Medan,DP News
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan usulkan agar program pembinaan, penerbitan perizinan atau formalisasi UMKM dapat menjadi perhatian utama Pemko Medan ke depan dan jangan lagi program pembinaan UMKM hanya sekedar formalitas program belaka.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Medan Robby Barus dalam pendapat akhir fraksi terhadap R-APBD Tahun 2024,Senin (20/11) di Ruang Sidang DPRD Medan.
Dikatakan Robby, dari informasi dan keluhan masyarakat yang diterima, sampai saat ini masih banyak usaha mikro dan kecil yang belum memiliki legalitas usaha yang membuatnya sulit mendapatkan akses bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan tanggapan antara lain dengan alokasi anggaran masing-masing untuk total belanja operasi Rp 5,48 T (= 68,66%), belanja modal Rp 2,43 T lebih (= 30,48 %) dan belanja tidak terduga Rp 70 milyard (= 0,86 %), diharapkan dapat menjadi instrumen dalam menuntaskan sasaran dan target kinerja prioritas pembangunan kota medan sebagaimana ditetapkan dalam Perda RPJMD Kota Medan 2021-2026.
Untuk menjawab kegelisahan dan keresahan sebahagian besar masyarakat terkait banyaknya lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang padam, kami mendesak Dishub lebih memprioritaskan pemasangan dan perbaikan LPJU baru dan perbaikan LPJU yang padam.
Alokasi anggaran sebesar Rp 316 M lebih untuk program rekontruksi jalan serta Rp 126,5 M lebih untuk program peningkatan sistem drainase perkotaan dan Rp 95, 4 milyard lebih untuk program peningkatan sistem drainase lingkungan, kami minta supaya dapat direalisasikan seluruhnya dan dikerjakan berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi kerusakan jalan, jembatan maupun drainase yang ada.
Struktur APBD Tahun 2024 yakni pendapatan daerah Rp7,57 T lebih ,belanja daerah Rp 8 T lebih.Syaiful/Redaksi
