Notification

×

Iklan

Iklan




Pemko Medan Alokasikan Rp25 M Pembebasan Lahan Sei Badera dan Babura

, 28 Mei 2021
Medan,DP News
Pemko Medan siap menanggulangi permasalahan sosial terkait soal pembebasan lahan di daerah aliran sungai untuk mengatasi persoalan banjir. Tidak hanya itu, Pemko juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp25 Miliar, khusus untuk penanganan di aliran Sungai Bedera dan Babura. Karena itu,Pemko Medan menunggu rekomendasi tentang titik-titik pembebasan lahan tersebut berikut gambaran teknisnya.

Untuk itu,Pemko Medan mengharapkan konsultan Engineering Services Project (ESP) memberikan gambaran teknis penanganan banjir berikut titik-titik pembebasan lahan yang harus dilakukan di Daerah Aliran Sungai Bedera dan Babura.

Hal ini terungkap dalam Rapat Pembahasan Hasil Kajian Manajemen Pengendalian Banjir Medan yang dihasilkan konsultan ESP, Jumat (28/5) di Ruang Rapat I, kantor wali kota. Rapat ini langsung dipimpin Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M.

Hadir dalam rapat itu Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, Maman Noprayamin, S.T., M.T., Kasubbid Wilayah I Sungai Pantai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Asdin, pimpinan ESP, Dr. Kuswandi, S.T., M.T dan rombongan, Asisten Ekonomi Pembangunan, Khairul Syahnan, Kepala Bappeda, Irwan Ritonga, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR), Benny Iskandar, dan Kadis Pekerjaan Umum, Zulfansyah.    

Wali Kota mengatakan, Pemprovsu, Pemko Medan, dan BWSS II telah sepakat untuk fokus pada Sungai Bedera dan Babura. Tinggal menunggu gambaran teknis dari ESP maupun Kementerian PUPR. Diharapkan, gambaran teknis itu sudah ada pada pekan depan.

Dalam rapat itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR), Benny Iskandar,  juga mengharapkan agar kajian dari ESP ini bisa lebih detil, tidak makro, sehingga menggambarkan dengan jelas apa yang harus dilakukan untuk penanganan banjir.  

Terkait dengan Sungai Bedera dan Sungai Babura, Pemko Medan menunggu gambar teknisnya dari ESP maupun Kementerian PUPR.  

“Dari gambar teknis itu dapat dilihat bentuk penampang, berapa lebar yang  dibebaskan, persil yang kena, sebelah mana alurnya,” sebut seraya mengatakan, setelah ada gambar, baru bisa diketahui titik mana yang akan dibebaskan Pemko Medan, Pemprovsu, maupun Pemkab Deliserdang.

Pada rapat itu, Benny juga berharap agar sebelum gambar teknis maupun disain selesai, tidak ada penerbitan izin pelurusan sungai maupun rekomendasi pembangunan pada tebing sungai.

“Hal ini dimaksudkan agar tidak menjadi kendala dalam pembebasan lahan nantinya,” ungkap Benny.(rd)





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |