Jakarta,DP News

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan 9 November 2020 sebagai hari libur nasional. Diketahui, tanggal tersebut merupakan hari penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada Serentak.

Penetapan itu sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 22 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Jokowi dan ditetapkan pada 27 November 2020.

"Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2O2O sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak," demikian kutipan Keppres yang diakses CNNIndonesia.com dari situs JDIH Sekretariat Negara, Sabtu (28/11).

Salah satu pertimbangan untuk menjadikan 9 Desember sebagai libur nasional disebutkan Jokowi melalui Keppers adalah sebagai bentuk pemberian kesempatan bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Kemudian, merujuk pada Pasal 84 ayat (3) UU nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU nomor 6 Tahun 2020, maka hari pemungutan suara harus dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Sebagai informasi, Pilkada 2020 akan menyerentakkan 270 pemilihan dalam satu hari. Sebanyak 100.359.152 pemilih di 309 kabupaten/kota akan terlibat dalam Pilkada kali ini.

Pemilihan yang digelar 9 Desember nantinya digadang-gadang akan mencetak sebagai pilkada dengan jumlah daerah terbanyak dan Pilkada pertama saat pandemi.

Sejauh ini sudah lebih dari 100 petugas KPU dan Bawaslu yang terinfeksi virus corona selama tahapan Pilkada Serentak 2020.

Jumlah terbesar terdapat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada Agustus lalu, 96 orang petugas pengawas Pemilu di Kabupaten Boyolali dinyatakan positif Covid-19.(CNNIndonesia/rd)

Share Berita

Jakarta,DP News

Selama tertib dan mematuhi aturan lalu lintas, pasti anda tidak akan mendapat hukuman dari polisi lalu lintas yang bertugas. Tapi, di saat anda lalai dan teledor polisi bisa saja memberhentikan anda atas kesalahan yang telah dilakukan.

Ketika ditindak anda akan mendapatkan bukti pelanggaran atau tilang dalam bentuk surat. Ada dua jenis surat tilang yang dibedakan dengan warna merah dan biru, apa artinya? 

Surat Tilang Biru

Pertama surat tilang berwarna biru. Surat tilang biru diberikan kepada pengguna jalan yang terbukti melakukan pelanggaran. Surat ini diberikan apabila pengguna jalan tersebut mengakui kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan tanpa keberatan.

Dengan kata lain, surat tilang warna biru ini diberikan kepada pelanggar yang mau menerima dakwaan pelanggaran yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, petugas langsung memberikan surat bukti pelanggaran tersebut tanpa ada masalah diantara kedua belah pihak

Dalam kasus ini, biasanya pelanggar bisa menyelesaikan proses pelanggaran yang dilakukan di tempat kejadian. Jadi di sini pelanggar bisa langsung membayar denda yang harus ditanggung atas pelanggaran yang dilakukan tanpa harus menjalani proses sidang.

Pelanggar akan diberikan kode pembayaran BRIVA untuk melakukan pembayaran denda melalui ATM atau BRI. Bukti pembayaran tersebut nantinya akan ditukar di Kantor Satlantas dengan barang bukti yang disita petugas seperti SIM, STNK atau KTP.

Surat Tilang Merah

Surat tilang merah ini merupakan kebalikan dari surat tilang berwarna biru. Surat tilang berwarna merah ini diberikan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang tidak menerima atau keberatan atas tuduhan pelanggaran yang diberikan kepada orang tersebut.

Dalam kasus ini, apabila pelanggar merasa keberatan atas tuduhan pelanggaran yang diberikan, pelanggar diberikan kesempatan untuk membela diri bahwa dia tidak bersalah. Dengan kata lain, pelanggar bisa menyampaikan pembelaannya pada sidang yang harus diikutinya.

Apabila ada pelanggar yang merasa keberatan dan ingin melakukan pembelaan, maka petugas akan memberikan surat bukti pelanggaran atau surat tilang berwarna merah. Dalam surat ini dinyatakan bahwa pelanggar akan mengikuti sidang untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Apabila putusan sidang terbukti tidak bersalah, maka orang tersebut bisa mengambil barang bukti yang sudah disita tanpa membayar denda. Tetapi bila terbukti bersalah, maka pelanggar harus membayar denda yang ditentukan agar bisa membawa pulang barang bukti yang sudah disita.(detikoto/rd)










Share Berita

Medan,DP News

Anggotata Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Propinsi Sumatera Utara (Sumut) Zulfikar Tanjung mengemukakan 3M dan 3T relevan dan sosialisasinya perlu sejalan.

