Medan,DP News
Sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM),Presidium Gerakan Kemasyarakatan(PGK) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia(PMKRI) Regio Sumatera memandang penerapan PPKM sangat diperlukan dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19 yang tak kunjung mengalami penurunan ditambah lagi dengan adanya varian baru virus tersebut.
Penerapan PPKM itu juga sekaligus meningkatkan kedisiplinan warga untuk patuh Prokes.Secara umum sudah disosialisasikan patuh Prokes namun kenyataan di lapangan masih saja ada warga yang abai dan melanggar ketentuan misalnya kegiatan yang menimbulkan kerumunan.
“Melihat kondisi ditengah masyarakat yang masih ada kegiatan melanggar surat edaran yang dikeluarkan pemerintah terkait penanganan Covid-19 maka PPKM merupakan langkah tepat untuk saat ini.
Hal ini disampaikan Dian Siagian PGK PMKRI Cabang Pematang Siantar.Sementara,Matius selaku PGK PMKRI Cabang Palembang juga menghimbau agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menaati segala peraturan kegiatan di sekolah/ institusi pendidikan, perkantoran, sektor esensial, mall, tempat ibadah, area publik, transportasi umum dan kegiatan rapat/acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Hal itu juga didukung dengan cara memperketat dan mengoptimalkan posko penanganan covid-19 di setiap daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder tingkat RT/RW,desa/kelurahan dan kecamatan agar lebih mampu menjangkau masyarakat kalangan bawah.
Oleh karena itu masyarakat perlu bersinergi dengan pemerintah dan seluruh aparat yang terlibat dalam penanganan covid 19, tambah Nelson Leta dari PGK PMKRI Cabang Lampung.
Selain Kebijakan PPKM yang berlaku, masyarakat juga dihimbau untuk melakukan vaksinasi serta pemerintah menggerakan seluruh elemen baik aparat sipil dan badan pengawasan, serta membentuk relawan dalam melaksanakan pengawasan vaksinasi. Kemudian, menutup semua akses daerah yang sudah terisolasi secara demografis dengan luar kota dengan pengawasan yang super ketat untuk mengurangi angka covid-19,kata Vande De’rosarius,PGK Calon Cabang Batam.
Ketika PPKM sudah diterapkan dengan sungguh-sungguh, kita berharap angka kenaikan covid yang sudah mencapai 2.382.755(terkonfimasi) dapat mengalami penurunan.
Namun yang perlu kita kritisi adalah bagaimana kemudian pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan terhadap masyarakat ketika masyarakat dipaksa untuk mengurangi ruang gerak dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari yang notabene dilakukan di luar rumah oleh masyarakat akar rumput,tambah Gita Turnip PGK PMKRI Cabang Bengkulu.
Kebijakan PPKM ini sangatlah mempengaruhi stabilitas perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah.
Sektor perekonomian masyarakat menjadi salah satu yang terdampak dengan adanya kebijakan PPKM ini.
Salah satu solusi konkrit yang perlu dikeluarkan pemerintah berupa penerbitan regulasi dan kebijakan untuk membantu perekonomian masyarakat,ujar Gomgom Simarmata selaku PGK PMKRI Cabang Jambi.
Senada dengan itu,PGK PMKRI Regio Sumatera mendesak pemerintah sigap dalam penyaluran bantuan terhadap masyarakat.
Di pihak lain,PMKRI juga mengecam tindakan represif aparat dalam melakukan penertiban.Seharusnya aparat melakukan pendekatan persuasif yang lebih humanis dalam melakukan tugasnya," tegas Sintong Sinaga PGK PMKRI Cabang Medan.(rel/rd)
.jpeg)
