Medan,DP News

Anggota DPRD Medan Antonius D Tumanggor, S.Sos meminta Dinas PKP2 Rdan BPN Kota Medan mengukur ulang luas bangunan Apartemen Mansyur Residence, Jalan Dr. Mansyur Kecamatan Medan Sunggal. 

"Sebab, aduan masyarakat atas nama Ibu Nainggolan, yang mempermasahkan luas tanah apartemen tidak sesuai dengan Garis Sepadan Bangunan (GSB) nya," katanya disela-sela kunjungan Komisi IV DPRD Medan ke lokasi bangunan tersebut, Selasa (26/1).

Sementara itu, Devi selaku Humas  Mansyur Residence, langsung menemani rombongan Komisi IV berkeliling melihat lokasi yang di permasalahkan oleh masyarakat. 

Kembali Antonius menambahkan, apabila hal ini tindak lanjuti secepatnya, Komisi IV akan merekomendasi persoalan ini untuk di RDP kan. "Dan segera melaporkannya ke Pimpinan DPRD Medan," jelasnya. 

Apalagi Politisi Partai NasDem Kota Medan ini, lagi giat-giatnya mensosialisasikan patuh IMB kepada seluruh masyarat.

Untuk itu, saya minta kepada dinas terkait seperti, Dinas Perkim, Satpol PP, TRTB dan BPN Kota Medan segera menindak lanjuti hal ini," pungkasnya.(rd)




Share Berita

 

Asahan.DP News

Bupati Asahan H. Surya, B.Sc bersama Sekda Kabupaten Asahan Drs. Jhon Hardi Nasution M.Si, Asisten dan para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan mengikuti rilis bersama data sensus penduduk dan data adminstrasi kependudukan tahun 2020. Acara digelar di pendopo rumah Dinas Bupati Asahan, Selasa (26/01)..

Rilis bersama ini dipaparkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan Dra. Minda Flora Ginting, MM dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disduk Capil ) Kabupaten Asahan Drs. H.Suprianto M.Pd.

Bupati Asahan H. Surya, BSc, dalam sambutannya mengatakan, bahwa sensus penduduk sendiri merupakan program yang dilakukan rutin 10 tahun sekali yang bertujuan menghasilkan satu data kependudukan yang merupakan Program Satu Data Indonesia. Berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 39 Tahun 2019 yang sudah ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Asahan nomor 21 tahun 2020 tentang penyelenggara satu data Indonesia tingkat Kabupaten Asahan. 

"Saya sangat berharap data yang dihasilkan oleh BPS, nantinya dapat menjadi pedoman kita dalam melakukan segala tahapan pembangunan agar terlaksana secara terukur dan memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Asahan", ujar Surya.

Sekilas informasi bahwa penduduk Kabupaten Asahan berada pada kelompok usia muda, dimana mayoritas penduduk Kabupaten Asahan berada pada kelompok usia produktif. Kondisi ini menggambarkan kuatnya modal kita untuk menggerakkan perekonomian dan pembangunan, tinggal bagaimana kita dapat mengelola penduduk dengan baik, kata H.Surya.

Sementara Dra. Minda Flora Ginting, MM selaku Kepala BPS Kabupaten Asahan memaparkan bahwa jumlah hasil sensus penduduk di Kabupaten Asahan ini merupakan data jumlah penduduk hasil sinkronisasi antara hasil sensus penduduk 2020 dengan data adminduk yang merupakan gambaran banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan, baik untuk keperluan bekerja, sekolah, maupun alasan lainnya. Sementara itu, database dari Disduk Capil dibawa ke lapangan untuk verifikasi," ungkap Minda.

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Asahan hingga September 2020 sebanyak 769.960 jiwa. Dengan luas daratan Kabupaten Asahan sebesar 3.732,97 km², maka kepadatan penduduk Kabupaten Asahan sebanyak 206 jiwa per km².

Selama 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Asahan sebesar 1,38%.

Dari total data tersebut sebanyak 95,48% atau 735.153 penduduk berdomisili sesuai Kartu Keluarga(KK) Kabupaten Asahan. Sedangkan 4,52% atau 34.807 penduduk berdomisili tidak sesuai Kartu keluarga(KK).

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, pembagian jumlah penduduk di Kabupaten Asahan yaitu 50,57% atau sebanyak 389.391 orang jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Asahan. Dan sebesar 49,403% atau sebanyak 380.569 orang jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Asahan.

