Jakarta,DP News
Anggota DPRD Biak
Numfor, Jhon
Nehemia Mandibo mengaku mendapat intimidasi dari Pemerintah Kabupaten Biak
Numfor, usai dirinya mengklaim bersikap kritis atas ketidakterbukaan penggunaan
anggaran untuk penanganan Covid-19.
Jhon mengaku mendapat serangan berupa pemukulan dari rekannya yang juga
sesama anggota dewan dan ancaman pembunuhan dari Bupati Biak Numfor Herry Ario
Naap.
"Pak Bupati sampaikan bahwa hari ini hajar dia di dalam ruangan ini.
Setelah itu dia sampaikan lagi kepada anak buahnya masuk, dia bilang sekarang
juga bunuh. Bunuh dia," kata Jhon kepada CNNIndonesia.com melalui
sambungan telepon.
Jhon menuturkan peristiwa tersebut terjadi karena kerap mempertanyakan
pergeseran anggaran percepatan penanganan Covid-19. Bahkan, kata dia, anggota
dewan sampai saat ini tidak mengetahui jumlah pasti anggaran yang dikucurkan
Pemkab Biak Numfor.
"Misalkan di kesehatan, bansos dan ada beberapa kegiatan lainnya. Ini
yang tidak disampaikan kepada DPRD sebagai wujud upaya dari Pemda dalam
melakukan refocusing dan realokasi APBD sebagai komitmen pemerintah untuk
menangani wabah Covid-19," ujarnya.
Polemik berlanjut ketika DPRD mengadakan pertemuan dengan pihak Pemkab Biak
Numfor di ruang kerja Ketua DPRD. Agenda tersebut mendengarkan klarifikasi
terkait pernyataan Jhon di media perihal transparansi dana Covid-19 Biak
Numfor.
Jhon mengatakan dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan dan
kesalahpahaman antara dirinya dengan bupati karena ada wacana dokumen baru yang
akan diterbitkan. Jhon tidak merinci dokumen apa yang dimaksud.
"Sehingga, bupati sudah tidak bisa kontrol, emosi dengan
mempertahankan argumentasi atau regulasi sebagai acuan. Dia perintahkan anak
buahnya, supirnya, kemudian serang saya di dalam ruang ketua DPRD,"
ungkapnya.
Namun, lanjut Jhon, kekerasan fisik tidak terjadi karena terdapat sejumlah
pihak yang menahan. Hanya saja, aku dia, rekannya sesama dewan justru yang
melakukan pemukulan.
"Saudaranya yang anggota DPRD juga sempat melakukan pemukulan terhadap
saya. Saudara bupati sendiri ada melakukan ancaman kepada saya," imbuhnya.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Jhon melaporkan Bupati Biak Numfor Herry
Ario Naap beserta dua Stafnya dan seorang anggota DRPD lainnya kepada pihak
kepolisian atas dugaan kasus perbuatan tidak menyenangkan dan penganiayaan,
Jumat (10/7).
Bantahan Bupati
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap membantah telah melakukan ancaman pembunuhan. Ia hanya membenarkan bahwa sempat marah karena hasil pertemuan rapat dengan DPRD Biak Numfor berbeda dengan agenda yang disampaikan sebelumnya.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap membantah telah melakukan ancaman pembunuhan. Ia hanya membenarkan bahwa sempat marah karena hasil pertemuan rapat dengan DPRD Biak Numfor berbeda dengan agenda yang disampaikan sebelumnya.
"Dan memang saya berbicara keras bahwa saudara tidak konsisten dan
saya sangat kecewa dengan rapat model begini," kata Herry kepada
CNNIndonesia.com, Rabu (15/7).
Ia menambahkan bahwa ajudannya sama sekali tidak melakukan pemukulan
terhadap Jhon.
"Dan ketika suara saya keras ajudan dan sopir saya sudah berada dalam
ruangan rapat, tetapi saya sudah menyampaikan kepada ajudan dan anak buah saya
bahwa kita boleh marah tetapi tidak boleh memukul atau membuat tindakan yang
menyalahi aturan," kata dia.
Ia menuturkan persoalan tersebut berawal dari pernyataan Jhon saat
melakukan webinar lewat media corong demokrasi dan menyampaikan dana Covid-19
Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp152 miliar. Mengetahui itu, Herry
bertanya-tanya sumber data yang diperoleh oleh Jhon.
"Sedangkan pemerintah telah menyerahkan materi refocusing atau
realokasi APBD dan dana Covid-19 kepada 25 Anggota DPRD di mana dana Covid-19
di Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp39 miliar," ucap dia.
Kemudian pada tanggal 7 Juli 2020, barulah agenda itu terlaksana. Hanya
saja, Herry mengaku kecewa lantaran hasil rapat berbeda dengan agenda yang
sebelumnya dijadwalkan yakni mendengarkan klarifikasi Jhon dan permintaan maaf.(Rd/CNNIndonesia)