 |
| Foto: Gemes IX Tahun 2026 Berbiaya Rp2,5 M Mulai 27-30 Juni di Lapangan Merdeka,Medan |
Sorotan media dan berbagai pihak atas ketidaktransparan anggaran pelaksanaan Gemes IX di Lapangan Merdeka yang menelan biaya Rp 2,5 M mendapat perhatian serius dari Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Ir Elfanda Ananda,MSP.Kegiatan tidak disertai penjelasan item rincian kegiatan tentunya membuat publik bertanya kenapa demikian besar anggarannya untuk kegiatan beberapa hari saja.
Harusnya kata Elfanda dalam program dan kegiatan terdapat item yang bisa dilihat sampai capaian dan sasaran dari kegiatan tersebut. Bukan hanya jumlah besaran anggaran secara keseluruhan.
Dengan tidak transparannya anggaran kegiatan tentunya ini berkonsekuensi terbukanya celah terjadi penyalahgunaan anggaran. Apalagi dengan menggunakan jasa EO yang tidak diketahui proses seleksi perekrutan atau penawaran tender dari EO. Dengan anggaran yang besar dan celah yang terbuka untuk penyalahgunaan tentunya ini harus diantisipasi Walikota Medan Rico Waas dengan memerintahkan inspektorat untuk melakukan pengawasan.
Walikota tandas Elfanda harus memperbaiki model tata kelola anggaran kegiatan seperti ini. Jangan ada celah yang terbuka untuk disalahgunakan.
Atas pertanyaan seputar permasalahan Gemes 2026 melalui WhatsApp pribadinya,Apakah tidak sebaiknya menjadi fokus pemeriksaan BPK dan Kejatisu ?
Bagi Elfanda,sebenarnya kalau kegiatan ini sedang berlangsung terlebih dahulu Inspektorat diberdayakan dengan menggandeng auditor BPK RI untuk melakukan pengawasan dari sisi administrasi dan tata kelola anggaran.Apabila ditemukan penyimpangan baru pihak kejaksaan segera turun untuk melihat aspek hukumnya.
Walikota harus memastikan tidak ada pelanggaran aturan dalam event ini yang sebenarnya disorot dari berbagai tamu yang diundang dalam kegiatan ini.
Selain itu,rincian peserta event dan sarana pendukung juga belum pernah dipublikasikan secara transparan?.Disini terlihat kinerja Pemko terutama Dinas Kominfo Medan lemah karena tidak mampu membantu walikota dalam mengkomunikasikan program dan kegiatan yang akan dilakukan.
Persoalan lain kata Elfanda bahwa dari awal penyusunan program dan kegiatan lemah partisipasi publik yang harusnya disosialisasikan diawal baik saat Musrenbang, pembahasan APBD maupun lewat media sosial.
"Padahal kalau program tersosialisasi dengan baik akan membuat program ini mendapat dukungan masyarakat atau sebaliknya koreksi dari nasyarakat," ujar Elfanda.
Justeru itu akan menjadi evaluasi sekaligus perbaikan dalam usulan ataupun pelaksanaan kegiatan.Tentang dari kondisi yang tidak transparan dengan anggaran tersebut kemungkinan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran bisa terjadi apalagi dengan menggunakan jasa EO.
'Bungkam '
Sementara itu,Kadis Pariwisata Medan Odi Anggia Batubara yang dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya memilih 'bungkam' saat dimintai konfirmasi dan tanggapannya seputar maraknya sorotan anggaran Rp2,5 M untuk penyelenggaraan Gemes IX di Lapangan Merdeka.Tim DP/Rumapea/Redaksi
