Medan,DP News
Fraksi PDIP DPRD Medan merasa kecewa tidak tertampungnya usulan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur yang diajukan masyarakat. Padahal usulan itu disampaikan masyarakat melalui reses anggota dewan termasuk Pokok Pikiran [e-Pokir] masing-masing anggota dewan.Ini sangat mengecewakan anggota DPRD Medan.
Namun di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kebijakan Pemko Medan mengalokasikan anggaran sebesar Rp146,181 miliar lebih untuk program pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2021.
Fraksi PDI P juga menyoroti rendahnya kualitas pembangunan, karena kualitas moral para pelakunya. Mulai dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pembantu PPTK, bendahara, penyedia barang dan jasa [kontraktor] termasuk pengawas [konsultan].
Hal itu disampaikan dalam pemandangan akhir fraksi atas RAPBD TA 2021 yang dibacakan Robby Barus,Senin(23/11).Rapat patipurna dewan dipimpin Ketua DPRD di h Hasyim didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Wakil Ketua Rajuddin Sagala dan dihadiri Plt Walikota Medan.
Fraksi PDIP melalui Robi menyoroti rendahnya kualitas bangunan infrstruktur di Kota Medan. Menurutnya, anggaran yang dianggarkan tidak sebanding dengan kualitas infrastruktur yang dibangun. Hal ini juga menjadi sorotan bagi masyarakat luas. Infrastruktur yang baru dibangun, lekas rusak. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat dan keuangan Pemko Medan.
Moral para pelakunya sudah sangat merosot, tidak memikirkan kelanjutan dan kesinambungan pembangunan Kota Medan sebagaimana yang dicita-citakan. Kami minta pada APBD TA 2021 tidak boleh terulang lagi.
Selain itu, F-PDIP DPRD Kota Medan menyatakan rasa kecewanya terkait usulan pembangunan/ perbaikan infrastruktur yang diajukan masyarakat. Padahal usulan itu disampaikan masyarakat melalui reses anggota dewan. Termasuk Pokok Pikiran [e-Pokir] masing-masing anggota dewan, ternyata tidak ditampung Pemko Medan dalam R-APBD 2021.
“Ini sangat mengecewakan anggota DPRD Medan, ujar Robi. Di kesempatan itu Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kebijakan Pemko Medan mengalokasikan anggaran sebesar Rp146,181 miliar lebih untuk program pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat pada Tahun 2021.
“Kami mengharapkan dengan anggaran belanja yang cukup besar tersebut, pelayanan kesehatan masyarakat di Puskemas maupun di pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan milik Pemko Medan dapat ditingkatkan,”katanya.(rd)
.jpeg)
