Jakarta,DP News
Gubernur Maluku
Murad Ismail menyatakan pelayanan publik menjadi salah satu masalah utama di
Maluku. Dia meminta pemerintah pusat juga ikut memperhatikan masalah ini.
Dalam sesi
pemberian masukan kepada Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dalam konsultasi
regional soal RPJMN 2020-2025 di Indonesia bagian timur, Murad menyatakan
pihaknya meminta pelayanan pendidikan dan kesehatan Maluku bisa diperhatikan.
"Kita mau
diperhatikan lagi soal pelayanan publik, terutama pendidikan dan kesehatannya.
Keduanya sangat lambat pengembangannya dari dulu di sini," kata Murad di
Hotel Santika, Ambon, Kamis (12/9).
Murad bercerita
dirinya pernah berbincang dengan dokter ahli kandungan. Saking kurangnya
pelayanan publik kesehatan, angka kegagalan lahir di Maluku bisa sebesar 17%.
"Saya pernah
bicara dengan dokter ahli kandungan, kalau seorang ibu Maluku mau lahirkan
tingkat kematiannya 17%. Jadi kalau nggak ibunya ya anaknya berpotensi
mati," kata Murad.
Selain masalah
pelayanan publik, Murad juga menyoroti pembangunan sumber daya manusia di
Maluku. Menurutnya, angka kemiskinan dan pengangguran Maluku berada di tiga
tertinggi se-Indonesia.
"Perkara
lainnya itu, Maluku termiskin nomor tiga dari 34 provinsi. Kedua Maluku ini
penganggurannya nomor satu, ini masalah Maluku," kata Murad.(detikcom/Rd)