Tema Sensus Penduduk 2020, mencatat Indonesia menuju satu data kependudukan, menuju Indonesia maju. Di Indonesia sensus penduduk 2020 sebagai sensus ketujuh. Tujuan utama sensus penduduk tahun 2020 adalah untuk mengetahui stok atau jumlah penduduk di suatu wilayah khususnya di wilayah Kabupaten Asahan pada tahun 2020, kata Minda. (ZN)

Share Berita

Medan,DP News

Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi minta dukungan Pemprov Sumut terkait ketersediaan rumah sakit sebagai tempat pelayanan dan penanganan pasien yang terpapar Corona Virus Disease (Covid-19). Hal ini dilakukan menyusul semakin minimnya kapasitas rumah sakit untuk menampung pasien yang terpapar Covid-19 tersebut.

 

 Hal ini disampaikan Plt Wali Kota kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 di Sumatera Utara secara virtual di Command Center Balai Kota Medan, Senin (25/1). Selain Akhyar, rakor juga diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Sumut.

 

 "Dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan angka kasus di Kota Medan. Oleh sebab itu, kami berharap kepada Gubsu untuk membantu penguatan fasilitas kesehatan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan dan peningkatan jumlah pasien. Namun, kita berharap angka kasus dapat dikendalikan," kata Akhyar.

 

 Kepada Gubsu, diakui Akhyar, rumah sakit yang ditunjuk sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 hampir penuh. "Hampir semua rumah sakit penuh. Maka besar harapan kami, masalah ini dapat ditangani bersama-sama," harapnya didampingi Kadis Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi, Kepala BPBD Arjuna Sembiring dan Plt Asisten Pemerintahan Khairul Syahnan.

 

 Menyikapi hal tersebut, Gubsu Edy Rahmayadi mengungkapkan akan mendukung penuh Pemko Medan dalam memenuhi ketersediaan fasilitasi kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19. "Untuk ini, secara all out saya akan membantu. Kita atasi bersama," jelas Gubsu.

Kepada seluruh bupati dan wali kota, Gubsu menyampaikan beberapa arahan agar penanganan Covid-19 di Sumut berjalan efektif. Tercatat, ada 8 pesan kunci yang disampaikan Gubsu yang bertujuan untuk menyamakan langkah, visi, misi dan persepsi dalam penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

          Kedelapan pesan kunci tersebut yakni pertama, peningkatan penegakan disiplin dan hukum terhadap protokol kesehatan. Lalu, antisipasi peningkatan Bed Occupancy Ratio (BOR) atau angka penggunaan tempat tidur di rumah sakit.                 "Caranya yakni optimalisasi tempat tidur RSUD dan RS Swasta, serta lakukan peningkatakan kapasitas 30-40 % dengan segera. Kemudian, penambahan rumah sakit rujukan baru/RS lapangan/pendirian tenda darurat di depan RS dan penguatan kualitas layanan fasilitas kesehatan di masing-masing daerah untuk mengurangi rujukan ke ibukota Provinsi Sumut," tegasnya.


         Poin ketiga, lanjut Gubsu, menurunkan angka kematian (Case Fatality Rate/CFR). Keempat, lindungi dokter dan tenaga kesehatan dan ke lima yakni pelaksanaan program vaksinasi. 

"Selanjutnya, yang keenam adalah batasi kegiatan masyarakat sesuai instruksi yang telah disampaikan. Tujuh, pembelajaran tatap muka masih secara daring dan terakhir seluruh bupati dan wali kota untuk memastikan ketersediaan anggaran Covid-19 tahun 2021 mengingat angka kasus penyebarannya masih mengalami peningkatan," jelasnya.(rd)


Share Berita


Foto: Plt Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Medan baru baru ini.(dok)

Medan,DP News 

Teka teki kekosongan jabatan Walikota Medan pasca kasus yang menimpa Dzulmi Eldin akhirnya terjawab.

Besok, Selasa(26/1),DPRD Medan akan melakukan Paripurna pemberhentian Dzulmi Eldin sebagai Walikota Medan dan pengusulan Wakil Walikota yang juga Plt Walikora Medan Ir H Akhyar Nasution,MSi sebagai Walikota Medan defenitif.

Ketua DPRD Medan Hasyim,SE membenarkan paripurna besok sesuai dengan jadwal BANMUS.

