 |
| Foto: Sidang Paripurna DPRD Medan Guna Mendengar Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Medan,Senin(6/6)/Pea |
Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan soroti kinerja11 OPD.Salah satunya cukup menarik meminta Walikota Medan usut tuntas adanya dugaan praktik calo dan pungli dalam penerimaan honorer di Dinas Perhubungan.
Selain itu,menyoroti kutipan uang parkir di kawasan kantor pemerintahan yang seharusnya tidak diperbolehkan sehingga untuk itulah perlu pembenahan pengelolaan parkir sehingga ini perlu ditertibkan.
Pemandangan Umum Fraksi Gerindra ini fibacakan Haris Kelana Damanik dalam Sidang Paripurna DPRD Medan atas Ranperda Nota Keuangan dan Pertanggungjawaban TA 2021,Senin(6/6).Selain Dinas Perhubungan juga disoroti kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kebersihan, Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD),Satpol PP dan Dinas Sosial.
Untuk Dinas Pendidikan Kota Medan, menyoroti soal merotasi kepala sekolah yang seharus dilakukan secara transparan termasuk Penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus dilakukan sesuai ketentuan sehingga tidak terjadi permasalahan.
Gerindra juga meminta pihak BPPRD Medan agar menertibkan reklame yang tidak berizin dan bangunan tanpa izin.
Masih dalam pemandangan umum,Fraksi Gerindra juga menyoroti kinerja Satpol PP, disini meminta dalam menegakan Perda tidak tebang pilih termasuk pelanggaran Perda namun tetap humanis dalam pelaksanaannya.
Sidang paripurna dewan ini dipimpin Ketua Hasyim, SE dudampingi para wakil ketua Rajuddin Sagala, Ihwan Ritonga dan Bahrumsyah.Walikota Medan Bobby Nasution bersama sejumlah Pimpinan OPD hadir langsung dalam sidang paripurna tersebut. (Rd)
.jpeg)
