Samosir,DP News

Wakil Bupati Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM pimpin Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dilaksanakan di halaman kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir, Jumat (24/9).

Wakil Bupati Samosir membacakan sambutan Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil, menyampaikan bahwa Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang ke-61 Tahun 2021, mengusung tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertahanan yang Profesional" dengan maksud melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta mendorong investasi.

UUCK yang salah satu tujuannya sebutnya, adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam memberikan izin berusaha dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan. Dimana, hanya ada tiga persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang. Sejalan dengan percepatan semangat pemulihan ekonomi nasional hari ini akan diluncurkan sistem Pendaftaran Online Aplikasi Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online.

"Dengan adanya layanan elektronik ini maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke Kantor Pertanahan. Pelayanan pertahanan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu biaya dan transparansi pelayanan."

Dalam sambutan tersebut, Menteri ATR juga menekankan bahwa dalam rangka memerangi kejahatan pertahanan atau yang dikenal dengan mafia tanah yang semakin meresahkan masyarakat, Kementerian ATR BPN bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama-sama mengurangi dan memberantas mafia tanah sampai keakarnya.

“Beberapa kasus besar sudah diungkap ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalam proses hukum. Bagi pegawai kementerian ATR BPN jangan sekali-sekali menjadi bagian dari mafia tanah, saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat”, ujar Menteri.

Dalam rangka percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) , Menteri juga mengajak Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyukseskan program tersebut dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran pra PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan bahkan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Samosir juga menyampaikan ucapan Selamat Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang ke-61, dengan usia 61 Tahun ini kiranya pelayanan BPN semakin baik dan meningkat kedepannya. “Kabupaten Samosir yang sebagian besar merupakan tanah ulayat, diharapkan sinergisitas BPN Samosir dalam membantu masyarakat mengurus sertifikat tanah mengingat program Menteri ATR/BPN dalam pengurangan biaya BPHTB sampai dengan sertifikat gratis’’, ujar Wabup. 

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Samosir Khoirun Nisak, S.H., M.H. menyampaikan terimakasih atas kehadiran Wakil Bupati Samosir dalam pelaksanaan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Ke-61 Tahun. 

Dalam kesempatan ini Kepala Kantor BPN berharap sinergisitas Pemkab Samosir dalam percepatan pencapaian target program PTSL di Kabupaten Samosir sebanyak 6.000 bidang dan 3.540 sertifikat. 

Disampaikan, bahwa hingga saat ini BPN Samosir telah mengumpulkan 1.000 bidang, namun demikian BPN Kabupaten Samosir akan terus berupaya melakukan pendataan program PTSL sesuai dengan program Presiden mensertifikatkan seluruh lahan yang ada di Indonesia.

"Dengan memperingati 61 tahun UU pokok Agraria ini kami berharap semakin mendekatkan BPN dengan masyarakat, semakin dicintai masyarakat dan kami akan terus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat’’ Ujar Kakan BPN.

Dalam kesempatan ini Kakan BPN Samosir menyerahkan sertifikat lahan aset Pemkab Samosir yaitu Pelabuhan Onan Runggu dan Tugu Liberty serta penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 92/TK/TAHUN 2021. (ml/red)

Share Berita


Jakarta,DP News

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut?

Muzani menjelaskan silaturahmi ini sebagai bentuk menjaga komunikasi antara Gerindra dan organisasi kemasyarakatan yang sejak dulu berjuang di jalur sosial, pendidikan, dan kesehatan. Muzani ingin menerima setiap masukan dari setiap organisasi kemasyarakatan.

"Silaturahmi ini adalah upaya menerima masukan dari setiap stakeholder termasuk organisasi seperti Muhammadiyah. Kami percaya Muhammadiyah adalah organisasi yang selalu memikirkan kemajuan bangsa dan negaranya. Yang dilakukan sejak kelahirannya jauh sebelum Indonesia merdeka di berbagai macam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan," kata Muzani, Kamis (23/9).

