Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sumut senantiasa siap memetakan isu tantangan residu pembangunan kepada pemerintah propinsi ini guna bahan pertimbangan mengambil kebijakan strategis.
Ketua FKDM Sumut Dr Ismail Effendi MSi mengemukakan itu kepada wartawan di Medan, Sabtu (11/12) sehubungan menjelaskan berlangsungmya Rapat Kerja FKDM Sumut 2021 yang dirangkai dengan Forum Group Discussion (FGD).
Dikemukakan Raker dan FGD di Hotel Emerald Garden Medan, Kamis lalu itu bertema "Tantangan Residu Pembangunan Dalam Peran Strategis Kewaspadaan Dini di Sumatera Utara", intinya untuk mengetahui peran strategis FKDM dari sudut pandang pembangunan propinsi ini.
"Peran strategis dimaksud muaranya agar tercipta kestabilan pembangunan di tengah masyarakat Sumatera Utara yang dinamis dan heterogen," ujar Ketua FKDM Sumut Dr Ismail Effendi MSi.
Rapat Kerja yang dirangkaikan dengan FGD FKDM ini menghasilkan beberapa poin rancangan penting antara lain penguatan kelembagaan, koordinasi dan jejaring FKDM tingkat propinsi maupun dengan FKDM di tingkat kabupaten dan kota di Sumatera Utara termasuk dengan FKDM tingkat provinsi di beberapa wilayah Indonesia.
Disimpulkan juga FKDM harus menghasilkan data-data yang berguna dalam hal pemetaan isu, database informasi strategis dan analisis masalah aktual mengenai residu pembangunan di berbagai sektor.
FKDM juga akan menghasilkan rekomendasi kebijakan-kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sumut. Rekomendasi ini akan terus dimonitoring agar benar-benar menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis.
Acara FGD ini dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Sumut Safruddin SH MH yang dilanjutkan dengan penyampaian laporan kerja oleh Ketua FKDM Dr Ismail Effendi MSi.
Penyampaian materi dua narasumber yaitu Sri Handoko Taruna ST TPN M Si selaku Direktur Kewaspadaa Nasional Kementerian Dalam Negeri Jakarta dan Shohibul Ansyor Siregar MSi selaku pengamat publik yang berkaitan dengan residu pembangunan di Sumatera Utara.
Ketua FKDM Dr. Ismail Effendi menyampaikan bahwa FKDM periode 2021-2026 telah melakukan berbagai program strategis yaitu membagi zona kerja FKDM Provinsi Sumut menjadi 5 Zona, berkoordinasi dengan Direktur Kewaspadaan Bangsa Kemendagri tentang isu strategis nasional di Sumatera Utara, membangun koordinasi dengan berbagai simpul di tengah masyarakat mulai dari simpul bidang agama, budaya, pendidikan, sosial dan lainnya.
Selanjutnya anggota FKDM melakukan kunjungan kabupaten kota untuk mengambil data strategis seperti masalah aktual, masalah yang berulang dan residu pembangunan di masing-masing kabupaten dan kota.
Kepala Badan Kesbangpol Sumut Safruddin, SH, MH, dalam sambutannya mengatakan bahwa FKDM Sumut menjadi pilot project dalam keberagaman komposisi karena FKDM memenuhi berbagai unsur penting di tengah masyarakat yaitu pemuka agama, pemuka adat dan budaya, akademisi (Bidang Pendidikan, Sosial/politik serta kesehatan), unsur pemuda, tokoh ormas, serta penggiat digital.
Kegiatan FGD diisi oleh 2 narasumber pertama Sri Handoko Taruna dalam paparannya menyampaikan pentingnya tugas serta kedudukan FKDM dalam mengumpulkan dan menganalisis serta memberikan rekomendasi tentang situasi dan kondisi masyarakat yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang akan mempengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri termasuk berdampak pada proses pembangunan. Selanjutnya.
Shohibul Ansyor Siregar selaku narasumber kedua menyampaikan tantangan residu pembangunan dalam investasi kesatuan bangsa, permasalahan dan gejolak di tengah masyarakat disebabkan karena manivestasi dari akar dasar sejarah kebangsaan pertama masalah identitas kebangsaan, pendayagunaan alat-alat kekuasaan yang sah, masalah legitimasi, sumberdaya dan distribusi.
Feriyansyah, M.Pd., selaku Sekretaris FKDM sekaligus moderator dalam kegiatan FGD ini menyampaikan bahwa FKDM Sumut diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan berbagai rekomendasi strategis kepada pemerintah Sumatera Utara dalam menangani berbagai tantangan dalam pembangunan secara khusus residu pembangunan di Sumatera Utara.
"Kegiatan ini juga diagendakan untuk menghasilkan data serta informasi masyarakat mengenai potensi ATHG dan memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan khususnya dalam hal pembangunan terkait pertimbangan kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara," tutupnya.(rd)
.jpeg)
