Notification

×

Iklan

Iklan




Warga Protes Penutupan Jalan Aloha,DPRD Medan Bahas Dengan PT KAI

02 Februari 2021

 

Medan,DP News 

Gara-gara penutupan akses jalan lintasan kereta api,warga Lingkungan II, Kelurahan Besar, Medan Labuhan mengadu ke Komisi I Medan.Penutupan Jalan Simpang Aloha berupa portal permanen tersebutpun di- RDP-kan dengan pihak PT KAI.

“Kami keberatan karena pihak PT KAI menutup secara sepihak akses jalan kami menuju rumah ibadah, padahal itu merupakan jalan umum,” ujar Syaiful, warga Lingkungan II dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Medan, Selasa (2/2).

Syaiful mengatakan penutupan portal dilakukan sejak dua bulan lalu. Sejak saat itu akses tidak dibuka untuk kenderaan roda empat kecuali sepeda motor dan becak.

“Sepeda motor dan becak bisa lewat, tapi mobil tidak bisa. Kami merasa ada diskriminasi di sini,” katanya.

Lelaki paruh baya ini berujar, pihaknya juga keberatan perlakuan PT KAI yang menutup jalan dengan dalih mencegah terjadinya kecelakaan.

Menanggapi keluhan tersebut,Anggota Komisi I Mulia Asri Rambe mengatakan pihak PT KAI seharusnya memastikan terlebih dahulu apakah status jalan tersebut adalah jalan umum atau aset PT KAI.

“Dipastikan itu tanah milik siapa, jalannya aset PT KAI atau tidak. Kalau tidak mana ada hak untuk menutup sembarangan, bisa kena pidana,” ujar Mulia.

Dikatakannya, dalih pihak PT KAI yang mengatakan jalan tersebut merupakan perlintasan liar masih membutuhkan bukti terlebih dahulu.

“Kalau memang itu perlintasan liar, kenapa diaspal menggunakan APBD, berarti kan ada uang rakyat di situ. Lagian kalau bukan aset PT KAI tetap tidak bisa ditutup sembarangan. Dan itu bukan wewenang PT KAI itu untuk membuka atau menutup jalan itu,” terangnya.

Vice President PT KAI Divre I Sumut Daniel Johannes Hutabarat mengatakan penutupan tersebut sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2007 mengenai perlintasan liar yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalur kereta api.

“Kami hanya menunaikan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23. Yang tujuannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api. Berdasarkan UU tersebut setiap perlintasan liar itu wajib ditutup. Tapi kami masih memberikan ruang untuk berdiskusi makanya hanya ditutup untuk mobil saja,” ucap Daniel dalam rapat tersebut.

Johannes berujar, pihaknya tidak berniat merugikan pihak manapun. Penutupan yang dilakukan merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api.

“Intinya kami melakukan yang tidak merugikan siapapun. Kemarin karena ada kecelakaan, truk gandeng menabrak kereta api dan tidak ada itikad baik dari pihakn pengusaha.

Kami juga sudah koordinasi dengan Lurah dan Camat. Jadi kami tidak menutup secara sepihak,” katanya.

Ia berharap ada pertemuan dalam waktu dekat dengan pemangku kepentingan terkair agar permasalahan mengenai portal tersebut dalam segera menemukan jalan tengah.

“Kita berharap pertemuan selanjutnya dengan Dishub, Balai Teknik perkeretaapian dan stakeholder lainnya bisa segera dilakukan. Agar jalan tengahnya bisa ditemukan,” pungkasnya.

Menyimpulkan hasil rapat, Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membuka portal yang menutup akses warga lingkungan II.

Rudiyanto berujar, pihaknya akan mengusahakan pembukaan portal untuk kepentingan warga setempat sebelum pertemuan selanjutnya dilakukan.

Ya, kita akan usahakan untuk dibuka portalnya dalam waktu dekat. Dan juga untuk memproses apakah ini jalan milik PT KAI atau milik umum, kita akan adakan pertemuan dengan Dishub, PT KAI dan stakeholder lainnya dalam waktu dekat,” ujarnya. (Rd)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |