BERITA TERKINI

INDEKS
Tweet Share Share Share Share Share

Senin, Oktober 25, 2021

Foto: Mendikbudristek Nadiem Makarim usai Rakor PMT Terbatas di Medan/DPN

Medan,DP News

Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim mengatakan paling penting dalam Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT)  y adalah akselerasi vaksinasi dan Prokes yang ketat. Berdasarkan semua riset, Nadiem mengatakan semuanya menunjukkan anak Indonesia telah kehilangan satu tahun pendidikan yang efektif sehingga dapat berdampak permanen apabila tidak segera disikapi. 

"Apabila tidak segera disikapi berakibat terjadinya learning loss bagi anak didik, terutama bagi anak PAUD dan SD,  PTMT ini sangat perlu dilakukan dibanding tingkat SMP dan SMA. Sebab, di tingkat PAUD dan SD yang paling rentan mengalami penurunan pembelajaran."kata Nadiem Makarim dalam Rakor dengan Gubsu Edy Rahmayadi dan para bupati/walikota yang mengikuti secara virtual,Senin(25/10) di Medan.

Oleh sebab itu Nadiem Makarim meminta kepada setiap kepala daerah agar memprioritaskan vaksinasi kepada guru, baru setelah itu para siswa yang berumur 12 - 18 tahun. 

Di samping itu, lanjut Nadiem Makarim lagi dalam PTMT ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga akan mendorong dilakukannya testing secara random kepada guru dan murid tingkat nasional.

"Kami memohon dukungan dari setiap kepala daerah untuk mendukung kegiatan ini. Hal ini dilakukan agar diketahui positive rate di sekolah selama PTMT berlangsung,"ujarnya lagi.

Sedangkan terkait program guru penggerak, Nadiem menyampaikan bahwasannya ini merupakan program yang sangat penting karena akan membawa perubahan bagi guru-guru lainya. 

"Guru penggerak ini akan menjadi prioritas dalam menempati kedudukan kepala sekolah atau pengawas sekolah, maka mereka yang telah lulus seleksi program guru penggerak inilah yang akan diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas di masing-masing daerah," jelasnya.(rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Senin, Oktober 25, 2021

Medan,DP News

Pembangunan drainase  di Jalan Bunga Terompet Kelurahan PB Selayang II,Medan Selayang  menimbulkan masalah berkepanjangan.Toni Damanik selaku pelapor yang diwakili H. Situmeang menjelaskan, bahwa tanah peninggalan almarhum kedua orang tuanya (Toni Damanik-red) terkena pembangunan drainase  Pemko Medan.

"Pihak pekerja pembuatan drainase mengambil tanah Toni Damanik sepanjang 130 meter, tidak ada yang bertanggung jawab. Pada siapa kami menagih pembayaran ganti ruginya. Makanya atas hal tersebut, kami mengadukan  kepada dewan di Komisi IV ini," jelasnya.

Plt Camat Medan Selayang Viza Fandana juga menyampaikan, bahwa awal bulan Agustus sudah ada jumpa dengan Toni Damanik, terkait dampak masalah banjir yang dialami warga setempat di lokasi tanahnya tersebut.

"Memang berdasarkan pengakuan Toni Damanik, dia akan merelakan pengerjaan drainase tersebut, apabila ganti rugi tanah miliknya terselesaikan," ucapnya.

Plt Lurah PB Selayang II Novia Zahra Sormin juga mengungkapkan, pada bulan Juni pihak kelurahan sudah langsung turun ke lapangan. Dan sudah ada pertemuan di kantor lurah. Fakta di lapangan, MT Lubis ada membeli tanah yang berbatasan dengan drainase tersebut dari Toni Damanik.

"Pada tanggal 26 Agustus kami dipanggil Walikota Medan untuk membicarakan pemembayaran ganti rugi kepada Toni Damanik, dengan menggunakan uang pribadi dari Wakil Walikota Medan sebesar Rp 20 juta karena Pemko Medan sendiri, tidak ada menganggarkan pembayaran ganti rugi. Sedangkan Toni Damanik meminta uang ganti ruginya sebesar Rp 90 juta," terangnya.

