| Foto: Jurubicara Fraksi PKS DPRD Medan Rudiawan Sitorus/Dok |
Fraksi PKS DPRD Medan pertanyakan sejumlah permasalahan terkait R-APBD TA 2025, sal satunya terkait realisasi target retribusi pelayana parkir tepi jalan umum, masalahpengangguran, pertumbuhan ekonomi da permasalahan lainnya.
Juru bicara Dr.Rudiawan Sitorus menyampaikan haltersebut saat membacaka Pemandangan Umumterhadap Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang R-APBD Medan TA 2025 di Gedung DPRD Medan,Senin (19/08).
Berdasarkan dokumen R.APBD katanya ad beberapa hal yang perlu di pertanyakan, diantaranya terkait langkah dan strategi Pemko Medan dalam merealisasikan target retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum berkaitan target retribusi ini meningkat hampir Rp 83 M dari tahun sebelumnya yaitu Rp150 M.
Dimana sesuai Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara ditemukan adanya maladministrasi pada kebijakan tersebut. Dan bagaimana evaluasi terhadap sistem e-parking yang telah diterapkan tersebut.
Kemudian terkait pengangguran, FPKS juga mempertanyakan upaya dan kesungguhan Pemko Medan dalam menanggulangi pengangguran di Kota Medan.
“Fraksi PKS mempertanyakan bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan dalam menanggulangi masalah pengangguran di Kota Medan? Mengingat data yang kami terima, tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 sebesar 8,3% – 8,4%.
Bergitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kota Medan, FPKS juga mempertanyakan upaya dan kesungguhan Pemko Medan dalam menjalankan program konkrit peningkatan ekonomi di Kota Medan.
Menurut R.APBD Tahun 2025 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Medan mengalami kenaikan sebesar maksimal 0.4%. Upaya apa saja yang akan dilakukan oleh Pemko Medan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi? dan apa saja program konkrit dalam meningkatkan perekonomian di Kota Medan? mohon penjelasannya,”jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dr.Rudiawan juga menyampaikan sejumlah hal diantaranya terkait realisasi RPJMD Kota Medan 2021-2026, penurunan proyeksi pendapatan daerah di R APBD 2025, kemudian proyeksi belanja daerah di R.APBD 2025 yang lebih rendah dari tahun 2024.
Fraksi PKS mempertanyakan apa yang menjadi kajian dan pertimbangan yang menyebabkan penurunan Proyeksi Pendapatan Daerah pada R.APBD Tahun 2025 dibandingkan dengan R.APBD Tahun 2024. Dimana pada R.APBD 2024 Pendapatan Daerah diproyeksikan 7,46 Triliyun lebih sedangkan R.APBD 2025 Pendapatan Daerah diproyeksikan 7,27 Triliyun lebih.
Kemudian terkait Belanja Daerah Tahun 2025 yang diproyeksikan Rp 7,3 T lebih sementara Tahun 2024 Belanja Daerah diproyeksikan Rp 7,99 Triliyun.
Dari Belanja Daerah yang disampaikan apakah sudah di buat kajian ilmiah terhadap Belanja Daerah yang akan dikeluarkan serta pembangunan apa yang berkurang dari tahun sebelumnya.Rumapea/Redaksi
