Foto:Ketua Komisi 4 DPRD Medan paul Mei Antun Simanjuntak memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (19/5) di DPRD Medan. Tampak mendampingi, Antonius Deviolis Tumanggor dan Datuk Iskandar Muda.
Medan,DP News
Komisi 4 DPRD Medan minta Pemko Medan belajar dari Pemkab Deliserdang dan Pemko Tebingtinggi dalam mengeluarkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).Pasalnya, mengurus PBG di Medan begitu lama, sehingga masyarakat terkendalam dalam membangun bangunannya.
Padahal mengurus PBG di Pemkab Deliserdang dan Pemko Tebingtinggi cukup gampang mengurusnya. Cobalah DPKP studi banding di kedua daerah itu, tidak usah jauh-jauh ke Bandung atau Jakarta, di kabupaten terdekat kita juga bisa.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH ketika memimpin RDP dengan DPKP, Dinas SDABMBK (PU), Dinas Perizinan satu atap dan Satpol PP dalam menyikapi keluhan Sihol Pasaribu warga Medan Sunggal
Sihol Pasaribu menyampaikan, dia akan merenovasi bangunannya di kawasan Sei Sikambing, tapi izin PBGnya sudah tiga bulan tidak kunjung selesai. Padahal sebelum PBG selesai dia belum bisa merenovasi bangunannya yang akan dijadikannya rumah makan khas Batak.
RDP juga dihadiri Sekretaris Komisi 4 Dame Duma Sari Hutagalung, Edwin Sugesti Nasution, Yusuf Ginting, Lailatul Badri, Antonius Devolis Tumanggor, Ahmad Afandi Harahap dan Datuk Iskandar Muda.
Komisi 4 pada RDP tersebut menyoroti banyaknya bangunan yang belum ada PBGnya tapi bangunan selesai tanpaada penindakan. Padahal dalam mengurus PBG ada PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk menambah pemasukan Pemko Medan. Tapi bangunan sudah selesai, PBG tidak terbit, itu merugikan pemko.
“Bangunan selesai tapi PBGnya tidak ada, tapi pemko melakukan pembiaran. Ini tidak satu atau dua bangunan, banyak bangunan seperti ini. Jika tidak ada PBGnya tentu tidak ada PAD yang masuk. Ada orang yang benar-benar mau mengurus PBG seperti Pak Sihol Pasaribu, tapi terlalu lama terbit, padahal Deliserdang dan Tebingtinggi bisa cepat selesai,” ungkapnya.
Hal senada dikatakan Lailatul badri, politisi PKB ini mengunkapkan Dinas PKP selalu sepert ini dan tidak pernah berubah.
"Kami harap ke depan, mohonlah berubah sistem manajemen DPKP ini, biar orang tidak sengasara, PADpun bertambah,” tuturnya. Pihak Donidari DPKP yang hadir dalam RDP tersebut tidak ada yang memberi komentar atas usulan Komisi 4 tersebut.Rumapea/Redaksi
