Medan,DP News
Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan guna memperbaiki tingkat ketimpangan sosial (gini ratio) antara masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun, upaya ini mendapat tantangan hebat karena harus dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
Koordinator PKH Kecamatan Medan Selayang, Budi Tarigan mengatakan, dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah menyusun strategi yang terukur dan terarah. Strategi ini meliputi beberapa hal. Pertama, melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta perluasan manfaat sasaran dan program reguler bantuan sosial (Bansos). Kedua, upaya memberdayakan pelaku ekonomi produktif. Di antaranya melalui akses permodalan, pelatihan, dan hal lainnya.
Untuk DTKS, saat ini sedang dilakukan validasi data dengan kunjungan langsung dari rumah ke rumah. Namun, pemutakhiran DTKS ini tampaknya terkendala kinerja Kepling yang kurang peduli terhadap warganya.
Seperti yang disampaikan Rahmaina, warga Pasar IV, Lingkungan 17, Kelurahan PB Selayang II Medan Selayang, dalam sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 yang dilaksanakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu di Jalan Bunga Mawar Nomor 104, Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang, Sabtu (26/6). Menurutnya, hingga saat ini dia belum pernah didata oleh Kepling maupun pihak kelurahan.
"Kepling kami tidak peduli kepada kami warganya. Kami tidak pernah didata," kata Rahmaina yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci ini.
"Saya sudah berulang kali mendatangi rumah kepling untuk menanyakan bantuan dari pemerintah, tapi tidak pernah bertemu dengan Kepling. Sepertinya kepling kami tidak peduli dengan kami," katanya.
Selama pandemi, Rahmaina mengaku hanya sekali mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kg yang diambil di kantor lurah. "Itupun saya dapat informasi dari tetangga kalau ada bantuan beras, bukan dari kepling," ungkapnya lagi.
Dia menyebutkan, beberapa waktu lalu pernah diberi Kepling kartu keluarga sejahtera (KKS) berwarna merah putih untuk mendapatkan bantuan di masa pandemi ini. Namun saat ini kartu tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Saat hal ini ingin ditanyakan kepada Kepling, sang kepling sulit untuk ditemui. "Saya mohon agar melalui Sosialisasi Perda ini saya dapat dibantu untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, karena saya dan keluarga memang sangat membutuhkan," harapnya.
Menyikapi ini, Burhanuddin Sitepu meminta kepada Budi Tarigan selaku Koordinator PKH di Kecamatan Medan Selayang untuk membantu Rahmaina agar mendapatkan hak-haknya sebagai warga Kota Medan yang membutuhkan bantuan.
"Ini sudah tidak benar. Hak-hak warga kurang mampu terabaikan oleh Kepling. Harap ini disikapi oleh camat agar menindak oknum kepling tersebut. Jangan hak-hak warga terzalimi atas kinerja kepling yang tidak benar," kata Burhanuddin Sitepu.
Ketua DPC Partai Demokrat ini juga mengaku sudah sangat sering mendengar keluhan dari warga Lingkungan 17, Kelurahan PB Selayang II, kalau sang Kepling tidak peduli terhadap warganya. "Kalau dia sudah jenuh jadi kepling, tidak mau lagi mengurus warganya, saya minta kepada Camat Medan Selayang untuk mencopot kepling tersebut. Tolong ini disampaikan kepada Pak Camat," tegas Burhanuddin kepada Kasi Kesos Medan Selayang yang hadir dalam sosialisasi itu
Sementara Budi Tarigan, selaku Koordinator PKH Kecamatan Medan Selayang berjanji akan membantu Rahmaina agar namanya masuk dalam DTKS sehingga bisa mendapatkan hak-haknya.
"Saya akan perjuangkan agar ibu dapat menerima bantuan sosial dari pemerintah," tandasnya. (Rd)
.jpeg)
