Abyadi Siregar: Pemda Terbanyak Diadukan ke Ombudsman Sumut Tetapi Secara Substansial Jajaran Kepolisian.....


Foto: Plt Walikota Medan diwakili Kabag Humas Pemko Medan Arrahman Pane didampingi Ketua Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan M Edhison Ginting,SSos saat acara penutupan UKW Angkatan XXXIII-XXXIV.(dok)

Medan,DP News

Kepala  Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar mengatakan ditengah pandemi Covid-19,pihaknya tetap melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan publik dan menerima pengaduan dari masyarakat dengan sistem surat dan daring.Dalam tahun ini,211 kasus pengaduan yang ditangani diantaranya 126 pengaduan di tingkat Sumatera Utara dan 20 kasus pengaduan merupakan limpahan dari Ombudsman Pusat ditambah 65 pengaduan khusus Covid-19.

Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siiregar dalam acara temu pers dengan sejumlah wartawan,Sabtu lalu di Hotel Garuda Plaza Medan.Selain menerima pengaduan secara rutin,Ombudsmn RI Perwakilan Sumatera Utara juga membuka Posko Khusus Covid-19 yang cukup mendapat sambutan dari masyarakat menyangkut ketidakberesan pendistribusian bantuan sosial,keuangan dan kesehatan.

Abyadi Siregar menguraikan secara umum akses pengaduan yang masuk  1.541 orang  melalui surat,tatap muka langsung,email dan medsos.Namun melalui tahap pemeriksaan setelah melewati PVL(Peneriman dan Verifikasi Laporan) dan PL(Pemeriksaan Laporan) hanya 1.135 yang dilanjutkan.Kemudian setelah tahapan verifikasi syarat formal dan material hanya 328 ditindaklanjuti namun yang benar-benar memenuhi ketentun untuk diselesaikan dengan unit pelayanan publik sebanyak 126 pengaduan.

Secara khusus mengenai Posko Covid-19 kata Abyadi menerima pengaduan 65 kasus dari 81 pengaduan yang masuk sehingga secara total Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara tangani 211 pengaduan masyarakat.Dan soal penanganan dilakukan secara virtual dengan mengikutsertakan pihak pengadu,unit pelayanan yang dilaporkan dan Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Dari segi kelembagaan,pengaduan terbanyak menyangkut pelayanan publik di jajaran pemerintah daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sekitar 24,6 persen(36 kasus),kepolisian 21,9 persen(32 kasus) dan BUMN/BUMD 7,5 persen.Namun dari segi substansi pengaduan yang terbanyak di jajaran kepolisian sekitar 21,9 persen,ketenagakerjaan 15,7 persen dan sektor pendidikan 8,2 persen,ujar Abyadi yang sekaligus menjadi narasumber dalam UKW(Uji Kompetensi Wartawan) Angkatan XXXIII- XXXIV di Hotel Garuda Plaza.

Ditambahkan,pelayanan publik yang dilaporkan terkait dengan ketidaktepatan tenggang waktu pelayanan sekitar 8,3 persen,pelanggaran prosedur 35,6 persen dan tidak memberikan pelayanan 9,5 persen.

Saat ditanyai wartawan DP News tentang kepatuhan unit pelayanan yang diadukan dalam penyelesaian secara virtual tersebut,Abyadi mengatakan cukup tinggi dan semuanya patuh mengikuti sidang penyelesaian hal yang dilaporkan.

Mereka patuh mengikuti sidang penyelesaian secara virtual karena sebelumnya sudah kita beritahukan jadwal dan materinyaujar Abyadi.

Dan mengenai  hasil penyelesaian pengaduan kepada masing-masing pelapor dan unit pelayanan yang dilaporkan kata Abyadi Siregar disampaikan secara daring guna mengurangi tatap muka langsung ditengah pandemi Covid-19.

Jadi,kita melayani secara daring sebagai salah satu antisipasi ditengah pandemi Covid-19,ujar  Abyadi Siregar kepada sejumlah wartawan yang menghadiri acara temu pers tersebut.

Ditambahkan,pelaksanaan UKW Angkatan XXXIII-XXXIV pada 26-27 Desember di Hotel Garuda Plaza ini merupakan gagasan Persatuan Wartawan Pemko Medan yang diketuai M Edhison Ginting,SSos (Waspada) dengan Ketua Panitia Lilik Riyadhi yang difasilitasi Pemko Medan bekerjasama dengan PWI Sumut yang diketuai H Hermansyah,SE.UKW yang mendaftar 60 orang namun hanya diikuti 55 peserta dengan tingkat kelulusan 70 persen atau 38 orang merupakan yang tertinggi kelulusannya.

Acara pembukaan langsung dihadiri Plt WaliKota Medan Ir H Akhyar Nasution,MSi dan ditutup Kabag Humasy Setdako Medan Arrahman Pane mewakili Plt Walikota Medan.(rd)