Rapat Paripurna LPj 2020: Surya Apresiasi Tanggapan dan Masukan Fraksi- Fraksi di DPRD Asahan

Asahan,DP News

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan kembali menggelar Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Benteng Panjaitan, SH, MH, dalam agenda mendengarkan jawaban Bupati Asahan atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Asahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, Jumat (18/6) di Aula Rambate Rata Raya DPRD Asahan.

Bupati Asahan H. Surya, BSc dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Asahan atas beberapa tanggapan , masukan, saran dan pendapat. Hal ini membuktikan besarnya kepedulian Anggota DPRD terhadap kemajuan Kabupaten Asahan, kata Bupati Surya.

Bupati Surya menyampaikan ucapan terimakasih untuk setiap dukungan yang senantiasa diberikan Anggota DPRD terhadap kemajuan Kabupaten Asahan. Semoga sinergitas yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam setiap tatanan pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, ucap Surya.

“Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 juga memberikan bukti bagaimana kita telah bersama sama saling membantu dan mengingatkan agar terus memperbaiki serta menyempurnakan segala kekurangan untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik”, kata Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan jawaban  dan penjelasan atas pemandangan umum atas apa yang disampaikan  Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP dan Fraksi Nurani Keadilan karena telah dirangkum dalam tiga hal pokok berkaitan dengan permasalahan dalam pencapaian target Pendapatan Daerah, penyerapan Belanja Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang nantinya akan di tetapkan untuk dapat dipergunakan dalam Perubahan APBD Tahun 2021, serta beberapa masukan berkaitan dengan dampak Pandemi Covid 19,kata Surya.

Sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah adalah, bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan telah bekerjasama dengan Bank Indonesia Cabang Pematang Siantar dan tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). 

Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan pelayanan pembayaran Pajak Daerah serta kedepan kita juga akan mempertimbangkan penggunaan Quick Response Code Indinesia Standard (QRIS) untuk mendukung tata kelola dan mengintegrasikan pendapatan dan pengeluaran daerah, kata Bupati.

Berkaitan dengan menurunnya belanja daerah, Bupati menjelaskan hal ini dikarenakan keterlambatan regulasi tentang aturan penggunaan dan pengelolaan anggaran yang di hadapi pada tahun 2020. Persoalan ini sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak dapat di eksekusi awal tahun. Perubahan penganggaran dari pusat juga sangat mempengaruhi penyerapan belanja, ucap Surya.

“Kita berharap kondisi keuangan yang kita alami di tahun 2020, bisa menjadi antisipasi sekaligus pemicu dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2021. Pandemi yang masih melanda menjadikan kita lebih terampil dalam mengalokasikan anggaran yang lebih prioritas dan berpihak pada kepentingan masyarakat”  kata Bupati Surya.

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) adalah selisih surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam laporan arus kas secara umum kita melihat bahwa seharusnya nilai yang tercantum pada SiLPA dan saldo adalah sama. Namun tidak tertutup kemungkinan terjadinya perbedaan angka yang disebabkan disajikannya transaksi non anggaran pada laporan arus kas. 

Perbedaan yang tampak pada laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas tahun 2020 adalah selisih Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan sisa kas Tahun 2020 yang belum disetorkan oleh bendahara, kata Bupati.

“SiLPA Tahun Anggaran 2020 yang tercantum dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah, bukan hanya merupakan sisa yang berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) juga memperhitungkan sisa kas yang berada di bendahara. Termasuk didalamnya sisa kas dana - dana yang diterima langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) seperti dana JKN dan BOS, serta dana yang dikelola langsung oleh RSUD HAMS dalam pola BLUD” kata Bupati.

Sementara kaitannya dengan penanganan dampak pandemi Covid 19 sesuai dengan arahan Presiden RI, Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Satuan Tugas Penanganan Covid 19 telah melakukan beberapa upaya penanganan, baik dibidang kesehatan, penanggulangan masyarakat miskin, maupun pemulihan ekonomi. Upaya-upaya yang dilakukan tidak terlepas dari arahan yang disampaikan Pemerintah, baik melalui Satuan Tugas Pusat maupun dari Kementerian, kata Surya.

“Dalam penanggulangan kemiskinan  dan pemulihan ekonomi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Asahan, kita akan segera melakukan validasi dan verifikasi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan dilakukan secara periodik agar lebih tepat sasaran”, harap Surya.

Dalam bidang pendidikan, Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pendidikan sejak awal Juli 2020 telah mengeluarkan petunjuk teknis penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Covid 19 yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi warga satuan pendidikan dari penyebaran Covid 19, kata Bupati.

“Dalam penyelenggaraan belajar tatap nuka, kita harus mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran Tahun 2020/2021 di masa pandemi Covid 19. Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Asahan selalu proaktif dan tetap berupaya dalam mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka”, ucap Surya.(ZN)