Menurut Hasyim,surat Gubsu sudah diterima minggu lalu dan sesuai konsultasi ke Pempropsu surat tersebut sudah cukup untuk dilanjutkan  paripurna dewan.Semula kita pikir masih menunggu surat dari Pemko Medan.

"Ternyata tidak diperlukan karena sudah ada surat Gubsu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat",ujar Hasyim lagi,Senin(25/1) sore.

Besok,surat dari DPRD Medan akan kita kirimkan  ke Gubsu untuk selanjutnya diteruskan ke Mendagri.

Hasyim optimis bisa segera dilakukan pelantikan Akhyar sebagai Walikota Mefan defenitif sebelum berakhirnya masa jabatan 17 Februari nanti.

Sebagaimana diketahui, Eldin dan Akhyar berpasangan pada Pilkada 2015 lalu dan dilantik Gubsu T Ery Nuriadi 17 Februari 2016 di Lapangan Merdeka bersama sejumlah kepala daerah/wakil kepala daerah.

Namun ditengah perjalanan,Eldin tersandung masalah hukum dan sudah dijatuhi hukuman penjara. Dan intuk menjalankan roda pemerintahan agan dohunjuk Akhyar Nasution sebagai Plt Walikota Medan .(rd).

Share Berita



Samosir,DP News

Update rilis perkembangan kasus infeksi Covid-19 yang diterima dari Dinas Kesehatan Samosir oleh Gugus Tugas Covid-19 Samosir hari ini, Senin (25/1), pukul 14.00 WIB tidak ada perubahan data Covid-19 dengan rincian sebagai berikut: (1) Suspek: Nihil, (2) Probable: 1 orang, (3) Konfirmasi Positif Aktif: 24 orang, (4) Sembuh: 69 orang, dan (5) Meninggal Dunia: 5 orang dan secara kumulatif di Kabupaten Samosir tetap 98 kasus.

Gugus Tugas Covid-19 Samosir tetap menunggu hasil dari epidemiolog yang terus bekerja melacak persebaran Covid-19 di Kabupaten Samosir. Kita bersyukur hingga pada hari ini belum ada penambahan kasus namun demikian kita tetap meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah infeksi Covid-19 dengan protokol kesehatan pada setiap kegiatan yang kita lakukan di luar rumah.

Gugus Tugas Covid-19 Samosir berharap agar warga Samosir yang konfirmasi positif aktif tetap menjalankan isolasi mandiri dan/atau mengikuti perawatan yang dianjurkan agar segera sembuh. Bagi masyarakat yang mengalami gejala mengarah Covid-19 agar segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk tindak lanjut medis juga untuk telusur kontak. 

Mari saling jaga anggota keluarga kita  setiap hari ketika melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Juga, mari kita jaga para lansia dan penderita penyakit bawaan karena mereka sangat rentan dengan Covid-19.( Ml/red)

Share Berita

 

Asahan.DP News

Bupati Asahan silaturrahmi dengan Pengurus P4SU di Pesona Alam Sei Renggas. Bupati Asahan H. Surya, BSc dan Wakil Bupati Tepilih Taufik Zainal Abidin, S.Sis, MSi, Ketua HKTI Kabupaten Asahan Andi Afran, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kominfo dan beberapa OPD hadir pada acara tersebut. Temu kangen dan silaturrahmi bersama Perhimpunan Pensiunan Penyuluh Pertanian Sumatera Utara (P4SU), Senin (25/1).

Ketua Perhimpunan Pensiunan Penyuluh Pertanian Sumatera Utara Ir. Edi Sudarjo dalam sambutannya menyampaikan Perhimpunan ini terbentuk sebagai bentuk Komitmen Pensiunan Penyuluh Pertanian untuk tetap mengabdi dalam memajukan Petani di Sumatera Utara.

Edi Sudarjo Juga menyampaikan Harapannya kepada Bupati Asahan agar kedepan Pemerintah Kabupaten Asahan dibawah kepemimpinan H. Surya, BSc dapat Melibatkan P4SU Kabupaten Asahan untuk menyumbangkan pemikiran dalam memajukan pertanian di Kabupaten Asahan.

Sementara itu Bupati Asahan H. Surya, BSc, mengatakan  sangat bahagia berada ditengah para pensiunan penyuluh yang dia sebut sebagai para pahlawan pembangunan pertanian, Perikanan, Saya berharap P4SU Kabupaten Asahan  dapat terus berkonstribusi dalam pembangunan sektor pertanian dan menjadi motivator bagi tugas para penyuluh dalam mengawal program dan mensukseskan target-target pembangunan sektor pertanian, perikanan  di Kabupaten Asahan.

