 |
| Foto: Rapat Paripurna DPRD Medan Tentang Pemandangan Umum Fraksi Fraksi Atas LPj Aku BD 2022,Senin(19/6) di Ruang Sidang DPRD/Tums |
Untuk pertamakalinya proyek landskap atau dikenal proyek lampu pocong masuk Rapat Paripurna DPRD Medan.Dalam Pemandangan Umum Fraksinya,Ketua Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Medan Hendra DS mempertanyakan tindaklanjut kasus proyek lampu pocong yang dinyatakan gagal di delapan titik ruas badan jalan Kota Medan.
Pemandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan terkait
penjelasan Walikota Medan terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022,Senin (19/6).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T Bahrumsyah dan dihadiri para anggota DPRD Medan.
Walikota Medan M Bobby Afif Nasution didampingi Wakil Walikota Aulia Rachman, Sekda Wiriya Alrahman dan para pimpinan OPD Pemko Medan saat menghadiri rapat paripurna tersebut.
Disampaikan Hendra DS, proyek lampu pocong yang sudah dinyatakan gagal bagaimana tindaklanjutnya. Seharusnya sebut Hendra, bangunan lampu pocong harus sudah dibongkar dan bagaimana soal pengembalian dana proyek sebagai bentuk pertanggungjawaban atas gagalnya proyek dimaksud.
Kemudian tambah Hendra, sanksi yang dijatuhkan selain pengembalian dana proyek pada pengusaha, apakah kepada pimpinan OPD hanya dinonjobkan. “Untuk itu kami mohon penjelasan,” tandas Hendra.
Selain itu, Fraksi HPP DPRD Medan juga menyoroti kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Medan terkait perubahan 13 titik arus lalu lintas yang dinilai tidak mampu mengurangi kemacetan.
Usai pembacaan pemandangan umun dari 8 Fraksi Fraksi, kemudian Ketua DPRD Medan Hasyim DS menskor rapat dan dilanjutkan 26 Juni mendatang agenda penyampaian tanggapan kepala daerah.Tumpal S/Redaksi
