Medan,DP News
Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menyalurkan seluruh bantuan
Jaring Pengaman Sosial (JPS) ke seluruh kabupaten/kota di Sumut. Kuantitas dan
kualitas sembako yang dibagikan juga sudah sesuai dengan kontrak dengan
penyedia barang.
Hal itu
disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melalui Sekretaris Daerah Provinsi
(Sekdaprov) Sumut R Sabrina saat memimpin rapat evaluasi penyaluran JPS dengan
para Sekda kabupaten/kota se-Sumut secara virtual di Posko Gugus Tugas
Percepatan Penanganan (GTPP) Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan,
Rabu (24/6).
Secara umum
kabupaten/kota melaporkan bahwa kuantitas dan kualitas sembako yang dibagikan
sudah sesuai kontrak dengan penyedia barang. Meski ada beberapa kabupaten/kota
yang mengalami kendala, seperti barang yang rusak atau kurang, namun hal
tersebut dapat diselesaikan segera oleh pihak penyedia.
“Barang yang
disalurkan dalam kondisi yang cukup baik. Ketika ada barang yang kurang kita
minta ditambah, jika ada rusak kita minta ganti, dan itu sudah dilakukan. Jadi
sekarang kualitas dan kuantitas sudah sesuai dengan kontrak (Pengadaan Barang
dan Jasa) kita. Tadi mereka (kabupaten/kota) melaporkannya, kita juga minta
laporannya secara tertulis,” kata Sabrina.
Mengenai
masyarakat yang belum mendapat bantuan dari Pemprov, Sabrina mengatakan, akan
mendapat bantuan yang bersumber dari luar Pemprov, seperti bantuan dari
pemerintah pusat, pemkab/pemko maupun dari dana desa.
Namun Sekda
mengharapkan agar masyarakat yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu
Kesejahtearan Sosial (DTKS) juga aktif melapor kepada pemerintah di tingkat
bawah seperti desa atau kelurahan. Karena memang data masyarakat prasejahtera
yang baru akibat terdampak Covid-19 saat ini belum semuanya diperbarui.
Sebagai
informasi, DTKS yang ada di Sumut sebanyak 1.321.426 kepala keluarga (KK).
Sekdaprov Sumut mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
sudah memvalidasi DTKS tersebut. BPKP telah menguji data penerima yang
benar-benar layak sehingga data yang ditemukan sebanyak 1.075.054 KK.
Untuk itu,
Sekda mengharapkan agar selanjutnya kabupaten/kota menjadikan data BPKP
tersebut sebagai acuan untuk penyaluran bantuan lainnya. BPKP telah melakukan
uji clearance, sehingga DTKS awal itu ada yang ganda dan ada penerima yang
tidak tepat sasaran.
“Untuk itu
kita harapkan agar pemkab/pemko menyampaikan validasi data masyarakat yang
terdampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19 (data masyarakat prasejahtera
baru),” ujar Sabrina.
Dalam rapat
tersebut, Sekdaprov Sumut memaparkan beberapa poin mengenai hal yang harus
dievaluasi.Diantaranya masih ada kabupaten/kota yang belum 100% menyalurkan
bantuannya kepada masyarakat, yaitu Kabupaten Samosir (proses pengadaan),
Kabupaten Toba (24,06%), Kabupaten Mandailing Natal (49, 35%), Kabupaten Nias
(85%) dan Kota Pematangsiantar (71,89 %).
Sebagai
informasi, Pemprov Sumut menyalurkan bantuan kepada pamerintah kabupaten/kota
dalam 2 bentuk, yakni paket sembako dan dana BLT. Tercatat ada 20 daerah yang
menerima bantuan dalam bentuk paket sembako dan 13 daerah yang menerima dana
BLT.
Sebanyak 20
kabupaten penerima paket sembako telah 100% menyalurkan bantuan kepada
masyarakat. Sementara untuk kabupaten/kota yang menerima dana BLT, realisasinya
masih 72,26 % disalurkan kepada masyarakat. Masih ada kabupaten/kota yang belum
100% mendistribusikan bantuannya kepada masyarakat. Untuk itu Sekdaprov
berharap agar daerah yang belum selesai mendistribusikan bantuannya agar segera
diselesaikan.