“ Semoga kedepan P4SU dapat berkontribusi dan menjadi motivator dalam memajukan Program pembangunan sektor Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Asahan” ucap Bupati.

Turut Hadir dalam pertemuan Ketua dan Pengurus P4SU se Sumatera Utara dan Lurah Sei Renggas.(ZN)

Share Berita

 

Asahan,DP News

Bupati Asahan H. Surya, BSc, Wakil Bupati Terpilih Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi, Ketua TP. PKK Kab. Asahan Hj. Titiek Sugiharto Surya didampingi OPD, Camat dan unsur Forkopimcam Air Batu, Kepala Desa Pulau Pule Suryadi, SH hadiri acara silaturrahmi Komunitas Pedagang se-Kabupaten Asahan.Acara digelar di Lapangan SD 010055 Desa Pulau Pule, Kecamatan Air Batu,Senin (25/1).

Ketua Panitia Pelaksana Dodi Sahendra menyampaikan bahwa acara yang dilaksanakan pada hari ini adalah untuk mempererat tali silaturrahmi antara pedagang bakso se Kabupaten Asahan dengan Pemerintah Kabupaten Asahan dibawah kepemimpinan H. Surya, BSc.

Sementara itu Ketua Komunitas Pedagang Bakso Kabupaten Asahan Suparno dalam sambutannya mengatakan bahwa Pedagang Bakso Kabupaten Asahan siap mendukung program pemerintah kabupaten Asahan dalam mewujudkan visi misinya.

Ketua Komunitas Pedagang Bakso Kabupaten Asahan, Suparno menyampaikan ucapan  terima kasih atas kehadiran Bupati Asahan beserta rombongan. Ia juga mengungkapkan rasa syukurnya atas berdirinya Komunitas  ini.  “ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bupati dan Pemerintah  Kabupaten Asahan,  karena tanpa dukungan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Asahan Komunitas ini tidak bisa bertahan. Ke depannya kami tetap mengharapkan bantuan dan dukungan dari Bapak Bupati, sehingga komunitas ini tetap bertahan dengan konsistensi yang positif tentunya,” ungkap suparno.

Sementara itu, Bupati Asahan H. Surya, BSc, Sebelum menyampaikan kata sambutan terlebih dahulu memberikan santunan kepada anak yatim sebanyak 22 orang dan Kaum Dhuafa sebanyak 17 orang didamping Wakil Bupati terpilih.

H. Surya mengatakan bahwa Pemkab Asahan mempunyai program dalam memberdayakan usaha kecil, menengah dengan bantuan modal.Untuk itu H. Surya menghimbau kepada para pedagang Bakso yang ada di Kabupaten Asahan untuk dapat memanfaatkan program pinjaman lunak tersebut demi untuk memajukan usahanya masing masing.

Dalam kesempatan itu, Surya menghimbau kepada OPD terkait untuk membantu dan memberikan pelayanan yang ekstra serta memberikan pelayanan yang terbaik dalam proses pemberian pinjaman. Karena semakin banyak usaha yang timbul maka perekonomian akan semakin baik, tentunya dengan menjaga kualitas dan cita rasa yang baik, maka usaha akan semakin berkembang kedepannya.(ZN)

Share Berita

Samosir,DP News

Komisi III DPRD  Samosir rapat kerja bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Samosir terkait Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan Program/kegiatan Tahun Anggaran 2021, Rapat Berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Samosir, Senin (25/1).

Jonner Simbolon selaku Ketua Komisi III menyampaikan bahwa dapat untuk dijelaskan tentang Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, selain itu ditambahkan terkait lanjutan Pengembangan Fiber Optik di Kawasan Perkantoran, Pembangunan/pembuatan Smart City, Pengembangan Website atau Portal Pemkab Samosir.Kami mohon hal diatas dijelaskan progresnya, ujar Jonner.

Kepala Dinas Kominfo  Samosir  Rohani Bakkara ,menjelaskan bahwa Tahun Anggaran 2020 Dinas Kominfo menjelaskan ada 4 Program dan 15 Kegiatan dengan Pagu sebesar Rp. 3.711.401.533 dengan realisasi 3.615.578.920 dengan realisasi 97,42 % secara umum pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.

