 |
| Foto: Walikota Medan Rico Waas/Dok |
Pengamat Kebijakan Publik Ir Elfanda Ananda,MSP minta Walikota Medan Roci Waas Gercep 'Gerak Cepat' dan tidak perlu menunggu terlalu lama dalam ketidakpastian mengisi kekosongan 7 jabatan Eselon III setingkat Kepala Dinas(Kadis).
Makanya,cukup mengherankan kalau walikota membiarkan suasana tidak kondusif dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Medan ini.Kenapa dibiarkan situasi demikian tentunya patut dipertanyakan dengan janji janji kampanye seorang Walikota Medan saat hendak Pilkada.
Hal itu disampaikan Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Elfanda Ananda menanggapi kekosongan 7 jabatan Eselon II Pemko Medan,Selasa(6/5).
Kelihatannya kata Elfanda, Walikota Medan Rico Waas belum merasa terganggu dengan masih kosongnya 7 jabatan eselon II Pemko Medan dan nyusul 2 lagi pensiun serta Sekda Wiriya Alrahman akan berakhir Juli 2026 nanti.
Padahal, kosongnya jabatan eselon II secara praktis akan mengganggu tugas tugas yang hendak diemban masing masing pejabat OPD di jajaran Pemko Medan.
Dengan kosongnya jabatan eselon II dan belum ada kepastian akan penggantinya akan berdampak pada kinerja masing masing OPD.
Ketujuh jabatan itu adalah Kepala BKAD Zulkarnaen pensiun Januari lalu,Kadis LH Husni mendapat jabatan di Kemenkop-UMKM,Kadishub Iswar Lubis mengundurkan diri sementara Kadis SDABMBK Topan OP Ginting,Kepala Bapenda Sutan Tolang Lubis,Kepala Inspektorat Sulaiman Harahap,Kadis PKPCKTR Alexander Sinulingga 'diboyong' Gubsu Bobby Nasution dan mendapat promosi jabatan di Pemprovsu.
Dari ketujuh jabatan eselon II ini bukanlah jabatan yang sifatnya administratif semata, namun lebih jauh perannya cukup penting dan strategis dalam membantu tugas tugas walikota.
Kepala BPKAD fungsinya sebagai bendahara daerah dan membantu keberhasilan Penataan dan pengelolaan keuangan daerah tentu bukanlah OPD yang sembarangan.
Persoalan lingkungan hidup yang tidak kalah penting bagi penataaan lingkungan kota Medan,Kadis Perhubungan yang selalu memiliki persoalan dilapangan dengan system parkir berlangganan dan konvesional tentunya harus diselesaikan persoalannya.
Belum lagi Dinas SDABMBK yang menjadi motor di bidang infrastruktur cukup strategis. Sampai saat ini belum ada tanda tanda bakal dilakukan lelang Jabatan Eselon II Pemko Medan tersebut.
Informasi berkembang masih menunggu kemungkinan jilid II sejumlah pejabat Eselon II bakal 'diboyong ' ke Pemprovsu.Diharapkan dengan waktu singkat satu priode yang hanya lima tahun tidaklah lama.
Sudah seharusnya walikota tancap gas menjalankan agenda program dan kebijakan secara lebih cepat guna mewujudkan visi misi daerah yang diemban.
"Jangan sampai membiarkan situasi yang tidak menentu sehingga memperlambat Gerak kerja walikota Medan. Daerah lain saja gebrakannya sudah begitu cepat"ujarnya.
Justru itu,patut dipertanyakan kenapa walikota Medan justeru membiarkan situasi yag demikian.Jangan sampai Kota Medan tertinggal pembangunannya dengan wilayah lain, jangan sampai persoalan parkir dibiarkan demikian tanpa ada keputusan yang diambil secara tegas,ujar Elfanda lagi.
"Jangan sampai bendahara daerah tidak pasti, ini akan mengganggu keuangan daerah nantinya,"tandas Elfanda.
Untuk itu,Walikota Medan harus Gercep 'Gerak Cepat' dan tidak perlu menunggu terlalu lama dalam ketidakpastian.Rumapea/Redaksi