Muzani menyebut Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, selalu berpesan untuk membangun silaturahmi dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang untuk kemajuan dan memikirkan masa depan bangsa seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan banyak ormas lainnya. Maka pertemuan dengan Muhammadiyah ini merupakan realisasi atas perintah tersebut agar Gerindra selalu mendengarkan aspirasi yang disuarakan.

"Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto berpesan kepada kami untuk selalu dekat dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang dan memikirkan masa depan bangsa dan negara. Seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan banyak ormas lainnya. Maka silaturahmi ini merupakan semangat Gerindra untuk terus menyerap dan mendengarkan dari para tokoh dan pemimpin ormas agar kami dalam berjuang di jalur politik dapat terus mempertajam perjuangan kami," jelas Wakil Ketua MPR RI itu.

Sementara itu, Haedar Nashir menyampaikan, meski memiliki perbedaan fungsi antara ormas dan partai politik, keduanya sama-sama berujung demi kemajuan bangsa dan negara. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Busyro Muqodas.

"Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dengan siapapun, termasuk partai politik. Sebab, mendekatkan ormas dengan partai politik menjadi suatu hal yang penting walau dengan fungsi yang berbeda, namun semua untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ujar Haedar

Dalam pertemuan tersebut, Haedar juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Gerindra dan Muhammadiyah seperti menjaga persatuan bangsa. Kemajuan teknologi dan media sosial terkadang memberi kebebasan yang kadang terkesan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.Tugas dan beban organisasi seperti Muhammadiyah menjadi tambah berat ibarat mencuci piring tanpa henti untuk menjaga persatuan, terkadang menjadi seperti pemadam kebakaran.

Hal lain yang disampaikan Haedar adalah perlunya menjaga kedaulatan, baik di bidang ekonomi maupun politik, agar kekuatan negara hadir di tengah-tengah rakyat. Dengan melakukan ini, persoalan pangan dan energi, misalnya, tidak bergantung pada bangsa lain.

Di bidang ekonomi, misalnya, kesungguhan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kadang-kadang masih menjadi slogan sehingga keberhasilannya masih jauh dari harapan.

"Untuk itu kami meminta agar partai politik turut mendorong apa yang menjadi pemikiran kami, agar kekuatan ekonomi kita bisa ditopang dengan mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM. Perlu ada konsep besar dan kebijakan yang berani untuk menjadikan Indonesia yang mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM," ujar Haedar.

Dalam pertemuan ini, Muzani turut didampingi anggota DPR Fraksi Gerindra Prasetyo Hadi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Danang Wicaksana, Setyoko, dan jajaran pengurus DPD Gerindra Yogyakarta.(rel/rd)

Share Berita


Medan, DP News 

Kapolda Sumut tinjau pelaksanaan Vaksinasi Merdeka bagi mahasiswa dan OKP di sejumlah kampus. Rabu (22/09).Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S, M.Si turut hadir didampingi Wakapolda Sumut, Brigjen Pol. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, Pangdam diwakili Kapok Sahli Pangdam I/BB, Brigjen TNI Junaedi, S.A.P, Gubernur Sumut diwakili  Staf Ahli Agus Tri, Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Drs. Armia Fahmi, M.H dan PJU Polda Sumut, Rektor III Bidang Tatakelola, Dr. Henry Aspan, S.H., S.E., M.H., M.M., M.E dan  Kepala Kesektariatan Universitas, H. Abdul Razak, S.H.Int., M.Sc.

Kedatangan Kapolda Sumut dan rombongan di Universitas Sumatera Utara tepatnya di Lapangan Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU) untuk meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi merdeka. 

Target vaksinasi kali ini adalah sebanyak 2.000 dosis. Vaksinasi ini menggunakan Vaksin Sinovac, yg bersumber dari Biddokkes Polda Sumut yg akan di suntikan kepada mahasiswa, masyarakat umum serta para pemuda dan pedagang di sekitar lokasi Vaksinasi dengan melibatkan Vaksinator sebanyak 64 personel. 

Selain peninjauan ke USU Kapolda Sumut juga menghadiri langsung pelaksanaan Vaksinasi di Kampus Universitas Methodist Indonesia (UMI) dan Kampus Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam peninjauan ini Kapolda Sumut dan rombongan turut mengikuti peninjauan vaksinasi oleh Presiden Jokowi secara zoom meeting.Presiden langsung teleconference dengan beberapa universitas diantaranya Universitas Muhammadiyah, Universitas Palangkaraya, Universitas Negeri Padang dan Vihara Kepulauan Riau.

Selesai pelaksanaan zoom meeting Kapolda Sumut turut menyampaikan bahwa saat ini kita fokus dengan percepatan Vaksinasi dan menjaga Protokol Kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19. 

"Jadi vaksin yang sudah diberikan segera dihabiskan untuk diberikan kepada mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Percepatan Vaksinasi sangat diperlukan dalam rangka melindungi kita semua dari penyebaran Covid-19 dan selalu mematuhi Protokol Kesehatan dengan selalu menerapkan 5 M" ucap Kapolda Sumut.

Dalam peninjauan ini Kapolda Sumut juga turut memberikan sembako kepada masyarakat dan mahasiswa yang berada di Kampus Universitas Pembangunan Panca Budi. Orang nomor satu di Polda Sumut mengatakan Vaksinasi Merdeka hari ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia dan untuk di Sumatera Utara dilaksanakan di empat universitas yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Pembangunan Panca Budi, Universitas Methodist Indonesia dan Universitas Efarina yang berada di Kota Pematangsiantar.

Ia juga menambahkan percepatan pelaksanaan Vaksinasi ini juga untuk mempersiapkan pelaksanaan belajar mengajar dengan tatap muka dan saat ini juga Kota Medan sudah berada di PPKM Level 3. 

"Kita membutuhkan kerjasama yg baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan harapan kita bisa segera terbebas dari pandemi Covid -19 ini, jadi silahkan diajak dan ingatkan saudaranya yg belum melakukan vaksin" tutup Kapolda Sumut.( T. S )

Share Berita

Nias,DP News 

Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kamis (23/9).Dalam kunjungan kerjanya, Kapolda Sumut beserta rombongan meninjau pelaksanaan vaksinasi dengan sasaran pelajar, masyarakat umum dan lansia, sebanyak 2.000 orang di SMA N 3 Gunung Sitoli

Panca mengatakan, kedatangannya ke Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, untuk mempercepat vaksinasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya pemulihan kesehatan nasional. 

"Saya minta masyarakat yang belum divaksin agar mengikuti vaksinasi untuk  mendapatkan kekebalan tubuh (herd immunity) sebagai upaya mencegah terpapar pandemi Covid-19," katanya. 

Panca mengungkapkan, akselerasi vaksinasi di Sumatera Utara terus digenjot agar target vaksinasi yang ditentukan pemerintah pusat bisa tercapai serta menurunkan status level PPKM

"Vaksinasi ini sangat membantu dalam penurunan status PPKM. Hal ini kita buktikan dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara yang sebelumnya PPKM Level 4 sekarang Level 3. Bahkan sudah ada yang menjadi Level 1," tegasnya. 

Sementara itu, Kapolda Sumut juga membagikan bantuan sosial (bansos) berupa sembako kepada warga yang kurang mampu akibat terdampak Covid-19 dalam rangka 31 tahun pengabdian Dhira Brata AKPOL 1990

"Semoga bantuan ini dapat meringankan saudara-saudara yang terdampak Covid-19. Tetap patuhi prokes, jaga jara, pakai masker dan jangan takut untuk divaksin," pungkasnya.(T. S )

Share Berita

Samosir,DP News

Forkompimda Samosir menerima kunjungan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi beserta rombongan di Samosir Cottage, Tuktuk, Simanindo, Samosir,Kamis (23/9).

Sebelum memberikan arahan dan penguatan, Gubsu beserta rombongan meninjau vaksinasi di Puskesmas Ambarita, Simanindo. Hal ini dilakukan Gubsu untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Samosir.

Edy Rahmayadi pun menyempatkan diri menyapa sambil berbincang dengan ibu ibu dan bapak bapak yang sedang menunggu giliran vaksinasi.