Untuk Tahun Anggaran  2021 ada 4 Program dan 9 kegiatan dengan total pagu anggaran Rp. 6.435.104.663. Untuk pemasangan jaringan Fiber optik masih ada di sekitar  Pangururan yang dilaksaksanakan oleh Pihak swasta, sedangkan untuk wilayah/kawasan perkantoran belum masuk dan untuk Tahun 2021 sudah ada perencanaan fiber optik dan akan dilakukan survey lapangan, kata Kadis Kominfo.

Ditambahkan untuk pengembangan Smart City kita sudah menyusun MOU dengan Kementerian dan tahun ini akan ditandatangani, konsep smartcity ini diharapkan akan menjadi upaya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik ke publik, ujar Rohani.

Untuk update informasi di website/portal Pemerintah Kabupaten Samosir secara tampilan memang tidak diperbaharui akibat keterbatasan anggaran namun untuk update berita kegiatan-kegiatan pemerintah selalu di sampaikan di website. 

Sekaitan dengan hal diatas Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Samosir menyampaikan beberapa masukan diantara agar pemasangan jaringan fiber optik dengan sistem dibawah tanah, Perencanaan fiber optik segera dilaksanakan, Pengumuman atau penyampaian informasi tentang pembangunan samosir dapat dipublish secara cepat dan bertanggungjawab, MOU/master plan tentang smartcity segera ditandatangani atau ditindaklanjuti dan Koordinasi dengan SKPD dapat bersinergi dengan baik dalam penyajian data atau informasi pembangunan sedangkan untuk 24 desa yang masih blank spot atau kekosongan signal agar didata secara detail serta dapat disampaikan ke DPRD Samosir sebagai bahan untuk kita tindaklanjuti ke pemerintah atasan, ke depan harapan kita pelaksanaan kegiatan sudah dapat direncanakan atau dilaksanakan mulai bulan Pebruari ini,ujar Jonner.(Ml/red)

Share Berita

Medan,DP News

Masalah 48 PHL Dinas Pertanian dan Perikanan mendapat perhatian serius dari  Pengamat Anggaran  Elfanda Ananda dan Ketua DPRD Hasyim,SE.Elfanda mempertanyakan apa ada yang tidak beres dalam sistem penganggaran sementara Hasyim minta digaji penuh dan harus dipertahankan.Sementara itu,informasi diperoleh,Senin(25/1) masalah 48 PHL tersebut akan di-RDP-kan DPRD Medan. 

Elfanda mempertanyakan sistem penganggaran sehingga abai dalam memastikan  anggaran gaji PHL tersebut.Harusnya ditelusuri penyebabnya,katanya.

Hal itu dikatakan Elfanda Ananda menanggapi masalah 48 tenaga PHL di Dinas Pertanian dan Perikanan yang selama 2 tahun gajinya tidak ditampung dalam APBD Kota Medan,Rabu kemarin melalui WhatsApp.

Menurutnya,sistem anggaran yang diketuai Sekda Medan,tentunya sudah ada Pagu setiap OPD.Dalam struktur di dinas tentu sudah ada masing-masing perencanaan anggaran termasuk upah PHL.Lalu kenapa terjadi persoalan demikian.

"Berarti ada yang tidak beres dalam aspek perencanaan anggaran.Selain itu,dalam Raker dengan DPRD juga sudah disepakati kenaikan upah agar sesuai UMP"tandasnya.

Sementara itu,Ketua DPRD Medan Hasyim,SE menegaskan bahwa ke-48 PHL tersebut harus digaji penuh dan tetap dipertahankan karena tenaga mereka sangat dibutuhkan di Dinas Pertanian dan Perikanan.

Sementara informasi dihimpun,Senin(25/1) menyebutkan masalah 48 PHL tersebut akan segera di-RDP-kan di DPRD Medan.(rd)

Hasyim minta Pemko Medan harus bijak menyikapinya sebab mereka itu justru membantu perekonomian masyarakat ditengah pandemi Covid-19.Kerja mereka itu jelas dan nyata untuk bantu masyarakat.Justru yang perlu dipertanyakan PHL yang di dinas lain yang notabene  belum tentu jelas kerjanya,kenapa itu terus dipertahankan.

"Kita minta agar Sekda Medan bijak dengan menampung gaji ke-48 dari 151 tenaga PHL tersebut"tandas Hasyim.

