 |
| Foto: Petugas Pencacah dan TKSK Sedang Melakukan Validasi DTKS di Kira Mrdan Bulan Juli Tahun 2022 Lalu/Tums |
Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) merupakan data acuan dalam penetapan penerima bantuan sosial (bansos). Pembaruan dan perbaikan DTKS paling dipastikan agar penyaluran Bansos tepat sasaran.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan perbaikan dan pembaharuan DTKS merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dimana verifikasi dan validasinya diipadankan dengan data Dukcapil, BKN, AHU, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Sampai saat ini, katanya terdapat 148,7 juta jiwa yang terdaftar di DTKS. Data tersebut merupakan data valid yang sudah padan dengan Dukcapil.
Mensos juga memaparkan partisipasi Pemda dalam verifikasi DTKS dimana sebanyak 33,8 juta data diperbaiki Pemda. Namun sekarang terdapat 19,6 juta usulan baru yang harus diverifikasi dan divalidasi Pemda.
Selain memaparkan data, Mensos juga membeberkan program Kemensos dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat seperti Bantuan Sosial, Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), penyediaan lumbung sosial untuk daerah rawan bencana, Sentra Kreasi ATENSI, dan yang paling utama adalah lahirnya DTKS baru yang lebih dinamis.
Risma menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi panel Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Bogor.
Saat ini sudah dilakukan penyederhanaan kriteria calon penerima dari yang sebelumnya sebanyak 46 menjadi 9 kriteria. Calon penerima diusulkan oleh pemerintah di tingkat kelurahan atau desa dan kecamatan, kemudian diverifikasi oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk diteruskan ke Kemensos.
“Kemudian baru saya menetapkan usulannya dari daerah. Saya menetapkan data yang dipakai sebagai dasar untuk pemberian bantuan,” kata mantan Walikota Surabaya ini.
Menurut Mensos, terdapat empat pertimbangan dalam perbaikan data yaitu parameter Kemiskinan, bencana, evaluasi realisasi mingguan, dan kelahiran/kematian/perpindahan.
“Hampir setiap hari ada bencana sehingga kemudian lahir orang miskin baru. Rumahnya hilang,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Kemensos.
Mensos mengajak pemda untuk turut berperan aktif dalam perbaikan data mengingat DTKS dijadikan acuan dalam penyaluran bansos baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satunya adalah acuan kepersertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
“Sekarang banyak daerah yang minta usul tambahan PBI Pak Menteri (Menteri Kesehatan). Saya sudah sudah usulkan untuk penambahan ke Bu Menkeu (Menteri Keuangan). Tapi yang disetujui baru PBI untuk disabilitas,” katanya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga menjadi narasumber di panel III.
Validasi DTKS
Sementara itu,Pemko Medan melalui Dinas Sosial Medan sudah melakukan kegiatan verifikasi dan validasi usulan baru Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Medan Tahun 2022.
"Kegiatan ini ditandai dengan penugasan 116 petugas pencacah dan TKSK se-Kota Medan" ujar Kadis Sosial Khoiruddin Nasution, Kamis(19/1).
Dan mengenai PBI Kesehatan,Walikota Medan sudah mencanangkan penggunaan KTP untuk BPJS Kesehatan Jelas III yang ditanggung APBD Kota Medan per Desember 2021 lalu.Tumpal S/Redaksi
.jpeg)