Menurut
Sabrina, kabupaten/kota yang belum selesai menyalurkan bantuan tersebut
lantaran ada proses yang masih berjalan di lapangan. Misalnya ada kabupaten
yang mendahulukan penyaluran bantuan pemerintah pusat, baru kemudian
dilanjutkan dengan bantuan Pemprov Sumut.
“Bagi
kabupaten/kota yang belum selesai pendistribusiannya, agar mempercepat
pendistribusian sembako kepada penerima manfaat, baik yang terdata pada DTKS
hasil verifikasi/validasi maupun kepada penerima manfaat yang terdampak
Covid-19,” ujar Sabrina.
Kesiapan
gudang di kabupaten/kota pun menjadi kendala. Ada beberapa kabupaten/kota yang
tidak siap menerima paket dalam jumlah besar. Terbatasnya bahan pokok di
beberapa kabupaten/kota, keterbatasan transportasi penyaluran sampai ke titik
bagi (penerima) oleh GTPP kabupaten/kota pun jadi masalah.
Mengenai bantuan
JPS tahap kedua, Sabrina menyampaikan bantuan akan diberikan dengan melihat
perkembangan yang ada. “Kita lihat nanti bagaimana kondisi Covid-19, supaya
jelas pengalokasian uang itu kemana. Tentu kita harapkan tetap ada bantuan ini,
namun jumlahnya bergantung dengan perkembangan yang ada, apalagi kita mau new
normal,” ujar Sabrina.
Sekda
Kabupaten Tapanuli Tengah Hendri Susanto Lumbantobing mengatakan ada beberapa
barang yang rusak, namun hal tersebut segera diselesaikan oleh pihak ketiga.
Sehingga semua paket yang didistribusikan ke masyarakat dalam kondisi yang
baik. “Alhamdulillah disaksikan unsur Forkopimda, pihak penyedia, semuanya
baik. Ada beberapa paket yang rusak, namun itu langsung diganti oleh pihak
penyedia jasa saat itu juga,” katanya.
Hal serupa
juga dikatakan Sekda Kota Gunungsitoli Agustinus Zega. Kota Gunungsitoli adalah
daerah yang menerima paket sembako langsung dari Pemprov Sumut. “Dari seluruh
paket yang diterima, terdapat 192 paket yang rusak, namun telah diganti.
Sehingga seluruh bantuan yang berjumlah 17.067 paket telah sampai di tangan
masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda
Mandailing Natal Gozali Pulungan mengatakan penyaluran di daerahnya agak
terlambat, lantaran daya tampung gudang yang tidak memadai. Sehingga penyaluran
paket sembako dilakukan secara bertahap. Begitu pula dengan Kabupaten Nias yang
memiliki kendala keterbatasan gudang dan ada lokasi yang sulit dijangkau.
Sekda Humbang Hasundutan
Tonny Sihombing mengatakan JPS Pemprov Sumut sudah disalurkan dengan baik dan
lancar dengan melibatkan seluruh pemegang kebijakan di tingkat bawah seperti
Kades, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Ia mengatakan seluruh masyarakat Humbahas
yang terdata sudah mendapat bantuan yang berasal dari bansos Kementerian,
Kabupaten dan BLT Dana Desa.
“Humbahas itu sekarang memang tidak ada lagi yang tidak
tercover. Dari 50.330 KK, sudah diakomodir lewat bansos kementerian, bansos
kabupaten dan bansos BLT desa,” kata Tonny.
Sementara itu Sekda Karo Kamperas Terkelin Purba mengapresiasi
bantuan yang diberikan Pemprov. “Kami Pemkab Karo berterima kasih kepada
Pemprov karena bantuan yang disampaikan sangat bermanfaat pada situasi pandemi
Covid-19 di Kabupaten Karo,” kata Kamperas. (Rd/Humas Provsu)