Sementara Dinas PU, yang diwakili Kabid Drainase mengatakan, untuk kelancaran pembangunan drainase, tergantung lahan yang ada dilokasi. "Saat ini pengerjaan drainase sudah sepanjang 70 meter ditempat tersebut. Namun hal ini dikeluhkan oleh pihak rekanan, karena pengerjaan terkendala akibat pembebasan lahan milik Anton Damanik belum selesai hingga saat ini," imbuhnya.

Mencermati permasalahan ini, Paul Mei Anton selaku pimpinan rapat menegaskan, kalau masyarakat yang sudah menghibahkan tanahnya kepada Penko Medan untuk pembuatan drainase tersebut, tidak bisa menuntut ganti rugi lagi.

"Sebab, pembuatan drainase itu kan untuk kepentingan warga setempat. Tapi akibat ada warga yang keberatan, makanya pengerjaannya terkendala," tandasnya. 

Sedangkan Dico Edy S Meliala, kembali mengingatkan bahwa permasalahan ini berada di Dapilnya. "Jadi saya minta permasalahan ini cepat diselesaikan. Semasa Kadis PU yang lama sudah saya sampaikan permasalahan ini. Untuk itu saya minta kepada Plt Kadis PU, segera memasukkan  penanganan banjir ke dalam anggaran. Terkshusus normalisasi di Jalan Bunga Cempaka yang harus segera dilakukan," tegasnya.

Dame Duma dalam kesempatan ini juga meminta kepada Pemko Medan untuk menyelesaikan persoalan drainase ini secepat mungkin. "Janganlah berlarut larut, karena yang dirugikan tetap warga juga," pintanya.

Di akhir kegiatan, Paul M Anton mengharap agar permasalahan ini segera di koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait. "Walaupun Dinas PU saat ini dipimpin seorang Plt, namun harus bisa mengatasi permasalahan yang ada dengan baik," pungkasnya.

Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Paul Mei Anton Simanjuntak ini, juga dihadiri Edwin Sugesti, Hendra DS, Dico Edy Suranta Meliala, Dame Duma Sari Hutagalung, Dedy Aksyari, Sukamto, Kadis PU Feri Ichsan bersama staf, Plt Camat Medan Selayang, Plt Lurah PB II Selayang dan perwakilan warga.(rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Senin, Oktober 25, 2021

Foto: Rakor Dengan Kemendikbudristek Tentang PTM/DPN

Medan,DP News

Sampai saat ini,80 persen dari 105 ribu pelajar di Kota Medan sudah divaksinasi dan 86 persen tenaga pendidik sudah suntik.

Capaian vaksinasi ini berkat kerja keras Pemko Medan yang gencar melakukan vaksinasi bagi pelajar berusia 12 - 18 tahun, apalagi Pemko Medan juga menargetkan setiap harinya sebanyak 5.000 pelajar harus mendapatkan suntikan vaksinasi. 

Walikota Medan Bobby Nasution melaporkan dalam Rakor bersama Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dan Gubsu Edy Rahmayadi di Aula T. Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu, Senin (25/10).

Di hadapan Nadiem Makarim, Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah, dan kepala daerah lainya yang mengikuti secara virtual, Bobby Nasution mengatakan untuk capaian vaksinasi terhadap para guru-guru dibawah wewenang Dinas Pendidikan Kota Medan yakni TK/PAUD, SD dan SMP sudah sebanyak 86% guru di Kota Medan telah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

"Sisanya untuk guru yang belum divaksin sebagian karena adanya komorbid dan ada juga yang sedang hamil atau batas kehamilan yang tidak boleh divaksin,"sebutnya.

