 |
| Foto: Kantor Walikota Medan |
Sedikitnya 229 pejabat setingkat eselon II dan III Pemko Medan diwajibkan lapor harta kekayaan ke KPK per 31 Maret nanti.Para pejabat tersebut diantaranya kepala dinas, sekretaris dinas,kepala bidang,kepala bagian dan lainnya.Untuk itu,BKDPSM Medan memfasilitasi pengisian LHKPN,Senin (7/2) di Hotel Grand Kanaya Medan.
Kepala BKDPSDM, Zain Noval saat ditemui di sela-sela kegiatan tersebut, menyebutkan, ada 229 pejabat di lingkungan Pemko Medan yang didorong agar secepatnya melakukan pengisian LHKPN Tahun 2021.
"Tenggat pengisian LHKPN untuk dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah 31 Maret nanti.Namun, sesuai dengan arahan Walikota Medan, agar secepat mungkin 229 pejabat ini menyelesaikan kewajiban laporan kekayaan ini," terangnya.
Zain Noval menerangkan, kegiatan berupa pembekalan dan pelatihan serta coaching ini berlangsung 7-9 Februari, mulai pukul 08.00 sampai 15.00 WIB.
"Kita siapkan tempat dan fasilitas bagi 229 pejabat ini untuk melakukan input secara mandiri serta melengkapi dokumen yang diwajibkan.Dan bila terdapat kesulitan, tenaga pendamping siap untuk membantu," sebut Zain Noval seraya menambahkan, melalui kegiatan ini para pejabat dapat fokus dalam menyampaikan LHKPN
Zain Noval merincikan sebanyak 229 pejabat ini terdiri dari pejabat eselon II, eselon III sebagai pimpinan unit kerja, Bendahara, KPA, dan beberapa item yang diwajibkan melakukan pengisian LHKPN.
LHKPN yang disampaikan ini, tambah Zain Noval, selanjutnya akan diverifikasi KPK. "Kita akan mendapat informasi dari KPK jika ada yang perlu diperbaiki," sebut Noval.
Para pejabat di lingkungan Pemko Medan tampak antusias memanfaatkan kegiatan yang dihelat BKDPSDM ini. Sejak pagi hari, para pejabat tersebut telah tiba di lokasi acara. Di tempat ini telah disiapkan puluhan laptop dan jaringan yang baik untuk mendukung proses input berjalan lancar. Di samping itu, tenaga pendamping dari BKDPSDM juga tampak siap dan sigap membantu jika mereka menemukan kesulitan.(rd)
.jpeg)
