Notification

×

Iklan

Iklan

Sosper 5 Tahun 2015, Omak-Omak Keluhkan ' Segudang' Masalah Bantuan Kepada Antonius Tumanggor: Segera Saya Selesaikan...

07 Agustus 2022
Foto: Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor Saat Sosperda No.5 Tahun 2012 di Jalan Surau, Sabtu(6/8) /Tums

Medan,DP News

Sosialisasi Perda(Sosper) No 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan, Sabtu(6/8) cukup hangat dan menarik terutama masalah masalah yang diungkapkan warga masyarakat Jalan Surau, Medan Petisah kepada Anggota DPRD Medan Antonius Devolus Tumanggor.Omak-omak yang hadir di acara tersebut keluhkan 'segudang' masalah bantuan namun dengan spontan tetapi santun, Antonius menegaskan akan segera dituntaskan. 


Antonius Tumanggor, anggota dewan dari Dapil 1 meliputi Medan Petisah, Medan Baru, Medan Barat dan Medan Helvetia mengatakan saat ini Perda Penanggulangan Kemiskinan cukup 'seksi' karena warga berlomba-lomba mau mendapatkan fasilitas bantuan dari pemerintah.Misalnya, bantuan PKH(Program Keluarga Harapan), KIP(Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat) berupa BPJS Gratis dan lainnya. 


Untuk itulah Antonius menyampaikan kepada masyarakat agar memanfaatkan berbagai bantuan tersebut tetapi harus mengikuti prosedur.


Sebagai anggota dewan dari Dapil 1 dan Kelurahan Sei Putih Timur 1 merupakan kantung suara maka Antonius mendorong warga mendapatkan bantuan tersebut. Kalau ada kendala, saya siap menjembatani baik di tingkat kelurahan,Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan terkait lainnya.Bahkan dengan tegas Antonius minta aparat kelurahan jangan sampai mempersulit urusan warga. 


Salah satu contoh untuk BPJS Gratis dari Pemko Medan kata Antonius di Kelurahan SPR 1 ini sudah cukup banyak dimana yang diperjuangkan mencapai 612 kartu kesehatan gratis.


Antonius Devolis Tumanggor meminta adanya koordinasi mulai dari kepling, kelurahan, kecamatan serta dinas terkait dalam dinas sosial, kesehatan dan pendidikan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.


Berkaitan dengan itu muncul pertanyaan salah seorang warga yang mengisahkan dulunya masuk BPJS Kesehatan namun menunggak karena tidak sanggup bayar. Bagaimana Pak Devolus, tolong bantukah saya agar dapat BPJS Gratis, ujarnya. 


Kisah lain dari para Lansia yang tidak pernah dapat bantuan dan ada juga mengeluhkan dulunya pernah dapat bantuan tetapi belakangan tidak dapat lagi. 


Lebih parah lagi Ibu Sitorus yang mengungkapkan rasa herannya yang cukup besar dimana rumahnya ditempeli stiker keluarga tidak mampu tetapi samasekali tidak pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah. 

Ditanya di Kantor Pos katanya di Dinas Sosial btetapu jawaban berputar putar dan tidak ada kejelasan. 


Keluhan lain menyangkut bantuan UMKM yang dulunya pernah dapat tetapi belakangan tidak dapat lagi. Saat dipertanyakan ke Kantor Pos disarankan menghubungi Diskop&UMKM tetapi jawabannya tidak ada penyelesaian. 


Menanggapi keluhan warga tersebut, Antonius Tumanggor mengatakan agar warga menyiapkan berkasnya untuk dibicarakan dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial, Diskop&UMKM dan lainnya. Menyikapi bagi mereka yang sudah mendapatkan bantuan bagi keluarga kurang mampu dan ada stempelnya seharusnya menjadi perhatian.Artinya harus ada perhatian sehingga bantuan tersebut tepat sasaran,ujar Antonius.


Sementara itu Ali Dona Siregar dari Kelurahan SPT 1 mengatakan pihaknya akan selalu membantu warga namun keputusan tentang bantuan pemerintah bukan di tingkat Kelurahan. 

Menanggapi bantuan tersebut, yang mewakili Dinas Sosial mengatakan yang pertama perlu dicek warga, apakah sudah masuk atau tidak di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos. 


"Kalau sudah masuk DTKS, tinggal menunggu jatuhnya itu" ujar perwakilan Dinas Sosial tetapi kalau belum silahkan daftar melalui kelurahan. 


Bagaimana di sektor pendidikan.Prayogi yang Kasi Kurikulum SMP Disduk Medan mengatakan untuk mendukung Perda No 5/2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan,pihaknya ada memprogramkan bantuan bagi siswa miskin berupa seragam dan beasiswa dari anggaran APBD Pemko Medan. 


Tetapi kalau untuk KIP, Dinas Pendidikan tidak punya wewenang mengusulkan nama dan hanya sebatas memverifikasi kebenaran nama yang bersangkutan sebagai siswa di sekolah tersebut.Program Pemko Medan melalui APBD, beasiswa miskin bagi yang tidak masuk DTKS dan seragam sekolah untuk 20 ribu siswa SD dan SMP.


Usai Sosper tersebut,Antonius membagikan 100 paket beras kepada warga di sekitar Jalan Surau yang merupakan lumbung suara di Pemilu 2019 lalu dan di Pemilu 2024 lalu dengan slogan 'Jangan Bercintanya di Awak tetapi kawinnya Sama Orang Lain'. (Rd/s)























×
Berita Terbaru Update