Kendari,DP News
Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) menganjurkan
supaya para calon kepala daerah untuk membagikan masker ke masyarakat, saat
kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah ()
serentak 2020.
Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (9/7),
Tito meninjau kesiapan Pilkada tujuh daerah di Sultra dan penanganan virus
corona.
Dalam konferensi pers di Hotel Claro Kendari, Tito mengajak agar semua pihak
meramaikan isu peran kepala daerah dan calon kepala daerah dalam penanganan
covid-19 dan dampak sosial ekonomi.
"Saya minta jajaran Sultra untuk melakukan gerakan masif membagi masker.
Pakai masker kain saja. Termasuk kepala daerah di daerah kontestasi nanti, kita
dorong mereka jangan hanya kaos. Nanti maskernya ditulis pilih nomor satu,
pilih nomor dua, dengan tulisan apa terserah," katanya.
Ia juga menyarankan agar kepala daerah bisa melakukan inovasi seperti yang
dilakukan oleh Bupati Muna, LM Rusman Emba, yang mengubah potensi alkohol
menjadi pembersih tangan (hand sanitizer).
"Cuci tangan tidak
mesti menggunakan sabun tapi juga bisa gunakan alkohol," katanya.
Ia menyebut, jika isu gerakan menggunakan masker dan penggunaan pembersih
tangan (hand sanitizer) yang dilakukan oleh calon kepala daerah bisa
meminimalisir potensi konflik suku, agama dan kelompok dalam pesta demokrasi
lima tahunan itu.
"Tujuh daerah ini (di Sultra) diharapkan kontestasi isu utamanya masalah
penanganan Covid-19. Silakan adu cerdas berbuat maksimal, kontestan untuk adu
gagasan," katanya.
Tito berharap terjadi percepatan penanganan virus corona, termasuk memicu
daerah lain yang tidak menggelar Pilkada.
Dalam kesempatan itu Tito meminta agar pemeriksaan terhadap masyarakat
dilakukan secara proaktif. Ia juga meminta Pemda segera membuat peraturan
daerah (perda) tentang kewajiban mengenakan masker.
Dalam Perda tersebut,
pemerintah boleh mencantumkan sanksi yang sifatnya tidak memberatkan masyarakat.
"Saya sarankan penggunaan perda pemakaian masker dan tidak ada kerumunan
sosial yang jaraknya sempit dan lain lain," imbuhnya.
Rawan penyimpangan
Sementara itu, anggota
Bawaslu Sultra, Munsir Salam, mengatakan kepala daerah berpotensi memanfaatkan
bantuan sosial untuk kepentingannya maju kembali di Pilkada.CNNIndonesia.com.
Meski demikian, kata Munsir, Bawaslu belum bisa mengambil tindakan bila ada
calon petahana yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik. Sebab, saat
ini belum ada penetapan calon."Saat ini baru bakal calon. Tapi sebagai
bentuk pencegahan, kami mengimbau agar kepala daerah petahana untuk tidak
memanfaatkan bansos ini untuk kepentingan politik," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, Bawaslu telah merekomendasikan agar kepala daerah yang
maju kembali dalam pilkada dan merangkap tugas sebagai ketua gugus tugas
penanganan corona untuk diganti.
"Kami sudah sarankan kepada pemerintah terkait hal ini. Karena ada potensi
penyalahgunaan bansos covid ini," kata Munsir Salam kepada
Terkait pernyataan Tito
yang menganjurkan calon petahana atau kandidat lainnya membagikan masker dan
hand sanitizer saat berkampanye, Munsir menyebut perlu melihat kembali aturan
soal alat peraga kampanye.
Terkait pernyataan Tito
yang menganjurkan calon petahana atau kandidat lainnya membagikan masker dan
hand sanitizer saat berkampanye, Munsir menyebut perlu melihat kembali aturan
soal alat peraga kampanye.
Akan tetapi, aturan terkait alat peraga kampanye ini belum dijabarkan dalam
bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
"Biasanya, dalam kampanye ada bahan kampanye yang dibagikan calon. Ada
batasan nominalnya. Namun regulasi itu belum ada. Nanti akan kita lihat seperti
apa regulasinya. Kalau tidak sesuai, maka akan diproses," tuturnya.(Rd/CNNIndonesia)