Share Berita

 

Medan,DP News

Premanisme ternyata masih terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kota Medan. Gilanya. Meski sudah dilapor ke Polrestabes Medan dan jajaran, para preman itu justru seperti tak perduli, dengan terus melakukan aksi yang meresahkan.

Sementara, layanan pengamanan dari Polrestabes Medan dan jajaran, selalu datang terlambat. Layanan lambat aparat keamanan inilah yang membuat masyarakat terus dihantui ketidaktenangan.

Situasi tidak aman seperti inilah yang sekarang ini dirasakan oleh ratusan wartawan dan warga lainnya yang memiliki kavling perumahan di Komplek Perumahan PWI, Jalan PWI, Desa Sampali, Percut Sei Tuan, Delisersang. 

Menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Hermasjah, saat ini, para wartawan pemilik kavling di Komplek Perumahan PWI Desa Sampali, dihantui rasa ketakutan akibat aksi barbar para preman. Sebab saat ini, para preman yang dipimpin pria bermarga Galingging itu, terus melakukan penyerobotan secara paksa atas tanah yang sudah dikuasai para wartawan sejak tahun 2004.

Karena itu, akibat tidak tahan lagi dengan gangguan para preman tersebut, sekitar 70-an orang wartawan dan warga lainnya selaku pemilik kavling di Komplek Perumahan PWI tersebut, Sabtu (23/1) kemarin, menggelar rapat akbar di kawasan Komplek Perumahan PWI, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua PWI Sumut Hermansjah dan Sekretaris  Edward Thahir itu, dibahas aksi preman yang semakin beringas yang terus merampas tanah warga. Misalnya, para kelompok preman Galingging Cs itu telah merampas kavling perumahan nomor B-15 milik Nizam, wartawan yang juga Kepala Biro Harian Waspada di Rantau Prapat.

Di bawah komando Galingging Cs, para kelompok preman itu bahkan sudah membangun rumah di atas tanah milik Nizam tanpa sepengetahuan Nizam sendiri selaku pemilik kavling.

Dalam rapat tersebut, para wartawan juga membahas upaya untuk mengusir aksi para preman. Termasuk dengan cara melapor ke pihak kepolisian. Sayangnya, dalam rapat itu terungkap kekecewaan para wartawan atas lambatnya layanan pengamanan pihak kepolisian.

Menurut Hermansjah, aksi premanisme yang merampas  tanah di Komplek  Perumahan  PWI Sampali itu, sudah dilaporkan ke Polrestabes. Tapi, sangat dikecewakan. Tindakan kepolisian sangat lambat. Sebab, aksi para preman itu terus berlanjut. Bahkan, bangunan mereka kini sudah siap sekitar 60 persen.

BERULANGKALI LAPOR

Upaya untuk melaporkan tindakan barbar premanisme di kawasan Komplek Perumahan PWI Sampali ini, menurut Edward Thahir, sudah berulangkali dilakukan. Secara kelembagaan, Hermansjah selaku ketua PWI Sumut dan Edward Thahir selaku sekretaris, bahkan sudah berkoordinasi langsung dengan Polsek Percut Sei Tuan. 

Begitu juga ke Polrestabes Medan, PWI Sumut sudah berkoordinasi mengharap agar Polrestabes Medan mengambil langkah tegas membasmi para preman tersebut.

Selain itu, sebelumnya dua anggota keluarga wartawan pemilik kavling di Komplek Perumahan PWI Sampali, juga sudah melapor kepada pihak kepolisian atas tindakan premanisme yang sangat meresahkan di kawasan tersebut. Keduanya adalah Keluarga Almarhun H Nurdin Purba yang melapor ke Polsek Percut Sei Tuan akibat tindakan para preman yang terus melakukan pemerasan.

Kemudian, Alfian, yang melapor ke Polrestabes Medan akibat tindakan para preman yang mencoba merampas kavlingan tanahnya. Dan terakhir adalah laporan Nairul Nizam yang juga ke Polrestabes Medan.

"Sayangnya, kami dan teman teman wartawan warga komplek merasa kecewa atas layanan pengamanan pihak kepolisian ini. Padahal, tindakan para premanisme sudan sangat meresahkan. Apakah polisi menunggu kami bentrok dan bunuh bunuhan dengan para preman?," tegas Hermansjah bernada bertanya.(rel/rd)



Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.