KPK: 70% Kasus Korupsi Terkait Barang dan Jasa,Maksimalkan E-Katalog


Jakarta ,DP News

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (foto) minta pemerintah memaksimalkan e-Katalog dan marketplace dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebab, ia mengatakan instrumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi.
"Bahwa praktik penerapan kita pada marketplace ini dalam pengadaan barang/jasa merupakan satu instrumen penting dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi. sangat penting karena itu instrumen strategis dalam kaitan penegahan korupsi," kata Nawawi Pomolango dalam diskusi di acara Aksi Pencegahan Korupsi Nasional (ANPK) Tahun 2020 yang disiarkan di akun YouTube KPK, Selasa (26/8).
Nawawi menyebut hampir 70 persen kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari proses pengadaan barang/jasa. Bahkan, menurutnya, kasus korupsi dengan modus suap juga berawal dari proses pengadaan barang/jasa.
"Faktanya kita kasus yang ditangani KPK, misalnya sampai hari ini masih tercatat 70 persen itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, bukan 70 persen itu aja sebenarnya. Kemudian variasi kasus suap itu berawal dari pengadaan barang/jasa jadi kalau disimpulkan itu 100 persen perkara tindak pidana korupsi di KPK sumbernya dari pengadaan barang/jasa," ujarnya.
"Penerapan e-Katalog dan marketplace dalam pengadaan barang/jasa sesuatu instrumen yang betul sangat pas dalam kaitan pencegahan korupsi," imbuhnya.
Selain itu, Nawawi menilai proses pengadaan barang/jasa saat ini cenderung memakan waktu yang lama dan tidak efektif. Alhasil, menurutnya, penyerapan anggaran di pemerintah daerah dan kementerian/lembaga masih sangat rendah.
"Kita tahu misalnya penyerapan anggaran dari kementerian/lembaga dari pemerintah daerah itu masih sangat rendah. Permasalahannya itu dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan begitu lama dan tidak efektifnya. kita di situ efektif anggaran hilang, efektif waktunya hilang," sebutnya.(Rd/detiknews)