"Sosialisasi praktik 3T yang mengandung unsur deteksi dini sama pentingnya dengan sosialisasi perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak)," ujarnya kepada wartawan di Medan, Sabtu (28/11).

Dikatakan kedua hal tersebut adalah upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Karenanya sosialisasi 3T yaitu tracing, testing dan treatment masih perlu ditingkatkan pemahamannya, mengingat masyarakat lebih mengenal 3M yang kampanyenya dilakukan terlebih dahulu dan gencar. 

"Pemahaman 3M di masyarakat relatif sudah baik dan 3T juga perlu sosialisasi lebih intens," ujar anggota FKDM yang merupakan salah satu forum bentukan Pemerintah Propinsi Sumut ini.

Zulfikar Tanjung yang juga Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut mengemukakan 3M banyak membicarakan tentang peran sebagai individu, sementara 3T tentang bagaimana kita memberikan notifikasi atau pemberitahuan pada orang di sekitar kita untuk waspada. 

"Artinya perlu disosialisasikan suatu proses yang tidak hanya melibatkan individu tapi juga orang yang lebih banyak,” kata Zul yang juga anggota Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) kerjasama Satgas Covid-19 dan Dewan Pers.

Dikemukakan, merujuk berbagai informasi bahwa 3T terdiri dari tiga kata yakni pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment). Pemeriksaan dini penting agar bisa mendapatkan perawatan dengan cepat. Tak hanya itu, dengan mengetahui lebih cepat, kita bisa menghindari potensi penularan ke orang lain.

Lalu, pelacakan dilakukan pada kontak-kontak terdekat pasien positif COVID-19. Setelah diidentifikasi oleh petugas kesehatan, kontak erat pasien harus melakukan isolasi atau mendapatkan perawatan lebih lanjut. Seandainya ketika dilacak si kontak erat menunjukkan gejala, maka perlu dilakukan tes.

Kemudian, perawatan akan dilakukan apabila seseorang positif COVID-19. Jika ditemukan tidak ada gejala, maka orang tersebut harus melakukan isolasi mandiri di fasilitas yang sudah ditunjuk pemerintah. Sebaliknya, jika orang tersebut menunjukkan gejala, maka para petugas kesehatan akan memberikan perawatan di rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah.

"Jadi setiap orang harus mengambil peranan untuk memutus rantai dengan berpartisipasi kooperatif menerapkan 3M dan 3T yang sosialisasinya perlu dilakukan sejalan,” ujarnya.

Mengutip Managing Director IPSOS Indonesia Soeprapto Tan yang terbit di media massa masih ada 29 persen masyarakat yang tidak paham mengenai 3T. Sebaliknya, 99 persen masyarakat mengaku paham terhadap 3M. 

Artinya, masih ada masyarakat yang menganggap perilaku 3M dan 3T adalah dua hal yang terpisah padahal kenyataannya justru kedua hal tersebut merupakan satu paket dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. 

“Kampanye 3M di awal-awal sangat kencang sekali dan terus berjalan sampai sekarang. Sekarang 3M sudah berjalan, saatnya kita mulai membicarakan 3T,” ujarnya kembali mengutip Soeprapto yang mengemukakan salah satu faktor menghambat kampanye 3T adalah ketakutan atas stigma masyarakat. 

Pemerintah perlu menghimbau masyarakat agar tidak mengucilkan pasien positif COVID-19, namun memberikan dukungan dan keprihatinan agar stigma negatif di mata publik bisa menghilang. 

Meskipun vaksin COVID-19 nantinya sudah ditemukan dan bisa didistribusikan, perilaku 3M dan 3T harus tetap dijalankan. Kebiasan terhadap 3M dan 3T harus tetap kita jalankan sampai pemerintah benar- benar memberikan informasi bahwa COVID-19 sudah tidak ada.(rel/rd)

Share Berita

Pemandangan Danau Toba dari Bukit Holbung(kps/dok)

Jakarta,DP News

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah fokus mengembangkan infrastruktur di Danau Toba, Sumatera Utara, sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas atau lima Bali baru.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, salah satu infrastruktur yang akan dibangun untuk menarik minat wisatawan mancanegara adalah pembangunan pelabuhan di 12 lokasi di sekitar Danau Toba.

