Misi Pro Perubahan yang diusung pasangan Bupati Samosir patut didukung karena sudah ditetapkan menjadi RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026 namun pasangan Vantas pun harus konsekwen menerapkannya untuk memajukan Samosir.
Pro Perubahan yang didengungkan Vandiko Gultom- Martua Sitanggang harus dibuktinyatakan melalui kebijakan dan program terpadu dengan memberdayakan potensi seluruh OPD bersama masyarakat dan pengusaha ataupun stakeholder lainnya.
Hal itu yang disampaikan pengamat dan pencinta kemajuan Kabupaten Samosir Binsar Simarmata,SS,MM menanggapi kondisi terkini di Samosir, Kamis(14/7).
Saat ini bahwa Vandiko dan Martua yang sudah dilantik sebagai Bupati/Wakil Bupati Samosir oleh Gubsu Edy Rahmayadi berarti sudah menjadi milik seluruh warga Samosir.
Bupati dan Wakil Bupati Samosir itu sudah milik warga Samosir dan yang mengayomi seluruh warga Samosir sehingga tidak perlu lagi 'diintervensi' pihak luar termasuk yang membawa bawa namanya Tim Sukses karena itu sudah tutup buku.Sesuai undang undang,itu hanya selama masa Pilkada,setelah itu sudah tutup buku.
Sekarang ini yang harus dibangun Vandiko dan Martua adalah Tim Pro Perubahan Pembangunan Samosir yang melibatkan semua unsur.Tidak perlu lagi bernostalgia dengan namanya Tim Sukses karena itu pertanda kemunduran.Samosir mau maju,rangkul dan beri kesempatan terbuka bagi seluruh pihak yang ingin terlibat membangun Samosir, ujarnya.
Untuk itu,Pro Perubahan Vandiko- Martua itu jangan dinodai dengan sentilan 'politik balas jasa' yang terkesan hanya memberi peluang bagi orang dan pihak pihak tertentu yang berbau Tim Sukses ataupun orang orang dekat penguasa.
Warga Samosir yang punya pemikiran cemerlang,sebaiknya dirangkul demi kemajuan Samosir walau mungkin saja berbeda 'bilik' dalam Pilkada lalu.
Demikian pula para ASN dan pejabat OPD beri rasa nyaman dalam bekerja.Jangan selalu menggembargemborkan bakal dilakukan lelang jabatan yang bisa mengganggu konsentrasi bekerja.
Sebaiknya Vandiko fokus memikirkan bagaimana cara memberhasilkan Pro Perubahan melalui kebijakan dan program terpadu dan tersinkronisasi dengan melibatkan semua pihak.
Demikian pula dengan proyek APBD TA 2021 ini, sebaiknya dikerjakan secara profesional dengan memberi kesempatan bagi para pe ngusaha secara terbuka dan jangan bernuansa faktor kedekatan ataupun terkesan 'politik balas jasa'.
Kalau pengerjaan proyek juga terkesan politik balas jasa' maka perlu dipertanyakan misi Pro Perubahan itu sebenarnya untuk siapa.Buktikan Pro Perubahan itu secara profesional dan berikan pengerjaan proyek kepada perusahaan yang ahli di bidangnya dengan tetap mematuhi peraturan berlaku.
Beri wewenang pengelolaan proyek itu kepada instansi yang menanganinya dan jangan ada berbau intervensi.Itu baru namanya mendukung Pro Perubahan tetapi kalau muncul kesan intervensi dan 'politik balas jasa' berarti sudah berubah menjadi ' KONTRA PERUBAHAN'.
Sebelumnya juga Binsar Simarmata sudah mengkritisi pengangkatan staf khusus karena terkesan berbau 'politik balas jasa' dan secara beban tugas tidak terlalu urgen untuk dibentuk.(rd)
.jpeg)
