Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala, minta Wali Kota Medan mempertahankan dan tidak memotong gaji Pegawai Harian Lepas (PHL) dan Kepala Lingkungan (Kepling).
Harapan itu disampaikan berkaitan dengan terbitnya Surat Edaran Pemerintah Kota Medan No. 900/0647, untuk mengurangi honor Pegawai Harian Lepas (PHL) dan Kepala Lingkungan (Kepling) tertanggal 5 Februari 2021 dari dari Rp3,2 juta lebih menjadi Rp3 juta/bulan dan dipotong untuk BPJS Nakes dan BPJS Naker.
Menurut Rajudin, penghematan anggaran bisa di lakukan dari sumber lain, bukan mengorbankan PHL dan Kepling. Terlebih para Kepling, kata Rajudin, merupakan ujung tombak pemerintahan paling bawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat hampir 24 jam secara terus menerus.
“Jika alasan penghematan, bisa di lakukan dari sektor lain, seperti mengurangi kegiatan Bimtek ASN, perjalanan dinas ASN terutama pejabat eselon 2, 3 dan 4,” tegasnya,Rabu(17/3).
Sebab bagaimanapun, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan itu menjelaskan bahwa, anggaran honor PHL dan Kepling telah melalui pembahasan yang sangat strategis dalam APBD Kota Medan Tahun 2020 yang telah dibahas DPRD Medan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“ Masalah penetapan besaran honor PHL dan Kepling telah diparipurnakan melalui pembahasan yang sangat strategis dalam APBD Kota Medan tahun 2020 yang telah dibahas oleh DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Kelompk Pekerja dan masyarakat.
“Tentunya Medan lebih tinggi. Jadi wajar para PHL dan Kepling di Kota Medan memperoleh honor sesuai dengan UMK yang ditetapkan Wali Kota Medan sebesar Rp3,2 juta/bulan,” kata Rajudin.
Disisi lain bahwa honor PHL dan Kepling ini harus disesuaikan dengan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II.
“Kita sangat mengetahui bahwa PHL ini sangat mendukung pekerjaan para ASN, bahkan mereka melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, terlebih pada saan menghadapi pandemi virus Corona (covid-19) saat ini yang sedang melanda negeri ini. Demikian juga para Kepling, yang harus memantau daerah lingkungannya untuk menghadapi kebutuhan administrasi, keamana lingkungan maupun pengawsasan pengembangan dampak covid-19 dilingkungan masayarakat di Kota Maedan,” ujarnya merinci pentingnya PHL dan Kepling.
Rajudin juga berharap kepada Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM dapat segera merespon dan bertindak bijaksana dan tetap berpedoman kepada kemaslahatan kepentingan masayarakat, terutama dalam menghadapi Pandemi Covid-19 saat ini.
“Saya berharap kepada Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM segera merespon dapat bertindak bijaksana dan tetap berpedoman kepada kemaslahatan kepentingan masayarakat, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini,” ujarnya penuh harap.
“Sebaiknya Walikota Medan, mempertahankan, bahkan perlu menaikkan gaji honos PHL dan Kepling, bukan malah sebaliknyamengurasi gaji maupun honor mereka . Harusnya yang dipotong itu TPP para Kadis dan pejabat eselon 1 sampai dengan 4,” ujarnya.
Menurut Rajudin, penghematan anggaran bisa di lakukan pada proyek fisik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harusnya bisa direcofusing lagi. Kemudian, proyek yang belum mendesak masih bisa di tunda untuk tahun mendatang.(rd)