"Itu karena 7 bupati minta pelabuhan. Jadi ada kewajiban itu," katanya dalam gelaran Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi, Jumat (27/11).

Namun, mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu mengakui, pemerintah tidak ingin menggelontorkan uang untuk membangun pelabuhan atas permintaan pemerintah daerah tersebut.

"Saya bilang, saya enggak mau bayar lagi," ujarnya.

Oleh karenanya, Budi meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang merupakan warga asli wilayah tersebut, mengumpulkan orang asli Batak untuk membangun pelabuhan.

"Saya minta Pak Luhut kumpulin orang Batak yang kaya-kaya, tapi jangan untuk dimiliki dia, kasih lomba buat itu karena satu pelabuhan lebih dari Rp 50 miliar," tuturnya.

Lebih lanjut, Budi menegaskan, pihaknya siap memberikan fasilitas-fasilitas khusus di kawasan 5 Bali baru untuk menarik minat wisatawan.

Harapannya, hal tersebut dapat memulihkan sektor pariwisata yang terpukul oleh pandemi Covid-19, yang kemudian dapat mendongkrak perekonomian nasional.

"Pendek kata, sektor pariwisata akan menjadi satu sasaran atau upaya kami mendukung upaya pemulihan ekonomi,” ucapnya.(kompas.com/rd)

Share Berita

Jakarta,DP News

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan 884.904 atau 0,88 persen dari total 101.613.980 daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020 yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) saat ini.

Menurutnya, jumlah itu telah mengalami penurunan dibandingkan dua pekan lalu.

"Dua minggu lalu kami mendapat informasi bahwa dari 100 juta lebih pemilih ada 1.754.751 yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Oleh karena itu, dari Kemendagri sudah berkoordinasi dengan KPU untuk melakukan rekonsiliasi dan sinkoronisasi data SIAK [Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan]," ujar Tito dalam Rapat Kerja di Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/11

Doli meminta Kemendagri melakukan 'jemput bola' hingga jelang hari pemungutan suara pada 9 Desember mendatang.Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta Kemendagri bersama KPU dan Bawaslu terus melacak pemilih dalam DPT Pilkada Serentak 2020 yang belum melakukan perekaman e-KTP.

"Meminta Kemendagri, KPU, dan Bawaslu melakukan pelacakan data penduduk yang belum terekam serta melakukan jemput pemilih untuk perekaman e-KTP hingga H-1 pemungutan suara Pilkada 2020," kata Doli.

"Dari hasil pemadanan data tersebut ditemukan pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP sebesar 1.052.010 pemilih atau 1 persen," kata Komisioner KPU Viryan Aziz, Kamis (19/11).Sebelumnya, KPU mengungkap masih ada pemilih di Pilkada 2020 yang belum merekam e-KTP. Padahal e-KTP jadi salah satu cara petugas TPS mengecek identitas pemilih, terutama mereka yang belum masuk DPT.(CNNIndonesia/Rd)

Share Berita

 

Medan,DP News              

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran di lingkungan Pemko Medan atas ucapan dan doa yang diberikan di hari ulang tahunnya ke-56 tahun. Harapannya, di usia yang telah menginjak lebih dari setengah abad tersebut dapat lebih memberikan manfaat bagi banyak orang.

Hal tersebut disampaikan Pjs Wali Kota dalam acara syukuran ulang tahunnya di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sudirman Medan, Jumat (27/11). Acara yang berlangsung sederhana dalam suasana keakraban tersebut turut dihadiri Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, Ketua MUI Kota Medan Prof Dr Mohd Hatta, Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah dan Hafiz-Hafizah (IPQAH), para anggota keluarga dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan hingga detik ini. Sesungguhnya, angka usia yang bertambah berarti jatah hidup di dunia berkurang. Maka dari itu, tidak ada kata selain rasa syukur yang bisa diucapkan sekaligus terima kasih kepada semua pihak yang telah menyampaikan ucapan dan doanya kepada saya," kata Pjs Wali Kota.PP

Pjs WaliKota mengungkapkan bahwa banyak pengalaman, pembelajaran dan pelajaran yang dilalui dan didapat hingga berada di posisi saat ini. Hal tersebut bilangnya menjadi proses pendewasaan dalam menjalani hidup sehari-hari agar lebih berhati-hati dengan selalu memegang teguh dan mengikuti aturan.