Sementara itu, Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim mengatakan, dalam menggelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT)  yang paling penting adalah mengakselerasi vaksinasi dan Prokes yang ketat.Berdasarkan semua riset, Nadiem mengatakan semuanya menunjukkan anak Indonesia telah kehilangan satu tahun pendidikan yang efektif sehingga dapat berdampak permanen apabila tidak di segera sikapi. 

"Apabila tidak segera disikapi berakibat terjadinya learning loss bagi anak didik, terutama bagi anak PAUD dan SD,  PTMT ini sangat perlu dilakukan dibanding tingkat SMP dan SMA. Sebab, di tingkat PAUD dan SD yang paling rentan mengalami penurunan pembelajaran."kata Nadiem Makarim.

Oleh sebab itu Nadiem Makarim meminta kepada setiap kepala daeraherah agar memprioritaskan vaksinasi kepada guru, baru setelah itu para siswa yang berumur 12 - 18 tahun. 

Disamping itu, lanjut Nadiem Makarim lagi dalam PTMT ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga akan mendorong dilakukannya testing secara random kepada guru dan murid tingkat nasional.

"Kami memohon dukungan dari setiap kepala daerah untuk mendukung kegiatan ini. Hal ini dilakukan agar diketahui positive rate di sekolah selama PTMT berlangsung,"ujarnya lagi.(rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Senin, Oktober 25, 2021

Foto: RDP Komisi IV DPRD Medan Denfan Dan Shin Bahas E-Parking./DPN

Medan,DP News

Pemberlakuan e-parking ternyata masih menyisakan masalah dimana para pemegang mandat dan juri parkir ngotot pembatalan di 22 titik lokasi.Alasan kebocoran PAD Medan dari sektor parkir katanya berasal dari Dinas Perhubungan itu sendiri. Seharusnya Pemko Medan mengaudit hal tersebut.Selain itu juga mencuat adanya oknum Dishub yang meminta uang perpanjangan mandat parkir Rp 1 juta. Keluhan itu disampaikan dalam RDP Komisi IV dengan Dishub dan Dedi Harve Siahare selaku Presidium Garuda Merah Putih Comunity, Senin (25/10).

Menurutnya, tunggakan setoran parkir yang terjadi selama inilah, penyebab utama kebocoran PAD dari sektor parkir di Kota Medan.

"Dinas Perhubungan gagal menagih setoran tertunggak dari pemegang mandat yang "bandel" sehingga retribusi parkir yang hilang itu bukan berasal dari pemegang mandat atau jukir yang rajin membayar setoran, seperti kami ini," jelas Dedi Harve.

Anggota Komisi IV Dedy Aksyari menyebut masalah e-parking ini sudah pernah didiskusikan dengan seluruh pihak terkait.Dan Kadishub saat ini hanya menindaklanjuti pertanggungjawaban dari Kadis sebelumnya. Dan selama dipegang Kadis Iswar, evaluasi Komisi IV, PAD dari sektor parkir mengalami peningkatan.Jadi disini kita jangan menyalahkan siapapun," ucapnya.

Sementara itu, Paul Mei Anton Simanjuntak menambahkan, sejauh ini kinerja Iswar selaku Kepala Dinas Perhubungan sudah baik. "Namun begitu, kami berharap Dinas Perhubungan tidak melebarkan pemberlakuan e-parking tersebut.Kalau bisa pengelolaannya diberikan kepada warga Medan, agar tidak menambah angka pengangguran," jelasnya.

Dalam kesempatan ini Hendra DS juga menekankan, bahwa pengelolaan parkir yang selama ini retribusinya dikutip oleh para juru parkir sudah terbilang bagus. 

"Saya setuju pemberlakuan e-parking ini diberlakukan, apabila kesejahteraan jukirnya bisa meningkat. Dan kesehatan mereka ditanggung oleh BPJS yang dibayarkan Dishub," tuturnya.

Mendengar hal ini, Iswar secara singkat memaparkan, bahwa pembagian dan penerapan retribusi parkir sudah diatur di dalam Perwal No.45. "Untuk tarif parkir kelas I,  Rp 300, 40 persen akan disetorkan ke Pemko Medan dan 60 persen pada pengelola parkir. Sedangkan kelas II, 35 persen disetor ke Pemko Medan, sedangkan 65 persen ke pengelola," terangnya.