Gubsu juga membagikan bantuan alat pertanian, obat-obatan serta benih padi, benih jagung hibrida, dan benih kacang tanah.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk memberi arahan dan penguatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah pasca ditetapkannya Kabupaten Samosir pada PPKM Level 2 berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/42/INST/2021. 

Di hadapan Forkompimda dan jajaran Pemkab Samosir, Gubsu memaparkan: (1) produksi dan kebutuhan pangan strategis; (2) produksi dan kebutuhan produk peternakan; dan (3) realisasi pendapatan dan belanja kabupaten/kota terkini pada masa pandemi Covid-19.

Pada paparannya, Gubsu menekankan kepada para camat dan kepala desa agar dapat menggali potensi dan sumber daya alam di wilayahnya masing-masing. Selain potensi pariwisata, Gubsu juga menekankan masing-masing desa mengupayakan ketahanan pangan agar tidak terjadi kelangkaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pertanian. 

Jika dikelola baik, kata Gubsu, maka desa dan masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tanpa bergantung pada pasokan dari daerah lain dengan prinsip membangun desa menata kota.

Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kunjungan Gubsu beserta rombongan di Kabupaten Samosir.  

Selain itu, Bupati memaparkan kondisi penanganan Covid-19 di Kabupaten Samosir. Pemkab Samosir, lanjut Bupati, tengah melakukan upaya percepatan vaksinasi dan pengendalian serta penanganan Covid-19 di Kabupaten Samosir.

Bupati juga memaparkan bahwa Pemkab Samosir sedang mengupayakan pembangunan di semua sektor dalam rangka pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19. Perihal pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Bupati meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam bentuk bantuan modal usaha dan pembangunan sarana dan prasarana UMKM.(pemkabsamosir/rd)


Share Berita

Medan,DP News

Wali Kota Medan, Bobby Nasution mendorong mahasiswa untuk terus berinovasi dan selanjutnya menjalin komunikasi serta kolaborasi dengan Pemko Medan untuk merealisasikan ide-ide inovatif tersebut.

Dorongan ini disampaikan Bobby Nasution saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Sumatra Bagian Barat dan Utara Tahun 2021,Kamis (23/9).

"Jika ada ide yang inovatif yang dapat membantu masyarakat, datang ke kami, komunikasikan dan kita jalin kolaborasi untuk mewujudkan ide-ide tersebut," ucap Bobby Nasution dalam acara yang dihadiri Rektor USU, Dr. Muryanto Amin, Kepala Kesbangpol Medan, Sulaiman Harahap, Presiden Mahasiswa USU yang juga Koordinator BEM SI Sumbagut, Rizki, dan segenap pengurus BEM se-Sumbagut itu.

Dalam acara itu, Bobby Nasution juga mengajak para mahasiswa melihat berbagai peluang maupun potensi.
Untuk itu diperlukan renungan dan pemikiran mendalam atas kenyataan yang ada.

Di samping itu, dia juga mengingatkan agar para mahasiswa mampu beradaptasi era industri 4.0.Tidak hanya itu, kita juga harus bersiap memasuki industri 5.0 sehingga pada waktunya tiba kita sudah terbiasa," ujar Bobby Nasution.

Sebelumnya Rektor USU, Dr. Muryanto Amin dalam sambutannya juga mendorong mahasiswa untuk terus mengasah diri sehingga dapat melahirkan inovasi, berkomunikasi dan mengembangkan kolaborasi.Kita harus produktif dan inovatif agar tidak konsumtif,sebutnya dalam acara yang bertemakan 'Merangkai Karya Cipta BEM SI Sumbagut Progresif' itu.(rd)
Share Berita

Medan,DP News

Wali Kota Medan, Bobby Nasution menerima kunjungan dari Konsul Jenderal Singapura di Medan Richard Grosse di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (23/9).

Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan memperkuat hubungan kerjasama dalam program pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kunjunganya tersebut, Richard Grosse mengatakan Singapura memiliki banyak program yang dapat dikerjasamakan dengan banyak negara salah satunya beasiswa belajar bagi ASN.

"Dalam program ini, ASN bisa belajar langsung ke Singapura atau dosenya yang kita kirim ke sini."kata Richard Grosse.