Sebagai manusia biasa, kita termasuk saya pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, saya meyakini Allah SWT maha pengasih lagi maha penyayang jika kita benar-benar memohon ampun dan tidak lagi megulangi kesalahan tersebut. Untuk itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan," ungkapnya didampingi istri Ny Dian Rumondang.

Terakhir Pjs Wali Kota juga berpesan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran agar selalu bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. "Bekerjalah sesuai dengan aturan. Insya Allah, kebahagiaan akan senantiasa mengiringi kita. Tidak lupa, mari doakan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sakit terutama bagi mereka yang sedang terpapar Covid-19," ajaknya.e

Sebelum mulai, acara diawali dengan melantunkan shalawat dan pembacaan Al-Qur'an. Kemudian, tausyiah singkat dan doa yang disampaikan Ketua MUI Medan. Lalu, pemotongan nasi tumpeng oleh Pjs Wali Kota didampingi sang istri dan anak serta dilanjutkan dengan sesi ramah tamah.(hot/rd)

Share Berita


Samosir,DP News

DPRD Samosir laksanakan Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan dan persetujuan bersama atas Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Rapat Paripurna bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD tersebut dihadiri  Pimpinan dan para anggota DPRD Samosir, Pjs. Bupati Samosir Lasro Marbun,Forkopimda, OPD dan insan pers,Kamis(26/11).

Ketua DPRD Samosir Saut Maratua Tamba membuka rapat paripurna dan mempersilahkan juru bicara Badan Anggaran DPRD Samosir untuk membacakan Laporan Badan Anggaran. Renaldi Naibaho sebagai juru bicara mengawali penyampaian laporan badan anggaran dengan mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Samosir khususnya kepada Badan musyawarah dan Badan anggaran yang telah mengerahkan segenap tenaga dan pikiran sehingga rapat paripurna ini berlangsung saat ini. Tidak lupa juga diucapkan terimakasih kepada saudara Pjs.Bupati Samosir dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Samosir. Pembahasan yang kita lakukan belumlah sempurna akan tetapi atas dasar komitmen bersama,kita dapat menyelesaikan agenda pembahasan ini. Adapun dinamika yang terjadi merupakan wujud pengkayaan dan pematangan persepsi kita untuk mencapai tujuan bersama yakni untuk kesejahteraan masyakarat Kabupaten Samosir. 

Setelah mengakhiri pembacaan laporan Badan Anggaran, pimpinan Rapat menskors Rapat Paripurna dengan Agenda Tanggapan Perorangan Anggota DPRD.Untuk itu Rapat diskors untuk penyusunan tanggapan anggota DPRD,kata Saut Martua Tamba, ST.(ML/r).

Share Berita

Medan,DP News

Proses penjaringan calon Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) terus berlanjut. Ada tiga nama yang tersisa setelah melewati proses penyaringan di Senat Akademik USU.

Tiga nama tersebut adalah Dr Muryanto Amin, Prof Farhat, dan Prof Arif Nasution. Sementara itu, Dr Restu Utama Pencawan tersingkir karena tak mendapat suara.

"Sementara satu kandidat lain, Dr Restu Utama Pencawan, tidak memperoleh suara," ujar Rektor USU Prof Runtung Sitepu, Kamis (26/11)

"Suara terbesar ada pada Menteri Nadiem, yakni 35 persen," kata Runtung.Runtung mengatakan ketiga nama yang lolos penyaringan bakal mengikuti proses pemilihan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) USU. Salah satu anggota MWA adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, yang memiliki suara 35 persen.

"Pemilihan rektor ini tidak boleh meninggalkan luka di antara kita," ujarnya.Dia berharap semua pihak mengikuti proses pemilihan sesuai aturan. Runtung mengatakan membangun USU butuh kerja keras dan waktu yang tidak sebentar.

"Benar," kata Kepala Humas dan Protokoler USU Elvi Sumanti saat dimintai konfirmasi, Rabu (25/11).Sebelumnya, dua orang calon Rektor USU mundur dari proses penjaringan calon Rektor USU. Dua calon yang mundur itu adalah Prof M Fidel Ganis Siregar dan Dr Sontang Sihotang.