Diakhir RDP, Paul Mei Anton selaku pimpinan rapat, didampingi Dico Edy S Meliala, Saiful Ramadhan, Dedi Aksyari, Hendra DS, Sukamto dan Edwin Sugesti, meminta agar Pemko Medan, melalui Kepala Dinas Perhubungan Iswar dan Kabid Perparkiran Kesmedi yang hadir hari ini, untuk mensosialisasikan penerapan e-parking ini secara luas kepada masyarakat. 

"Dimana saja lokasinya dan pengelolaannyapun kalau bisa jangan hanya diberikan kepada beberapa orang saja. Karena akan merugikan pemegang mandat sebelumnya.Jangan PAD nya meningkat 3 kali lipat, tapi jukir yang lama sengsara, kami juga tidak setuju itu. Berdayakan lah mereka,"ujarnya.(rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Senin, Oktober 25, 2021

Foto: Kepala BKDPSDM Medan Zain Noval Sematkan Tanda Peseta Sosialisasi Kompetensi Jabatan/DPN

Medan,DP News

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus patuh pada peraturan perundang-undangan terkait kompetensi dan standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemko Medan.

Penyusunan standar kompetensi ASN oleh instansi dilaksanakan dengan cara menggabungkan antara standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi sosial kultural dengan standar kompetensi teknis.

Penegasan ini disampaikan saat sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemko Medan,Senin (25/1) di Hotel Grand Kanaya

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM), Zain Noval menegaskan sosialisasi ini menjadi begitu penting agar kita bisa memahami bagaimana sesungguhnya pengelolaan kompetensi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemko Medan.

Sosialisasi yang diikuti 80 ASN perwakilan OPD di lingkungan Pemko Dikatakan,manajemen ASN berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi ASN, meliputi idetitas jabatan, kompetensi jabatan, dan persyaratan jabatan.

Penentuan kompetensi jabatan dan standar kompetensi jabatan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

"Terlaksana dengan baik atau tidaknya suatu peraturan sangat tergantung pada pemahaman kita dan pemahaman kita untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh sosialisasi yang kita terima," katanya.

Kepala BKDPSDM Kota Medan, Zain Noval menyebutkan, tujuan sosialisasi ini antara lain untuk mewujudkan pegawai yang kompeten dan profesional serta sadar akan kedudukan, hak, dan kewajibannya sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, mendapatkan pegawai yang cakap sesuai dengan kebutuhan organisasi, menggerakkan pegawai untuk tercapainya kebutuhan organisasi, serta memelihara dan mengembangkan kecepatan serta kemampuan pegawai untuk mendapatkan prestasi kerja yang sebaik-baiknya.

Sedangkan materi yang diberikan pada kegiatan ini, lanjut Noval, adalah manajemen ASN, kompetensi jabatan ASN, standar kompetensi jabatan, dan langkah penyusunan SKJ.(rd).

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Senin, Oktober 25, 2021

 


Asahan,DP News

Ucapan terima kasih disampaikan Ketua Nasional Paralympic Committe (NPC) Kabupaten Asahan, Andi Ernes Simatupang kepada Bupati Asahan H. Surya, BSc. Ucapan terima kasih yang disampaikan Ketua NPC itu karena Bupati Asahan telah memberikan fasilitasi kepada atlet NPC Kabupaten Asahan yang bertanding ke Pekan Paralympic Nasional (Perpanas) Papua. Hal ini disampaikan Ketua NPC Kabupaten Asahan saat berkunjung ke Rumah Dinas Bupati Asahan, Senin (25/10).

Ketua NPC Kabupaten Asahan, Andi Arnes Simatupang, menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Kabupaten Asahan, agar memperhatikan atlet-atlet NPC  Kabupaten Asahan, karena prestasi yang mereka ukir nantinya akan membawa nama besar Kabupaten Asahan, harap Andi.

