 |
| Foto: Daniel Pinem/Tums |
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan soroti rendahnya realisasi PAD Kota Medan TA 2023 yang hanya 65,11 % dari target Rp 2,4 Trilyun sementara realisasi TA 2022 lalu mencapai 73,12 %.Untuk itu,Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan minta penjelasan Walikota Medan.
Tidak tercapainya target PAD TA 2022 dan 2023 maka F PDI P menduga adanya kebocoran pajak dan retribusi daerah.Minimnya realisasi PAD berdampak pada tertundanya program pembangunan yang direncanakan Tahun 2023.
Pendapat ini disampaikan Sekretaris Fraksi PDI P DPRD Medan Drs Daniel Pinem dalam pemandangan Fraksinya terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2023 dalam rapat paripurna di gedung dewan,Selasa(4/6).
“Untuk itu kami ingin penjelasan dan transparansi data potensi pajak dan retribusi daerah kepada legislatif menjadi penghambat proses pengawasan dari kami (Red-DPRD Medan) atas kepatuhan wajib pajak,” ujarnya.
Menururlt Daniel Pinem, indikasi terjadinya kebocoran penyelewengan karena kurangnya koordinasi antar OPD yang mengakibatkan hilangnya potensi PAD Kota Medan setiap tahun anggaran.
Memperhatikan hal di atas, Fraksi PDI P meminta secara tegas kepada Walikota Medan Bobby Afif Nasution dan seluruh pemangku jabatan di jajaran Pemko Medan agar benar-benar melaksanakan tugas pengawasan terkait pelaksanaan pengutipan pajak dan retribusi daerah tersebut.Tumpal S/Redaksi
