Medan,DP News
Masalah 48 PHL Dinas Pertanian dan Perikanan mendapat perhatian serius dari Pengamat Anggaran Elfanda Ananda dan Ketua DPRD Hasyim,SE.Elfanda mempertanyakan apa ada yang tidak beres dalam sistem penganggaran sementara Hasyim minta digaji penuh dan harus dipertahankan.Sementara itu,informasi diperoleh,Senin(25/1) masalah 48 PHL tersebut akan di-RDP-kan DPRD Medan.
Elfanda mempertanyakan sistem penganggaran sehingga abai dalam memastikan anggaran gaji PHL tersebut.Harusnya ditelusuri penyebabnya,katanya.
Hal itu dikatakan Elfanda Ananda menanggapi masalah 48 tenaga PHL di Dinas Pertanian dan Perikanan yang selama 2 tahun gajinya tidak ditampung dalam APBD Kota Medan,Rabu kemarin melalui WhatsApp.
Menurutnya,sistem anggaran yang diketuai Sekda Medan,tentunya sudah ada Pagu setiap OPD.Dalam struktur di dinas tentu sudah ada masing-masing perencanaan anggaran termasuk upah PHL.Lalu kenapa terjadi persoalan demikian.
"Berarti ada yang tidak beres dalam aspek perencanaan anggaran.Selain itu,dalam Raker dengan DPRD juga sudah disepakati kenaikan upah agar sesuai UMP"tandasnya.
Sementara itu,Ketua DPRD Medan Hasyim,SE menegaskan bahwa ke-48 PHL tersebut harus digaji penuh dan tetap dipertahankan karena tenaga mereka sangat dibutuhkan di Dinas Pertanian dan Perikanan.
Sementara informasi dihimpun,Senin(25/1) menyebutkan masalah 48 PHL tersebut akan segera di-RDP-kan di DPRD Medan.(rd)
Hasyim minta Pemko Medan harus bijak menyikapinya sebab mereka itu justru membantu perekonomian masyarakat ditengah pandemi Covid-19.Kerja mereka itu jelas dan nyata untuk bantu masyarakat.Justru yang perlu dipertanyakan PHL yang di dinas lain yang notabene belum tentu jelas kerjanya,kenapa itu terus dipertahankan.
"Kita minta agar Sekda Medan bijak dengan menampung gaji ke-48 dari 151 tenaga PHL tersebut"tandas Hasyim.
