Komisi II DPRD Medan: BLH Jangan 'Tidur',Efektifkan Pengawasan Pencemaran Lingkungan


Medan,DP News
Komisi II DPRD Medan dalam RDP Dinas Lingkungan Hidup benar-benar mengawasi setiap usaha yang tidak mempedulikan kondisi lingkungaan.Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST ingatkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemko jangan “tidur” membiarkan pemilik usaha melakukan pencemaran lingkungan di kota Medan.dan bagi pemilik usaha yang tidak mengikuti ketentuan supaya di tindak.
“BLH Medan harus tegas terhadap pelaku usaha yang tidak perduli terhadap lingkungan. Jangan ada pembiaran usaha yang tidak mengikuti aturan,” tegas Sudari ST yang dihubungi wartawan , Rabu (5/2).
Dikatakan, pihaknya mendorong BLH supaya melakukan pengawasan maksimal. Bagi pelaku usaha yang melanggar aturan supaya ditindak tegas. “Kita (red-DPRD) Medan mendukung penuh kinerja BLH dan sama sama memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sehingga kota Medan benar benar bersih bebas limbah dan pencemaran lingkungan,” ujar Sudari asal politisi PAN itu.
Sebelumnya, Sudari mengaku telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak restoran Sari Laut Nelayan terkait Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Dimana, pemilik restoran tersebut diwarning agar memperbaiki IPAL. Bila belum diperbaiki, DPRD akan merekomendasi supaya pemilik diberikan sanksi tegas.
“Kami beri waktu 2 bulan untuk memperbaikinya. Setelah itu, kami akan datang lagi untuk mengeceknya apakah sudah sesuai dengan aturan. Jika terbukti belum akan diberikan sanksi,” ujar Sudari mengulang perkataan Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Aulia Rachman, dalam rapat dengar pendapat dengan manajemen Restoran Sari Laut Nelayan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Tenaga Kerja, di gedung dewan, Selasa (4/2).
Disebutkan, saat itu Aulia mengatakan, apa yang disampaikan pihak manajemen restoran bukanlah IPAL, melainkan hanya filter agar sampah tidak masuk ke selokan. “Tapi, air dan minyak tetap masuk ke dalam selokan,” ujarnya.
Bahkan Aulia Rahcman mengaku sangat menyayangkan kinerja pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemko Medan yang dituding mandul tidak melakukan pengawasan. Sehingga, sudah cukup lama restoran beroperasi tidak mematuhi ketentuan. Terkait hal itu Aulia mendorong BLH supaya tegas menegakkan aturan.
Sementara kata Sudari, apa yang mereka disaksikan Komisi II saat Sidak ke salah satu restoran  di Jalan Merak Jingga itu bukan Ipal, melainkan hanya sebatas trafing.
“Itu hanya trafing memisahkan antara sampah dengan air dan oil. Kalau air dan oil tetap masuk ke selokan. Bercampurnya air dan oil ini yang menjadi asam,” terangnya.
Sudari menyarankan agar pihak manajemen restoran berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam memperbaiki Ipal tersebut. “Jadi, pihak manajemen  bisa berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga nantinya ditunjuk konsultan untuk membenahinya,” saran Sudari.
Sementara anggota Komisi II, Modesta Marpaung, meminta pihak restoran agar mengirimkan data para pekerja ke Komisi II, sehingga diketahui berapa yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja.
“Kita ingin tahu itu. Jangan nanti setelah menjadi persoalan, akhirnya diketahui kalau para pekerjanya belum terdaftar,” kata Modesta.
Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Syarif Armansyah Lubis, mengatakan pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan kepada pihak restoran untuk membenahi Ipal-nya serta tidak memperjualbelikan minyak hasil olahan.
“Kalau mau diperjualbelikan, itu harus memakai pihak ketiga, apakah ini sudah dilakukan. Kalau tidak, itu pidana, ancaman hukum 3 tahun dan denda Rp3-5 miliar,” sebut Armansyah.
Sebelumnya pihak manajemen Sari Laut Nelayan, Kisti, menyampaikan pihaknya telah melakukan pengolahan limbah, dengan melakukan pemisahan sampah dengan minyak dan air.
“Minyak hasil olahan dan minyak yang bercampur air kami ambil secara manual dan dikumpulkan. Itu ada yang mengambilnya,” katanya.
Bahkan, kata Kisti, sebelum ada pembangunan jalur kereta laying, minyak yang bercampur air didalam selokan juga diambil masyarakat.
Selain masalah Ipal, dalam RDP juga terungkap pihak Sari Laut Nelayan membayar upah pekerja dibawah Upah Minimum Kota (UMK), sementara yang dilaporkan ke BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan UMK.
“Dari laporan yang disampaikan, PT Fajar Abadi yang membawahi Sari Laut Nelayan ke kita, upah pekerja sesuai UMK,” sebut perwakilan BPJS Tenaga Kerja, Sakina Ramza. (Rd)