Dikutip dari detikNews menyebutkan,keduanya mundur karena alasan pribadi. Elvi menyebut Fidel dan Sontang mundur sebelum proses audisi calon Rektor USU. Restu juga sempat mengajukan pengunduran diri dari proses penjaringan, namun ditolak karena dinilai melewati waktu yang ditentukan.

Restu merupakan pengurus Golkar Sumut. Dia menjabat Wakil Sekretaris Pemenangan Pemilu Wilayah II.

Sementara itu,dari penelusuran DP News ,dua kandidat merupakan dosen di Fisipol USU yakni Dr Muryanto Amin merupakan Dekan Fisipol dan Prof Arif Nasution merupakan guru besar di Fisipol USU. Dari segi senioritas,Prof Arif Nasution sudah lebih dahulu dosen di Fisipol ketimbang Dr Muryanto Amin.(detikNews/rd)


Share Berita

Jakarta,DP News 

Gubernur Bank Indonesia (BIPerry Warjiyo melantik 18 kepala satuan kerja bank sentral, baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan,Jumat (27/11).

Dalam kegiatan yang digelar secara virtual tersebut, Perry menyampaikan 3 pesan untuk membangun kepemimpinan yang amanah, kompeten, dan berintegritas.

Pertama, menjalankan amanah menjadi pemimpin sebagai ladang amal perbuatan. Kedua, membina keluarga besar BI dan memiliki motivasi untuk terus maju. Ketiga, meningkatkan spiritual ibadah

Melalui keterangan resminya, Kepala Departemen Komunikasi Onny Widjanarko mengatakan Pelantikan pejabat baru di BI merupakan bagian dari transformasi organisasi, termasuk sumber daya manusia di BI untuk memperkuat efektivitas organisasi dan pelaksanaan tugas BI.

Berikut nama-nama kepala satuan kerja yang dilantik:

1) Wiwiek Sisto W., sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia.

2) Soekowardojo, sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara.

3) Bambang Kusmiarso, sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen.

4) Budi Hanoto, sebelumnya menjabat Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan.

5) Onny Widjanarko, sebelumnya menjabat Kepala Departemen Komunikasi, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta.

6) Erwin Haryono, sebelumnya menjabat Kepala Grup di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, sebagai Kepala Departemen Komunikasi.

7) Pribadi Santoso, sebelumnya menjabat Kepala Grup di Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah.

8) Erna Wijayanti, sebelumnya menjabat Kepala Grup di Departemen Pengelolaan Uang, sebagai Kepala Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi.

9) Muh. Anwar Bashori, sebelumnya Direktur atau menjabat Penjabat Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, sebagai Direktur Eksekutif atau Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.

10) Trisno Nugroho, sebelumnya Direktur atau menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, sebagai Direktur Eksekutif atau Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali.

11) Arrow Prasa Siagian, sebelumnya Direktur atau menjabat Kepala Unit Khusus Pembangunan SPU, DC, dan BRS, sebagai Direktur Eksekutif atau Kepala Unit Khusus Pembangunan SPU, DC.

12) Amanlison Sembiring, sebelumnya Direktur atau menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Direktur Eksekutif atau Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan.

13) Anastuty K., sebelumnya menjabat Kepala Grup di Departemen Pengelolaan Devisa, sebagai Kepala Perwakilan BI Singapore.

14) Achris Sarwani, sebelumnya Deputi Direktur atau menjabat Penjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, sebagai Direktur atau Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh.

15) Nugroho Joko P., sebelumnya menjabat Ekonom Ahli di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, sebagai Kepala Perwakilan BI Solo.

16) Bimo Epyanto, sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BI Balikpapan, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Tenggara.

17) Jeffri D. Putra, sebelumnya menjabat Kepala Divisi di Departemen Komunikasi, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara.

18) Darmadi Sudibyo, sebelumnya menjabat Kepala Divisi di Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri, sebagai Kepala Perwakilan BI Balikpapan.(CNNIndonesia)

Share Berita

Jakarta,DP News

Harapan pelaku bisnis di Indonesia untuk mendapatkan pemimpin daerah yang bisa membangkitkan ekonomi, akibat pandemi Covid-19 menjadi pembahasan dalam diskusi Seri ketiga Mappilu PWI bertajuk "Pilkada 2020: Mencari Pemimpin Perubahan Penggerak Perekonomian" di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Kamis (26/11).

