Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, ada 92 kabupaten/kota yang tidak memperbarui data kemiskinan penduduk sejak 2015. Hal ini disampaikan Juliari saat melaporkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7)
"Yang tidak pernah update sama sekali dari tahun 2015 ada 92 kabupaten/kota," ujar Juliari. Kemudian, ia mengatakan juga ada sejumlah daerah yang data kemiskinannya tidak lengkap di DTKS.
Menurut Juliari, sebanyak 319 kabupaten/kota hanya memperbarui 50 persen data kemiskinan. "Sekitar 319 kabupaten/kota mengupdate data kemiskinannya, namun tidak sampai 50 persen. Jadi misalnya ada kabupaten-kota yang datanya 1.000, yang dia update mungkin 400," tutur Juliari.
Sementara itu, hanya 103 kabupaten/kota yang memperbarui data kemiskinan lebih dari 50 persen. "Yang mengupdate lebih 50 persen dari datanya adalah 103 kabupaten/kota," ucapnya. "Jadi kalau diklasifikasikan paling parah ada 92 kabupaten/kota, yang setengah parah ada 319, yang lumayan 103," lanjut Juliari.
Ia pun menjelaskan, hingga Januari 2020 ada 97,3 juta individu yang terdaftar di DTKS. Disebutkan, sebanyak 82,5 persen di antaranya terkonfirmasi memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Juliari mengatakan Kemensos akan melakukan verifikasi data masif di tahun mendatang.
"Kemarin Bappenas sudah menganggarkan sejumlah anggaran kepada Kemensos untuk melakukan verifikasi validasi lebih masif di tahun 2021," kata Juliari.(Rd/Kompas.Com)