Menanggapi hal tersebut Bobby menyambut baik program tersebut, namun dikarenakan masih dalam situasi pandemi Covid-19, program ini tidak dapat dilakukan secara langsung.

"Kita berharap situasi pandemi covid-19 dapat segera meredah, sehingga program ini dapat kita kerjasamakan."harap Bobby Nasution didampingi Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, Kaban BKD&PSDM Zain Noval, Kepala Bappeda Benny Iskandar dan Kabag Kerjasama Ummy Wahyuni.

Sebelumnya Pemko Medan juga pernah mengirimkan ASN nya ke Singapura untuk mengikuti program pelatihan di Singapura bertajuk Singapore Cooperation Programme (SCP) pada tahun 2018. Dimana sebanyak 25 orang ASN mengikuti program tersebut.

Kunjungan ini pun berlangsung dengan singkat dan di akhiri dengan saling bertukar cinderamata.(rd)

Share Berita

Jakarta,DP News

Dua puluh empat provinsi akan dijabat oleh aparatur sipil negara (ASN) yang dipilih Presiden Joko Widodo mulai 2022. Hal itu merujuk aturan peralihan kepemimpinan jelang Pilkada Serentak 2024 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengatakan kepala daerah dari ASN akan berstatus penjabat (Pj.) gubernur. ASN yang ditunjuk sebagai Pj. gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya atau setara eselon I.

"Ada 24 gubernur dari 34 provinsi yang akan dijabat ASN. Siapa yang mengusulkan? Mendagri sebagai pembantu presiden di bidang pemerintahan dalam negeri,"kata Djohermansyah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (22/9).

Prosesnya, mendagri akan menyiapkan tiga nama pejabat pimpinan tinggi madya. Biasanya, ucap Djohermansyah, nama-nama itu diambil dari para pejabat setingkat direktur jenderal dan inspektur jenderal di Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian, nama-nama itu dikirim ke presiden untuk dipilih. Presiden lalu menunjuk salah satu dari tiga calon itu sebagai penjabat gubernur.

Berdasarkan penjelasan pasal 201 UU Pilkada, masa jabatan penjabat kepala daerah adalah satu tahun. Jika masa jabatan telah habis, bisa diperpanjang untuk satu tahun berikutnya.

Daerah yang akan dijabat ASN pada 2022 ada 7 provinsi antara lain Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Pada 2023, ada 17 provinsi yang bakal dijabat ASN antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.Sebanyak 247 kabupaten/kota akan dijabat oleh ASN yang dipilih menteri dalam negeri.

Djohermansyah mengatakan nama-nama kandidat penjabat bupati/wali kota diusulkan oleh gubernur. Calon penjabat wali kota/bupati berasal dari pejabat pimpinan tinggi Pratama atau setara eselon II.

"Diusulkan tiga nama kepada mendagri oleh gubernur. Mendagri mempelajari dan berkonsultasi dengan gubernur. Kemudian, ditetapkan satu nama dari usulan gubernur tadi," ucap Djohermansyah.

Masa jabatan untuk penjabat bupati/wali kota juga satu tahun. Masa jabatan itu bisa diperpanjang untuk satu tahun berikutnya.

Proses peralihan ini terjadi karena upaya penyerentakan pilkada di tahun 2024. Selama ini, ada tiga gelombang pilkada serentak, yaitu 2015, 2017, dan 2018.

Kepala daerah hasil Pilkada 2015 telah diregenerasi lewat Pilkada 2020. Sementara itu, kepala daerah hasil Pilkada 2017 dan Pilkada 2017 akan menyudahi masa jabatan pada 2022 dan 2023.

"Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024," bunyi pasal 201 ayat (9).(CNNIndonesia.com/rd)

Share Berita

Medan,DP News

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Sumatera Utara (Sumut) Tahun Anggaran (TA) 2021 disetujui dan disahkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Rabu (22/9), di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan.

Hal tersebut ditandai dengan Penandatanganan Persetujuan Bersama Raperda Perubahan APBD Tahun 2021 oleh Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, setelah sejumlah fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Rencana Perubahan APBD TA 2021 Provinsi Sumut.

Dikutip dari laman FB Info Sumut menyebutkan Wagub Musa Rajekshah menyampaikan, dengan telah dilaksanakannya penandatanganan persetujuan P-APBD tersebut , maka penyusunannya telah mendekati penyelesaian. “Selanjutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara akan mempersiapkan dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2021 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,” jelasnya.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, Ijeck sapaan Musa Rajekshah mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas kerja keras yang telah dilakukan bersama tim anggaran dari Pemprov Sumut serta seluruh OPD Pemprov Sumut, sehingga rangkaian kegiatan penyusunan P-APBD TA 2021 sampai dengan persetujuan bersama dapat dituntaskan.

Menurutnya, kerja keras ini merupakan wujud rasa kepedulian yang tinggi terhadap kesinambungan pembangunan yang ada di Provinsi Sumut. “Selanjutnya saya minta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar nantinya dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2021 didasarkan atas prinsip taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib, efisien, efektif serta bertanggung jawab,” pungkasnya.

Diketahui, struktur anggaran pendapatan daerah dalam P-APBD TA 2021, ditargetkan Rp13.671.385.662.525, mengalami peningkatan Rp153.886.210.567 atau 1,14% dari yang dianggarkan pada APBD murni yakni Rp13.517.499.451.958.

Untuk belanja daerah pada P-APBD 2021, dianggarkan sebesar Rp13.937.668.293.830 mengalami peningkatan sebesar Rp188.168.841.872 atau 0,01% dari yang dianggarkan pada APBD murni yaitu Rp13.749.499.451.958.(DISKOMINFO SUMUT)

Share Berita

Medan,DP News

Anggota Komisi III DPRD Medan Siti Suciati SH minta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kembangkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan prima segala jenis izin usaha di Kota Medan. Apalagi setelah pelimpahan urusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Dinas PKPPR ke DPMPTSP dapat lebih baik.

"Segala urusan izin diharapkan pelayanan singkat dan pendapatan meningkat," kata Siti Suciati saat pembahasan P-APBD Pemko Medan Tahun 2021 di Ruang Komisi III DPRD Medan kemarin. Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini, dipimpin Ketua Komisi III DPRD Medan M Rizki Lubis didamping Wakil Ketua Abdul Rachman Nasution, Edwin Siahaan, Edward Hutabarat, Irwansyah, Rudiawan Sitorus, Netty Yuniati Siregar, Siti Suciati dan Ishaq Abrar Tarigan. Juga hadir sekretaris DPMPTSP Ahmad Basyaruddin bersama stafnya.

Dikatakan, Siti Suciati asal politisi Gerindra itu, selama ini masyarakat apalagi pelaku usaha kerap mengeluhkan proses penerbitan izin usaha. Birokrasi yang terlalu rumit dan pelayanan yang kurang baik. "Ke depan hendaknya, segala urusan perizinan jangan dipersulit, warga yang mau bayar retribusi kok dipersulit," tandasnya.

Ditambahkannya lagi, selama ini banyak urusan SIMB yang tertahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman danan Penataan Ruang (PKPPR) yang membuat pemohon kecewa.

"Keluhan ini kerap kita terima, sehingga warga malas mengurus izin dan memilih mendirikan tanpa izin," imbuhnya.

Menyahuti saran para anggota dewan, Sekretaris DPMPTSP Ahmad Basyaruddin mengatakan, akan berupaya menyelesaikan perizinan yang tertahan sebelumnya sekitar 400 pemohon.

Selain mempermudah pengurusan dan melayani pemgurusan baru, berkas yang tertahan sebelumnya akan cepat diselesaikan.

Sama halnya dengan tanggapan Plt Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan, Erisda Hutasoit SE, yang mengungkapkan upaya proses percepatan urusan izin, akan menjadi perhatian serius baginya.

Sesuai dengan motto pengurusan, cepat dan tepat dengan masa waktu pengurusan 21 hari akan direalisasikannya.Ini menjadi PR dan fokus untuk memberikan pelayanan yang lebih bagus," ujarErisda.(rd)

Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.