Pemko Medan mengajukan kembali adanya penambahan exit tol (pintu keluar) di pintu tol Marelan tepatnya di bagian sisi timur. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penumpukan kendaraan yang ke luar nantinya demi menjaga kenyamanan setiap pengguna jalan tol dari Medan menuju Kota Binjai.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi ketika melakukan Rapat Progress Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Utara melalui Video Conference (Vidcon) di Command Center Balai Kota Medan, Kamis (23/4). Pengajuan tersebut disampaikan langsung Akhyar kepada Tenaga Ahli Utama Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta selaku pimpinan rapat.
"Kami mohon agar exit tol di pintu tol Marelan dapat terealisasi. Sebab, ini dimaksudkan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas warga yang akan menggunakan jalur tol tersebut," kata Akhyar usai rapat didampingi Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Benny Iskandar, Asisten Administrasi Umum Renward Parapat dan Camat Medan Deli Fery Suheri.
Selain membahas progress pembangunan tol Medan-Binjai, Akhyar mengungkapkan ada sejumlah ruas jalan tol lain yang juga dibahas dalam rapat tersebut yakni ruas tol Tebing Tinggi-Serbelawan, Serbelawan- Pematang Siantar, Tebing Tinggi- Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung, Binjai-Langsa dan Indrapura-Kisaran. Oleh karenanya, Vidcon juga turut diikuti sejumlah pemkab/pemko terkait.
Terkait pengajuan permintaan exit tol Marelan, Akhyar mengaku akan menurati kembali Dirjen Bina Marga untuk segera ditindaklanjuti. Dirinya berharap, ruas jalan tol Medan-Binjai dapat segera beroperasi. "Insya Allah, progres pembangunan berjalan baik dan secara keseluruhan tol Medan-Binjai dapat beroperasi maksimal," harapnya.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian 1 KSP Febry Calvin Tetelepta selaku pimpinan rapat mengatakan sejumlah kendala yang dihadapi kabupaten/kota dalam pembangunan jalan tol akan tetap dilakukan pemantauan. Hal ini mengingat, jelas Febry, pembangunan harua tetap berjalan sesuai dengan instruksi Presiden RI.
"Kami himbau seluruh pemangku kepentingan di kabupaten/kota dapat melakukan koordinasi intensif demi kelancaran pembangunan semua ruas jalan tol yang kita bahas. Selanjutnya, kita akan melakukan rapat evaluasi di bulan Juni mendatang agar kita mengetahui progress pembangunan yang telah dilakukan," ungkap Febry. (hot/Rd)