Diskusi Mappilu PWI inid dibukalangsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, didampingi Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo dan menghadirkan pembicara seperti Wakil Ketua Umum REI, Raymond Arfandi, CEO Sritex, Iwan Setiawan, Ketua Umum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia (GMRI), Eko Sriyanto Galgendu dan Direktur Utama PT Harta Mulia, Wima Brahmantya.

Dalam sambutannya Atal menyampaikan dalam kondisi sekarang ada dua hal yang menjadi perhatian pemerintah pertama bagaimana mengatasi Covid karena itu Mappilu juga menghimbau kedua masalah ekonomi ini memang tidak bisa ditawar tawar karena semua tiarap.

“Kami berharap pemimpin pemimpin baru nanti punya visi untuk membangkitkan ekonomi dari daerah, kami berharap ada pencerahan dari diskusi ketiga Mappilu PWI ini, terima kasih kepada para pembicara yang bersedia hadir,” ujar Atal.

CEO Sritex, Iwan Setiawan yang bergerak di bidang industri tekstil menyampaikan, terjadi perubahan yang luar biasa di dunia usaha sejak Maret 2020 setelah karantina wilayah diberlakukan. Ekonomi menjadi stagnan karena pengusaha tidak bisa mengekspor dan terkendala jualan di dalam negeri.

“Hal yang saya alami kita melihat kondisi pada saat itu pertama bagaimana kesehatan kita harus kuat kedua, Sritex harus hidup dan tidak ada PHK, ternyata ada jalan kami membuat masker, APD yang mengakibatkan ada pemasukan untuk Sritex. Kita sebulan mengubah industry kita menjadi pembuat masker dengan produksi 50 juta pcs. Ini salah satu sikap dinamis pengusaha untuk menyesuaikan kondisi,” ujarnya.

Terkait kepemimpinan, Iwan menyoroti tiga hal penyebab kemunduran bangsa, pertama kurangnya jiwa nasionalisme dari pemimpin, kedua minimnya kualitas pendidikan dan ketiga pembentukan kultur-kultur yang dianggap benar. 

“Pemimpin perubahan itu dituntut berintegritas tinggi multi skill dan memahami banyak bidang dengan berani merubah kultur dan bertindak cepat. Itu menjadi landasan kita untuk menghadapi masa depan,” ujarnya.  

Sementara itu Ketua Umum GMRI, Eko Sriyanto Galgendu dalam paparannya mengatakan, para pemimpin harus mempekuat kembali sistem ekonomi bangsa untuk menuju negara maju. 

Dirinya melihat di tengah pandemic Covid-19 terjadi perang siber antar negara dengan memakai beberapa media propaganda untuk melakukan serangan psikologi. "Rekonsilisasi ekonomi negara yang dimaksud adalah memperkuat kembali negara atau wadah yang memiliki suatu sisem ekonomi yang kuat guna menuju ingin dicapai," ujarnya.

“Di sisi lain bangsa ini masih saja ribut dengan kondisi politik di dalam negeri," tambah Eko. 

Selanjutrnya, Direktur Utama PT Harta Mulia, Wima Brahmantya turut menjelaskan, kondisi politik Indonesia selalu panas padahal politik harusnya menjadi penyejuk di tengah demokrasi.

Harusnya politik dan politikus negeri membuat kekayaan sumber daya alam untuk menyejahterakan bangsa Indonesia.

“Mengutip Bung Hatta, demokrasi ekonomi tidak akan tercapai tanpa adanya persaudaraan. Saat ini kondisi warga di daerah pecah gara-gara Pilkada,”

Padahal, hal terpenting yang diinginkan pengusaha, kata Wima yaitu keamanan. Tapi hal ini bisa terwujud jika pemimpin itu kuat tidak ada beban dan mandiri. 

“Kita sering lupa, filosofi kepemimpinan kita yang paling dikubur dalam-dalam oleh parlemen yakni sila keempat Pancasila, yaitu keberpihakan kepada rakyat itu bisa diwujudkan apabila negeri ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan harusnya lahir melalui mekanisme musyawarah mufakat,” ujarnya.(rel/rd)



Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.