Medan,DP News
Fraksi Gerindra berpandangan bahwa banyak sekali sebenarnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terealisasikan. Padahal jika Pemko Medan serius, dapat saja mengenjot pendapatan asli daerah tersebut dengan melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan sektor penerimaan pajak. Selain itu, Fraksi Gerindra juga harus melakukan apa saja menjadi kendala dan langkah-langkah yang dilakukan pemko Medan dalam mengoptimalkan sektor pemerimaan Pajak daerah tersebut.
“Pemko Medan harus kreatif dalam upaya peningkatan PAD dari berbagai sektor agar bisa mandiri dalam keuangan dalam menciptakan peluang dan pengembangan PAD. Harusnya di era digital ini, Pemko Medan memanfaatkan teknologi informasi untuk keterbukaan dan kemudahan perencanaan, pemgawasan, dan penggunaan APBD lewat e-bugjeting, e-katalog dan e-controling jika menggunakan cara lama,” sebut Dedy Aksyari Nasution,ST saat membacakan pandangan Fraksi Gerindra pada sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan Terhadap Nota Pengantar Oleh Kepala Daerah Atas Ranperda Kota Medan Tentang Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020. Senin (7/9).
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menghimbau agar pemko Medan segera melakukan percepatan realisasi belanja barang dan jasa yang sudah tertuang di APBD 2020.
“ Dengan terlaksananya hal itu, dipastikan perekonomian meningkat, karena akan memberdayakan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran,”sebutnya.
Pemko Medan diharapkan juga jangan terlalu kaku membelanjakan barang dan jasa di APBD, dikarenakan alas an jaga-jaga anggaran untuk COVID-19. Memang benar, refocusing anggaran dilakukan tetapi kiranya dapat memaksimalkan yang ada. Anggaran yang disiapkan untuk COVID-19 masih banyak yang tersisa, sehingga target program pemko Medan yang lain harus tetap telaksana. Fraksi Gerindra berpandangan, bahwa pemerintah Kota Medan harus memiliki strategi jitu, tepat guna dan sasaran.
“Jangan perubahan APBD menurun karena COVID-19, tetapi implemantasi kemasyarakat tidak ada sama sekali. Baik dari segi infrastruktur, drainase, pembagunan kawasan lingkar luar, lalu lintas, banjir, sarana pendidikan, kesehatan, dan kualitas pelayanan umum,” sebut Dedy.
Sementara hasil pemantauan fraksi Gerindra, kepada masyarakat, Pemko Medan belum maksimal melakukan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, drainase dan selokan, maupun pasar, padahal ada biaya pemeliharaan terhadap itu. Namun, faktanya dilapangan, tidak ada perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan sangat belum maksimal.
“Hampir seluruh kecamatan memiliki jalan yang rusak dan drainase yang buruk,” tegas anggota komisi IV DPRD Kota Medan ini.
Kepada Plt.Walikota Medan, fraksi Gerindra meminta agar lebih serius membenahi kota, memberikan kebijakan yang tegas kepada OPD agar PAD bisa ditingkatkan, sehingga seluruh wilayah Medan mendapat pemerataan pembangunan.(Rd)
.jpeg)
