Medan,DP News
DPRD Medan minta proses perizinan bangunan 'dipangkas' dan hindari birokrasi panjang.Perizinan bangunan haruslah menjadi perhatian Pemko Medan terutama dalam sistem birokrasi yang terlalu panjang prosesnya.
"Sebaiknya langsung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PDMPTSP) Kota Medan, kata Anggota DPRD Medan Dedi Aksyari Nasution kepada wartawan, Jumat (19/11), melalui telephon selulernya.
Lebih lanjut politisi Gerindra ini pun menegaskan dalam meminimalisir adanya pelanggaran, butuh pengawasan lapangan.
Misalkan, sering IMB-nya 5 unit tapi yang dibangun melebihi.Ini yang harus diawasi Satpol-PP,kelurahan dan kecamatan.
Begitu juga bila ada yang melebihi izin atau yang tidak mempunyai izin solusi sebaiknya memberikan denda dari lebih tinggi dari nilai biaya kepengurusan karena ini lebih efektif.
Dedi juga mengingatkan dalam perolehan sektor PAD bukan hanya sekedar mengejar capaian target akan tetapi bagaimana juga peruntukannnya.(rd)
.jpeg)