Sementara Bupati Asahan H. Surya, BSc yang didampingi oleh Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos, MSi, Sekretaris Daerah kabupaten Asahan, Drs John Hardi Nasution, MSi, dan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan mendukung setiap atlet yang ada di Kabupaten Asahan, apalagi atlet tersebut membawa nama besar Kabupaten Asahan.

Hari ini kami akan menyerahkan apa yang dahulu pernah kami janjikan kepada NPC Kabupaten Asahan dalam hal mendukung para atlet NPC Kabupaten Asahan yang akan bertanding di Peparnas Papua, kata Bupati.

"Hari ini kami akan menyerahkan apa yang dahulu pernah kami janjikan kepada NPC Kabupaten Asahan dalam hal mendukung para atlet NPC Kabupaten Asahan yang akan bertanding di Peparnas Papua", kata Bupati.

Kepada para atlet NPC Bupati Asahan mengatakan, tetap semangat dalam meraih prestasi, dan bawa bangga nama Kabupaten Asahan sampai kancah Nasional.(ZN)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Senin, Oktober 25, 2021

 

Asahan,DP News

Pelaksanaan vaksinasi covid-19 di sejumlah SMA Negeri Kisaran yakni SMA Negeri 2 Kisaran,  SMA Negeri 4 Kisaran dan SMK Negeri 2 Kisaran di tinjau Bupati Asahan H. Surya, BSc, didampingi Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos, MSi, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs John Hardi Nasution, MSi, Asisten Administrasi Umum, OPD, Camat Kota Kisaran Timur dan Camat Kota Kisaran Barat, Senin (25/10).

Vaksinasi covid-19 dosis pertama jenis Pfizer ini dilaksanakan untuk meningkatkan herd immunity para siswa terhadap wabah covid-19 dan menekan angka penyebaran covid-19 di Kabupaten Asahan. Hal itu disampaikan oleh Bupati Asahan H. Surya, BSc disela-sela peninjauannya.

Bupati Asahan mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan saya mengucapkan terima kasih kepada TNI-Polri, karena ikut membantu percepatan vaksinasi covid-19 di Kabupaten Asahan, ucap Bupati Asahan.

Bupati Asahan menghimbau kepada para siswa-siswi untuk memvaksin dirinya, karena vaksin ini untuk kesehatan diri kita sendiri, harap Surya.

"Dan kepada orang tua saya meminta agar memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk memvaksin dirinya di sekolah masing-masing," kata Bupati Asahan.

Dibkesempatan ini Bupati Asahan menyerahkan minuman penambah stamina kepada Petugas Vaksinator.(ZN)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Senin, Oktober 25, 2021

Medan,DP News

Ketua GAMKI Sumut Darwin Sitompul akan memprioritaskan konsolidasi internal bersama semua kader sepergerakan untuk dapat diberdayakan sesuai potensi dalam struktur kepengurusan DPD GAMKI Sumut 2021-2024.

Konferensi Daerah (Konferda) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumatera Utara berhasil memilih Darwin Sitompul  untuk menahkodai GAMKI Sumut periode 2021-2024.

Ke depan menurut Darwin Ketua GAMKI Sumut terpilih disela-sela penutupan Konferda akan melaksanakan konsolidasi internal organisasi.

"Ke depan DPD bersama DPC GAMKI Kabupaten/Kota bisa bersinergi dalam arak-arakan GAMKI dengan landasan doa dan bekerja dengan jiwa melayani, semangat pemuda itu masih ada dan selepas Konferda ini kita akan rajut kembali simpul-simpul yang mungkin sempat terputus ," tambah Darwin,Senin(25/10).

"Kami akan menghimpun para pemimpin muda untuk dapat berkontribusi bagi masyarakat baik di daerah, dan spirit pemuda ini yang perlu kita jaga" ungkapnya

Forum Konferda kemudian memilih tim formatur yang dihadiri 21 DPC, yang masih setia ikut dalam persidangan.

