Samosir,DP News
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir Paris Manik mengatakan jumlah penerima DTKS dari Kemensos sebanyak 10.378 KK sedangkan non-DTKS sebanyak 7.640 KK. Jadi DTKS merupakan data yang bersumber dari Kemensos yang dipadukan dengan Dinas Dukcapil sedangkan non-DTKS usulan dari desa dan kelurahan.
Menurut Manik, Kemensos telah melakukan pendataan 20 Januari yang lalu sedangkan pemerintah daerah baru pertengahan bulan April.Sementara itu, BST harus segera dicairkan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Dengan waktu yang singkat bisa saja terjadi kesalahan pendataan di desa/kelurahan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir Paris Manik membantah tidak ada masyarakat yang meninggal menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial itu.
"Sangat aneh jika ada warga yang meninggal datang menerima BST. Tetapi ada warga yang meninggal setelah menerima BST, tentu ada di pelosok negeri ini," ujar Paris Manik saat dikonfirmasi wartawan, Selasa,(16/6).
Lanjutnya, supaya dipahami bersama ada perbedaan antara DTKS dan non DTKS.
Untuk warga yang masuk dalam DTKS adalah warga yang sudah tercatat di Kementerian Sosial sebagai warga miskin atau miskin lama yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah.
Sedangkan warga non-DTKS ini didata oleh kepala dusun/lingkungan, kemudian diusulkan bupati untuk mendapatkan bantuan.
"Jika pun ada warga yang meninggal bisa saja menerima bila ada surat keterangan waris”ujarnya.
Sedangkan bagi data yang ganda, ASN dan sudah sejahtera, kata Manik akan dilakukan penghapusan data penerima BST.
Dikatakannya,Dinas Sosial bukannya melempar tanggung jawab soal pendataan penerima BST kepada pemerintah desa tetapi Dinas Sosial menerima data dari desa untuk mengirimnya ke Kemensos karena pemerintah desalah yang lebih mengetahui warganya,kat Manik. (ML)..
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir Paris Manik mengatakan jumlah penerima DTKS dari Kemensos sebanyak 10.378 KK sedangkan non-DTKS sebanyak 7.640 KK. Jadi DTKS merupakan data yang bersumber dari Kemensos yang dipadukan dengan Dinas Dukcapil sedangkan non-DTKS usulan dari desa dan kelurahan.
Menurut Manik, Kemensos telah melakukan pendataan 20 Januari yang lalu sedangkan pemerintah daerah baru pertengahan bulan April.Sementara itu, BST harus segera dicairkan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Dengan waktu yang singkat bisa saja terjadi kesalahan pendataan di desa/kelurahan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir Paris Manik membantah tidak ada masyarakat yang meninggal menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial itu.
"Sangat aneh jika ada warga yang meninggal datang menerima BST. Tetapi ada warga yang meninggal setelah menerima BST, tentu ada di pelosok negeri ini," ujar Paris Manik saat dikonfirmasi wartawan, Selasa,(16/6).Lanjutnya, supaya dipahami bersama ada perbedaan antara DTKS dan non DTKS.
Untuk warga yang masuk dalam DTKS adalah warga yang sudah tercatat di Kementerian Sosial sebagai warga miskin atau miskin lama yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah.
Sedangkan warga non-DTKS ini didata oleh kepala dusun/lingkungan, kemudian diusulkan bupati untuk mendapatkan bantuan.
"Jika pun ada warga yang meninggal bisa saja menerima bila ada surat keterangan waris”ujarnya.
Sedangkan bagi data yang ganda, ASN dan sudah sejahtera, kata Manik akan dilakukan penghapusan data penerima BST.
Dikatakannya,Dinas Sosial bukannya melempar tanggung jawab soal pendataan penerima BST kepada pemerintah desa tetapi Dinas Sosial menerima data dari desa untuk mengirimnya ke Kemensos karena pemerintah desalah yang lebih mengetahui warganya,kat Manik. (ML)..
