 |
| Foto:Kick Off Meeting Pemeriksaan Terinci Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Provinsi Sumut TA 2022 di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumut,Kamis (16/3)/Syaiful Medan,DP News |
Anggota V BPK RI Ir H Ahmadi Noor Supit MM harapkan 12 pemerintah daerah yang belum menyerahkan laporan LKPD Unaudited segera direalisasikan karena BPK akan melakukan pemeriksaan secara rinci atas laporan keuangan tersebut untuk memberikan opini tentang kewajaran.
Dalam memberikan opini kewajaran ini tentunya BPK memiliki standar yang telah ditetapkan dalam memeriksa keuangan negara.
Ahmadi juga apresiasi kepada seluruh kepala daerah se-Sumut beserta jajarannya yang telah melaksanakan LKPD Unaudited dan menyerahkannya kepada BPK RI Perwakilan Sumut dengan tepat waktu bahkan lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan.
Sebelumnya,Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan, ada 8 pemerintah daerah yang belum meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD dari BPK RI Perwakilan Sumut.
Untuk itu, gubernur berharap kedelapan pemerintah daerah ini terus berusaha untuk memperbaiki sehingga dapat meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut ke depannya.
Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Slamet Kurniawan, anggota DPR RI Komisi XI Mukhamad Misbakhun, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan serta Bupati dan Wali Kota se-Sumut juga menghadiri
Hal itu disampaikan saat acara Kick Off Meeting Pemeriksaan Terinci Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2022 yang mengusung tema “Hasil Pemeriksaan BPK, Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Berkualitas " di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumut,Kamis (16/3).
Kick Off Meeting Pemeriksaan Terinci Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2022 dihadiri para bupati/walikota diantaranya Walikota Medan Bobby Nasution. Syaiful/Redaksi
