Medan,DP News
Refocusing dan realokasi
anggaran penanganan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) sudah memasuki tahap II.
Sekitar Rp500 miliar anggaran biaya penanganan sebagian besar dialokasikan
untuk penyediaan jaring pengaman sosial.
Hal ini dipaparkan Koordinator
Bidang Administrasi dan Keuangan GTPP Sumut Agus Tripiyono dalam rapat
Refocusing Tahap II GTPP Sumut, Senin (13/7), di Posko GTPP Sumut, Jalan
Sudirman No.41 Medan. Anggaran tersebut untuk jaring pengaman sosial sebanyak
Rp253 miliar (telah diperbaiki, sebelumnya tertulis Rp235 miliar), bidang
kesehatan sebanyak Rp130 miliar, dan penanganan dampak ekonomi Rp117 miliar.
Rapat yang dibuka Sekretaris
Daerah (Sekda) Provinsi Sumut R Sabrina tersebut turut dihadiri oleh Kepala
BPKP Perwakilan Sumut Yono Andi Atmoko, mewakili Wakapolda Sumut Dir Samapta
Polda Sumut Kombes Pol Yus Nurjaman, Mewakili Kasdam I/BB Wa Aster I/BB Letkol
Arm Azhari, mewakili Wakajatisu Ismail Otto, Asdatun Kejatisu Mangasi
Situmeang, LO GTPP Covid-19 Pusat Mayjen TNI Darlan Harahap, serta tim GTPP
Sumut.
“Untuk bidang kesehatan dibagi
lagi menjadi dua kategori yakni medis dan non medis. Bidang ini sebenarnya
lebih banyak melanjutkan aktivitas sebelumnya yang sudah berjalan di tahap I.
Sedangkan, untuk jaring pengaman sosial mendapat porsi lebih banyak karena
diprediksi bertambahnya jumlah kelompok miskin baru,” jelas Agus saat
mempresentasikan rencana rincian penganggaran.
Penanganan dampak ekonomi atau
stimulus ekonomi, lanjut Agus, akan dibagi ke dalam beberapa sektor. Di
antaranya stimulus ekonomi sektor pertanian, sektor koperasi dan UMKM, sektor
perdaganan dan sektor ketenagakerjaan.
Sebelumnya Sekdaprov Sumut,
Sabrina saat membuka rapat menyampaikan agar kekurangan yang sudah dialami pada
proses penganggaran Tahap I agar menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi untuk
bertindak pada refocusing dan realokasi tahap II. Dikatakannya, dari total Rp
1,5 triliun refocusing anggaran, sebanyak Rp 502,1 miliar telah digunakan pada
tahap I. Selanjutnya, Rp 500 miliar untuk tahap II pada bulan Juli hingga
September 2020.
“Transparansi harus menjadi
prinsip utama kita dalam merencakan anggaran biaya penanganan Covid-19.
Sebelumnya, kita juga sudah melakukan penandatangan Nota Kesepahaman
Pendampingan Hukum dan hari ini semua pihak hadir di sini bersama GTPP Sumut.
Kami ucapkan terima kasih, dan perlu kami laporkan bahwa anggaran tahap I saat
ini sudah direview dan segera diaudit,” tutur Sabrina.
Kepala BPKP Perwakilan Sumut
Yono Andi Atmoko menyampaikan beberapa arahan penting untuk diperhatikan
terkait anggaran. Pertama, penting untuk melakukan inventarisasi dan
bukti-bukti pendukung untuk seluruh anggaran yang sudah dikeluarkan pada tahap
I. Hal ini untuk mencegah ada permasalah di masa mendatang. Kemudian,
kelengkapan data terkait bantuan yang akan diperoleh dari pusat, bantuan dari
pihak luar atau masyarakat, dan persediaan yang dimiliki di gudang.
“Sehingga, penggunaan anggaran
lebih efisien dan tidak tumpang tindih, misal bantuan medis yang sudah ada dari
pusat tidak perlu kita ganggu lagi. Anggaran kita dialokasikan untuk kebutuhan
lain. Aritnya, lebih efisien. Tidak kekurangan dan tidak kelebihan, tepat
sasaran semua,” pesannya.
Perkembangan Draf New Normal
Gubernur
Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa saat ini belum ada kabar dari pusat
terkait perkembangan draf Normal Baru yang telah dikirimkan pada akhir Juni
lalu. Hal ini disampaikan Edy saat diwawancarai oleh para wartawan di pelataran
Posko GTPP Sumut, Jalan Sudirman No.41 Medan, Senin (13/7).
“Namun,
hal ini tidak menjadi patokan. Paling utama adalah masyarakat harus sadar bahwa
mulai saat ini kita akan hidup berdampingan dengan Covid-19 yang kita belum
tahu kapan berakhir. Jadi, harus tetap waspada dengan bentuk disiplin protokol
kesehatan. Kalau ini dilakukan, peredaran wabah ini bisa kita tekan,” jelas
Edy.
Saat
ini, pusat-pusat perbelanjaan yang sudah mulai buka dan mobilitas transportasi
aktif kembali, Edy berharap masyarakat memperhatikan aturan-aturan yang sudah
diatur oleh GTPP Pusat, khususnya tentang protokol bepergian melalui
transportasi udara.(Rd/Humas Provsu)