaga kebersihan pasar.(rd)

Share Berita

Foto: Program Rutin Bulanan Polsek Medan Baru Ditandai Penyerahan Santunan Bagi Anak Yatim/TS

Medan,DP News 

Sebagai program rutin dalam setiap bulannya, Polsek Medan Baru menggelar doa bersama sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim di Mushola Mapolsek Medan Baru, Jumat (15/10).

Kegiatan doa bersama ini dihadiri Plt Kapolsek Medan Baru AKP Ully Lubis SH didampingi Kanit Reskrim Iptu Irwansah Sitorus SH MH, serta dihadiri Ustad Ismail dan para anak yatim dari Lingkungan 2 Kelurahan Babura,Medan Baru.

Plt Kapolsek Medan Baru AKP Ully Lubis SH menjelaskan tentang maksud dan tujuan kegiatan Jumat Barokah merupakan program rutin Polsek Medan Baru setiap bulannya sebagai bentuk sosial dan rasa kebersamaan sekaligus bermohon doa agar tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polsek Medan Baru.

“Dengan doa bersama ini kami berharap agar seluruh personil Polsek Medan Baru dalam keadaan sehat, lancar dalam pelaksanaan tugas serta senantiasa tetap dalam lindungan Allah SWT juga mendapat siraman rohani untuk ketenangan jiwa dan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,”ujar Iptu Irwansah Sitorus SH MH.

Kegiatan dilanjutkan dengan memberikan tali asih dan nasi kotak kepada anak yatim dari Lingkungan 2 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru yang diserahkan langsung Plt Kapolsek Medan Baru AKP Ully Lubis SH didampingi Kanit Reskrim Iptu Irwansah Sitorus SH MH.( T.S)

Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.