Formatur nantinya akan melengkapi kepengurusan DPD GAMKI Sulut periode 2021-2024 dengan komposisi Ketua terpilih, DPD, DPP, DPC Samosir, DPC Nias, DPC Medan, DPC Dairi.

Alex Ramenday,ST selaku Ketua Panitia berterima kasih kepada seluruh stakeholder GAMKI sumut baik DPC maupun senioeran sudah mendukung lancarnya Konferda ini.

Konferda dihadiri langsung Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik.Konferda dibuka secara resmi Gubsu Edy Rahmayadi,Minggu dan juga dihadiri Kapoldasu Irjen Pol. Panca Simanjutak, Pangdam I Bukit Barisan, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmatsyah Sibarani, Kejati Sumut, Bupati Deliserdang diwakili  Wakil Bupati serta Forkopimda Kabupaten Deliserdang, juga hadir 33 DPC GAMKI se Sumut dan undangan dari berbagai Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Keumatan.(rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Senin, Oktober 25, 2021
Foto: Hinca IP Panjaitan,Anggota DPR RI/TS

Medan,DP News

Anggota Komisi III DPR RI Hinca IP Panjaitan apresiasi langkah bijak Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak yang menghentikan kasus Liti Wari Gea,pedagang Pasar Gambir yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Percut Seit Tuan.

Langkah Kapolda Sumut menghentikan perkara pedagang ditetapkan sebagai tersangka itu pun diapresiasi Anggota Komisi III DPR RI, Hinca IP Pandjaitan, Senin (25/10).

“Kita apresiasi langkah tegas Kapolda Sumut apalagi diikuti dengan pembenahan ke dalam tubuh personil polisi dengan melakukan evaluasi yang cepat. Pembelajaran penting bagi semua Korps Polri di Polda Sumut secara khusus menangani suatu perkara," katanya.

Hinca mengungkapkan, Kapolda Sumut sudah hadir memberikan rasa keadilan dan keberpihakan pada perempuan yang menjadi korban perbuatan oknum diduga preman. 

“Ke depan kita berharap pihak kepolisian lebih yakin dan taktis dalam menjalankan pesan pak Kapolri yakni PRESISI dan menjalankan edaran dari pak kapolri. Ini menjadi tonggak baru dalam upaya penegakan hukum dan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat,” harap Hinca.

Diketahui, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara akhirnya menghentikan penyidikan kasus penganiayaan terhadap Liti Wari Iman Gea,pedagang Pasar Gambir, Kecamatan Percut Seit Tuan, yang ditetapkan tersangka.

Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, mengatakan dihentikannya perkara Liti Gea karena ditemukannya ada kesalahan prosedur dalam penyidikan hingga penetapan tersangka.

"Oleh sebab itu teman-teman sekalian penyidik sudah sepakat dan memutuskan bahwa perkara dengan laporan saudara Beni terhadap ibu Gea, maka berdasarkan hasil gelar perkara khusus dihentikan penyidikannya," pungkasnya.(TS)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Senin, Oktober 25, 2021

Foto: Suasana PTM Terbatas di Salah Satu SMP Negeri di Medan/DPN

Medan,DP News

Sekolah sekolah swasta mulai terapkan PTM(Pembelajaran Tatap Muka) Terbatas di Kota Medan,Senin(25/10) menyusul SMP Negeri yang sudah berjalan 2 minggu.

Tatap muka terbatas tingkat SMP ini hanya diikuti 25 persen dari jumlah siswa per kelas.Pada hari pertama,siswa disuruh datang sekitar pukul 07.00 WIB agar sebelum belajar diberi penjelasan tentang Prokes.

Salah satu sekolah swasta di kawasan Medan Johor menerapkan PTM hibgra pukul 11.45 WIB dan bergantian setiap harinya.Seminggu itu setiap siswa hanya 2 kali seminggu ikut PTM di sekolah.

PTM di Kota Medan untuk SMP dimulai,Senin (11/10) lalu, Wali Kota dengan ketentuan seluruh sekolah lebih ketat dalam pengawasan Protokol Kesehatan (Prokes).Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penyebaran virus Covid-19 sehingga terjadinya cluster pelajar.

Pengawasan ketat Prokes ini harus dilakukan pihak sekolah selama pelaksanaan PTM, baik itu saat peserta didik datang kemudian mengikuti pelajaran sampai dengan pulang.Selain memastikan peserta didik memakai masker dan mengecek suhu tubuhnya, Walikota Medan M Bobby Nasution juga meminta kepada seluruh sekolah mengaktifkan Tim Satgas Covid-19 sekolah. Dengan adanya Tim Satgas ini akan lebih meningkatkan pengawasan Prokes di sekolah.

Pengawasan Prokes ketat diterapkan di SMP Negeri 7 Medan dan SMP Negeri 11 Medan.  Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Medan Dra Irnawati menjelaskan bahwa sejak dimulai PTM pada 11 Oktober lalu pihaknya menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes).

Pengawasan Prokes dilakukan oleh Satgas Covid-19 Sekolah yang terdiri dari kepala sekolah,guru dan Satpam. Peserta didik yang datang akan dicek suhunya di pintu gerbang dan dipastikan mereka memakai masker dengan baik. Kemudian sebelum masuk ke dalam kelas peserta didik diminta untuk mencuci tangan.

"Kami juga menunjuk seorang siswa di setiap kelas untuk menjadi Satgas Covid-19 Kelas. Jadi Satgas kelas ini yang akan menegur temannya jika tidak memakai atau melepas masker maupun pinjam meminjam barang karena sesuai aturan PTM itu dilarang,"ujar Irnawati sembari mengungkapkan bahwa peserta didik juga diminta menuliskan kondisi suhu tubuhnya di absensi berdasarkan hasil pengecekan di pintu masuk sekolah.

Kemudian Irnawati menjelaskan bentuk pengawasan Prokes yang dilakukan di SMP Negeri 7 Medan adalah melakukan himbauan Prokes melalui pengeras suara baik itu pada waktu peserta didik datang maupun pulang sekolah.

"Kami juga mengimbau kepada peserta didik waktu pulang sekolah langsung ke rumah jangan lagi singgah ataupun duduk di tempat makan.Selain itu guna menghindari keramaian di dalam halaman Sekolah orang tua yang mengantarkan anaknya hanya diperbolehkan sampai gerbang sekolah,"ujarnya.

Sementara itu Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Medan Bambang Sudewo mengungkapkan bahwa pengawasan Prokes yang ketat juga dilakukan di sekolahnya. Pengawasan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan Dinas Pendidikan Medan. Salah satunya adalah mengaktifkan Tim Satgas Covid-19 Sekolah yang dibagi tugasnya melalui bidang-bidang.

"Untuk bidang pengawasan Prokes, kita libatkan seluruh guru melakukan pengawasan terhadap peserta didik agar selama PTM tetap menerapkan Prokes, jika ditemukan peserta didik yang melepaskan masker maka guru tersebut akan mengingatkan dan menegur peserta didik tersebut,"jelasnya.

Kemudian Bambang Sudewo juga menjelaskan dalam pengawasan Prokes selama PTM pihaknya setiap harinya melakukan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki yang kurang baik dan belum maksimal dilakukan dalam pengawasan Prokes di sekolah.

 "Pengawasan Prokes kita lakukan mulai dari peserta didik datang ke sekolah dengan melakukan pengecekan suhu tubuh dan memastikan pemakaian Masker dengan baik sampai didalam ruangan kelas hingga waktu pulang sekolah. Dari Pengawasan Prokes yang dilakukan seluruh peserta didik sudah sangat memahami bahwa Prokes itu penting menjaga dan mencegah penyebaran virus Covid-19 di sekolah,"ujarnya.(,rd)

Share Berita
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.